DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal Dan Aman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas Dan Tujuan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal, Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Aman, Fasilitasi Sertifikasi Halal Dan Sertifikat Keamanan Produk Pangan Olahan, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pengawasan Kepada Pelaku Usaha, LPH, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman di masyarakat dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku us aha untuk memproduksi dan menjual produk halal serta terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa untuk memberikan arah, land as an, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR NOMOR 15 TAHUN2025 TENTANG FASILITASIPEMBINAANDANPENGAWASANPRODUK HALALDANAMAN BUPATICIANJUR PROVINSIJAWABARAT SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 ten tang Penyelenggaraan Bidang J aminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6998);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Fasilitasi adalah bantuan, dukungan, dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan dan keamanan produk.
6.Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi, dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.
8.Produk adalah barang danJatau jasa yang terkait dengan makanan, rninuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
9.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyata.kan Halal sesuai dengan syariat Islam.
10.Produk Aman adalah semua Produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN CIANJUR dan BUPATICIANJUR Menetapkan
11.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan baik yang berasal dari bahan makanan, orang, ternpat, dan peralatan agar aman dikonsumsi.
12.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
13.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan Produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRTdalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan.
14.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
15.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraanjaminan produk halal.
17.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan Iatau pengujian terhadap kehalalan Produk.
18.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa Halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaterr/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
19.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
21.Pelaku UsahaMikro adalah orang perorangan dan Zatau badan usaha perorangan yang menjalankan us aha dengan modal dan omzet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG FASILITASIPEMBINAAN DANPENGAWASANPRODUKHALALDANAMAN.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman;
b.melakukan fasilitasi sertifikasi Produk Halal dan aman bagi Pelaku Usaha mikro;
c.memfasilitasi biaya SertifIkasi Halal dan SPP-IRT bagi Pelaku Usaha Mikro;
d.mendirikan LPH;
e.berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan Pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f.penyusunan program strategis Pengawasan JPH;
g.Pengawasan terhadap JPH sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
h.pengangkatan dan penyelenggaraan pelatihan Pengawas JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
i.memfasilitasi penyelia halal bagi Pelaku Usaha. BABIII KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Tujuan dari Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman:

a.memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/ atau menggunakan Produk;
b.meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui Sertifikasi Halal;
c.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
d.memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Aman bagi masyarakat; dan
e.menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab serta persaingan usaha yang sehat. BABII ASASDANTUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman berasaskan:
a.perlindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas.

Pasal 7

(1)Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dilakukan melalui pemeriksaan:
1. a.pemotongarr/ penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria Halal;
2. b.pemotongan Zpenyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong tidak Halal harus dipisahkan dengan Bahan Halal;

Pasal 6

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.Usaha Mikro;
2. b.perdagangan dan perindustrian; dan
3. c.peternakan dan kesehatan hewan, melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
(2)Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Bupati membentuk Tim Pengawasan Produk Halal dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait yang pada setiap unsur nya terdapat Pengawas JPH untuk menangani Pengawasan Produk Halal.
(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap Produkyang masuk, beredar dan diperdagangkan eli wilayah Daerah wajib bersertifikat HalaL
(2)Produk barang yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
(3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
(4)Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar halal.
(5)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Setiap produk pangan olahan yang diproduksi dan beredar di daerah wajib memenuhi standar aman.
(1)Setiap produk Hewan yang diproduksi dan beredar di daerah wajib memenuhi standar aman.
(2)Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(3)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Setiap Produk yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar aman.
(2)Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar aman. Umum BABV FASILITASIPEMBINAANDANPENGAWASAN PRODUKAMAN Pasa18 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.
1. c.lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal untuk menghindari kontaminasi;
2. d.lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib:
  1. 1.dijaga kebersihan dan memenuhi standar higienis;
  2. 2.bebas dari najis; dan
  3. 3.bebas dari Bahan tidak halal.
3. e.sarana dan prasarana pendistribusian Produk makanan halal harus dipisahkan dengan Produk makanan tidak halal.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha produk usaha mikro sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasuk Pelaku Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia dan /atau Rumah Potong Unggas. BABVI FASILITASISERTIFlKASIHALALDANSERTIFlKAT KEAMANANPRODUKPANGANOLAHAN Pasal 12
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.peternakan dan kesehatan Hewan; dan
2. b.kesehatan.
3. c.ketahanan pangan. melakukan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha.
(2)Fasilitasi Pembinaan dan pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Bupati membentuk tim Pengawasan Produk Arnan dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Aman.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Produk Aman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dalam memenuhi standar aman dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan memberikan:
1. a.SPP-IRT;
2. b.sertifikat laik Higiene Sanitasi;dan
3. c.pelabelan memenuhi syarat.
(3)Setelah SPP-IRT terbit, Pelaku Usaha wajib mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan yang dilatih oleh penyuluh keamanan pangan untuk menerapkan cara produksi pangan yang baik yang memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
(4)Pembinaan dan pengawasan Pelaku Usaha pangan olahan dilaksanakan oleh pengawas pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Produk Halal dan aman.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.data Produk yang telah memenuhi standar Produk Halal dan aman;
2. b.informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertilikasi produk;
3. c.Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Halal dan aman; dan
4. d.pelaporan dan pengaduan dari masyarakat jika ditemukan Produk yang tidak Halal dan tidak aman.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, serta kebudayaan dan pariwisata, dan us aha mikro melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Barang Halal dan aman.
(4)Pembentukan sistem informasi Produk Barang Halal dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Terkait dengan pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas mengacu kepada keputusan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
(4)Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.Usaha Mikro;
2. b.perdagangan dan perindustrian; dan
3. c.peternakan dan kesehatan Hewan.
(5)Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikat keamanan Produk pangan olahan bagi produk usaha mikro dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha produk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan mengenai fasilitasi sertillkat keamanan Produk pangan olahan bagi produk us aha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEMINFORMASI

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif dunia usaha dalam Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman.
(2)Peran serta aktif dunia us aha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan Fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuban Produk Halal dan arnan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dalarn Peraturan Bupati.
(1)Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sarna secara individu atau organisasi untuk berperan aktif dalarn Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
1. a.pengawasan sosial;
2. b.pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan terbadap berbagai temuan; darr/ atau
3. c.penyarnpaian informasi dan Zatau laporan. yang disampaikan kepada Perangkat Daerab dan Iatau instansi terkait.
(3)Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
2. b.menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat sebagai konsumen;
3. c.meningkatkan kesadaran terbadap mutu Produk; dan
4. d.meningkatkan ketentraman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk.
(4)Ketentuan lebib lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sarnpai dengan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pelaku Usaha wajib:
1. a.memberikan informasi Produk secara benar, jelas, danjujur;
2. b.mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan aman serta menjaga kebalalan dan keamanan Produk tersebut;
3. c.memisahkan lokasi, tempat dan penyembeliban, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk makanan balal dan makanan tidak Halal;
4. d.mencantumkan pada Produk nomor sertifikat laik Higiene Sanitasi dan SPP-PIRT sesuai klasifikasi pangan yang dipersyaratkan;
5. e.memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir;
6. f.melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH;
(2)Setiap Produk yang sudah terdaftar atau disertifikasi balal dan aman wajib mencantumkan keterangan:
1. a.Label Halal;
2. b.nomor sertifikat Higiene Sanitasi dan SPP-IRT;
3. c.nama produk;
4. d.daftar bahan yang digunakan;
5. e.berat bersih atau isi bersih;
6. f.nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
7. g.halal bagi yang dipersyaratkan;
8. h.tanggal dan kode produksi;
9. i.keterangan kadaluarsa;
10. j.nomor izin edar; dan
11. k.asal usul Bahan pangan tertentu.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca pada kemasan dan/ atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…