DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa bcrclasarkan pertimbangan sehagair.neu:a diina.l<sr:d clal;Lrn huruf a, huruf b, dan huruf c irerlu mrenetairkan .Perertlrran ilras..h tentang perr,:hat:an Atas Perafuran D:rei:ah l\lr,rnor 5 Tahun 201S tenlang Ferniiihan i(epa i;i Desa; : L. F',';sal 18 ayat- (5) Undang-Undaiig l)asar I'lr:gara Repubiik Inrlonesja Tahun l94S; Mengingat 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Ph-"" 1950) sebagaimana telah diubah den-gan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan Kabupaten 9"8"g dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196g Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang:gndang Nornor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun ?_015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_ Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor s Tahun 2OI5 tentang pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tlhun 2O1S Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR 3. 4. 5. 6. 3

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 0s Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2ors Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1.Di antara angka 15 dan angka 16 pasar 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka lSa, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: I

Pasal 1

Dalam Perituran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
2.Bupati adalah Bupati Cianjur
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggaraan pemerint.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki batas wilayah yng berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempaf berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.PemerdntAhan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahin desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiUan untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemeiintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan *akil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
72.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pajabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. L4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang berfifat strategis.
15.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralryat di desa daram r.ngka memilih kepala desa yang bersifat langsung, trmum, bebas rahasia, jujur dan adil. 15a. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasaan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepila Desa di Desa yang bersangkutan. t6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggdrakan proses Pemilihan Kepala Desa. 5
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam menduklng pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Bakal calon Kepala Desa adarah penduduk desa yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon Kepala Desa.
19.calon Kepala Desa adarah bakal calon Kepara Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepara Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 2r. Pemilih adJah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggfunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut ApB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
26.Hari adalah Hari Kerja.
2.Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (5) pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakah pada hari yang sama di seluruh desa. 6 3.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1j dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) tcati dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3J dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan Kabupaten; dan atau
3. c.ketersediaan pNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(5)Ketentuan mengenai Kepala Desa secara dimaksud t'ada ayat Bupati. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 6

Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugai:

a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua pelaksanaan pemilihan Kepala Kabupaten
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia pemilihan KLpala Desa tingkat Desa;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepdla Desa. interval waktu pemilihan bergelombang sebagaimana

(3)diatur dengan Peraturan tahapan Desa tingkat 7
(3)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan lebih lanjut tugas panitia pemilihan "xipata Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. '

4.Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan pasal 68 sehingga berbunyi seuagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepara Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). huruf c , sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa;
(2)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang dilaksanakan oreh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga4 Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1)Panitia pemilihan Kepara Desa Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusurkan kepada Bupati.
(2)usulan iadwal peraksanaan pemilihan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayaC (1) diajukan secara terturis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang ari"n meraksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memberitahukan jadwar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan perwakilan Ralryat Daerah, Camat, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Miiter, Keiala Desa, dan BPD.
(5)Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa "eca.. serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 7 ditamb ahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ay.at (3), sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut: ' ' 5. 8 6.

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanj.ut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pengawas femilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud fada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf (c1) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembentukan Panitia Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di dalam pasal g huruf b disampaikan secara tertulis oleh BpD kepada Bupati melalui Camat. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:

a.Unsur perangkat desa,
b.lembaga kemasyarakatan, dan
c.tokoh masyarakat desa. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala desa;
b.merencanakan dan biaya pemilihan kepala desa;
c.melakukan pendataan dan penetapan pemilih serla disahkan oleh Pimpinaan BPD; cl. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;
d.menerima pendaftaran bakal calon;
e.mengadakan penjaringan . dan Penyaringan bakal calon berdasaran persyaratan yang ditentukan;

(1)
(2)
(3)
(4)9
1. f.menetapkan bakal caron yang telah memenuhi persyaratan calon kepala desa;
2. g.menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakar calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
3. h.mengumumkan nama_nama calon ya'ng berhak dipilih kepada masyrakat di tempatl tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempai;
  1. 7.Ketentuan ayat (1) pasal 13 diubah dan menambah 1 (satu) ayat,.yakni ayat (1a) sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)calon Kepalp Desa harus memenuhi persyaratan: warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada T\rhan yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun lg4|, sirta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; be_rusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetafi mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam de-ngan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali S llima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai lelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehat jasmani dan rohani; tidak peqnah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

1.berkelakuan baik; dan

m.bebas dari narkotika dan obat terlarang. a. b. c. d. e. f. o b. j. k. h. 1. 10 (1a) Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.surat permohonan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermate;ai cukup; surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan y..rg di6uat oleh Calon Kepala Desa V""g bersangkutan di atas kertas bermaterai cut<upl kartu tanda penduduk asli dan fotokopi; ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli dan fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; c. d. e. f.
g.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir asli dan fotokopi;
h.surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
i.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
j.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
k.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
1. 1.surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional.

(2)Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihari. 11 8.
(3)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
(4)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ". ' Pasal.l4
(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan caion terpililr.
(2)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SekretariJ Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa. 9.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 25 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (41 sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa bcrclasarkan pertimbangan sehagair.neu:a diina.l<sr:d clal;Lrn huruf a, huruf b, dan huruf c irerlu mrenetairkan .Perertlrran ilras..h tentang perr,:hat:an Atas Perafuran D:rei:ah l\lr,rnor 5 Tahun 201S tenlang Ferniiihan i(epa i;i Desa; : L. F',';sal 18 ayat- (5) Undang-Undaiig l)asar I'lr:gara Repubiik Inrlonesja Tahun l94S; Mengingat 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Ph-"" 1950) sebagaimana telah diubah den-gan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan Kabupaten 9"8"g dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196g Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang:gndang Nornor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun ?_015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_ Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor s Tahun 2OI5 tentang pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tlhun 2O1S Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR 3. 4. 5. 6. 3

Menetapkan

1.Di antara angka 15 dan angka 16 pasar 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka lSa, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: I

Pasal 1

Dalam Perituran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
2.Bupati adalah Bupati Cianjur
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggaraan pemerint.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki batas wilayah yng berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempaf berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.PemerdntAhan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahin desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiUan untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemeiintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan *akil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
72.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pajabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. L4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang berfifat strategis.
15.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralryat di desa daram r.ngka memilih kepala desa yang bersifat langsung, trmum, bebas rahasia, jujur dan adil. 15a. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasaan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepila Desa di Desa yang bersangkutan. t6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggdrakan proses Pemilihan Kepala Desa. 5
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam menduklng pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Bakal calon Kepala Desa adarah penduduk desa yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon Kepala Desa.
19.calon Kepala Desa adarah bakal calon Kepara Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepara Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 2r. Pemilih adJah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggfunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut ApB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
26.Hari adalah Hari Kerja.
2.Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (5) pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakah pada hari yang sama di seluruh desa. 6 3.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1j dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) tcati dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3J dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan Kabupaten; dan atau
3. c.ketersediaan pNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(5)Ketentuan mengenai Kepala Desa secara dimaksud t'ada ayat Bupati. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 6

Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugai:

a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua pelaksanaan pemilihan Kepala Kabupaten
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia pemilihan KLpala Desa tingkat Desa;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepdla Desa. interval waktu pemilihan bergelombang sebagaimana

(3)diatur dengan Peraturan tahapan Desa tingkat 7
(3)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan lebih lanjut tugas panitia pemilihan "xipata Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. '

4.Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan pasal 68 sehingga berbunyi seuagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepara Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). huruf c , sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa;
(2)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang dilaksanakan oreh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga4 Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1)Panitia pemilihan Kepara Desa Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusurkan kepada Bupati.
(2)usulan iadwal peraksanaan pemilihan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayaC (1) diajukan secara terturis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang ari"n meraksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memberitahukan jadwar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan perwakilan Ralryat Daerah, Camat, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Miiter, Keiala Desa, dan BPD.
(5)Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa "eca.. serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 7 ditamb ahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ay.at (3), sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut: ' ' 5. 8 6.

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanj.ut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pengawas femilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud fada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf (c1) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

a.Unsur perangkat desa,
b.lembaga kemasyarakatan, dan
c.tokoh masyarakat desa. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala desa;
b.merencanakan dan biaya pemilihan kepala desa;
c.melakukan pendataan dan penetapan pemilih serla disahkan oleh Pimpinaan BPD; cl. menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;
d.menerima pendaftaran bakal calon;
e.mengadakan penjaringan . dan Penyaringan bakal calon berdasaran persyaratan yang ditentukan;

(1)
(2)
(3)
(4)9
1. f.menetapkan bakal caron yang telah memenuhi persyaratan calon kepala desa;
2. g.menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakar calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
3. h.mengumumkan nama_nama calon ya'ng berhak dipilih kepada masyrakat di tempatl tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempai;
  1. 7.Ketentuan ayat (1) pasal 13 diubah dan menambah 1 (satu) ayat,.yakni ayat (1a) sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)calon Kepalp Desa harus memenuhi persyaratan: warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada T\rhan yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun lg4|, sirta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; be_rusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetafi mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam de-ngan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali S llima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai lelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehat jasmani dan rohani; tidak peqnah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

1.berkelakuan baik; dan

m.bebas dari narkotika dan obat terlarang. a. b. c. d. e. f. o b. j. k. h. 1. 10 (1a) Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.surat permohonan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermate;ai cukup; surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan y..rg di6uat oleh Calon Kepala Desa V""g bersangkutan di atas kertas bermaterai cut<upl kartu tanda penduduk asli dan fotokopi; ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli dan fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; c. d. e. f.
g.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir asli dan fotokopi;
h.surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
i.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
j.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
k.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
1. 1.surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional.

(2)Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihari. 11 8.
(3)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
(4)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ". ' Pasal.l4
(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan caion terpililr.
(2)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SekretariJ Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa. 9.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 25 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (41 sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: