DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Asas Pembentukan dan Materi Muatan, Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Fasilitasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah, Produk Hukum Berbentuk Penetapan, Partisipasi Masyarakat, Pembatalan Produk Hukum Daerah, Pendokumentasian dan Penyebarluasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membentuk regulasi yang baik, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 2 Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20211 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2 0 1 1 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 202 I ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mengandung mencenninkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan; 6
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  1. 1.ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
9. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB ILL

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri atas:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 5

( I ) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Bupati; dan
c.Peraturan DPRD.

(2)Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Sadan Kehormatan DPRD. 7 Umum Pasa.I 6 ( ! ) Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap :
5. a.perencanaan;
6. b.penyusunan; C. pembahasan;
7. d.penetapan;
8. e.pengundangan;dan
9. f.Penyebarluasan.
(2)Pembentukan Pera tu ran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat menggunakan Metode Omnibus. {3) Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
(4)Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan Peraturan Daerah dengan :
1. a.Memuat materi muatan baru;
2. b.Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. c.Mencabut Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sarna, dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Umum Pasa.I 7 Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:
4. a.penyusunan Propemperda;
5. b.perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
6. c.perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. 8

BAB IV