DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan PAUD, Peserta Didik, Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran, Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
b.bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu dan bermutu diperlukan pedoman yan~ men~aturnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. · · · BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPENDIDIKANANAK USIADINI TENTANG NOMOR 13 TAHUN2021 PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR BOPATr CIANJUR PROVINS! JAWAijARAT Mengingat Menimbang ,,.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 515 7);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7); 2 r. '•

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah KabupatenCianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati dalah Bupati Cianjur.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan.
5.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
6.Pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7.Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia O (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKANANAKUSIA DINI. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI CIANJUR DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN CIANJUR dan DenganPersetujuan Bersama 3 ... I

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah mi adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.

13.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15.Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnyadisingkat TKLB adalah salah satu bentuksatuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
16.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 6 {enam) tahun secara mendiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan kesejahteraan sosial.
17.Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/ atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18.Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses .pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19.Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4 ,; 1'

(1)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri dan TKLB diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan.
(3)KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan nizin penyelenggaraan program.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/ atau pendidikan informal.
(2)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana climaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta, TKLB, RA clan BA.
(3)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
(4)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) clan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(5)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur non formal sebagaimana climaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat.
(2)Aclapun tujuannya aclalah untuk:
1. a.mewujuclkan penyelenggaraan PAUD yang merata, terjangkau clan berkualitas clengan layanan holistik integratif; clan
2. b.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbucli pekerti luhur. 5 BABV STANDARPENDIDIKANANAKUSIA DINI

BAB III

PENYELENGGARAANPAUD

Pasal 10

(1)Standar Pendidikan anak usia din imeliputi formal dan non formal yang terdiri a tas :
1. a.standar tingkat pencapaian perkembangan;
2. b.standarisi;
3. c.standar proses;
4. d.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.standar pengelolaan;
6. f.standar sarana dan prasarana;
7. g.standar pembiayaan;

Pasal 9

Jumlah peserta didik PAUD formal dan non formal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 8

(1)PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meli pu ti :
1. a.layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
2. b.layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
3. c.layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA dan yang sederajat.
(2)PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak mengacu pada standar nasional penyelenggaraan PAUD.

Pasal 6

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukandengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

(4)PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6

Pasal 14

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD berhak:

a.memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi yang dapat dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

( 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

(2)Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan gender.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…