DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, muatan materi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, kerjasama, pembiayaan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi dan budaya, serta kerarifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Cianjur perlu pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. ·• + -2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubahterakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 430);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah KabupatenCianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur. + -3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Rapublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8.Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
9.Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa disegala bidang kehidupan bermayarakat, berbangsa, dan bernegara.
10.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 1 . Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.diseleggarakan secara demokratis, gotong royong, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat.
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan · ,
c.sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera.
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

a.penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.partisipasi Masyarakat;
e.kerja sama; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pembinaan ldeologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang: -5
1. a.Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. b.Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
3. c.Pendidikan, Pemuda dan olah raga;
4. d.Kebudayaan dan Pariwisata.
(2)Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.Seluruh Lembaga Pendidikan Formal/Non formal;
2. b.Pemerintah Desa;
3. c.Pemerintah Daerah Lain;
4. d.Instansi/Lembaga Vertikal Pemerintah;
5. e.Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
6. f.Masyarakat Adat/Lembaga Adat;
7. g.Organisasi Politik; dan
8. h.Organisasi/Kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bupati membentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati
(3)Kepengurusan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
(1), dapat Wawasan -6
1. b.unsur pemerintah daerah; dan
2. c.unsur masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.organisasi politik;
b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.aparatur sipil negara;
d.siswa/mahasiswa;
e.guru/pendidik;
f.tokoh agama/masyarakat; dan
g.masyarakat / kelompok lainnya.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Sosialisasi;
b.Pendidikan dan Pelatihan; dan
c.Advokasi. Pasal 1 1 Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
a.ceramah;
b.diskusi;
c.kesenian dan budaya;
d.simulasi;
e.seminar/lokakarya/workshop;
f.peringatan hari lahir Pancasila; -7
g.memutar/memperdengarkan lagu-lagu kebangsaan di tiap perkantoran pemerintah daerah, sekolah/pusat perbelanjaan/tempat umum pada jam jam tertentu setiap hari; dan
h.mengibarkan Bendera Merah Putih setiap tanggal hari besar nasional.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…