DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Desa dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Desa di Kabupaten Cianjur 3. Penataan Desa 4. Kewenangan Desa 5. Pembangunan Desa 6. Organisasi Pemerintah Desa 7. Badan Permusyawaratan Desa 8. Keuangan Desa dan Aset Desa 9. Lembaga Kemasyarakatan Desa 10. Badan Usaha Milik Desa 11. Kerjasama Desa 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan prioritas, prcg.am, kegiats, dan kebutuhan PembmAum Desa ymg didmai oleh Anegaran Pendapats dan Belsja Desa, swadaya masydakat Desa, dd/atau Angga.an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(4)Prioritas, progFm, kesiatu, dan kebutuhan Pembmgunm Desa sebagaidda dimaksud pada ayat (31 dirumuskd berdasskan penilaian terhadap kebutuhm masydakat Desa yatrg meliputi: a- peningkatan kualitas dan akses terhada! pelayanan
1. b.pembdgunm dm pemelihdam tulrastmktu dm Linekunsan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersediai
2. c.pengembmgan ekonomi pertanis be.skala
3. d.pengetubangan dan pemanfatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
4. e.peningkatan kualitas ketertiban dm ketentermd masyamkat Desa berdasarkan kebutuhan masyaEkat Desa. P*agal2 RPJM Desa dao RI<P Desa

Pasal 19

(1)Perencanam Pembdgund Desa sebasaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayar (1) disusun secaE bedangka meliputi:
1. a.Rencda Pembdgu.an Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tanun;
2. b.Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau y@C disebut Rencda (eda Pemerintan Desa (RKP De6a), merup.]<ao penjabdan dari Rencana Pembansunan Jsgka Menengah Desa untuk jangka w€1<tu 1 (satu)
(2)RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengd Peraturm Desa.
(3)Peraturan Desa tentdg RPJM Desa dd RKP Desa metupal<d saiu satunya dokumen perencanaan di t2 (.r) RPJM Desa dd RI@ Desa merupa&d pedo@ dd@ Penlusunan APB Desa.
(5)Program PemeriDt.n, Pemenntan Pemerintah Daerah yang berskala dikoordinasikan dan/atau pelal<sdaannya kepada Desa.
(6)RPJM Desa sebasaimana didaksud pada ayat (1) hurur a, ditetapkm dalm jdgka waktu paLing lama 3 (iiga) bule sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 20

(1)Dalam menlusun RPJM Desa dan RXP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelengsarakan musyawarah perencdmn pembdguod Desa secda partisipatii.
(2)Musyawarah perencdaan pembmsunm Desa sebasaimana dimaksu.l pada ayar (1) diikuti oleh Badd Pemusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 21

(1)RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah dd aiall krb'ldkdn perencanacn pembcr gundn D"erah
(2)RPJM Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelelggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembmgm, pembinam kemsydal{at@, pemberdayan masyarakat, dan arah kebij.kd pembangund Desa.
(3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektil Desa dan prioritas pembangunan (abupaten-
(4)Dalm menlusun RPJM Desa sebagainma dimalsud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim penrusun Pasal 22
(1)RKP Desmerupakm penjabaran da.i RPJM Desauntuk jangka wakru I (satu) tahun.
(2)RKP Desa sebasaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit berisi uraian:
1. a.evaluasi pelaksdadn RKP Desa tahun sebelumnya;
2. b.prioitas ptugrm, kegiatd, dan dggdd Desa,€ng dikelola oleh Desal c, prioritas progr@, kegiatm, dm dggd Desa ]aog dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak
3. d.rencana progIam, kegiatd, dan dggdd Desa ymg dikelola oleh Desa sebagai kewenan8an penugasan ddi Pemeriotai, Pemerintai Daerah Provinsi, dan Pemerlntall Daerah Kabupatenj du
4. e.pelal{sma kegiatan Desa ydg te.diri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 14 lJt l.,su15n Pemprirroh De>z sFoaearmana dimaksud pdda av.r (ll dan a)4. r,2, d.hasilkan dalad mJsJadarah perencanan pembangunan Desa. r6t Usulan PrmFnnla], Dr"d seoaCdinare drmaksld Pad€ aya' (sJ d.ilasifikas,ksn berdastuksn jenis don l.nskup kesenanem Desa serta progrm desa. {7r Da M hal Pen etinE}. P"nerintsh Prorlsi. dan Percmran D.e-ai me_v'r rjui usJlan sFbaganda dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan teBebut dlmuat dalam R(P Desa tahun berikutnva. Bagim Ketiga Pelalsanmn Pembangunan Desa Paiagraf I Umum Pasa125
(1)Pembansund Desa dilaksanakm sesuai dengan RKP ,2r PFl.*sa larn Pembdsunar De"a seba8aihana drmaksud pada a)rt ll) orlckukd dergd memnfetkan kedifan iokal dm s@ber dava atm
(3)Pembangunan lokal berskala Desa dilaksdaken se'ndiri
(1)Kepala Desa mengkoordinasikd kegiatan pembmsunan Deaa yang dilaksoar.an oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. t2r Pc'al<\"na kesuld p'mbangunan Desa sPbagaimMc omal\Ld p"d. 6yct (r, di'P aPkan denB mempertimbdgkan keadilan gender' rllPel4ksartu prmbdsuncn s.bagainrr. d.mcksud pad. 6yal lll mersut4n dt.an pemd ad'rn surbrr dava mdusia, sumber daya alm, kedifd 1okal vang ada di Desa serta mendayaguoako swadava dm gotong royong masyarakat. tzl De akscna pFmo4rgu-M sebaSLmanc dlrDksud Pdda avar rl) mer\mpdikd l4oo-d oeldk$nmr p"mbrgunan kFpsd" k"para D"sr dclar IoruT musyawdah Desa. r5r Masvardlat Desa bFrpcnrsipasi d"lrm muslswaGl D"s; sebds",rlfua dimaksLd pooa c)2. lr') unr-l menanssapi lapord Pelaksanaan pembdgunan Desa. 13
(3)RKP Desa sebasaimana dimalsud pada ayat (1) disusuo oleh Pemedntah Desa sesua dengm:
1. a.informasi ddi Pemerintan Daersi berkaitan dengan pagu indikatif Desar
2. b.lmcana kegiatan Pemerintai, Pemerintai Prcvinsi, dd Pemeinbn Daerail dan
3. c.data aspirasi masyarakat.
(4)RKP Desa mulai disusun oleh Pemeintan Desa pada bulan JuLi tal1u berjalan dan ditetapkan detrgo peEturs Desa paling Iambat al<hir buld Oktober {5) Dalam menlusun RKP Desa sebagamana dim.l{sud pada ayar (1), Kelala Desa membentuk Titu PenFsun {6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 23

(1)RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalm
1. a.terjadi peristiwa khusus, 6eperti benc@a alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosiar yane berkepanjansm; arau
2. b.terdapat perubanan mendasar atas kebijakan Pemerintan, Pemerinlah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerai.
(2)Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalm pembmAuna Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
(3)Perubaho RPJM Desa dan/atau RI(P Desa sebasaihda dimaksud pada ayat (1) dm (2) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) h i sejak penetapan kondisi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1). Pdagral3 Usulan Pembdgund Desa

Pasal 24

(1)Pemerintah Desa dapat mensusulk@ kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintdn DaeEh,
(2)Dalam hal te.tentu, Pemerintah Desa dapat meryusulkan kebutuh@ pehbangunan Desa kepada Pemerintai dd Pemerintah Provinsi.
(3)Usuld kebutuhd pembangunan Desa sebagaimma dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujum BuPatl. (.1) Dalam hal Bupati memberikan peBetujud, usulan sebasaimana dimaksud pada ayat (3) disanpaikm oleh Bupati kepada Pemerintan dan/atau Pemerjntan 15 Paragral3 Integasi Prcgram sektoral dan Program Daerai Pasal 27 {l) Pemennk}, PerPrin'd} Provi_si, de PenP-irr.} D.e,d aerlel"nggarakai prograr srkrotEl dcn prog.am dae.ah yang masuk ke Desa-
(2)Prosrm sebasaimana dimaksud pada avat {1) diinfolmsikm kepada Pemelintan Desa utuk diintesrasikan ke dalam pembdgunan Desa- rJl lnlo-tusr p-osrd d4era} idg tusL-k ke Drsa .-brsain"-a dimak6ud Pad€ 4y.' ll) o.senai 'okasi desa sasaEn dan pasu indikatif anggaran. (.1) Proe€m sebasaimna dimaksud pada ayat (1) vans berskala lokal Desa dikoordinasikan dm/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
(5)P1,ogI@ sebagaimana dlmaksud Pada avat (1) dicatat dald lampiran APB Desa- Eaglan KeemPat Pemantauan dd Pengawasm Pembmgunan Desa Pasal 2a
(1)M6ydakat Desa berhak mendapatkan inlomasi mengenai rencana dm pelaksanaan Pembangund
(2)Masyarakat Desa berhak meLaltks pemmtauan rerhadap pelaksand Pembangunan Desa. (31 Masydakal D€sa melaporkan hasil peoantauan d@ berbagai keluhm terhadaP pelaksanam Pembangunao Desa kepada Pemerintah Desa dm BPD. {4r Pere-inran Desr waJrb melSinlotma<ikdn PFrencdnad da pelak.Ma€. RPJM D"sa, R '" Desa. dd APB De'a kepada masyarakat Desa melalui lav@m inlormasi ke;aoa udur dd ne'aporkMnva dalam Musvawar€h De:a palins sedrkit I (satul tahun sekah
(5)Masydal<at Desa berparti6ipasi dalam Musvawsah Desa untuk menmggapi iaporan pelaksdaatr Pembsaunan Desa.
(2)Pembdgunan Kawasd Perde6aan dilaksanakan dalam upaya mempercePat d@ meningkatkan kualitas pelaymd, pembangund, dan Pemberdayam masyarakat Desa di (awasan Perdesas melalui pendekatan pembdguna! PdtisiPatil sebasaima.a dimaksud Pada ayat (1) ditetaPks oleh Bupatl sesuai dengan renc@ pedbaEgund jmgka menengah Daerah. Parag.af2 Rude Lingkup Pasal 29
(1)Pembangund kawasm peidesaan meliPuti:
1. a.penggun@ dao pemanfaatan wilayah Desa ddm -dBl. oenetapan kawascn pembagund sesu"i dengd tata rudg (abuparen;
2. b.pelayman ydg dilakukd untuk meningkatkan kesejaiteraan Imsydal<at perdesaani
3. c.pembaneunan infrastruklxr, peningkatan ekonomi perdesan, dan pengembdSan teknologi tePat guna; meningkatkan akses terhadap
(2)Pembmgunan kawasan perdesmn terdlri atas: a, penlusund rencda tata rumg kawasan pedesen secara PartisiPatilj
1. b.pengembmgan pusat Pe.tumbuh@ ,nr,rDesa secara terpadui
2. c.Penguatan kaPasitas masytrakati d, kelembagm dan kemitrMn ekonomi; dd
3. e.pembmgunan infrastruktur aDtar Perdesun, PdaBiaJ 3 Rancmgd, Progr@ dm Pelaksanam Pembangunan Kawa6an Perdesad Pa6a130
(1)Rancdgm pembdclrnd kawasd perdesao dibanas hersama oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah. dan Pemerintah Desa
(2)Pembana6an sebagaimoa dimaksud pada avat (r) mellbatkan badm ke{a sama antd Desa l3r RFnLa.a pFmbansr ld kasoran pe-dFsen sebasaiMa drmaksrd p-d. .j. rll dildksralm di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan rencana petubdsunan jangka meEengan Daelah. L7
(4)Penetapan lokasi pembansunm kawasan Perdesa@ diLaksdakan denga mekanismel
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventdisa6i da identilikasi mengenai wilayah, potensi ekononi, mobilitas penduduk, serta sdda dd prasdana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembdgune kawasd Perdesaanr
2. b.usulan penetapad Desa sebagai lokasi pembangunm kawasd perdesaan dismpaikan oleh (ePala Desa kepada Bupati;
3. c.Bupati melakuko kajian atas usulm untuk disesuiko dengan rencma dan Progrm pembdgunan Daeral; dd
4. d.berda6arkan hasil kajim atas u6u1an, BuPati menetapkan lokasi PembaDgrrm kawasd perdesaan dengm Keputusan Bupati. Pasal3l 11) Bupati dapat Eengusulkd piogram Pembdguns kawasan perdesaan d] lokasi y@g telatr ditetapkannya kepada gubernur du kepada Pemerlttan mehlui
(2)Program pemboc!fu kawasd perdesaan yans berasal dari Pemeriitah datr Pemerintah Proviosi dlbahas bersama Pemeri.tan Daersi untuk ditetaPkd sebagai progrm pembmgdm kawasan pedesaa.
(3)PrcsIm pembocunan kawasan Perdesas vans berasal dari Pemerintai ditetapkm oleh Me.teri yang menyelenggaiaka lesm pemerintahatr di bidms per€ncdam Pemba4und nasional.
(4)Progrm pembangund kawasan perdesMn vang beiasal dari Pemerintah Proviosi ditetapkan oleh
(5)Program pembansunm kawasa perdesad vans berasal dari Pemerintah DaeEh drtetaPkd oleh Bupati.
(6)Bupati melalukan sosialisasi program Pembangunan kawasan perdesad kepada Pemeintai Desa, BPD, dd Pasal 32
(1)Pembansund kawasu Pedesaan diLaldrkan oleh Pemerintah, Pemerintan Provinsi, dan Pemerinbn Da€rah melalui organisasi permgkat daeFh, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa densan mengikutsertals masYarakat Desa, t) Pedbmsu d krwasan perdFsaan ydB dilakuko oleh Demerinrai, Pemer.r .aL Provinqr, PFmerinlai Daerdlh. dan pihaL ketiga wajib mendayasunskm potensi sumbe! daya al@ dd sumber daya manusia serta mengikut sertakd Pemerintah Desa du masydakat la
(3)Pembugunan kawasd perdesad yds berskala 1oka1 Desa wajib diserahkan pela!.sanamya kepada Desa dan/atau keda sm antar Desa. Paraglaf 4 Penggunen Aset dan Tata Rudg Desa Dalm Pembmguan Kawasan Peidesas

Pasal 33

(1)Pembosunm kawasan pe.desas oleh PemeliEtah, Peme.intan Piovinsi, Pemerintah Daerah, dm/atau pihak ketiga yang terkdt dengd pemanfaatan Aser Desa dan tata rumB Desa wajib melibatl€n Pemenntah
(2)Perencatrmn, pelaksanaan, pemdlaatan, dm pendayagunaan Aset Desa dan tata rudg Desa utuk pemb@eun@ Kawasd Perdesaan merujuk pada hasiL Musyawdan Desayang selanjutnya ditetapkm dengao
(3)PeLibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)da1m hal:
1. a.memberikan informasi mengenai rencana prcgr@ d@ kegiatm pembmguns kawasan perdesaan;
2. b.memfasilitasi musyawarah Desa untrk membahas de menyepakati pendayasunaatr aset Desa dan tata c,mengembangkd mekanisme perselisllm sosial.
(1)Desa berhak mendapatkm akses informasi melalui sistem infoimasi Desa yaog dikembm8kd oleh Pemerintah Daerah,
(2)Pemerintan DaeEh wajib menseftbangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan peidesad,
(3)Sistem inro.masi Desa sebasaima.a dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas peranskat keras dd perdgkat lunak,j ingao, seita sumber daya tuanusia.
(4)Sisrem informasi Desa sebasaimana dimal<sud Pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunatr Desa, Kawasan Pedesaan, serta inlormasi lain y@C berkaitd dengan Pembanguod Desa dan pembangunan Kawasan Perdesae. (s) Sistem inrormasi Desa sebasaimda dimak6ud pada ayat (2) dikelola oleh Peme.intah Desa de dapat diakses oleh masyaEkar Desa dm semua pemangku t9

Pasal 35

(1)Pemerjntah Daerai menyediakan infomasi perencean pembagutrd Daerah untuk Desa,
(2)lntornasi oembdgunm DaF-a}l sebaeajma din.kquo Padd d)il rll melipuli:
1. a.rencana pembdgunan j@eka menensan Daeran;
2. b.dan kebijakan pembancunan daerah; c- rncana strategis oranisasi perangkat daeran;
3. d.rencda umum tata ruang pilayah Daerahj
4. e.rencana detail tata ruang wilayah Daeral; I rencana petubangunan kawas@ Perdesaanl g, data asPlrasi oasyekari dan
5. h.inlormasi perencsam lainnya. Baeian ktujuh Denoana"n Unr. n Pen"rggulangan hrniskinm Pasal 36 r'r PemFrin€h De.o w"iib m.ngalokdsikd <ebagir oend4_ad dd: APB DFe unuk prcsEm da_ kegDlan ;enanssulanga kemiskinan di Desa. 12) Prren, men dd pelak"andat Prograr dan kFgiald pcnmgguLangan <emilkinm di dFs- sebag"iman. drmaksLd p.do ayat (r, dis'lsraskdn d'ngan pro8lm penanggulaogm kemiskinan daeEh dm nasional. Pasal 3T Ketentuan lebih lmiut menee.ai pedoman Pembangund Desa sebagaimana dimar<sud dald Pasal 17 smpai dengan 36 ditetapkan den8an Peraturan BuPati.

BAB VI

ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagim Kesatu Susunan Orgdisasi Pemerintah Desa

Pasal 38

(r) Pemeridtah Desa terdiriatas KePAla Desa dan vans dibantu oleh Perangkat Desa. l2r Per sia! Dr"d sebae.itr]tra dimaksud pad" ajal {ll berkeALd' \d seb"sai rnsJr pFrbrnru Kepala Desa

a.sekretdiat Desa:
b.pelaksea kewilayahani daE
c.pelaksaoa teknis. 20

Pasal 39

(rl Sekretariat Desa diplmpin oleh sekretdis Desa dibdtu oleh unsE stal sekJetdiat yeg bertugas membdtu Kepala Desadalm bidangadministrasi pemerintahan.

(2)sekretdiat Desa sebagaimana dimrl<sud pada ayat (1) palilg banyak terdiri atas 3 (tiea) bideg llrusm.
(3)Bidanc urusm sebagaim@a dimaksud pada ayat (2) dipimlin oleh Kepala Urusd atau sebutm lain 6esuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
(4)Kepala Urusd atau sebutd lain dalam mel.l{sdakan tugasnya be.tanggung jawab kepada (ePala Desa melalui Sekretdis Desa, Pa6al40
(1)Pelaksana kewilayahm merupakd uhsur Pembantu kepala Desa sebagai 6aruan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah peLal{sana kewilayanan ditentukan sec a proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dd kemampud keuangan Desa- ll, Pelaksa-a k.wrlav-ha" zdtul}l kepila dusun auu s.burm l6in sr:rai denea_ kordisi sos.al dcn buda)a
(4)Dusun sebaeai bagian dan silayah desa sekuds- kuransnya meliputi 2 (dua) rukun wdsa.
(5)Kepala dusun atau sebutm lain dalm melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kePada Kepah n.s, Pasal4l
(1)Pelaksma tekDs merupakan unsur Pembantu (epala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 12, Pelcksa_a l"knrs .ebdg.rmana dimaks' o pdda 6ya ll) palins bsnyak terdLriat€s 3ltiga) seksi
(3)seksi sebacaimana dimaksud pada ayai (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. {4) Kepala Seksi dalam melat{sdal<s tugasnya bertanssuns jawab kepada (ePala Desa Pasal 42 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksmakan den8an mekanisne sebagai beikut I ". KFpdla D.sa me.aklkd penj-rined dm penla-ingM atau seleksi Perangkat Desa;
1. b.Kepala Desa melakukd konsultasi dengan cmat mengenai Pengangkatd Peldgkat Desa; c, Camat memberikan rekomendasi tertulis vang memuat mengenai .alon perangkat desa yang rebn dikonsultasikd densatr Kepala Desa; 21
2. d.Rekomendasi tertuli6 camat atau sebutan lain drjadik@ dasar oleh (epala Desa dalm pengangkatd perdgkat desa dengan Keputuse Kepala Desa. Passl,+3
(1)Jumian kepala urusan dm kepala seksi ditentukan menurut klasifikasi Desa dengd ketentuan sebagai
1. a.kategori a, junnarl kepala utusan palidg banyal< 3 (tiea) danjumlah kepala seksi palins bmyak 3 (tiga)i
2. b.kategori B, jumlah kepala urusan palins b@yak 2 (dua) dan jumlahkepala seksi palins baoya} 2 (dua).
(2)Klasifikasi Desa sebagaimda dimaksud pada ayat (1) ditentulao berdasdka ringkat perkembdgan Desa sesuai data profiL Desa menurut ketentuan Peraturan petunddg unddgan.
(3)Jumhn Perangkat Desa sebasaimana dimaksud pada ayat (l) dapat memlertimbmskm kewenangan dan kelmpum keudgan Desa. (a) Masa jabatan Peranskat desa, sama d€nsan masa raocr.- Kepa'r D..d. dd d6p6' diperpanjsng $mpai dengan batas usia 60 (enm puluh) tahun. (s) Per@gkat Desa yms diperpdjang ma6a jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlal<u bata6 usia tertinggi peng@gkatm Perdgkat Desa.

Pasal 44

L', (Fpala DFS6 mpnCusrlkrn sL1{rLr oradisas Pemerintah Desa untuk dibahas dao disepatati beBma dengan BPD dm ditetapkao dengan Perature Desa-

(2)Tusas pokok dm funssi masins-masins struktur orgdisasj Pemerintah Desa ditetapkm dalm PeEturan Kepala Desa.
(3)Pen lsunan Peraluran Desa dan Peialuran Kepala Desa sebasaimana dihal<sud pada ayat (1) dan ayat (2) dilatsanakao sesuai ketentlla peraturd perundang-
(1)Permgkat Desa diangkat dari memenuhi Persyaratan: ,t
1. a.berpeddidikm paiing rendah sekolah menensah umum atau yang sederajatj
2. b.berusia 20 (dua puluh) ta,hun sampai de4ga 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa du bertempat tinggal di Desa paling Lurang i (satu) tanu sebelum pendaftaran; dan
(2)Selain persyaratan sebasaimana dimaksud pada ayat ( 1), calon Per@skat Desa jusa h:ds memenuhi syarat:
1. b.mendapatkan ijin tertulis dari pejabat petubina .. Udal seonB men alsnr hu^uman p.d!na pen,ara;
2. d.tidal pernan dljatuhi pidana penjara berdasdkm purulan p-ne-dilqn yang tflch memDJnlai kekuatan hukum tetap kdena melalrokan tindak pidda yds didcm deoed pidda peojda paiioc singkat s (lima) tahun sesuai atau lebih, kecuali 5 (lim4 tanun setelah seL€sai menjalmi pidma penjara dan mensumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa y@g be.smgkutan pernah dipid@a serta bukm sebagai pelalu kejanatm be.uldg ulaog;
3. e.berbadan sehat yang dibuktlkan denge su.ar keterange dari dokter; t bebas narkoba ymg dibuktikan oleh pejabat yane
4. g.berkelakum baik ymg dibuktikd dengd suiat kete.msa d i iostd6i/pejabat ysg be enang;
5. h.memenuhi syarat syarat lain yang sesuai adat istiadat setempat, Pdagral 2 Mekmisme Pengangkatan PerdgkalDesa Pasal 46
(1)PeDedgkatd PeGngkar Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.(epala Desa melakul<d penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; b, (epala Desa melakukm konsultasi dengd Cmat atau sebutd lain mengena pengangkatan Perdgkat Desa;
2. c.camat atau sebutan lain memberike .ekomendasi tertulis yas memuat mensenai calon Perangkat Desa yang relah dikonsultasikd dengan Kepala
3. d.Ekomendasi tertulis Camat atau sebutan laln dijadikd dasar oleh Kepala Desa dalm pensangkatan perangkat Desa dengd Keputusa 23 {2) PNS Daerah setempat yans akan dianskat menjadi Perangkat Desa hdus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(3)Dalam hal PNS Daerah setempat sebagaimana dimar<sud pada ayat (2) terpilih dd dianskat menjadi Peiangkat Desa, yang be*dgkutan dibebaskan sementda da.i jabatannya selama menjadi Permgkat Desa tanpa kehilangan hak sebagal PNS.
1. a.meninggal dunia; b, permintmn sendirij atau
2. c.diberhentikan.
(2)Peranskat Desa yang diberhentikan sebasdmma dimaksud pada ayat (1)hurufc karena:
1. a.usia teLah genap 60 (enam puluh) tahunj
2. b.be.haldsan tetap;
3. c.ridak lagi memenuhi syarat sebagai Perangka! Desaj
4. d.melanggar larangu sebagai Perangkat Desa. Pasal4a Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berlkut:
5. a.kpala Desa meiakukan konsultasi denBd Camat atau sebutan lain mengenai pembe.heotian Perangkat Desa;
6. b.Camat atau sebutd lain memberikm .ekomendasi tertulis ydg memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsuLtasikm densd Kepala Desai dm
7. c.rekomendasi tertulis cmat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Peidgkat Desa dengan Keputusan Kelala Desa.

Pasal 49

Keaentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Oigdisasi Pemerintan Desa sebagaimana dimaksud ddm Pasal 38 sampai dengan Pasal 4a ditelaPkan dengan Pe.aturm BAB !'1I BADAN PERMUSYAWAIIATAN DESA Umum Pasa]50 (11 Anssoia BPD merupal<d wakil ddi penduduk Desa b-rdasarkan kel" a<.d sIuJah vang prngis.dnv. dilakakd secda demokratis. r2r Kereruakilar kdava\ seb.gaimana dnaksud pada a).r llt bcrasL dd:wil.yai dusun zrau seouLd laln sPsuai kondisi 6osial dan budaya oasydal<at serempat. {3) DcrB.6ien \FangSot€"n BPD o.'aksddlaan secara oel okra,,r seb4edinda d,mdkcud p.d. aJar (ll melalui mekanisne musyawaEh mulakat dengan menjamin keteNaLilan Perempuan. lzl Dd'4,mB<a p-o.Fs p'mrlih.r s"baB€rs" dimalsud paoa alzl (1), drbenluk Pm.lia oP-Cisid k'dnggota BPD dan orretdpkdn dengs. KePUa"an ^ep.la D"sa. r5t Poritia pengrsi€n ar88ob BPD seb.gtumona dimaksud pddd ayar (4J lerdiri aras Jnsur Perdngkar D"sa dan unsu. masyaralat lainnya dengm jumlah mggota gasal dan komposisi proPorsional. (6r Jumlah dssoraBPD dir"rapkd de"8.n iuml.L gas.l o€lins s"dik.' ) (lina) orMs da, p€l,ng bdrak o ire-urmr o*.e d"ngan r"mperh.ukm wrlayah. i.ete akilan pe.empuan, penduduk, dd kemampud

(7)Ancsota BPD dalat dipilih dan mewakili lebih ddi I (satu) dusun atau sebutan lain-

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…