DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERA'IURAN DAERAH ?ENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNO JAWAB SOSIAL DAN LINGI'UNOAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Peratu.ao Daerah ini dimaksudkd unruk:

a.memberikan dasar kewendgan bagi Pemerintah Daerah d"lam melakukan siokronisasi dan hamonisasi dalam penrusund program pembansEd berbasis masyarakaq dd
b.memberi ledoman dan a.ahan bagi Perusahaan dan pemangku Xepentilgan dalam penyeleneearaan prosmm TJSP di Daerah, Bagian (edua tujuan Paragral I Tujuan Umum Pasal 3 'lujuan umum Peraturan Daerah ini adabn untuk meningkatko kualitas (" lupcn ddn k-lFscr cn lingla' Can ,ang b, rn.r taar ;ag. p-a.MB"r !. rd'r.. koT..!Ci \e Fmp.r. ma p p,d. mdir.rdkar paragraf 2 Tujuan Khusus Pasal.l Tujuan khusus Peraturan Daerah inl meliputi: a tem,ujudnya batasan ymg jelas tentang TJSP beserta pihak pihak yans menjadi pelakunyaj
b.terpenuhinya penyelengga.aan TJSP sesuai .lengan peraturan p-r 'd. g-unod84n o".am sua u (oordrn.!
c.tenrujudnya kepa6tim dan lerlinduncan hukum bagi perusahaa dalam pelaksanaan TJSP secara ierpadu dan be.daya Einai
d.melindungi Perusahaan agar rcrhindar dari pungutan tiar yang dilakukan pihak pihakyang udak berwenahg;
e.meftinimalisasi datupak negatii keberadaan perusahan dao tuengoptimalkd dampak positif keberadaan perusahaan; dan L temjudnya program Pemerintah Dae.ah unruk metakukan apresiasi kepada dunia usaha yang tetah meiakukan TJsp dengan ;emberj penghdgaan serta pemberian kemudanan datam petayanan Baglan (etiga Ruang Lingkup pasal 5

(1)Ruang lingkup Peraruran Daerah ini melipuri perencanan, pemanlaatan, pengendalian, penga{,asan, dan penegakm hukum TJSP di (abupaten Cianjur dalam melaksanakan kewenargan (21 Ruans linskap sebasaimda dimaksud pada ayat (1) bertaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak tanssune menerida dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
1. a.kepastian hukumi
2. b.kepentingm umum;
3. d.partisipatildan aspiratil
4. s.besawasanlingkuncan;
5. h.kemandirian; dan
6. i.keseitubdsan kemajuan dan kesaruan ekonomi nasional.

Pasal 7

(1)Asas penyelenggaraan TJSP sebagaituana djmaksud datam pasal 6 dengd menggunakan prinsip prlnsipl
1. a.kesadaran umumj
2. c.keterpaduan;
3. d.kepatuhm hukum dan erika bisnisl e, kemandirian; t sensitiritasj
4. g.keberpihakd;
5. j.mutualistis, dm non diskriminasii dan
(2)P.insi!'prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dnaksanakan denga, berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. d.atantabilitas;
3. e.kreatil dan inovatit
4. g.programperbaikanberkelmjutanr
5. h.keadilan yang bi.jakj dan
6. i.kebijal{an yang adil BAB I] IJAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
7. a.menyusun program TJSP ydg akan dilaksanakan oleh Perusaham sebagal bagian dari kebijaLd inte.nat Perusahaan ymg berkesinambungan;
8. b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima ftanfaar lrogram TJSP ddi Perusanad yang bersbgkutd, setetah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
9. c.mendapatkan lasilitas dan/arau penghargad dan Pemeriltah Daerah berdasarkan konrlbusi Perusahaan daLm pelaksanaan TJSP. Bagid Kedua rewajiban perusanaan pasat 9 Dalm melaksanakan TJSP, perusahaan bemajiban: rdnc. ngo. p-rvllcr seardd. proerdn T, cp ses, a, dF-Srn p,'rs,p-or.n\ro rdlccunB j4udb .o.,cl du.." u.rd oencsn memperharikankebijakan pemerinrah Daerah aan oe..t,,i," p-'und. ne"n und"i8co
10. b.menumbuhkan, memanrapkan dm mengembdskan sistem jejaring k-r'd. 'n" d-n !rm. ras- oeaBEr pih.t p. "I d.n !a.; | -l"k dndkd ld !n. I oni'oints ddn -v"tL".. .e-l "d"p pF.a{.dn"d TJSP dengan memperharikan kepenringan perusahaan, pemerinrah daerah, masya.akat dan kelesta.im lingkunsar;
11. c.menetapkan komiimen bahwa progrm TJsp nerupakan bagid yang d"l '1oi"a' L"n d"l.i r"bij. \cn r"n"iemen -m";p .- lrogram pensembangan perusahaan di datam peraturan perusahian;
12. d.menerima lsulan masyamkar baik pe.orangan maupun kelomlok yang sesuai dengd kebutuhan masyarakat.
(1)Setiap perusanaan diDaerah \'a.iib sebagai pelaksma TJSP.
(2)Perusanaan sebaeaituana dimaksud pada ayat (1) tidak rermasuk Perusahaanyang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalah be.starus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedu.lukan dalam $ ilayah Dae.al (a) Perusaham pelaksana TJSP tidak dibedakan antda perusahaan frilik s{asta maupun milik nega.a, asins, dan/atau mitik pemerintah
(1)Procram TJSP dapat berbentuk pemberdayaan ftasyarakat dan/atau kemiraan de bina lingku.gan dan/atau investasi dan/arau sumbdgm/donasi, dan/atau promosi.
(2)Proeram sebaeaimana dlmaksud lada ayat {i) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahad sebagai benruk ko.ribusi dan/atau kepedulian pada peisoald sosial Pemerintah Dae.ah yaog dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keunrungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masya.akat. Jl 8.. uh proC-. n ."bd8"rdd" di. rk\. o p"d" d\d , I v"r S rkcn d". \ane rrlal- o. dL\Jn naru\ a,aporkdn k-oddd Bu!".i | -;tu. Forun Bagian ]{edua Bidang Kerja TJSP Pasat 12
(1)Bidans Ke.jaTJSP antara lain:
1. c.inlrastruktur;
2. d.olah rasa dan seni budayai
3. e.sosial dan keasamaanl L pelestarian lingkungan hidupi
4. g.usana ekonomi keralqratan;
5. h.pemberdayaan masyarakat adat; dan
6. i.bidang kerja lainnya yang se.ara nyata memberikan dampak leningkatan kualitas masyarakar. r2l Eiddr g rreri" TJso * b. Bo.n ana d.mo"r rd pdoa s."r rto.\6np" r.n d" ) d.noo d'ad\ikan l"pd.o Pe nr.inuh Ds-% d,m". a peru,ahaan ltu berdomisili dan/aiau bercperasj. pasal 13 Bidans kerja'USP dalatu pendidikd sebasaimana dimaksu.l datam pasar 12 ayat (1) hurura dapat berupa bantum lendidikan, iasiliras penunjang pendidikan, yans diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atru baqnsl dan/atau jasa demi peningkatan ke.erdasan masyarakar. pasal 14 Bidang kerja TJSP dalatu kesehatan sebagaimana dltuaksud datam pasat 12 ayat [1) hurul b dapat berbentuk hantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatanj peningkaran sumherdaya kesehatan rans d"p. dibrrikdn od dr b"nruk ddn" dal dbu odjd.ssun, m-n,a8kaii"; kesehatm masyarakat. pasat 15 Bidang kerja TJSP dalam infrastruktur sebagaimaDa dimalsud ddM Pasal 12 ayat {1) hutul. dapat be.benruk petubangunan dan perbaikan rnlra strutu. yang mendasar unruk kepentingan uhum baik berupajalan, jembatan dan irigasi guna be.manlaat untuk kepentingan masyarakat.

BAB LII

PROCRAM DAN BIDANG KERJA TJSP Bagid Kesatu Program TJSP pasal 11

Pasal 16

Bidmg kerja'ruSP dalam olahraga dan seni sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurut d dapar irerbentuk bantuan pclayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dma, bamng atau tasilitas kePada masyarakat untuk menunjarg peningkatan kegiatan seni dan otah pasal 17 Bidang kerja TJSP dalah sosiat da keagamaan sebasaimana dimaksud ddlaa o..3. l,/ a\..tt, '-fl. r ocpa.b"rbenuk Uaru,n p..a,ara d" akr asil ds \"rg odpd. dibpnkan da cm brnr ,k dar a. oddC cGU fasiiitas kepada masyarakat untuk menunjang peni"grut , r.t."ti.-"" dan kesejahteraan sosial dan Laalitas keasma;n masyarakar pasal ta Bidang kerja TJSP datam pelesta.ian lingkungan hidup sebagalmana din dI\qd daldm P€.d d." , I 1.rruj j drpa 01b"rr rk updy" , enkC" gkJnsd da- mple{dr,1r" ..nC{ung"n hrd, p k.pdo. 1d.ya.a^d d:fl .-i dd avr kfl r$L"n m5 rp unr { nend' ^ rnC kete:.a .al sumb.r pasal t9 Bidang kerja TJSP dalam usaha ekonomi kerakyard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hu.ufs dapat bertintur uantuin ama dan/atau barang guna membe.dayat<an dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonoml kedl!:],atan sesuai denga; kdakreristik dan lolensi masyarakat setempat. pas.l 20 Bidrrg r" i" l rso oecm pFr o--d.vdan I "sr"r"ksr "d. .-o"Cair dn" dima(.ud ddler P"s"' 2 "ud. tt' tJruI - orpa. oFrb-n rk a,-nlL"r dan/atau barang dan/arau jasa guna membedayakan dan meftbina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarat{at adat. pasal 21 Bidans kerja lainnya sebagalmana dimaksud datam pasal t2 ayat (1) huruli merupakan bentuk bldds kcrja yans d entukall kemudian'sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

(1)Penyelenggaraan Prog.m TJSP .lilakukan sesuai mekanisme .lan prosedur yang ditentukan oleh pemerinrah Daerah melatui Forum TJSP,
(2)Mekanisfte dan prosedu. sebasaimana dimal<sud pada ayat (l)
1. a.pengisian Iormulir pernyataan sebasai pelatsana TJSP;
2. b.penyusunan rcncana dan menenrukan program TJSP;
3. c.pcnandalegdan naskah ke.jasama prog.m TJSP apabiLa melibatkan pihak keriga i
4. d.pelaksdaan program TJSP;
5. e.moniroring dan evaluasi prosram TJSP| dan t lelapo.an hasil pelaksanaan programTJSP.
(3)semua rahapan dalam mekanisme dd prosedur sebasaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secda koordinatit antara perusahaan dengan Pemerinrah Daerah melatui Forum .tJSp sekurang kurangnya sekali seriap tanun.
(2)Program yang strategis terhada! masydakat sebacaimMa dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
(3)Masyarakat sasaran sebasaimana dimat<sud pada a1,at ti) masyarakat c1a.ju.. (al Hubunsan anrara Perusahaan dengan Masyarakat sebagaimana dimaLsud pada al,at (3)dapat t crupa:
1. a.Hubungan antda Pe.usahaan dan konsutuen:
2. b.Hubungan antara Perusahaan dan karya$,ar; . Hubu g.- "ntc16 P-1sa don d"n nrrrd oi+ 1, d, Hubungan antara Perusalaan dan peme.intah; da.
3. e.Hubungd antara Perusahaan dengan masyarakat umum. Pembiayaa TJSP meliputii
4. a.pembiayaan pelaksanaan keuntungan bersih ydg kewajaran, dan kineda
5. b.pembiayaan pelaksdaan TJSP dapat berupa dana, bardg danlatau bentuk konribusi lainnya yang dibebankan pada biaya petusahaanj
6. c.bagi perusahmn Perseroan Terbatas yane menjalankan kegjaran usahanya dibidanE dan/atau berkaird densan sumber.tava alam rz b mFls{s"-"%. TJco opnBsr b.d}" \" g d ,nCB.rkan odn diperhitunskan sebasal biaya operasional perusahr;n densan memperhatikan kepaturd dan kewajaran be.dasdkan ukuran usaha. cakupan pemmsku kepentinean dan kjnerja keuangannya.

BAB V

PEMBIAYAAN TJSP unruk BUMN/BUMD dialokasikan dari ditentukan perusahaan dengan kepaturan, keuangan sesuai pe.aturan perurdmg-

Pasal 27

{1) DdM rangka koo.dinasi, pengendalian, pensawasan dan evaluasi dibentuk FoiDm T.,sP

(2)Forum TJSP dipimpin oleh Bupatj, beranggotakan unsur pederintah Daerah, DPRD, akademisi, dan asosiasi pengusaha.
(3)Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP djbebmkan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Dae.ah Kabupaten Cianjur. Pas.lrR
(1)Bupati membe.ikan penghdgaan kclada perusahaan yang secara te.us menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasit balk dao sesuai dengao progam yang telah ditetapkan. (21 Bentuk peneha.gam, tata cara lenilaian, penominaslan dan penetapan perusahaa yang berhak menerima pengha.gaan sebacaimda dimaksud pada ayat (1) dlaru. lebih lanjut dencan Pe.aturan Bupatl. BAB VJI PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN pasal29
(1)Setiap lerusahaan harus memberikan laloran pelaksanaan TJSP seku.ang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah Daerah ftelalui Forum TJSP.
(2)Pelaporan sebagaimma dimaksud pada ayat (l) meliputi :
1. a.reaLisasi pelaksanaan TJSP;
2. b.realisasi penggunaan biaya TJSpj
3. c.capaian kinerja lelaksanmn TJSPj d, pe.masalahan yang dihadalj dan ulalra pemecahannyai dan
4. e.rencana lindak Lanjut.
(3)laporan lela1<sanaan TJSP bersifat terbuka dan dapar dial<ses oleh masyarakat umum, dan tembusan laloran disampaika. kepada DPRD.
(4)Tata cara Pelaporan pelaksanaan TJSP diaiur Lebih lanjut oteh Pembinaan do pensaivasan(1) Bupad melakukan pelaksanaan TJSP.
(2)Dalam melakukan dimaksud pada ayat pembintun d.n penedrasd sebasarmana l1l BupdrL dapat membe.ruk Tim peiaksa.a TJSP, Tin Llckran" -lSP ..o€Sain4a d.m"k.uo odda ")"r 12to,lc,.pkan dcnSan (-pJ'J.cn B. p4 ivdnB L-.rggorennJ. erd.I ddr un.ur
(1)ltgsyarakat dapat berperan serta dalam penyetenssaraan piog.am TJSP, {2) P€ran suta masyarakat sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dnajudkan dalam bentuk:
1. a.penyampaian usuld, saan, masukan datd prcses penyusunan prograh TJSP sebasaimana dimaksud dalam pasal 1tj
2. b.pengaduan terhadap peLalsanaan TJSP yang tidak sesuai dengan prog.am / kegiatan yang retah ditetapkan.

BAB IX

SAN(SI ADMINISTRASi

Pasal 32

(1)Perusahaan yans tidak melaksaDakan kelentuan datam pasal 1t dikenakan sanksi adft inist.atit
(2)sanksiadministratirberupa:
1. a.peingatan tertulis; dan
2. b.bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (31 Mekanishe dan syarar syarat pelaksanmn sanksi adminisratif sebasaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oteh petuerintah Daerah sesuai peraturan perundang Dndansan. XETEN'IUAN PEMLIHAN pasal 33
(1)Segara ketentuan peraturan yanc be.kaitd densa pemberian persetujuan/izin, pelapord rencana usaha/kesiatan ydg menjadi kewedangan Pemerintah Dae.ah tetap berlal{u sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dae.ah ini.
(3)
(2)setiap usaha/kesiatan yans telah berjalan dan pe.izinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daeran, diwajibkd melaLukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan selelah Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PENU'IUF Pasdl 3.1 tlai hal yang belum di atu. dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur Lebil lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oFng mengetahuinya, memerintankm pengunddgan Peraturm Daerah ini dengan penehpatannya dalam Lembacn Daerah Ditetapkd dl cianju. pada tmggal 30 Desember 2015 BUPATI CIANJUR, .I.JETJEP MUCHTAR SOLEH I S CIANJUR, ETAR T MUTAQIN ]<ABIJPATEN CIANJUR TAHUN 20T5 NOMOR 1OLEMBARAN DAERAH NOREC PERATURAN DAERAH.ABUPATEN CIANJUR PRO\4NS JAWI BARAT : {306/2015)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERA'IURAN DAERAH ?ENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNO JAWAB SOSIAL DAN LINGI'UNOAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Peratu.ao Daerah ini dimaksudkd unruk:

a.memberikan dasar kewendgan bagi Pemerintah Daerah d"lam melakukan siokronisasi dan hamonisasi dalam penrusund program pembansEd berbasis masyarakaq dd
b.memberi ledoman dan a.ahan bagi Perusahaan dan pemangku Xepentilgan dalam penyeleneearaan prosmm TJSP di Daerah, Bagian (edua tujuan Paragral I Tujuan Umum Pasal 3 'lujuan umum Peraturan Daerah ini adabn untuk meningkatko kualitas (" lupcn ddn k-lFscr cn lingla' Can ,ang b, rn.r taar ;ag. p-a.MB"r !. rd'r.. koT..!Ci \e Fmp.r. ma p p,d. mdir.rdkar paragraf 2 Tujuan Khusus Pasal.l Tujuan khusus Peraturan Daerah inl meliputi: a tem,ujudnya batasan ymg jelas tentang TJSP beserta pihak pihak yans menjadi pelakunyaj
b.terpenuhinya penyelengga.aan TJSP sesuai .lengan peraturan p-r 'd. g-unod84n o".am sua u (oordrn.!
c.tenrujudnya kepa6tim dan lerlinduncan hukum bagi perusahaa dalam pelaksanaan TJSP secara ierpadu dan be.daya Einai
d.melindungi Perusahaan agar rcrhindar dari pungutan tiar yang dilakukan pihak pihakyang udak berwenahg;
e.meftinimalisasi datupak negatii keberadaan perusahan dao tuengoptimalkd dampak positif keberadaan perusahaan; dan L temjudnya program Pemerintah Dae.ah unruk metakukan apresiasi kepada dunia usaha yang tetah meiakukan TJsp dengan ;emberj penghdgaan serta pemberian kemudanan datam petayanan Baglan (etiga Ruang Lingkup pasal 5

(1)Ruang lingkup Peraruran Daerah ini melipuri perencanan, pemanlaatan, pengendalian, penga{,asan, dan penegakm hukum TJSP di (abupaten Cianjur dalam melaksanakan kewenargan (21 Ruans linskap sebasaimda dimaksud pada ayat (1) bertaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak tanssune menerida dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
1. a.kepastian hukumi
2. b.kepentingm umum;
3. d.partisipatildan aspiratil
4. s.besawasanlingkuncan;
5. h.kemandirian; dan
6. i.keseitubdsan kemajuan dan kesaruan ekonomi nasional.

Pasal 7

(1)Asas penyelenggaraan TJSP sebagaituana djmaksud datam pasal 6 dengd menggunakan prinsip prlnsipl
1. a.kesadaran umumj
2. c.keterpaduan;
3. d.kepatuhm hukum dan erika bisnisl e, kemandirian; t sensitiritasj
4. g.keberpihakd;
5. j.mutualistis, dm non diskriminasii dan
(2)P.insi!'prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dnaksanakan denga, berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. d.atantabilitas;
3. e.kreatil dan inovatit
4. g.programperbaikanberkelmjutanr
5. h.keadilan yang bi.jakj dan
6. i.kebijal{an yang adil BAB I] IJAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
7. a.menyusun program TJSP ydg akan dilaksanakan oleh Perusaham sebagal bagian dari kebijaLd inte.nat Perusahaan ymg berkesinambungan;
8. b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima ftanfaar lrogram TJSP ddi Perusanad yang bersbgkutd, setetah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
9. c.mendapatkan lasilitas dan/arau penghargad dan Pemeriltah Daerah berdasarkan konrlbusi Perusahaan daLm pelaksanaan TJSP. Bagid Kedua rewajiban perusanaan pasat 9 Dalm melaksanakan TJSP, perusahaan bemajiban: rdnc. ngo. p-rvllcr seardd. proerdn T, cp ses, a, dF-Srn p,'rs,p-or.n\ro rdlccunB j4udb .o.,cl du.." u.rd oencsn memperharikankebijakan pemerinrah Daerah aan oe..t,,i," p-'und. ne"n und"i8co
10. b.menumbuhkan, memanrapkan dm mengembdskan sistem jejaring k-r'd. 'n" d-n !rm. ras- oeaBEr pih.t p. "I d.n !a.; | -l"k dndkd ld !n. I oni'oints ddn -v"tL".. .e-l "d"p pF.a{.dn"d TJSP dengan memperharikan kepenringan perusahaan, pemerinrah daerah, masya.akat dan kelesta.im lingkunsar;
11. c.menetapkan komiimen bahwa progrm TJsp nerupakan bagid yang d"l '1oi"a' L"n d"l.i r"bij. \cn r"n"iemen -m";p .- lrogram pensembangan perusahaan di datam peraturan perusahian;
12. d.menerima lsulan masyamkar baik pe.orangan maupun kelomlok yang sesuai dengd kebutuhan masyarakat.
(1)Setiap perusanaan diDaerah \'a.iib sebagai pelaksma TJSP.
(2)Perusanaan sebaeaituana dimaksud pada ayat (1) tidak rermasuk Perusahaanyang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalah be.starus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedu.lukan dalam $ ilayah Dae.al (a) Perusaham pelaksana TJSP tidak dibedakan antda perusahaan frilik s{asta maupun milik nega.a, asins, dan/atau mitik pemerintah
(1)Procram TJSP dapat berbentuk pemberdayaan ftasyarakat dan/atau kemiraan de bina lingku.gan dan/atau investasi dan/arau sumbdgm/donasi, dan/atau promosi.
(2)Proeram sebaeaimana dlmaksud lada ayat {i) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahad sebagai benruk ko.ribusi dan/atau kepedulian pada peisoald sosial Pemerintah Dae.ah yaog dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keunrungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masya.akat. Jl 8.. uh proC-. n ."bd8"rdd" di. rk\. o p"d" d\d , I v"r S rkcn d". \ane rrlal- o. dL\Jn naru\ a,aporkdn k-oddd Bu!".i | -;tu. Forun Bagian ]{edua Bidang Kerja TJSP Pasat 12
(1)Bidans Ke.jaTJSP antara lain:
1. c.inlrastruktur;
2. d.olah rasa dan seni budayai
3. e.sosial dan keasamaanl L pelestarian lingkungan hidupi
4. g.usana ekonomi keralqratan;
5. h.pemberdayaan masyarakat adat; dan
6. i.bidang kerja lainnya yang se.ara nyata memberikan dampak leningkatan kualitas masyarakar. r2l Eiddr g rreri" TJso * b. Bo.n ana d.mo"r rd pdoa s."r rto.\6np" r.n d" ) d.noo d'ad\ikan l"pd.o Pe nr.inuh Ds-% d,m". a peru,ahaan ltu berdomisili dan/aiau bercperasj. pasal 13 Bidans kerja'USP dalatu pendidikd sebasaimana dimaksu.l datam pasar 12 ayat (1) hurura dapat berupa bantum lendidikan, iasiliras penunjang pendidikan, yans diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atru baqnsl dan/atau jasa demi peningkatan ke.erdasan masyarakar. pasal 14 Bidang kerja TJSP dalatu kesehatan sebagaimana dltuaksud datam pasat 12 ayat [1) hurul b dapat berbentuk hantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatanj peningkaran sumherdaya kesehatan rans d"p. dibrrikdn od dr b"nruk ddn" dal dbu odjd.ssun, m-n,a8kaii"; kesehatm masyarakat. pasat 15 Bidang kerja TJSP dalam infrastruktur sebagaimaDa dimalsud ddM Pasal 12 ayat {1) hutul. dapat be.benruk petubangunan dan perbaikan rnlra strutu. yang mendasar unruk kepentingan uhum baik berupajalan, jembatan dan irigasi guna be.manlaat untuk kepentingan masyarakat.

BAB LII

PROCRAM DAN BIDANG KERJA TJSP Bagid Kesatu Program TJSP pasal 11

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan Prog.m TJSP .lilakukan sesuai mekanisme .lan prosedur yang ditentukan oleh pemerinrah Daerah melatui Forum TJSP,
(2)Mekanisfte dan prosedu. sebasaimana dimal<sud pada ayat (l)
1. a.pengisian Iormulir pernyataan sebasai pelatsana TJSP;
2. b.penyusunan rcncana dan menenrukan program TJSP;
3. c.pcnandalegdan naskah ke.jasama prog.m TJSP apabiLa melibatkan pihak keriga i
4. d.pelaksdaan program TJSP;
5. e.moniroring dan evaluasi prosram TJSP| dan t lelapo.an hasil pelaksanaan programTJSP.
(3)semua rahapan dalam mekanisme dd prosedur sebasaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secda koordinatit antara perusahaan dengan Pemerinrah Daerah melatui Forum .tJSp sekurang kurangnya sekali seriap tanun.
(2)Program yang strategis terhada! masydakat sebacaimMa dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
(3)Masyarakat sasaran sebasaimana dimat<sud pada a1,at ti) masyarakat c1a.ju.. (al Hubunsan anrara Perusahaan dengan Masyarakat sebagaimana dimaLsud pada al,at (3)dapat t crupa:
1. a.Hubungan antda Pe.usahaan dan konsutuen:
2. b.Hubungan antara Perusahaan dan karya$,ar; . Hubu g.- "ntc16 P-1sa don d"n nrrrd oi+ 1, d, Hubungan antara Perusalaan dan peme.intah; da.
3. e.Hubungd antara Perusahaan dengan masyarakat umum. Pembiayaa TJSP meliputii
4. a.pembiayaan pelaksanaan keuntungan bersih ydg kewajaran, dan kineda
5. b.pembiayaan pelaksdaan TJSP dapat berupa dana, bardg danlatau bentuk konribusi lainnya yang dibebankan pada biaya petusahaanj
6. c.bagi perusahmn Perseroan Terbatas yane menjalankan kegjaran usahanya dibidanE dan/atau berkaird densan sumber.tava alam rz b mFls{s"-"%. TJco opnBsr b.d}" \" g d ,nCB.rkan odn diperhitunskan sebasal biaya operasional perusahr;n densan memperhatikan kepaturd dan kewajaran be.dasdkan ukuran usaha. cakupan pemmsku kepentinean dan kjnerja keuangannya.

BAB V

PEMBIAYAAN TJSP unruk BUMN/BUMD dialokasikan dari ditentukan perusahaan dengan kepaturan, keuangan sesuai pe.aturan perurdmg-

Pasal 27

{1) DdM rangka koo.dinasi, pengendalian, pensawasan dan evaluasi dibentuk FoiDm T.,sP

(2)Forum TJSP dipimpin oleh Bupatj, beranggotakan unsur pederintah Daerah, DPRD, akademisi, dan asosiasi pengusaha.
(3)Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP djbebmkan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Dae.ah Kabupaten Cianjur. Pas.lrR
(1)Bupati membe.ikan penghdgaan kclada perusahaan yang secara te.us menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasit balk dao sesuai dengao progam yang telah ditetapkan. (21 Bentuk peneha.gam, tata cara lenilaian, penominaslan dan penetapan perusahaa yang berhak menerima pengha.gaan sebacaimda dimaksud pada ayat (1) dlaru. lebih lanjut dencan Pe.aturan Bupatl. BAB VJI PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN pasal29
(1)Setiap lerusahaan harus memberikan laloran pelaksanaan TJSP seku.ang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah Daerah ftelalui Forum TJSP.
(2)Pelaporan sebagaimma dimaksud pada ayat (l) meliputi :
1. a.reaLisasi pelaksanaan TJSP;
2. b.realisasi penggunaan biaya TJSpj
3. c.capaian kinerja lelaksanmn TJSPj d, pe.masalahan yang dihadalj dan ulalra pemecahannyai dan
4. e.rencana lindak Lanjut.
(3)laporan lela1<sanaan TJSP bersifat terbuka dan dapar dial<ses oleh masyarakat umum, dan tembusan laloran disampaika. kepada DPRD.
(4)Tata cara Pelaporan pelaksanaan TJSP diaiur Lebih lanjut oteh Pembinaan do pensaivasan(1) Bupad melakukan pelaksanaan TJSP.
(2)Dalam melakukan dimaksud pada ayat pembintun d.n penedrasd sebasarmana l1l BupdrL dapat membe.ruk Tim peiaksa.a TJSP, Tin Llckran" -lSP ..o€Sain4a d.m"k.uo odda ")"r 12to,lc,.pkan dcnSan (-pJ'J.cn B. p4 ivdnB L-.rggorennJ. erd.I ddr un.ur
(1)ltgsyarakat dapat berperan serta dalam penyetenssaraan piog.am TJSP, {2) P€ran suta masyarakat sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dnajudkan dalam bentuk:
1. a.penyampaian usuld, saan, masukan datd prcses penyusunan prograh TJSP sebasaimana dimaksud dalam pasal 1tj
2. b.pengaduan terhadap peLalsanaan TJSP yang tidak sesuai dengan prog.am / kegiatan yang retah ditetapkan.

BAB IX

SAN(SI ADMINISTRASi

Pasal 32

(1)Perusahaan yans tidak melaksaDakan kelentuan datam pasal 1t dikenakan sanksi adft inist.atit
(2)sanksiadministratirberupa:
1. a.peingatan tertulis; dan
2. b.bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (31 Mekanishe dan syarar syarat pelaksanmn sanksi adminisratif sebasaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oteh petuerintah Daerah sesuai peraturan perundang Dndansan. XETEN'IUAN PEMLIHAN pasal 33
(1)Segara ketentuan peraturan yanc be.kaitd densa pemberian persetujuan/izin, pelapord rencana usaha/kesiatan ydg menjadi kewedangan Pemerintah Dae.ah tetap berlal{u sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dae.ah ini.
(3)
(2)setiap usaha/kesiatan yans telah berjalan dan pe.izinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daeran, diwajibkd melaLukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan selelah Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PENU'IUF Pasdl 3.1 tlai hal yang belum di atu. dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur Lebil lanjut oleh Bupati.