DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Tempat Kedudukan Maksud Tujuan Kegiatan Dan Jangka Waktu, Modal, Organ Perumdam, Pegawai, Satuan Pengawas Intern Komite Audit Dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, Pelaporan, Penggunaan Laba, Penugasan Pemerintah Kepada Perumdam, Evaluasi Restrukturisasi Dan Perubahan Bentuk Hukum, Kepailitan, Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi, Pembinaan Dan Pengawasan, Asosiasi, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dengan kualitas dan mutu sesuai stander kesehatan serta terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih sesuai standar kesehatan dan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraaan air minum dan air bersih oleh lembaga profesional berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa Perusahaan Umum · Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemeriritah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTAMUKTI TENTANG NOMOR 14 TAHUN2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR BUPATICIANJUR PROVINSIJAWA BARAT Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAANUMUM DAERAHAIR MINUMTIRTAMUKTI. MEMUTUSKAN: BUPATICIANJUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang . Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 2 l I f. , l

Pasal 4

(1)Pendirian Perumdam bermaksud untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan air minum bagi masyarakat.
(2)Pendirian Perumdam bertujuan:

Pasal 3

Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Cianjur sebagai lbukota Daerah.

BAB II

NAMA,TEMPATKEDUDUKAN,MAKSUD,TUJUAN, KEGIATAN DANJANGKAWAKTU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten .. Cianjur berubah menjadi Perumdam.

4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Mukti yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mukti yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Mukti dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mukti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mukti.
7.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mukti yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mukti untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mukti serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mukti baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam, yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumdam.
10.Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disebut Perpamsi adalah asosiasi persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia. 3 , • i '1 J BABIII MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mukti ditetapkan sebesar Rp 175.995.056.203.- (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus sernbilan puluh lima ribu lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp135.995.056.203,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah).
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 6

Perumdam didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(1)Perumdam melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a memproduksi air minum;
1. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
2. c.mendirikan, membangun, dan/ atau mengelola instalasi air minum; dan
3. d.membentuk dan inengembangkan unit usaha; dan d, membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratruran Bupati.
1. a.memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; clan
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah. 4'\ J ' • \'lJ . ~.

Pasal 10

(1)KPMPerumdam mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pengalihan aset tetap;
2. b.kerja sama;
3. c.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
5. e.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
6. f.penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
7. g.penetapan besaran penggunaan laba;
8. h.pengesahan laporan tahunan;
9. i.pengesahan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam; dan
10. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumdam dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(3)Pelaksana wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumdam;

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan badan usaha milik daerah dalam 1 (satu) Daerah dilarang merniliki · hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Organ Perumdam terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. BABIV ORGANPERUMDAM

Pasal 8

5 : ' l • ' l J\·

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2)Dewan Pengawas sebagimana pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan/ atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham, terdiri atas:
1. a.anggota dewan pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
2. b.pensiunan pegawai Perumdam;
3. c.mantan Direksi Perumdam; atau
4. d.eksternal Perumdam selain terse but pada huruf a, b, dan huruf c.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

NAMA,TEMPATKEDUDUKAN,MAKSUD,TUJUAN, KEGIATAN DANJANGKAWAKTU

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

NAMA,TEMPATKEDUDUKAN,MAKSUD,TUJUAN, KEGIATAN DANJANGKAWAKTU

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014