DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun 2020:' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); , . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); b. c. 2. 3. 2

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone^sia Nomor a8l2l;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebul Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April tggg dan ' tetatr mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, -y"rg telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009. 6. 7. 8. 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintarr nlerarr y:a.rg dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam peraturan Daerah. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat-dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangrrrJrr, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset _ tetap lainnya yang tercantum dalam dartar kekayaan atau neraca daerah. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada Bank BJB, yaitu berupa L"rrg dan/atau barang milik {3e5ah yang dapat dinilai dpngan ua.rg sebag-ai kekayaan daeral yang dipisahkan.

a.memperkuat struktur permodalan Bank BJB;
b.meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan keuntungan berupa p.rd.prt.r, drirri (profit oriented).

Pasal 3

T\,rjuan Penyertaan Modal Daerah

a.investasi secara berkelanjutan tidak ditarik kembali;
b.menjadi pemilik saham yang Bank BJB;
c.meningkatkan
d.meningkatkan yaitu: tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau termasuk kelompok penentu arah kebijakan laju pertumbuhan ekonomi; dan pendapatan asli daerah.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Jenis Penyertaan Modal Daerah berupa uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD. T3t" cara Penyertaan Modal s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketbntuan peraturan perundang-qrr6angan.

(2)4

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank BJB merupakan investasi jangka panjang. (2t Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan pada Bank Rp25.604.190.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus seratus sembilan puluh ribu rupiah). BJB sebesar empat juta
(3)
(4)Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan pada Bank BJB tahun 2o2o sebesar Rp1 1.000.000.000,00 (sebelas milyairupiah). Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD Tahun'Anggaran 2A2O. Dalam hal Bank BJB menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntut<annya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab Bank BJB.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD. Bank BJB berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi - peiusahaan dan merakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank BJB berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERTANGCi;Nb.IEWABAN

Pasal 9

(1)Bank BJB berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Komisaris.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(2t
(3)
(1)
(2)5 Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dalam RUPS. Lap_oran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan ApBD kepada DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Komisaris. eee i/rr KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LemLaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal I Agustus 2A19 TUGAS ANJUR, SUHERMAN Diundangkan di Cianjur S Agustus ZOlg DAERAH KABUPATEN CIANJUR, LEMBARAN DAERAH.KABUPATEN.CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 2OLg NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT: ( 12 / tz+ l2ots) k*%..ni'.& ,i 'ABAN SUBANDI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone^sia Nomor a8l2l;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebul Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April tggg dan ' tetatr mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, -y"rg telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009. 6. 7. 8. 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintarr nlerarr y:a.rg dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam peraturan Daerah. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat-dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangrrrJrr, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset _ tetap lainnya yang tercantum dalam dartar kekayaan atau neraca daerah. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada Bank BJB, yaitu berupa L"rrg dan/atau barang milik {3e5ah yang dapat dinilai dpngan ua.rg sebag-ai kekayaan daeral yang dipisahkan.

a.memperkuat struktur permodalan Bank BJB;
b.meningkatkan investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan keuntungan berupa p.rd.prt.r, drirri (profit oriented).

Pasal 3

T\,rjuan Penyertaan Modal Daerah

a.investasi secara berkelanjutan tidak ditarik kembali;
b.menjadi pemilik saham yang Bank BJB;
c.meningkatkan
d.meningkatkan yaitu: tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau termasuk kelompok penentu arah kebijakan laju pertumbuhan ekonomi; dan pendapatan asli daerah.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(2)4

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank BJB merupakan investasi jangka panjang. (2t Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan pada Bank Rp25.604.190.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus seratus sembilan puluh ribu rupiah). BJB sebesar empat juta
(3)
(4)Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan pada Bank BJB tahun 2o2o sebesar Rp1 1.000.000.000,00 (sebelas milyairupiah). Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD Tahun'Anggaran 2A2O. Dalam hal Bank BJB menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntut<annya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab Bank BJB.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha Bank BJB sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 8

BAB V

PERTANGCi;Nb.IEWABAN

Pasal 9

(1)Bank BJB berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Komisaris.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(2t
(3)
(1)
(2)5 Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dalam RUPS. Lap_oran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan ApBD kepada DPRD.

BAB VI