DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Nama, Kedudukan Fungsi Dan Tujuan, Pengurus, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyi peranan yang sangat penting, strategis dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Cianjur Frequency Modulation Kabupaten Cianjur; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANLEMBAGAPENYIARANPUBLIKWKAL RADIOSIARANPEMERINTAHDAERAHCIANJURFM KABU:PATENCIANJUR TENTANG NOMOR 10 TAHUN2021 PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR BUPATICIANJUR PROVINS!JAWABARAT Mengingat Menimbang ; DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 2 >, • BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan pemerintahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika persandian dan statistik.
6.Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPLadalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPLRadio.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPLRadio yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio.
11.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat. Di laut a tau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH CIANJUR FM KABUPATEN CIANJUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: 3 ., '

Pasal 6

( 1) Pengurus LPPL Radio terdiri dari :

a.Dewan Pengawas;
b.Dewan Direksi.

Pasal 5

Penyelenggaraan LPPL Radio bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah, regional, dan nasional.

Pasal 4

LPPLRadio mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/ atau kemitraan an tar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. BABIV PENGURUS BABIII KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)LPPL Kabupaten Cianjur dibentuk dengan Peraturan Daerah.
(2)LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bemama Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)Cianjur FM.

13.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14.Izin penyelenggaraan penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggaraan penyiaran. 4

BAB II

BENTUKDANNAMA Pasal 2

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

a.memilih, mengangkat, dan memberhentikan Dewan Direksi;
b.menetapkan program umum 5 (lima) tahunan LPPL Radio

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b.mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio tetap berorientasi pada publik;
c.menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
d.meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL Radio;
e.melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio kepada Bupati secara berkala.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dalam hal Dewan Pengawas dijabat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ayat melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
(3)Dewan Pengawas tidak diberikan penghasilan tambahan

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3(tiga) orang.
(3)Dalam hal Dewan Pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.
(2)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

BENTUKDANNAMA Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

BENTUKDANNAMA Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016