DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi, pengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama. Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I . Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupat:i adalah Bupat:i Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat:i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di Daerah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu 1, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormat:i dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9.Badan Usaha Milik Desa Bersama selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. l 0. Pemerintah Desa adalah adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 1 1 . Badan Pennusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrat:is.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Sadan Pennusyawaratan Desa. 4

BAB II

PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

(1)Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
1. a.pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
2. b.dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. c.forum komunikasi komunitas secara petiodik dan berkesinam bu ngan;
4. d.penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
5. e.penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
6. f.fasilitasi peningkatan akses permodalan;
7. g.fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerjasama non-usaha;
8. h.peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  1. 1.fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
9. j.pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun intemasional;
10. k.dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi; I. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
11. m.penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
12. n.program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. 5

BAB ILL

PEMBERDAYAAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 3

(1)Pemberdayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
2. b.ldentifikasi dan inventarisasi dimaksud pada butir (a) dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dituangkan dalam bentuk study kelayakan; dan
3. c.BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3)BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
(4)BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:
1. a.pengelolaan sumber daya dan potensi alarn;
2. b.ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis instabilitas.

Pasal 4

(!) Pemberdayaan BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dijabarkan dalam program atau kegiatan:

a.peningkatan kemanfaatan potensi Desa dan nilai ekonomi kekayaan budaya di Desa;
b.inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa;
c.peningkatan nilai tambah produk;
d.peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
e.bimbingan teknis pengembangan produk;
f.fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
g.program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. 6

(2)Untuk peningkatan kemanfaatan potensi Desa dan nilai ekonomi kekayaan budaya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a pemberdayaan dapat dilakukan dengan melibatkan Tenaga ahli.
(3)Unit Bum Desa/Bum Desa bersama inkubasi sebagaimana ayat (!) merupakan potensi ekonomi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal S (!) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. Bagi an Ked ua Pembinaan dan Pendampingan Pasal 6 (I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud daJam pasal 5 ayat (I) dapat memberikan:
1. a.Pendampingan secara teknis;
2. b.Bantuan keuangan dan/atau akses permodalan; dan
3. c.Prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa
(2)Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggara.kan urusan pemerintahan di bidang Desa.
(3)Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.Pengembangan manajemen BUM Desa/BUM Desa Bersama;
2. b.Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;
3. c.Pendampingan untuk akses pemasaran; dan
4. d.Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
(4)Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (S) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan daJam haJ:
1. a.Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Desa memiliki keterbatasan sumber 7 daya dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya; dan/atau
2. b.Diperlukan tenaga yang kompeten memi!iki kemampuan untuk membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
(6)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pengelolaan sumber daya lokal di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

(I) Bupati melakukan pengawasan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
1. a.Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
2. b.Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersa.ma.
(4)Pengawasan dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a berupa arahan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Pengawasan dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b berupa pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama. PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 B AB V

Pasal 10

(1)BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2)BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempata.nnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 23 November 2023 BUPATI CIANJUR, ttd/cap. HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur Pada Tanggal 24 November 2023 S DAERAH KABUPATEN CIANAJUR, sh LEMBARAN DAERAH KABUPATEN C!ANJUR TAHUN 2023 NOMOR 54 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14/222/2023 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA I. UMUM Sadan Usaha Milik Desa / Sadan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa / BUM Desa Beersama) merupakan satu kesatuan dari Lembaga Perekonomian yang ada di desa yang ditumbuh kembangkan oieh masyarakat setempat menurut kearifan lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama, bukan merupakan Lembaga Perbankan Formal sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perekonomian sebagaimana di atur da1am Undang - Undang Perekonomian. Dengan demikian BUM Desa / BUM Desa Bersama adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikeioia oieh masyarakat bersama Pemetintah Desa setempat yang pengeioiaannya terpisah dari kegiatan Pemetintahan Desa. BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah Sadan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat membetikan konttibusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahunnya. Peraturan Daerah ini berpedoman kepada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 bahwa Bupati dapat meiaksanakan Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersa.ma karena Peraturan BUM Desa atau sebutan lain yang sudah ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang undangan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jeias ' Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…