DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Bogor.
2.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
3.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
5.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6.Badan …
6.Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7.Kecamatan adalah kecamatan- kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8.Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Bogor.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat …
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. 3.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
4. 4.Dinas …
5. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
11. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. 11.Dinas …
13. 11.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
14. 12.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
16. 14.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
17. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
19. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 18 Dinas …
20. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian aspek perternakan;
22. 20.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
23. 21.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
24. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
25. 23.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan …
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Cibinong dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Gunung Putri dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Citeureup dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sukaraja dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan ...
6. e.Kecamatan Babakan Madang dengan Tipe A;
7. f.Kecamatan Jonggol dengan Tipe A;
8. g.Kecamatan Cileungsi dengan Tipe A;
9. h.Kecamatan Cariu dengan Tipe A;
10. i.Kecamatan Sukamakmur dengan Tipe A;
11. j.Kecamatan Parung dengan Tipe A;
12. k.Kecamatan Gunung Sindur dengan Tipe A;
13. l.Kecamatan Kemang dengan Tipe A;
14. m.Kecamatan Bojong Gede dengan Tipe A;
15. n.Kecamatan Leuwiliang dengan Tipe A;
16. o.Kecamatan Ciampea dengan Tipe A;
17. p.Kecamatan Cibungbulang dengan Tipe A;
18. q.Kecamatan Pamijahan dengan Tipe A;
19. r.Kecamatan Rumpin dengan Tipe A;
20. s.Kecamatan Jasinga dengan Tipe A;
21. t.Kecamatan Parung Panjang dengan Tipe A;
22. u.Kecamatan Nanggung Tipe A;
23. v.Kecamatan Cigudeg dengan Tipe A;
24. w.Kecamatan Tenjo dengan Tipe A;
25. x.Kecamatan Ciawi dengan Tipe A;
26. y.Kecamatan Cisarua dengan Tipe A;
27. z.Kecamatan ...
28. z.Kecamatan Megamendung dengan Tipe A; aa. Kecamatan Caringin dengan Tipe A; bb. Kecamatan Cijeruk dengan Tipe A; cc. Kecamatan Ciomas dengan Tipe A; dd. Kecamatan Dramaga dengan Tipe A; ee. Kecamatan Tamansari dengan Tipe A; ff. Kecamatan Klapanunggal dengan Tipe A; gg. Kecamatan Ciseeng dengan Tipe A; hh. Kecamatan Rancabungur dengan Tipe A; ii. Kecamatan Sukajaya dengan Tipe A; jj. Kecamatan Tanjungsari dengan Tipe A; kk. Kecamatan Tajurhalang dengan Tipe A; ll. Kecamatan Cigombong dengan Tipe A; mm. Kecamatan Leuwisadeng dengan Tipe A; nn. Kecamatan Tenjolaya dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf …
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(4)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

…

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

…

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang- undangan yang baru kecuali pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebakaran.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Bogor.
2.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
3.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
5.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6.Badan …
6.Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7.Kecamatan adalah kecamatan- kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8.Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Bogor.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat …
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. 3.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
4. 4.Dinas …
5. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
11. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. 11.Dinas …
13. 11.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
14. 12.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
15. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
16. 14.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
17. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
19. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 18 Dinas …
20. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian aspek perternakan;
22. 20.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
23. 21.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
24. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
25. 23.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
e.Badan …
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Cibinong dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Gunung Putri dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Citeureup dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sukaraja dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan ...
6. e.Kecamatan Babakan Madang dengan Tipe A;
7. f.Kecamatan Jonggol dengan Tipe A;
8. g.Kecamatan Cileungsi dengan Tipe A;
9. h.Kecamatan Cariu dengan Tipe A;
10. i.Kecamatan Sukamakmur dengan Tipe A;
11. j.Kecamatan Parung dengan Tipe A;
12. k.Kecamatan Gunung Sindur dengan Tipe A;
13. l.Kecamatan Kemang dengan Tipe A;
14. m.Kecamatan Bojong Gede dengan Tipe A;
15. n.Kecamatan Leuwiliang dengan Tipe A;
16. o.Kecamatan Ciampea dengan Tipe A;
17. p.Kecamatan Cibungbulang dengan Tipe A;
18. q.Kecamatan Pamijahan dengan Tipe A;
19. r.Kecamatan Rumpin dengan Tipe A;
20. s.Kecamatan Jasinga dengan Tipe A;
21. t.Kecamatan Parung Panjang dengan Tipe A;
22. u.Kecamatan Nanggung Tipe A;
23. v.Kecamatan Cigudeg dengan Tipe A;
24. w.Kecamatan Tenjo dengan Tipe A;
25. x.Kecamatan Ciawi dengan Tipe A;
26. y.Kecamatan Cisarua dengan Tipe A;
27. z.Kecamatan ...
28. z.Kecamatan Megamendung dengan Tipe A; aa. Kecamatan Caringin dengan Tipe A; bb. Kecamatan Cijeruk dengan Tipe A; cc. Kecamatan Ciomas dengan Tipe A; dd. Kecamatan Dramaga dengan Tipe A; ee. Kecamatan Tamansari dengan Tipe A; ff. Kecamatan Klapanunggal dengan Tipe A; gg. Kecamatan Ciseeng dengan Tipe A; hh. Kecamatan Rancabungur dengan Tipe A; ii. Kecamatan Sukajaya dengan Tipe A; jj. Kecamatan Tanjungsari dengan Tipe A; kk. Kecamatan Tajurhalang dengan Tipe A; ll. Kecamatan Cigombong dengan Tipe A; mm. Kecamatan Leuwisadeng dengan Tipe A; nn. Kecamatan Tenjolaya dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf …
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(4)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

…

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

…