DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ot3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur;
c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46IPUU-XIIl2Ot4 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol3 Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cianjur; 2 Mengingat . r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 195O) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 36 Tahun l99g tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a7 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a538); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ2S ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 3

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2O1S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 39SO); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l08,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39S1); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OLO Nomor llg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2OOl tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOl Nomor 44 Seri C); Perhturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B); 13. 11. 12. 17. 18. t4. 15. t6. 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol3 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 20t3 PENGENDALIAN KABUPATEN CIANJUR. MENARA TELEKOMUNIKASI DI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OI3 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

a.Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi. 5
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan j aringan telekomunikasi.
9.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
10.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14.Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi.
15.Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha mitik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
18.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 6
19.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiuer Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi;
20.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
21.Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22.Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
23.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa kontruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
24.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, Mobila Sutitching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
25.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi.
26.Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
27.lzin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakanl membangun dan/atau mengoperasikan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
28.Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
29.lzin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMts adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
31.Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
32.Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cianjur atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk atau master plan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
33.Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan rencana induk atau master plan.
34.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35.Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.
36.Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cianjur, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
37.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
38.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central tntnk, Mobile Sutitching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
39.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungj awabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.
40.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.
41.Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. 8 b.
42.Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43.Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Lrmum serta dapat dinikmati ol,eh orang pribadi atau badan.
44.wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
45.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
47.surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan retribusi.
49.Penyidikan Tindak pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah Daerah kabupaten Cianjur.

Pasal 33

diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.dalam kota
2. b.luar kota indeks O,9 indeks 1, 1 9
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara d.itetapkan sebagai berikut:
1. a.menara pole indeks 0,9
2. b.menara 3 kaki indeks 1
3. c.menara 4 kaki indeks 1,1 Pasal 34 diubah sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung d.rrg", kegiatan pengawasan dan pengendalian menara teiekomunikasi.

Pasal 35

diubah sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Retribusi Pengendalian Menara Terekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: RPMT = Jumlah indeks variabel x Tarif Retribusi Jumlah variabel
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.456.ooo per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

dihapus.

Pasal 41

diubah, sehingga Pasal 41 diubah sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (21 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 3o (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati. d. e. f. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 10 April 2Ol8 BUPATI CIANJUR, IRVAN RIVANO MUCHTAR Diundangkan di Cianjur ".tanggal 1O April 2018 4t'," . ETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, ttd. Sgrffit-i , --___: t'\___: SueeNor LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT: (l l53l2ol8)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ot3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur;
c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46IPUU-XIIl2Ot4 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2O1S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 1); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 39SO); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l08,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39S1); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OLO Nomor llg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2OOl tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOl Nomor 44 Seri C); Perhturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B); 13. 11. 12. 17. 18. t4. 15. t6. 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol3 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 20t3 PENGENDALIAN KABUPATEN CIANJUR. MENARA TELEKOMUNIKASI DI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OI3 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

a.Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi. 5
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan j aringan telekomunikasi.
9.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
10.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14.Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi.
15.Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha mitik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
18.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 6
19.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiuer Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi;
20.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
21.Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22.Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
23.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa kontruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
24.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, Mobila Sutitching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
25.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi.
26.Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
27.lzin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakanl membangun dan/atau mengoperasikan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
28.Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
29.lzin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMts adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
31.Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
32.Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cianjur atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk atau master plan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
33.Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan rencana induk atau master plan.
34.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35.Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.
36.Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cianjur, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
37.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
38.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central tntnk, Mobile Sutitching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
39.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungj awabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.
40.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.
41.Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. 8 b.
42.Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
43.Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Lrmum serta dapat dinikmati ol,eh orang pribadi atau badan.
44.wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
45.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
47.surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan retribusi.
49.Penyidikan Tindak pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah Daerah kabupaten Cianjur.

Pasal 33

diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
1. a.dalam kota
2. b.luar kota indeks O,9 indeks 1, 1 9
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara d.itetapkan sebagai berikut:
1. a.menara pole indeks 0,9
2. b.menara 3 kaki indeks 1
3. c.menara 4 kaki indeks 1,1 Pasal 34 diubah sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung d.rrg", kegiatan pengawasan dan pengendalian menara teiekomunikasi.

Pasal 35

diubah sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Retribusi Pengendalian Menara Terekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: RPMT = Jumlah indeks variabel x Tarif Retribusi Jumlah variabel
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.456.ooo per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

dihapus.

Pasal 41

diubah, sehingga Pasal 41 diubah sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (21 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 3o (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati. d. e. f. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 10 April 2Ol8 BUPATI CIANJUR, IRVAN RIVANO MUCHTAR Diundangkan di Cianjur ".tanggal 1O April 2018 4t'," . ETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, ttd. Sgrffit-i , --___: t'\___: SueeNor LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT: (l l53l2ol8)