DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Bentuk Dan Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan melaksanakan penyertaan modal daerah;
b.bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modai Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar; BUPATI CIANJUR, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERTAANMODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAANPERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITANRAKYATCIANJUR JABAR TENTANG NOMOR 12 TAHUN 2021 PERATURANDAERAH KABUPATENCIANJUR BUPATI CIANJUR PROVINS! JAWA BARAT

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 .Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37); 1-, i I 2
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar kekayaan atau Neraca Daerah.
5.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti merupakan badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: MEMUTUSKAN: BUPATICIANJUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 7); 3

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITANRAKYATCIANJURJABAR.

Pasal 3

Penyertaan ModalDaerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan permodalan;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
e.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan untuk memenuhi kewajiban modal disetor dan memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jabar.

7.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah orang Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
9.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12.Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Auditor Independen atau Akuntan Publik, adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPKD harus memperhatikan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik.
(2)Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam APBDdan alokasinya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar. sebesarMuktib. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

a.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2022 sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rmcian: sebesarMuktib. Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

a.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian:

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jabar dan Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dilaksanakan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah). BABIII BENTUKDANPELAKSANAANPENYERTAANMODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa penyertaan modal dalam bentuk uang.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah kepada:

a.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar; dan
b.Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti. 5 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENCIANJUR PROVINS!JAWA BARAT(12/154/2021) LEMBARANDAERAH KABUPATENCIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 27 ERLANALAMSYAH HERMAN SUHERMAN ttd. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 23 September 2021 BUPATI CIANJUR, BABV KETENTUANPENUTUP

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITANRAKYATCIANJURJABAR.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITANRAKYATCIANJURJABAR.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004