DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja, Pemagangan Dalam Negeri Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja, Pemagangan Luar Negeri, Serta Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan, Jaminan Sosial, Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan, Koordinasi Dan Sinergitas, Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingginya pertumbuhan angkal.an kcrja di Kabupatcn Cianjur yang tidak dilrnbangi dengan perluarsa n keeempaten kCrjayang memadai, serta menjadi semakin kompleks dengan roasib rendahnya tlngkat kornpetensi clan claya saing sumber claya manusia, Lelah mmgakibatkan koLidakselarasan strukturnl dl pasar kerje, tingginya angka pengangguran terbuka, dan porensi timbulnya permasalahan soeial ekonomi yang perlu ditangani secarn komprehensif dan terencana;
c.babwa dinrunika perubahan peraruran perundang- undangan di tlngkat naslonal, kbususnya setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unclang Nomor 2 Tnhun 2022 tentang Cipta Kerjn menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, menuntut adanya penyesuaian dan barmonisa&i kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah guna menclptakan kepastian hukum dan efektivitas pcnyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di blclang ketenagakerjaan:
d.bahwa berdasarken pertimbangan eebegatmana dimaksud drtJam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan: BUPATI CLANJUR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA E:SA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ClANJUR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYEJ..ENGGARAAN KETENAGAKERJAAN BUPATI CIANJUR PROVlNSIJAWA BARAT SALINAN

3.UndBng-Undang Nomar 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakeljaan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia T.ahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembarnn NegarB Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42791 .seoogaimana lelab beberapa kali diubah, terakhir dengantlndang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemertntah Penggantl Undnng-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tenteng Cipta K<!Jja meojadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tabun 2023 Nomor 41. Tam bah an Lembaran Negara RepubUk lndonesi e Nomor 6856);
4.Ondang-Undeng Nomor 2 Tahun 2004 temang Penyelesaian Per..,Ii.lhan Hubungan Industdal (I..embaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 6. Tambeb a.n Lembarao Negara RepubUk lndonesle Nemer 4356);
5.Undang-Undang Nomar 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah [Lembaran Negara Republlk Indonesia. Tahun 2014 Nemer 244. Tnmbabao Lembaran Negara Republlk Indonesia Namor 55871 sebagalrnana lelah beberapa kali diubah. temkhir dengan Undang-UndangNamor 6 Tahun 2023 teotang Penetapan Peratu.ra.n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provin ..i Jaws Barat (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tabun 2024 Nomor 283. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 7034);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tabun 2005 tentang Tata Ketja dan SusunM Organisasi I..embaga Kct:ia Sam a Triparlil (Lembaran Negara RepubUk tndonesia Tabun 2005 Nornor 24. 'rumbehan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4482) sebagalmana telab beberepa kali diubab, temkhir deagnn Poraturan Pemertntah Nomor 4 Tahun 2017 (en tang Perubaban Kedua alas Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tabun 2005 ten lang Ta.ta Ketja dan SUSUrnul Organisasi Lembaga Ketja Sama Trlpartil (I.embaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2017 Nomor 22. Tarnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 60201;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tabun 2006 lentang Sistem Pelatihan Ke!ja Nasional (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemer 67. Tambaban Lernbaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4637);
9.Peraturan PemerinWh Nomor 50 Tahun 2012 rentang Penerapan Sistem Mannjemen Keselamatan dan Kesehatan Kctja (Lembaran Negam Rcpublik Indonesia Tabun 20 L2 Nomor 100. Tambaban Lembaran Negara RepubUk Indonesia Namar 5309):
10.Pereturan Pemerintah Nemer 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 75. Tambaban Lembaran Negara RepubUk Indonesia NomoT 54 J 3); Paaal 1 Dalam """"=an Dacrah mi yang dimaksud dengan: I. Daensh Kabupatcn yang selanjulnya di .. but Daera.b adalab Kabupaten CianjuJ'
2.Pemerintab Daerah adalah Bupsli sebagal unsur pmy"lenggara Pemenntaban Daers h yang memimpin pcIaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan deerah otonom.
3.Bupad ada1ab Bupati Cianj"r.
4.PIorangktll Dacrah adalah unsur pernbnntu BupaLi dan Dewan Perwnkilan Rakyal Doe rah dulnrn penyelenggaraan urusan pemerlntaban yang menjodi kewenangan Daerah.
5.Dina" adalah Po.nmglwl Daeron yang menyelenggarakan urusan pemerintahan btdang KClcnogakerjnan.
6.Kelenagakerjaan ado.lab segala hal ynng berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waklu eebetum, •• Iama, dan sesudah masa kerja.

BAB I

KETENTUAN UMUM PENYEI..ENCCiARAANMenetapkun : PERATURAN DAERAH TENTANO KETENAGAKERJAAN.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Ketcnagakcrjaan adaJah:

a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga. Kerj. secere optimal dan manusiawi untuk mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
b.rnewujudkan Perluesen Kesempatan Kerja yang merata dan prodl.lktlf dengan menyelaraskari kompetensi pencari kerja melalul Pelatiban K.erja yang reJevan dengan potenel ekonemi Daerah;
c.membcrikan perlindun,gan dan kepastian hukum kepada Tennga Kerjo don Pemberi Ktuja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban guns mewuiudkan Hubungan Industrial yang harmonia, dinamis. dan bcrkeadilan; dan
d.meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya sebagai bagian integral dan upaya peningl<atan kesejahteraan mesyare.kat Deerah. Pasa14 Ruang Ungkup Penyelenggaraan Ketenagakerjean meliputi:
1. 8.PTK;
b.Pclatiban Keda. Pemagangan. Sertifikasi Kompetensi Ketja, dan Produktivi!as 'renege. Kerja;
c.Penemparen Tenaga KtJjit~
d.Pcrluasan Kesempatan Kerja;
e.penggunaan TKA;
r.Hubungan Kerjs;
g.Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan;
h.J.",iJ1an SO$ial
i.Hubungan lodustriaJ;
j.Sistem Informasi K.etenagakerjaan;
k.Pe:mbinaan; I. koordinasi dan sinergitas:

Pasal 2

Penyelengganean Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.kemanfaatan:
c.keacWan sosial;
d.perlindungan dan kepaslian hukum;
e.sinergiUl.8;
f.produkti!itas;
g.kemitraan yang saling menguntungkan;
h.keterbukaan;
1. 1.non diskriminasl: J. pengerusetamaen gender; dan
k.pemberdayaan Tenaga Karla Daerah. BAB 11 ASAS, TU.IUAN DAN RUANO UNOKUP
1. 59.Kartu Dtgitnl Angl"""" Kerja yang 8clanjutnya disebut SIAPKerja- 10 adalah dokumen Ketenagakerjaan digital angkatan kcrja yang berisi identitas din dan status Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui SIAPKcrja. bO. AnggllrEtrt Pendapatan dan Bclanja Dacrab yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangen tahunan Daerah yang diletapkan dengan Peraturan Daerah, Pa."J 7 (I) Persediaan tenaga kerja sebagairnana dimaksud dalQJTIPasal 6 aYBI

(2)buruCa penghitungannya dilakukan dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan keburuhan tenaga kerjn atau tuaran pendidikan Pasal 6 ( L) Dina. melakaanakan penyuaunan PTK Makro aebagalmena dimaksud dalam PasaJ 5 ayal (2) huruf a, berdasarkan data dasar Ketenagakerjaan, data khUSU8 Ketenagakerjaan, data perekonomian dan data lainny a,
(2).RTI{Makro sebagai basil dari PTK Makro paling !iedikJ1memuat infcrreael len tang:
1. a.persedlaan Tenaga Kerja;
2. b.kebutuban Tennga Xexja;
3. c.neraca Tcnoga Keria;
4. d.rencena investaei: dan
5. e.arab kcbijakan, strategl, dan program pembangnnnn Ketenagakerjaan Daerah.
(3)Pcoyusunan RTK sebegalrnana dimaksud pada ayat (2) ditakaanekan oleh tim PTK Daerah yang dibentuk seauai dengan kelentuan peraruran perundang-unda.ngan.
(4)RTK Makro disusun untukjangka waktu 5 (lima)tabun.
(5)RTK Makro sebagaimana dimaksud pad. ayat (4) dilakukan evaluasl untuk disesuaikan dengan kondisi Ung)cungan strategis yang rnempengaruhi.
(6)EvaJUIIBisebagaimana dimaksud pada ayat (61. dilakuka.n oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha yang bersangku tan di t1ngkat pus. L
(1)Dalam nmgka pcmbangunan ketenagakerjaan, Pcmerlnlah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
(2)PTK meliputi;
1. a.PTKmakro: dan
2. b.PTK mikrn.
(3)DaJam penyusunan kebijakan, etratcgi, dan pclaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berk.sinambungan. Pemerinlah Daerah hams berpedoman pada perencanaan tenaga kcrja ecbagaimana dlmaksud daJam ayat (1). BaYan Kesatu Umum BABIn PERENCANAANTENAGA KERJA
1. m.pelaporon; dan
2. n.pembiayaan. Prulal 10 (I) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuen sebagaimena dimaksud dalam Pasal 8 &yat (I) dikenakan sanksi administratif b<:ru:pa:
3. a.lcguran Hsan; dan
4. b.peringatan tertuUs.
(2)PenjatuhOll sanksi administratif berupa teguran Iisan sebagejmana dimaksud pads ayst (I) hu:ruI a disampaikan oleb Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang kepada Pemberi Kerja.
(3)Pemberi Kerja yang tidak me1aksanakan reguran lisan sebagaimana dimekeud pede ayat (2} akan dijstuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pnsal9
(1)RTK Mikro disusun untukjangka waktu 5 (lima)tahun.
(2)Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diJakukan peniLaian unruk disesuaikan deng;>n perkembangan lcmbaga atau perusahaan.

Pasal 8

(1)R'O( Mikro wujib disusun oleh Pemberi Kerja diantaranya badan usaha milik Negara, badan usaha mUik daerab, Perusahaan swaata serta badan lainnya.
(2)RTK Mikro sebagal M$i1 dari PTK Mlkro sebagaimane dimaksud pads ayat (1) paling sedilcit memuat:
1. a.persediaan pegawai;
2. b.kebutuhan pegawai;
3. c.neraca pegawai:
4. d.program kepegawaian; dan
5. e.program kesetaraan Kesempatan Kerja dan diversi6kaai Tenaga Kerja.
(3)Pcmberi Kcrrjayang mcnyusun RTK Mlkro sebagaimana dimakaud pada ayat (1) bertanggung jawab alas pelaksanaan dan rnelaporkan hasU pelaksanaannya kepada Dinas.
(4)Dinas memberikan pembinann, pendampingan, monitoring dan evaJuasl datom penyusunan RTl{mikro.
(5)Penyusunan RTK mikro dilaksanakan eesuai dcngan kctenruan peraruran perundang-undangan. S.gian Ketiga Perencanaan Tcnaga Kerja Mikro
(2)Kebutuhan tenaga kerja.sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 uyat
(2)huruI b, penghitungannya dUakukan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kcrja dan pendekatan pcndayagunaan tenege kerja, dengan m.empertimbangkan kebutuhan tcnaga kcrja di pasar kerja Internaslonat.
(3)Neraca tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 c, dlsusun dengan membandingkan antara pcrsediaan tenaga kerja dengan kebutuhan renaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan tenaga kerja. ('I) Ketentuan lebib lanjur mengenai metoda peng)1it:Unganpersedieen tenaga kerja sebagaimano dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan kebutuhan tenaga kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Perarurau Bupati. - 10· Pasal 12 (I I Pelarihan Ketja diselonggarnkan eleh:
1. a.I..PKPemerintah Daerah;
2. b.I..PKewaste: dan
3. c.LPK perweahaan.
(2)Penyelenggara pelalihan ketja sebagelmane dimaksud pada ayal (l) wajib memenuhi persyaratan.
1. a.tersedianya tenaga kepelatihan;
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
3. c.tersedianya. sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan d, tersedianya danH begi kelengeungan kegiatan penyelenggaraan pelatiben ketja.
(3)Dinas capal menyelenggarakan Pelatihan Kerja secara mandiri atau bekerja sama dengan I..PK.
(4)I..PK Pemerinr.ab Daerab sebagaimana dimakaud pads ayal (1) huruf a datam rnenyelenggarakan Pelatihan Kerja dapar bekerja sarna dengan swasta, Paragrafl !'enyelenggaraan Peladhan Kerja
(1)Pemerintab Daerah dapat memberikan inaentlf kepada Pemberi Kelja yang rnenyusun dan menyampalkan laporan hasU penyusunan RTK mikro sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Insenti! sebegsdmena dimaksud pada ayat (I) dapat berupa: a, pemberian penghargaan:
1. b.kemudahan dalam pelayanan dl bidang Ketenagal<erjaan;
2. c.prioritas dalam keikutsertaan pads program Pemeriman Daerab elibidang Ketenagakerjaan: dan/atau
3. d.bentuk insenti! lainnya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebib lanjut mengenai kriteria, bcntuk, dan lata cam pembcrian insenti! sebagaimona dimaksud pada 1I,ya1(1)dan ayat
(2)eliatur dengan Peraruran Bupati,
(4)Peringatan tertulis sebagairoana dimaksud pada aya! (3) dapat dikenakan paling banyak 3 (Uga) kali sccara berturut-turut masmg-maaing unruk jangka waktu 3 x 24 (liga kali dua puluh cmpa I) jam,
(5)Ketenruan Icbih Is"jut mengenai tala care pcncrapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pads eyal (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupali. PasnJ 14 (I) Pemerintah Daerah menyelenggaraknn PeJatihan Kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerjo dan potensi ekonomi Deerob yang dirancang dan dipromosikan secara inklusiI untuk mendorong partisipasi setara dari seroup gender.
(2)Dalam penyelenggaraen Pelatiho.n Kerja sebagaimans dimaksud pads ayat IJ), Pcmerintah Oaerah:
1. a.menyediakan ""1lUUt dan prasarana pelatihan yang memadai sesuai dengan standar kcmpetcnai;
2. b.memfasilitasi peserta yang telah lulu. pelatihan untuk mendapatkan aleses inl'on:oasi pasar ketja; dan
3. e.memprioritaskan lulusan pelatlhan untuk dilibatkan datam program Pertuasan Ke•empatan Kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
(3)Untuk menunjang eCektivitas penyelenggaraan pelatihan dapat dlbentuk Unit Pelaksana Tokni. pada Dinas.
(4)Pemhentukan Unit Pelaksana Teknis sebegafmana dimaksud pada "yat (3) dUaksanakan seaual dengan kerentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah,

Pasal 13

(II Perangkal Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pelariha» Kerja seeuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada aye! (I) dikoordinaslkan oleh Dinas dan datanyaterlntegrasi dnJam sistem lnformas! Kerenagakerjaan Daerah.
(3)Oalam rangka sinergi dan Jrolaborasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Pemerintah Daerah mcogoptimalkan peran lembaga yang sudah ada, rermesuk LembagaKerjn Sarna Tripartit.
(5)I.PK Pemerint9h Oaernb dan LPK Perusahaan yang menyelenggo.rakan kegiatan Poiatihan Kerja di Oaerah wajib menyampruKan laporan pelaksanaan kcgiatannya kepada Dina. sobagllJ bagian elari rungsi pembinaan dan pcngawasan.
(6)Perizinan Berusaha bagi LPKSwasta sebagaimena dlmaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasl secara elektrcnik sesuai dcmgan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(7)Penyclcnggsraan Pelatihan Kerja oleh I.PKsebagaimann dlmaksud pada ayat (1) harus seJarasdengan sistem Pelatihan Kerja naelcnal yang bereeieruasi pada keburuhan pasar kerjadan potensl Daerah.
(8)Pelatiban Kerja dlselenggarakan dalam sistem peJatihan berbasis kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, Produktivitas, dan daya srung Tenaga Kerja. Peserta Pelatihan Kerja dan Pemagangan wajib mendapatkan perlindungan program jaminan sosial seeuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangon.
(9)Ketcntuan lebih lanjut mengenai substansi dan tata cara pelapornn sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dlatur dalam Peraturan Bupeti. Pa",,1 18 Peserta Pemagangan di dalam negeri meliputi:
1. a.pencari kelja; dan
2. b.Pakerjal Burub yang akan ditlngkalkan kcmpeteneinya.

Pasal 17

(1)Perusahaan yang aknn menyelenggarakan Pemagangan di dalam wilayab Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan kepada Dinas,
(2)Perrnohonan sebagaimana dimeksud pad. 'lYat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan program Pemagangan,

Pasal 16

Peoyelenggnro pemagangan dilarang mengikutsertoknn peserta pcmagangan yang relah mcngikuti pemagangan pada program. jebatan, danl arau kuaJifasi yang same.

Pasal 15

PaTBgrar2 Pemagangan Delam Negeri dan Sertifikasi Kompetensi Kerj. 13· untuk dapet pcrsyaratan Dalam Negen (I) Perusahaan yang mernerruhi menyelenggarakan pemaganlP'o di menyeknggaran Pemagangan.

(2)Perueahaan sebagafmana dimaksud pada ayat (1) banya dapat menerima pescrta Pemagangan paling banyak 20% dati jumlah Pekerja/BuTUh di Perusahaan.
(3)Untuk dapal menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan horus memilikJ; a, Unit Pelatlnan;
1. b.program Pernagangan;
2. c.sa..tana dan preserane: dan
3. d.Pemblmbing Pemagangan atau Instrukrur.
(4)Unit pelatihan sebagaimana dimoksud dalam ayal (3) hurur a dapat millk perusahaan, milik perusahaan lain. danl atau W>K.
(5)Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam "YRl(3) huruf b disusun mengacu kepada Stander- Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Standar Ketja Kompetensi Khusus dan latau Stander Kompetensi Kerja Internasional.
(6)Batasan waktu pcmangangan sebagaimana yang dimaksud daJam ayat. (2) maksimal paling lama I (satu) tahun.
(7)Sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud dalam eyet (3) huruf c terdiri dar! ruang teori dan praktik, ruang praktik ketja dan kelenglapan alat keselamatan dan kesehatan kerja serta buku kegiatan bagi peserta Pemegangan.
(6)Pembimblng pem ..gaegan atac instrwktur sebagairnana dimakaud dalam ayat (3) huruf d haTWI memcnuhl persyaratan;
1. a.merupakan pekerja perusahaan penyelenggara pemagangan paling singkat 6 (eoam) bulan;
2. b.sebat jasmani dan rohani;
3. c.memUilci kompetensi teknie dan metodologis sesuai dengan program pemagangan; dan
4. d.ditunjuk sebagai pembimblng atau instruktur oleb plmpinan pcrusabaan dibuktlkan dcngan sural penunjukan, Pasal 25 Dinas mengembengkan slstem informasi pemetaan kompetensi Tenaga Kerja Daerah umuk mendukung er"ktivilas program Pelatlban Kerja dan Pemagangan. Pasa! 24
(1)Penyclenggara Pcmagangan dapat memprioritaskan peserta yang telah rnenyelesaikan program Pemagangen dan/alsu mcrrtiliki ""rtifikal Kcmpetensi Kelja untuk dlrekrut mffij~di Pekclja/ Burub.
(2)Pemertntah Deerah melalul Dirtas memfa.UilBSi Iulusan program Pemagangan untuk mendapatkan akses inform,asi pasar kerja QLQ-U program kcwiraUBabaan. Pasa! 23 Peserta Pemagangan yang telab menyelesalkan program Pemagangan berhak rnengikuti ujl kompetenai untuk memperoleh sertillkat Kompetensi Kerja dan lembaga yang berwenang. P8sal22 Penyelenggaraan Pcmagangan bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan akomodasi yung I..yak sesuai dengan kebutuban Y"o8 bersangkutan. Pasa121 Penyelenggara Pemagangan dilnmng memungut biaya dalnm bentuk apapun kepada peserta Pemagangan se lama proses rekrutmen dan pelakeanaan program Pemagangan. P8sal20 Dalam btU rerjadi perubahan status peserta Pcmagangan menjadi Pekerja/ Surub sebagairnana dimaksud daJam Pasa! 16 ayat (3). penyelenggara Pemsgangan _jib memenuhi hak Pekelja/Buruh sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undengnn di bidang Ketenagakeljann terhitung sejak yang bersangkutan memulai Pemagangan. Paw 19 (I) PenyeJenggnraan Pemagangan wajib didasarkan pads Perjanjian Pemagangan sccara tertulis
(2)Pcrjanjian Pemagangan eebagaimena dimaksud pad. ayal (1) paling sedikll memual:
1. a.hak dan kewnjiban peserta Pemagangan;
2. b.bak dan kewajiban penye1enggara Pemagangan;
3. c.program Pemagangan yang mencakup jenis kompetensl yang akan dicapai;
4. d.jangka waklU Pemo.gangan; dan
5. e.rinann dan besaran uang saku.
(3)Pem.agangan yang diselenggarakan tanpn Perjanjjnn Pemagangan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dianggap tldak sab dan .'atus peserta Pemagangan berubab menjadi Pekcrja/Buruh Perusahaan penyelenggam Pcmsgangan.
(4)SaJinan Perjnnjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)_jib disampaikan oleh penyelenggara Pemagangan kepada Dina. unluk dicatatkan paling lambal 3 (Ug.) har! kerja setelah di,andalangani.

Pasal 29

(11LPK atau Perusahaan atau Instansi Pemerintah _u Lembaga Pcndldikan dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur danj'arau pekerja yang Icbib berpengalaman, dalam prose. produksi barang dan/alau jasa dalam rangks mcnguasai keterempdnn dan keahlian eertenru depet menyelenggaraken Pemagangan eli Luar Neged.

(2)LPKsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni:
1. a.Instansi Pemerintah;
2. b.Badan Hukum; atau Paragraf3 Pemagangan Luar Negeri Pasal 28 (l) Pembinaan terhadap pcnyelonggaraan Pcmagangan eli daJam negeri cIiJ,QkukanDinas.
(2)Pembinaar; sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.program Pemagangan;
2. b.pembimbing f>emagangan; dan
3. c.sistem dan metode penyelenggaraan Pemagangan.
(3)Pengawasan terhadap penyelengaraan Pemagangan di dalarn negerl cIiJaksanakan oleb pengawas Ketenagakerjaan, Pasal 27 (I) Penyclenggara Pecmo.gangan yang melanggar ketentuan sebagaimlUlElctimaksuddalEtm Pasa] 15ayat(1). Pasal17ayal(1). Pnsa1 19 ayat (I) dan "Yilt (41. Pasal 21. dan Pasa! 26 ayal (I) dikenai sankai administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana ctim-aksudpada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulie:
2. b.petnbatasan kegjatan penyelenggaraen Pemagengarr; dan/ato u
3. c.rekomenclasi kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pcmbekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha.
(3)Peringni.an lerLulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a dapa; diberi1<an paling banyak 2 (dua) kali dengan ienggang wakru mastng-rnasing 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Oalam hal pertngatan tertulis kedua tidak diindahkan, dikenakan sanksi pcmbatasan kegiataJl penyelenggaraan Pemagangan untuk jaogka waktu tertenn •.
(5)Oalam hal pelanggaran berai atau sanksi sebagairnane dimaksud pada oyaL(4) tidak dlindahkan, Oina~ mernbertkan rekcmendael pengenaan sanksi leblh lanjut kepada lnstansi yang berwennng sesuai dengan ketcntuan pcratunsn perundang-undangan,
(6)Ketcntuan 'lebih lanjut mcngenai tala cars pengenaan sanksi edmlnistratif dlarur de.nga.n Peraturen Bupati.

Pasal 26

(11 Perusahaan pcnyclcnggara Pcmagangan wajjb menyampaikan laporan akhir pclakeanean program Pwnagangan kepada Dinas paling lambsl I (88lu) bulan setelah program berakhir.

(2)Dinas melakukan pemblnaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemagangan eli Daerah. I'a1!aI 31 (I) Peserta Pemagangan bagi LPK Swasta dan instansi pemerintah yang meneyelenggarakan Pemagangan di luar negeri harus memenuhl persyaratan:
1. a.seJrurang-kurangnya berpendidikan SLTAatau sederajat
2. b.persyaratan lain seeual dengan keburuhan program. {2}Peserta Pemagangan bag! perusahaan yang meneyelenggara.kan Pemaganpn di IUM negert harue memenuhi per-syer-atart:
3. a.berstarus sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan; dan
4. b.persyartllan lain sesual dengan kebuLuhan program.
(3)Peserta pemagangan hagi lembaga pendidikan yang meneyclenggarakan pemagangan di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
1. a.bersterus sebagai .iswa/ mahasiswa dl Jembaga pentlidika.n yang bersangku tan; dan Pasal 30 (II LPK swasta penyelonggara pemagangao yang .elah memiliki izin LPK wajlb memilki izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktorat JonderaJ Kementerian Ketonagakerjaan RepubUk Indonesia.
(2)Perusahaan. Instonsl Pernerintah dan Lembaga Pendtdikan penyelcnggara pemagangan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus terdeJiar pads Dina. Ketenagakerjaan dan Tranemigrasi.
(3)Perusabaan, tnetansl Pcmerintah dan Lembaga PendidUran penyelenggara pemagangan mclcbihi jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib mamiUki lando dafter eebagel pcnyelengga.rs pemagangan daTi Direktorat Jende.ral Kementerian Ketenagakerjaan Repubhk tndcnesla,
1. c.PeroTangan. yang memenuhi persyarstan untuk menyclenggaraka.n PelaUhan KeJjo.
(3)LPK yang telah mendapalkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah yang lelah terdaftar pada Direktorat Jendcral yang bettanggung jawab di bidang Pelauban Kerja di lingkungan Kem.enterian Kelenagakerjaan Republik Indonesia untuk melaksanalmn Pemagnngan di Luar neged.
(4)Pcnyclcnggara Pcmagangan Luar Ncgcri adalah
1. a.L.PKSwasta;
2. b.Peru se haan:
3. c.lnstansi Pemerintah; dan
4. d.Lembaga Pendidikao.
(5)['PK swasta sebagaimana dimakaud pada ayal (4) huruf a hanya dapat rnenyelenggarakan Pemagangan untuk masyarakat umum.
(6)Perusahaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) hurul b hanya dapat menyelengga.rakan Pemagangan untuk Pekerjanya,
(7)Pemerintah. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf c raitu inatansi yang menyelenggarakan Pemagengan unrok masyarakat umum.
(8)Lembaga Pendidikan sebagaimana dimakaud pada ayat (4)huruf d yalta lembaga pendidlkan yang menyelenggarakan pcmagangan uotuk siswa/mahasiswa yang dUaksanakan oleh Perangkai Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 33

(l) Pembinaan eli luar negeri terhadap penyelenggara Pemaga.ngan dnakukan oleh Direkterat Jenderal bekerjasame dengsn perwakitan Republik Indonesia di luar negert.

b.persyaratan Jain sesuel dengan kurikuJum yang diInksanakan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…