DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Urusan Pemerintahan Konkuren dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Urusan Pemerintahan Daerah 3. Penyelenggaraai\ Urusan Pemerintahan Konkuren 4. Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Kerjasama Wajib Urusan Pemerintahan 7. Perselisihan Urusan Pemerintahan 8. Peran Camat 9. Pembinaan Urusan Pemerintahan 10. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 11. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan amanat pasal 2s6 ayat (1) undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan pemerintahan Konkuren; Mengingat :l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djaw'a Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19SO tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan.yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayal<an, dan menyej ahterakan masyarakat.
5.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota
6.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oeh semua daerah.
7.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan daerah terdiri atas ,urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenlKota.
(3)Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk i
1. a.Menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 3
(1)
(2)b' Penyusunan/penyempurna-an kelembagaan Satuan Kerja perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah; c' Penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif; d' Perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan - Daerah yang harus dilaksanakan/ disediakan;
1. e.Perencanaan _ dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan da.n Belanja Daerah dan/atau *i";.ai salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi umum, Ij"rru. Alokasi Khusus dan Bagi Hasil;dan
2. f.Secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
(4)Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah urusan pemerintahan yang mJnjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat [t) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan aengan pelayanan oasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) adarah uru""r, pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud cla.lam pasal 3 ayat (2) metf,uti :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan ralryat dan karvasan permukirrran;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
(3)
1. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
3. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. i.perhubungan;
5. j.komunikasi dan informatika;
6. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
7. l.penanaman rnodal; '
8. m.kepemudaan dan olahraga;
9. n.statistik;
10. o.persandian;
11. p.kebudayaan;
12. q.perpustakaan; dan
13. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Fiiihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)meliputi :
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran sebagai bagian ticlak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Fasal 6

(1)Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Da.erah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)meliputi:
1. a.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam ' rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun- 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golonga.n lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
4. d.Penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. e.Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. g.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(2)Urusan Pemerintahan Umr.rm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal
(3)Dalam melaksanakan urlrsan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (a) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
(5)Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
(6)Ketentuan lebih ianjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAI\ URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyeienggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat: menyelenggarakan sencliri; dan menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan. a. b. Pasal 1 1 Penugasan urusan sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

a.disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
b.diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak local dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN
(3)Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

(1)Dalam menjalankan urusan wajib dan pilihan, Pemerintah daerah mempunyai perangkat Caerah.
(2)Perangkat daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :

1.Sekretariat Daerah
2.Sekretariat DPRD
3.Inspektorat
4.Dinas
5.Badan
6.Kecamatan

(3)Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. (a) Pembentukan dan susLrnan perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…