DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sistematika, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); BUPATICIANJUR PROVINS!JAWA BARAT PERATURANDAERAH NOMOR 17 TAHUN2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATENCIANJUR TAHUN2021-2026 Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 2
14.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor l tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18.Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 3
23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor236);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor252);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor36);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17); 4

Menetapkan

Menetapkan: RANCANGANPERATURANDAERAHHASIL PENYEMPURNAAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATENCIANJURTAHUN2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur.
8.Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya RTRW hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Cianjur ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIANJUR dan BUPATICIANJUR MEMUTUSKAN: 5 BABIII SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
1. a.BABI Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
2. b.BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografidan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, menjabarkan kondisi Pencapaian Sustainable Development Goals, Kinerja BUMD di Kabupaten Cianjur, kerjasama daerah, evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021, evaluasi BABII MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari penyusunan RPJMDadalah penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatan lima tahun dengan memperhatikan RPJP Daerah, RTRWDaerah, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMNasional.
(2)Tujuan dari penyusunan RPJMD,adalah:
1. a.memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pembangunanjangka waktu 2021-2026;
2. b.pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMDpada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. c.sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa Program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
4. d.sebagai instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
  1. 13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  2. 14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  3. 15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 6 penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, evaluasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta evaluasi Pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kondisi makro Kabupaten Cianjur.
5. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah, bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama periode perencanaan.
6. d.BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, bah ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.
7. e.BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, bah ini memuat rumusan visi, misi serta penjabaran dari visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.
8. f.BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, bah ini memuat uraian strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daearh berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Uraian strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan daerah.
9. g.BABVII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Darah, bab ini memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah dalam upaya pencapai target - target indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam rumusan Visi, Misi dan Sasaran prioritas sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
10. h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bab mi memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
  1. 1.BAB IX Penutup, memuat kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 * ~.,...T':"\._l IM~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJURTAHUN 2021 NOMOR 32 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSIJAWABARAT: ( 17/230 /2021) HERMAN SUHERMAN ttd Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 17 November2021 BUPATI CIANJUR,

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. 8' . •

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…