DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkuhgan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); b. c. 2

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1919 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a01); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembarhn Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol4 Nomor 9 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenange.n daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang. 4. 5. 6. 7. 3
4.Perilaku menyimpang adalah tingkah laku,'' perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam me.syarakat.
5.Perilaku Seksual Menyimpang adalah perilaku abnormal, ketidakwajaran dan kejahatan seksual.
6.Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
7.Penanggulangan adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perilaku seksual menyimpang.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Da1am pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab:

a.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Daerah Kabupaten; dan
b.menyediakan fasilitas layanan pend.ukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten merrJrusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, sebagainiana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
1. a.Kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang ;
2. b.Mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang;
3. c.Bentuk serta jenis prograrn dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. d.Sumber pendanaan; dan
5. e.Hal lainnya yang bersifat strategis.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, melalui :

a.komunikasi, informasi dan edukasi;
b.sosialisasi, penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksuai menyi.mpang;
c.penyele4ggaraarl konseling; dan
d.pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang.

Pasal 5

(1)Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada masyarakat.
(2)Penyampaian Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

(1)Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.pendidikan kesehatan reproduksi;
2. b.gender;
3. c.penyakit menular seksual.
(2)Sasaran Sosialisasi dan penlruluhan kesehatan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.Populasi Umum; dan
2. b.Anak dan remaja disektor pendidikan formal, nonformal dan informal.
(1)Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 hurrf c, dilaksanakan melalui:
1. a.penyediaan layanan konseling pada setiap unit pelayanan kesehatan di daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
2. b.fasilitas layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2)Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
(3)Penyelenggaraan konseling dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan 5

Pasal 8

Pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui :

a.peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku seksuaL menyimpang; dan
b.perubahan perilaku seksual menyimpang melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan penanggulangan perilaku seksual menyimpang secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
(2)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskiriminasi.
(3)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitigasi dampak sosial.
(4)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendekatan berbasis nilai agarna, klinis, keluarga, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat berperan secara aktif dalam Penanggulangan perilaicu seksual menyimpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi perilaku seksual menyimpang, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap perilaku seksual menyimpang. Penanggulangan perilaku seksual menyimpang oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya., Tokoh agama, tenaga pendidik dan kependidikan, lembaga kesehatan, serta komponen lainnya dalam masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang. (2t
(3)
(4)6
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Sumber'pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB \rII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

BAB VI

PEMBIAYAAN Pasa] 1 1 Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, dibebankan kepada:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi; dan
3. c.Pemerintah Daerah lain.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
1. a.peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangarl masyarakat;
2. b.penguatal sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka penanggulangan serta pencegahan perilaku seksual menyimpang;
3. c.kerjaSama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga bantuan internasional dan/atau lembaga lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
1. a.Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusiai :
2. b.Penelitian dan pengembangan program penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang;
3. c.Pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku seksual menyimpang; dan
4. d.Kegiatan lain yang sesuai dengan kesepakatan. 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1919 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a01); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembarhn Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol4 Nomor 9 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenange.n daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang. 4. 5. 6. 7. 3
4.Perilaku menyimpang adalah tingkah laku,'' perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam me.syarakat.
5.Perilaku Seksual Menyimpang adalah perilaku abnormal, ketidakwajaran dan kejahatan seksual.
6.Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
7.Penanggulangan adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perilaku seksual menyimpang.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Da1am pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab:

a.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Daerah Kabupaten; dan
b.menyediakan fasilitas layanan pend.ukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten merrJrusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, sebagainiana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
1. a.Kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang ;
2. b.Mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang;
3. c.Bentuk serta jenis prograrn dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. d.Sumber pendanaan; dan
5. e.Hal lainnya yang bersifat strategis.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, melalui :

a.komunikasi, informasi dan edukasi;
b.sosialisasi, penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksuai menyi.mpang;
c.penyele4ggaraarl konseling; dan
d.pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang.

Pasal 5

(1)Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada masyarakat.
(2)Penyampaian Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

(1)Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.pendidikan kesehatan reproduksi;
2. b.gender;
3. c.penyakit menular seksual.
(2)Sasaran Sosialisasi dan penlruluhan kesehatan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.Populasi Umum; dan
2. b.Anak dan remaja disektor pendidikan formal, nonformal dan informal.
(1)Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 hurrf c, dilaksanakan melalui:
1. a.penyediaan layanan konseling pada setiap unit pelayanan kesehatan di daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
2. b.fasilitas layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2)Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
(3)Penyelenggaraan konseling dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan 5

Pasal 8

Pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui :

a.peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku seksuaL menyimpang; dan
b.perubahan perilaku seksual menyimpang melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan penanggulangan perilaku seksual menyimpang secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
(2)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskiriminasi.
(3)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitigasi dampak sosial.
(4)Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendekatan berbasis nilai agarna, klinis, keluarga, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat berperan secara aktif dalam Penanggulangan perilaicu seksual menyimpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi perilaku seksual menyimpang, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap perilaku seksual menyimpang. Penanggulangan perilaku seksual menyimpang oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya., Tokoh agama, tenaga pendidik dan kependidikan, lembaga kesehatan, serta komponen lainnya dalam masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang. (2t
(3)
(4)6
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Sumber'pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB \rII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

BAB VI

PEMBIAYAAN Pasa] 1 1 Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, dibebankan kepada:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi; dan
3. c.Pemerintah Daerah lain.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
1. a.peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangarl masyarakat;
2. b.penguatal sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka penanggulangan serta pencegahan perilaku seksual menyimpang;
3. c.kerjaSama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga bantuan internasional dan/atau lembaga lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
1. a.Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusiai :
2. b.Penelitian dan pengembangan program penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang;
3. c.Pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku seksual menyimpang; dan
4. d.Kegiatan lain yang sesuai dengan kesepakatan. 7