DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jaringan Utilitas Terpadu dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perencanaan, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu, Jaringan Utilitas Terpadu pada Perumahan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan layanan utilitas dasar yang merata dan adil, dibutuhkan pengelolaan jaringan utilitas yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
b.bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan serta penempatan jaringan utilitas terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Cianjur guna mendukung pembangunan daerah;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Kabupaten Cianjur, perlu diatur landasan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENCIANJUR NOMOR 17 TAHUN2025 TENTANG JARINGANUTILITASTERPADU BUPATICIANJUR PROVINSIJAWABARAT SALINAN Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintab pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang- Undang Nomor 97 Tabun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2024 Nomor 283, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tabun 2006 Nomor 86 Tambaban Lembaran Negara Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaba Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tabun 2025 Nomor 98 Tambaban Lembaran Negara Nomor 7115);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
9.Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tabun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tabun 2022-2042 (Lembaran Daerab Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
10.Peraturan Daerab Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tabun 2024 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayab Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerab Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Cianjur Nomor 65);
11.Peraturan Daerab Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tabun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab Tabun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tabun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Cianjur Nomor 66); Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
6.J aringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak dibawah permukaan tanah .
7.Jaringan Utilitas Terpadu adalahjaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
8.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah saluran distribusi di bawah permukaan tanah untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
9.Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, hand hole, chamber bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum. BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENClANJUR dan BUPATICIANJUR
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3);

Pasal 4

(1)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Evaluasi dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Daerah.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
3. c.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
4. d.rencana tata ruang wilayah Daerah;
5. e.rencana detail ruang dan peraturan zonasi;
6. f.kepentingan umum; dan
7. g.keserasian lingkungan
(3)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
1. a.rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
2. b.program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
3. c.keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu. Umum BABII PERENCANAAN
  1. 10.Penyelenggara Jaringan Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Utilitas.

Pasal 7

(1)Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas di Daerah wajib menyampaikan:
1. a.program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
2. b.data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap. kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umurn dan penataan ruang dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
1. a.lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan ditempatkan;
2. b.kebutuhan kapasitas penggunaan;
3. c.dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
4. d.perkiraan hiaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
5. e.metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Jaringan Utilitas yang akan dikenakan.
(3)Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dan data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelumnya.
(4)Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diubah dengan mengajukan usulan perubahan pada bulan Juni tahun berjalan.
(5)Penyelenggara Jaringan Utilitas di Daerah yang tidak menyampaikan Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dan data kepemilikan jaringan utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis
2. h.penghentian sementara kegiatan;
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu memuat:

a.rencana penyelenggaraan Sarana J aringan Utilitas Terpadu; dan
b.rencana penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Penyediaan SaranaJaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
2. b.rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
3. c.lokasi strategis di Daerah; dan
4. d.kawasan darr/atau lokasi percontohan.
(3)Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan dalam ruang milik jalan harus memenuhi prinsip:
1. a.tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
2. b.tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
3. c.tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;
(1)Program tahunan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah dibahas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan perangkat daerah terkait, menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan;dan
2. b.lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
(3)Keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai dasar pemberian rekomendasi izin penempatan Jaringan Utilitas.
1. c.penghentian tetap kegiatan;
2. d.pembongkaran;
3. e.pemutusan jaringan;
4. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan/ atau
5. g.denda administratif.

BAB III

SARANAJARINGANUTlLlTASTERPADU Pasal 8

Pasal 11

(1)Setiap Jaringan Utilitas di Daerah wajib ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 10

(1)Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2)Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pemenuhan kewajiban perbaikan danjatau penggantian terhadap kerusakan sarana danj atau prasarana milik Pemerintah Daerah akibat penempatan Jaringan Utilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran Utilitas;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); danj atau
7. g.denda administratif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4)diatur dalam Peraturan Bupati.
1. d.tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu- rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
2. e.sesuai dengan peraturan daerah danj atau peraturan instansi terkait.
(4)Penyediaan SaranaJaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan pe~dang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana climaksud pada ayat (1)dikecualikanjika:
1. a.belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
2. b.Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(3)Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a minimal:
1. a.bersifat sementara sampai Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
2. b.memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.ditempatkan di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditempatkan pada Jaringan Tiang Utilitas Terpadu.
(5)Penggunaan Jaringan Tiang Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi :
1. a.jaringan utilitas telekomunikasi, listrik, penerangan jalan umum, dan jaringan utilitas lainnya yang tidak memungkinkan ditempatkan di bawah tanah; dan;
2. b.jaringan tiang-tiang utilitas telekomunikasi yang sudah ada wajib ditempatkan dalam satu tiang utilitas terpadu.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Tiang Utilitas Terpadu meliputi perencanaan, penyediaan, penggunaan, pengelolaan, penempatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
(7)Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan Zatau ayat (5)huruf b, dikenakan sanksi administratif.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran Utilitas;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); dan Zatau
7. g.denda administratif.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (7)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib melakukan pemeliharaan.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.memperhatikan tata ruang, estetika, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan umum;
2. b.perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak; dan/ atau
3. c.pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan.
(3)Pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(1)Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, setiap Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib ditempatkan ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan ketentuan:
1. a.untuk jaringan utilitas listrik, informasi, air, minyak, gas, bahan bakar, dan sanitasi dan sejenisnya paling lama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung sejak Jaringan Utilitas Terpadu tersedia; dan;
2. b.untuk jaringan utilitas telekomunikasi tennasuk yang menggunakan Jaringan Tiang Utilitas Terpadu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jaringan Utilitas Terpadu tersedia.
(2)Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran Utilitas;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); darr/ atau
7. g.denda administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1)Setiap Perusahaan pengembang perumahan wajib menyusun Rencana Jaringan Utilitas.
(2)Rencana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan perizinan pengembangan perumahan. BABV JARINGAN UTILITAS TERPADU PADA PERUMAHAN

Pasal 14

(1)Pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hallokasi Jaringan Utilitas akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, penempatan Jaringan Utilitas wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Penyelenggara Jaringan Utilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Penyelenggara Jaringan Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran Utilitas;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); danjatau
7. g.denda administratif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4)diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran Utilitas;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun); darr/atau
7. g.denda administratif.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…