DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Fasilitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai Bukan Penerima Upah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Cianjur berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya;
b.bahwa dalam rangka upaya perlindungan bagi pekerja bukan penerirna upah perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan fasilitasi program jaminan kecelakaan kerja di Kabupaten Cianjur;
c.bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan fasilitasi jaminan kecelakaan kerja perlu dibuat aturan mengenai jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja bukan penerima upah sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu biik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan 3 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jarninan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Ka bu paten Cianjur.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Sosial ada1ah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
6.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum 4 publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainya.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Bagi an Ked ua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi program JKK Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 3

Maksud ditetapkannya penyelenggraan fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah untuk melindungi para Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah akibat risiko kecelakaan kerja.

Pasal 4

Penyelenggaraan fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah bertujuan:

a.untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah dari risiko kecelakaan kerja;
b.terpenuhinya JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah; dan
c.dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya JKK. 5

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka optimalisasi fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah, Bupati berwenang untuk:

a.Menganggarkan pemberian bantuan berupa uang da/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
b.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan darnpak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
c.Menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
d.Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, melaksanakan kegiatan yang meliputi:

a.bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah untuk mendaftarkan seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah sebagai peserta dalam program JKK, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan penetapan pendaftaran kepesertaan dan/atau pembayaran iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

BAB III

PENETAPAN PESERTA

Pasal 7

( 1 I Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap Pemerin tah Daerah.

(2)Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi program Jaminan Sosial ketenagakerjaan berupaJKK. 6

Pasal 8

Pemberian fasilitasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upab ke dalam program JKK.

BAB IV

KEPESERTAAN, PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 9

Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:

a.Pemberi Kerja;
b.Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;dan
c.Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upab.

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pekerja Bukan Penerima Upab.

(2)Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…