DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pemberian Insentif dan Kemudian Investasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi. Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun I 968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 968 Nomor 3 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 I 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
(2)Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah :
1. a.meningkatkan investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/ata.u Investor memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja lokal minimal 70% dari total kebutuhan tenaga kerja dengan komposisi 60% pekerja laki-laki dan 40% pekerja perempuan;
c.menggunakan bahan baku local minimal 40 %;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan pub1ik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k.bennitra dengan usaha mikro atau koperasi; I. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorien tasi ekspor.

BAB LLL

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 4

(!) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian lnsentifdan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha Milera, Kecil dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal . yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerinta.h Pusat;
8. h.Pemerintah Daerah dapat kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Usaha kecil dan menengahnya; dan/atau
9. i.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BABIV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN Pasal 5 (I) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentifdalam bentuk:
10. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
11. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
12. c.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
13. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro ,kecil dan/atau Koperasi di daerah;
(2)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu alas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi:
1. a.Pajak Barang dan Jasa Tertentu ,Jasa perhotelan;
2. b.pajak reklame;
3. c.pajak air tanah; dan/atau
4. d.pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
(3)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

Pasal 6

( I) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dapat berbentuk:

a.penyediaan data dan infonnasi peluang penanaman modal;
b.fasilitasi penyediaan ]ahan/lokasi;
c.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
d.pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah; dan
e.penyediaan sarana dan prasarana.

(2)Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, antara lain berupa :
1. a.infonnasi potensi ekonomi Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(3)Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
(4)Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
(5)Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
(6)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain : a.jaringan listrik;
1. b.jalan;
2. c.transportasi;
3. d.jaringan telekomunikasi; dan
4. e.jaringan air bersih.
(7)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB V

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
(2)Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dilaksanakan dengan cara masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi masyarakat dan/atau Investor.
1. a.baru memulai usaha; dan
2. b.melakukan perluasan usaha.
(3)Permohonan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
(2)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
1. a.Ketua
2. b.Wakil Ketua
3. c.Anggota I. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan : Sekretaris Daerah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan bidang perencanaan;
  1. 2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  2. 3.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  3. 4.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  4. 5.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  5. 6.Perangkat Daerah. yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  6. 7.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pennukiman;
  7. 8.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  8. 9.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  9. 10.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 1 1 . Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  10. 12.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  11. 13.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  12. 14.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  13. 15.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  14. 16.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  15. 17.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  16. 18.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
(3)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 1 1 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. b.melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
3. c.menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
4. d.menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
5. e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan di berik an;
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
7. g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 12

(1)Permohonan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(3)Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
(4)Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(6)Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Peni1aian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor lnduk Berusaha.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi. Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun I 968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 968 Nomor 3 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 I 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
(2)Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah :
1. a.meningkatkan investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/ata.u Investor memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja lokal minimal 70% dari total kebutuhan tenaga kerja dengan komposisi 60% pekerja laki-laki dan 40% pekerja perempuan;
c.menggunakan bahan baku local minimal 40 %;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan pub1ik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k.bennitra dengan usaha mikro atau koperasi; I. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorien tasi ekspor.

BAB LLL

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 4

(!) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian lnsentifdan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha Milera, Kecil dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal . yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerinta.h Pusat;
8. h.Pemerintah Daerah dapat kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Usaha kecil dan menengahnya; dan/atau
9. i.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BABIV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN Pasal 5 (I) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentifdalam bentuk:
10. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
11. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
12. c.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
13. d.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro ,kecil dan/atau Koperasi di daerah;
(2)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu alas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya meliputi:
1. a.Pajak Barang dan Jasa Tertentu ,Jasa perhotelan;
2. b.pajak reklame;
3. c.pajak air tanah; dan/atau
4. d.pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
(3)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

Pasal 6

( I) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dapat berbentuk:

a.penyediaan data dan infonnasi peluang penanaman modal;
b.fasilitasi penyediaan ]ahan/lokasi;
c.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
d.pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah; dan
e.penyediaan sarana dan prasarana.

(2)Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, antara lain berupa :
1. a.infonnasi potensi ekonomi Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(3)Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
(4)Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
(5)Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
(6)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain : a.jaringan listrik;
1. b.jalan;
2. c.transportasi;
3. d.jaringan telekomunikasi; dan
4. e.jaringan air bersih.
(7)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB V

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
(2)Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dilaksanakan dengan cara masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi masyarakat dan/atau Investor.
1. a.baru memulai usaha; dan
2. b.melakukan perluasan usaha.
(3)Permohonan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
(2)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
1. a.Ketua
2. b.Wakil Ketua
3. c.Anggota I. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan : Sekretaris Daerah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan bidang perencanaan;
  1. 2.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  2. 3.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  3. 4.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  4. 5.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  5. 6.Perangkat Daerah. yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  6. 7.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pennukiman;
  7. 8.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  8. 9.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  9. 10.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 1 1 . Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  10. 12.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  11. 13.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  12. 14.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  13. 15.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  14. 16.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  15. 17.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  16. 18.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
(3)Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 1 1 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. b.melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
3. c.menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
4. d.menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
5. e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan di berik an;
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
7. g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 12

(1)Permohonan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(3)Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
(4)Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(6)Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Peni1aian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.