DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pencegahan dan Penanggulangan 3. Komisi Penanggulangan AIDS 4. Peran Serta Masyarakat 5. Pembiayaan 6. Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan 7. Ketentuan Peyidikan 8. Ketentuan Pidana 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Cianjur
5.Dinas adalah perangkat daerah y*tg membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
7.Masyarakat adalah setiap orang yang hidup, tinggal dan terdaltar sebagai penduduk di Kabupaten Cianjur.
8.Human Immunodeficiencg Vrus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebaian tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai rnacam penyakit.
9.Aquired Immuno Defieieneg Sgndrotne yang selanjutnya disingkay AIDS adalah sekr-mpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV. 1O- Populasi Rawan Risiko aclalah populasi yang mernpunyai perilakr,r risiko tinggr terhadap penularan HIV dan AIDS, yaittr penjarja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjqja seks, populasi lain dari pria berhtrbungan seks dengan pria, warga binaa pemasyarakata$, anak jalanan, penggurla Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adikif (NAIIZA) suntik yang tidak menggunakan jamm suntik sterii. ll.Infeksi Menular Seksual yang selanjr.ltnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit )'ang nnenular temtama melalui hubungan seksual.
12.Sektor Terkait adal,ah instansi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor-, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur.
13.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga nonpemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang pencegahan dan penaflggulangari HtV dan AIDS dan menrpakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS.
14.Tenaga Kesehatan adalah seora.ng yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4
15.Pencegahan adarah upaya memutus mata rantai penularan HIVAIDS di masyarakat, i"r,rt**" r.ero*por. berisiko tinggi tertular menularkan HIV dan AIDS 16' Penanggulangan adarah segara upaya dan kegiatan yang d,akukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. 17' sti?;ii,##"1;:ilaian terhadap seseorang atau kerompok dengan
18.Dikriminasi adalah setiap.pembatasan, perecehan, atau pengucilan yang langsung ata, tidak ringsung t.ii"i.p or"rg ;"*"" HIV danAIDS yang mengakibatkan . pengurangan, penyimpangan ataupenghapusan pengakuan, pelaksani*o -u"?", penggunaan hak asasimanusia dan kebebasan dasar a"r"* rriJup bai[-indirridu maupunkolektif dalam bidang poritik, "t"".*i, -rirkr.r*, sosial, budaya danaspek kehidupan lainnya. 19' orang Dengan HIV dan AtrDS.yang s-erlljutnva disingkat .DHA adarahorang yang sudah ter.infeksi Htv baik pada tah-afr u"r"I bergejala maupun yang sudah bergejala 20' orang Hidup Dengan penderita AIDS yang seranjutnya disingkat .HIDA adarah rnereka yang pada ,*"r*rryu. keluarga dan/atau anggota keluarga si pendeiita.
21.surueilan.s HIV atau sero-surueilans HIV adatah kegiatanpengumpulan t"l" tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkalaguna memperoleh i,for*"lt_ tentang blsailn masarah, sebaran dankecenderungan penularan HIV aan .{ros-""t"r. p.**rr""rr' t"ui.,.t "r, dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIVdilakukan secara idEititas sasaran yang disamarka* (untinked. anongmous).
22.surueilan perilaku adalah kegiatan pengumpuran data tbntangperilaku yanq berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna *"*p"toleh inform^"i't"rrt"ng besaran masalah dan kecenderungannya .*!rk p"r"ror".r kebijakan dan kegiatanpenanggulangan HIV dan AIDS. 23' obat Antiretroviar adarah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam . _l*"t pengidap HIV, sehingga memperlambat proses menjadi AIDS. r---o'sEr r* y, 24' obat Antiinfeksi penyerta adalah obat-obatan yang diberikan untukinfeksi penyerta yang rnuncur daram airi oorre.
25.voluntary counsering and. Testing yang selanjutnya disingkat vcr adalah gabuqgan 2- (dua) kegiJtan, y"il konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 isatu) iaiingan'fi";;"n agar rebih baik bagi pasien maupun bagi pernberi-rayaian. ^ *--J -'E ^ s6q ruL'*r I 26' Komisi penanggurangan AIDS yang selanjutnya disingkat KpA adalah Komisi yang ditetapkan oreh E;p;ti- J"rrg., ketenagaan yang melibatkan lembaga-rembaga nonpemerintah yang mempunyai tugas mempimpin, mengerola din_ mengkoordinasit ari ""trrrirrr-"kegiatan dalam- rangka pencegahan a*r, pJrra;;g"i;"g"" HIV dan AIDS di Daerah. dan dan 5

Pasal 2

Pencegahan o"1-, penan_ggulangan HIV dan AIDS dimaksudkan untukmengurangi penularan HIV serta meningkatt n r.,rati;;;dil ooga.

Pasal 3

T\rjuan Pencegahan dan penanggurangan HIV dan AIDS adalah untukmelindungi masyarakat dan memutus mata rantai penuraran HIV. Sasaran pencegahan dan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS adalah

(1)
(2)Tanggung jawab pemerintah Daerah daram rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaim"rr* ai*Jr.""a p"J"-gy;t trtdilakukan dengan cara menetap[an r."ui:"t., yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan p;d;Adngan HIV dan AIDSguna- melindtrngi setiap orang dari infek"i-?iit dan AIDS termasuk populasi rawan. Tanggung j"*19__ masyarakat . dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS sebagaim""" Ji"r.ksud paa?-ayat trtdapat dilakukan dengan cr3 berperan serta secara aktif memberikan informasi tirkait ODHA a"" *"r"ksanakan kebijakan pemerintah yang_ menjamin efektivitas ,r*"rr" pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN pasal S Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah tanggungjawab Pemerintah Daeraf,"d", iru."y"rakat.

Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan mgngembangkan je.jaring untuk:

a.surueilans epideyiorogiH|,-Atos, IMS dan surveilans perilaku; b' melakukan pembinaair daram pencegahan infeksi HIV'da; e,,s pada sarana kesehatan; c' mengembangkan sistem dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA; dan
d.mengembangkan pelaksanaan.program pencegahan hubungan seksual berisiko, penggunaan to"io* pada hubungan seksual berisiko dan pencegafran penggunana NApZA.

(3)6

Pasal 7

3#'rl;tBl",.ir'::fffi*j?:,, Penanggurangan Hrv dan ArDs, a' merakukan- program koriunikasi, informasi d* edukasi pencegahaninfeksi rrr^f:i*, g-"1"r,'qtl: ;-:l_;;il;o secara periodik metalui media *-,"_"-, 1sna, pJo"ri nrv/e-r-Bsr. organisa"i - ma"yarakat, Ld5iiff "ief ,'fr 3ffiT''it'l*f,Ii;i';';#i"d";;:l;;;"s."p",,aiaikan b' melaksanakan- program komunikasi, informasi dan edukasi kepada pem,iklpengelola -'t.mpai^ !".i;ti' 'ffiai penurarar, -- Hrv dan X[[?,touan untuk *"*.""rg media ,#* berisi informasi Hrv dan c' memberikan pendidikan d"1-I:,lrmpilan oreh tenaga yang kompetenuntuk menghindari infek"i ttv a"r-p'"lii"rrgrr"an NApzA melarui ,::3',"Lffi X,'ffi H;:,ttr"1.tf;;i:i{ilr.i*;i;ffi al,iti,sr^i d' mendorong untuii *"i"?r*akan -ronseting dan tes HIV secarasukarela terutama rr"ei popur"i ;;;;; popurasi risiko tinggi;e' memberikan_ pelay*rJrr't.'pla. ODHA tanpL slsma dan diskriminasi . ffilq,".1i11X,ffi'il*?ffi *:i'Hgti#:' *:'it", -JL* i",,udans f' melaksanakan pencegahan inieksi-;;;^ !**na perayanan kesehatandasar, rujukan- aan"pen;qr.d-dr[-o#*ntah maupun swasta d fl,lffi1X-'':A;L.f;:ff#;"ffi:1"*i"1'h;;"'rir'T.L dapat g' melaksanakln -,tt rl"i1s i+"* standar terhadap HIV atas seruruh jffili"jlio"t clarah ai" :"ii"s; i"tJ;'i.r,* didonorkan kepada h. i. 3'#,.ffi|il, ^ilr7u""" epidemiologi I{IV dan AIDs, uus dan il":*:ffi:"["r1"J:;1f"" saraR penunjang diagnostik Hrv, rMs dan il#fttti}"1:::::ediaan obat antiretroviral, obat rMS dan obat

Pasal 8

i""A::ilx t'#;'T"trff: j:HH ij,:"nn:,Ily: ."tiap orans yans :fri:"r" s en diri dan / ata* iu L,rr, o r*r, g l"ir,1i"j ff H ,,*:#ffi'j ffi*

Pasal 9

(1)Dalam upaya pencegahan penuraran HIV dilakukan tes HIV secarasukarela pada populisi risiko tinggi.
(2)Tes HIV sebagaima'a dimaksud pada_ ayat (1) dapat ditakukan dilaboratorium rnltit peoerintah p."r.rr-'"t , laboratorium swastayang ditunjuk oleh pernerintah Daeralr J. (s)
(4)(s) 7 Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harrrs dilakukan secarasukarela dan didahurui -d"rrg"r, memberikan informasi yang benarkepada yang bersangkutan disertai konsering yang memadai sebelumdan sesudah tes dilakukan. Bagi pasien HIy gT AIDS yang memerlukan penanganan rebih ht1:1;ffr;"!;H."u ke *L"r," ""kit ;;s sudah- ditetapkan setiap orang karena tugas dan__pekerjaannya mengetahui atau il:H11Tt informasi tentang- status Hrv """Lor""g harus iirJ""i"t "rr,
1. a.jika ada persetuju an/izin terturis dari orang yang bersangkutan;
2. b.jika ada persetuJuunlirindari orane tua;Au wali dari *i"t yang belum berusia 1g (derapan belas) tirr"rr, "*at mental atau tidak sadar; c' jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV - seseorang dapat dibuka; d' jika ada kepe.ntin.ga, rujukan medis atau perayanan medis dengan komunikasiantar iokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan I{IV dan AIDS tersebr.lt dirawat. Informasi sebagair&ana dimaksud pada ayat (s) dapat dibuka oleh tenaga kesehatan dengan p.r".tqr"r, "oDliA kepada pasangan seks_ual dan/atau pengguna alat "urrtik bersama, apabila:
3. a.ODHA telah me'dapat konseli"g y"d;k;p namun tidak mau atau tidak kuasa ,ntuk memueiitahu pasangan seksual . d?/?tau pengguna a.lat suntik U"r""*r; --
4. b.ada indikasi barrwa terah terjadi transmisi pada pasangannya; dan/atau c' untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatafr dan perawatan pada pasangan seksuarnya atai pengguna arat suntik bersama. pasal 10 Pemerintah Daerah melindungi hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS didasarkan pad.a nilai luhur kemanusiaan- dan"penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia setiap pengusaha/perusahaan dilarang merakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS. Setiap penyeleng$ara satuan pendidikan dilarang:
5. a.menolak dan/atau rnengeiuarkan peserta did"ik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDSI dan/atau
6. b.menolak dan/atau mengerualkan peserta didik dengan alasan keluarga atau w,alinya tJrinfeksi HiV dan alOS.
(6)
(1)
(2)(s)
(4)B Pasal 1 1 Setiap orang yang terah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang: a' menggunakan secara bersama-sarna alat suntik, alat medis atau alatlain yang diketahui dapat menularkan viris Hrv tepaaa orang rain;
1. b.mendonorkan darah,' cairan sperma, organ atau jaringan tubuh kepada orang lain; dan /atau c' melakukan tindak^T 1q" sqja yang patut diketahui dapat menurarkan atau menyebarkan infeksi HIV kep;a" or""g rain -uaif, J.rrg.r, bujuk rayu dan/atau kekerasan.

Pasal 12

(1)PencegahT S"? penanggulangan HIV dan AIDS dikerora secara terpadu da.n berkesinarnbungan sesuai dengan bidang keda masing_ masing unit terkait.
(2)sarana pelayanan kesehatan dasar dapat merakukan pencegahan melalui konseling atau VCT.
(3)Rumah sakit umum Daerah merupakan rrrjukan teratas yang berkewdiban . membangun sistem *rj"d;;--'*;i;sanakan pencegahan melalui konseling atau vcr, perawatan dan pengobatan terpadu dan berkesinambungan serta memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan.

BAB III

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 13

(1)Dalam upaya pelaksanaarr kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV cran AIDS Bupati riembentur. xpel -
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KpA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatuidengan peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1)Masyarakat memiliki kesempat_an yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan -periarrggr.t"rrg"r, urv'-J"r, AIDS dengan cara:
1. a.berperilaku hidup sehat;
2. b.meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
3. c.tidak melakukan stigrna dan diskriminasi terhadap oDHA dan OHIDA;
4. d.menciptakan . lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan
5. e.ODHA dan OHIDA daram kegiatan promosi, pehcegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan pirawatan serta dukurrgirr.
(2)
(3)9 Pemerintah Daerah membina d3, menggerakkan swadaya masyaralat di bidang pencegahan dan p.""iggurangan HIV dan AIDS. Masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan penanggurangan HIV dan AIDS ,dapat berperan serta sEbagai penyuruh, konseror, pekerja penjangkau atau pindarnping popurJ"i .i^"il.. ,Gg,. -----J

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya t "Silpl pencegahan dan penanggulangan HIV bersumber dari A,BD ,rrn rir*ber biafa i"iri"y" yang sah mengikat sesuai ketentua, peraturan perundang-undangan. dan dan AIDS tidak

(1){2)

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…