DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 4. Staf Ahli 5. Jabatan Perangkat Daerah 6. Kepegawaian 7. Tata Kerja 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); : 1. 2. 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reppblik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa9fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS8T) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L7 S.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. 4. 5. 4. 3 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan , oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Bupati adalah Bupati Cianjur. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah unit kerja pada Dinas Daerah/Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

dibentuk Perangkat Daerah dengan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. t2. 13. t4. 15. 16. t7. Dengan Peraturan Daerah susunan sebagai berikut: a. b. c. d. 4 Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD Tipe A; r Inspektorat Tipe A; Dinas Daerah, terdiri atas:

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3.Dinas Pekedaan Umum dan penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4.Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban, dan sub urusan kebakaran.
5.Dinas sosial ripe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisati d"r, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
7.Dinas Pertanian, Perkebunan, pangan, dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.
8.Dinas Kelautan, Perikanan dan peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keruarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan Anak ripe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemJrintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
10.Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ripe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. 5
15.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikr."g d"r, informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang. statistik
16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 1"8. Dinas Kearsipan dan perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
19.Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi Tipe A melaksanakan penunjang penelitian dan Pelatihan Daerah Tipe A kepegawaian pendidikan dan dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Pendidikan melaksanakan fungsi penunjang pelatihan daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. 4.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Kecamatan terdiri atas:
5. 1.Kecamatan Agrabinta tipe A;
6. 2.Kecamatan Bojongpicung tipe A;
7. 3.Kecamatan Cianjur tipe A;
8. 4.Kecamatan Cibeber tipe A;
9. 5.Kecamatan Cilaku tipe A;
10. 6.Kecamatan Ciranjang tipe A;
11. 7.Kecamatan Cugenang tipe A;
12. 8.Kecamatan Cikalongkulon tipe A;
13. 9.Kecamatan Campaka tipe A;
14. 10.Kecamatan Cibinong tipe A;
15. 11.Kecamatan Cidaun tipe A;
16. 12.Kecamatan Campakamulya tipe A;
17. 13.Kecamatan Cikadu tipe A;
18. 14.Kecamatan Cijati tipe A;
19. 15.Kecamatan Cipanas tipe A;
20. 16.Kecamatan Gekbrong tipe A;
21. 17.Kecamatan Haurwangi tipe A; 6
22. 18.Kecamatan Karangtengah tipe A;
23. 19.Kecamatan Kadupandak tipe A;
24. 20.Kecamatan Leles tipe A;
25. 21.Kecamatan Mande tipe A; 22.Kecamatan Naringgul tipe A;
26. 23.Kecamatan Pacet tipe A;
27. 24.Kecamatan Pagelaran tipe A;
28. 25.Kecamatan Pasirkuda tipe A; 26.Kecamatan Sukaluyu tipe A; 2T.Kecamatan Sukaresmi tipe A;
29. 28.Kecamatan Sukanagara tipe A;
30. 29.Kecamatan Sindangbarang tipe A;
31. 30.Kecamatan Takokak tipe A;
32. 31.Kecamatan Tanggeung tipe A; dan
33. 32.Kecamatan Warungkondang tipe A.

Pasal 3

(1)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdapat kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. (21 Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kelurahan Bojongherang;
2. b.Kelurahan Muka;
3. c.Kelurahan Sawahgede;
4. d.Kelurahan Solokpandan;
5. e.Kelurahan Sayang;
6. f.Kelurahan Pamoyanan.
(3)Dalam hal terdapat pembentukan Kecamatan baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan Kelurahan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas; 7
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/uprB. (21 UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)
(3)
(1)
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat satuan pendidikan formal dan nonformal. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong peraturan perundang-undangan.
(1)berbentuk dan ayat (21 belajar sesuai

Pasal 8

selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat UpTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 9

Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata ke1ola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(3)8

Pasal 10

Kepala unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah sebagaifrana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. Kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD/uprB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 12

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (21 staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(3)staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(4)staf ahli sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…