DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah yakni ketentuan pasal 4; Ketentuan ayat (2)Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, dan ditambahkan 3 (tiga)ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Ketentuan ayat (1)Pasal 7; Ketentuan ayat (2)Pasal 9; Ketentuan ayat (1)Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 16; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 elisisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A; Ketentuan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3)dan ayat (4), Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembiayaan, Larangan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkabupaten tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
c.bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi Kabupaten dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber day a alamo sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur u1ang sampah menjadi sumber daya;
d.bahwa dalam upaya pengelolaan sampah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Sampah, namun dalam pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum saat ini;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, .dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR NOMOR 10 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 6 TAHUN2021 TENTANGPENGELOLAANSAMPAH BUPATICIANJUR PROVINSIJAWA BARAT SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR dan BUPATICIANJUR

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 6);

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengambangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sam pah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
7. g.melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  1. 2.Ketentuan ayat (2)Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, dan ditambahkan 3 (tiga)ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah;
d.penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.sistem tanggap darurat;
f.kelembagaan dan kerjasama
g.perizinan pengelolaan sampah;
h.pembiayaan;
1. 1.kompensasi; J. insentif dan disinsentif;
k.pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi;
1. 1.pembinaan dan pengawasan;
m.partisipasi dan peran serta masyarakat;
n.larangan;
o.perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa;
p.penyidikan;
q.Ketentuan pidana;
1. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sebingga berbunyi sebagai berikut: dan yang penganggaran Sampah dalammasyarakat dan yang dalammasyarakat dan yang dalammasyarakat
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
1. 1.memenuhi kebutuhan tenaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
(4)Tugas Kecamatan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah;
2. b.melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;
3. c.melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
4. d.melakukan perencanaan, penganggaran pelaksanaan Penanganan Sampah didelegasikan kepada Kecamatan.
(5)Tugas Kelurahan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah;
2. b.melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan rukun warga dan rukun tetangga melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
3. c.melakukan perencanaan, penganggaran pelaksanaan Penanganan Sampah didelegasikan kepada kelurahan.
(6)Tugas Desa meliputi:
1. a.meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah;
2. b.melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa; dan
3. c.melakukan koordinasi dengan rukun warga dan rukun tetangga dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
4. d.melakukan perencanaan, pelaksanaan Penanganan didelegasikan kepada Desa.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, stan dar , prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/ atau TPAsampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kecamatan mempunyai wewenang:
1. a.membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan;
2. b.memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan; dan
3. c.melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(3)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kelurahan mempunyai wewenang:
1. a.membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kelurahan darr/atau rukun warga;
2. b.memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan rukun warga dan rukun tetangga; dan
3. c.melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(4)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Desa mempunyai wewenang:
1. a.menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah;
2. b.penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
3. c.membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa;
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.melibatkan masyarakat darr/utau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
2. b.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
3. c.menyediakan fasilitas Pengolahan sampah skala Kabupaten;

Pasal 12

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasa19

(1)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah:
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(2)Rencana lnduk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan Pengelolaan Sampah; dan
2. b.program Pengelolaan Sampah.
(2)Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
1. d.memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan rukun tetangga dan rukun warga; dan
2. e.melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 13

(1)Pengelolaan sampah pada Kawasan mencakup:
1. a.kawasan berpengelola; dan
2. b.kawasan tidak berpengelola.
(2)Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.kawasan permukiman;
  1. 7.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasa113 berbunyi sebagai berikut:
2. d.melakukan Pengolahan sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. e.memiliki data dan informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. f.menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu Sampah Organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
5. g.memfasilitasi masyarakat dan dunia us aha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
6. h.menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang Tidak Berpengelola
7. i.memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan; dan; J. mengintegrasikan nilai-nilai peduli lingkungan dan/ atau pentingnya pengelolaan sampah kedalam kurikulum pembelajaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Orang dalam rangka Pengurangan Sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.
(3)Setiap Orang dalam rangka Penanganan Sampah wajib:
1. a.menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. b.menggunakan jenis Wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. c.menempatkan sampah pada Wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
4. d.mengelola Sampah Organik baik secara individu maupun komunal;
5. e.mengikuti jadwal dan sistem Pengumpulan Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. f.memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan ternpat tinggal;
7. g.mendukung pembangunan dan/ atau pengembangan infrastruktur Pengelolaan Sampah;
8. h.membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Jenis sampah yang diolah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(3)Pelaku usaha terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha di bidang produksi dany atau Produsen
2. b.Pelaku Usaha di bidang distribusi
3. c.Pelaku Usaha di bidang perdagangan
(4)Setiap Orang dan Pelaku Usaha wajib melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
(5)Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari usaha dan I atau kegiatannya.
(6)Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.

8.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.kawasan komersial;
c.kawasan industri dan pcrgudangan;
d.kawasan khusus;
e.fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas Lainnya; dan
f.keramaian sesaat.

(3)Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
1. a.kawasan permukiman tidak berpengelola;
2. b.kawasan komersial tidak berpengelola;
3. c.kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
4. d.fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
5. e.keramaian sesaat.
(4)Pengelola Sampah Kawasan wajib:
1. a.menyelenggarakan sistem Pembatasan Timbulan Sampah;
2. b.menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan Pengolahan sampah terpilah;
3. c.menyelenggarakan upaya Pengolahan danj'atau pemanfaatan Sampah Organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas berpengelola;
4. d.menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
5. e.menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/ atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlahtertentu;dan
6. f.melaporkan kinerja Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

A Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui:

a.memfasilitasi berkembangnya produk dan kemasan yang menerapkan konsep eco-design dalam aktivitas ekonomi.
b.penerapan konsep eco-design sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mengikuti prinsip berikut:
1. 1.rancangan produk danj atau kemasan yang memiliki potensi timbulan sampah seminimal mungkin;
2. 2.rancangan produk danjatau kemasan dengan usia pakai selama mungkin; dan
3. 3.rancangan produk danjatau kemasan yang aman dan mudah untuk ditangani
c.secara berkala membuat daftar produk danjatau kemasan sekali pakai dan daftar produk danj atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah.
d.melarang peredaran produk danj atau kemasan eli dalam wilayah Daerah dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
e.memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik.
f.memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang.
g.dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap Orang atau pelaku usaha dalam melakukan Pendauran Ulang Sampah.
h.memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.
1. 9.Di an tara Pasal 17 dan Pasal 18 elisisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)paling sedikit memuat:
1. a.dokumen rencana dan program Pengurangan Sampah; dan
2. b.dokumen rencana dan program Penanganan Sampah.
(8)Dalam melaksanakan kewajiban Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
(9)Dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),paling sedikit memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
2. b.target Pemilahan sampah di sumber; dan
3. c.target penurunanjumlah sampah yang diangkut ke TPA.
(10)Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
1. a.memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
2. b.tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
  1. 1.sampah spesifik;
  2. 2.sampah yang dapat didaur ulang; dan
  3. 3.sampah yang dapat digunakan kembali.
(2a)Tahapan Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(2b)Tahapan Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(3)Pengelola kawasan perrnukiman, kawasan komersial, kawasan industri.kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, benruk, dan warna wadah.
(6)Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(7)Pengelola kawasan perrnukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
(8)Ketentuan lebihm lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30D

Tata cara pengurangan dan Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B dan Pasal 30C diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 30D

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 30D

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021