DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
b.bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cianjur untuk 5 (Iima) tahun kedepan, dipandang perlu menata ulang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perijinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 ten tang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadarn Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut: I. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Bupati adalah Bupati Cianjur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 4
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 1 1. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerinta.han, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Ketentuan, Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 5
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban, dan sub urusan kebakaran.
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
7. 7.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
8. 8.Dinas Petemakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan petemakan) dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. I 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelayanan Terpadu Satu Pintu urusan pemerintahan bidang Dinas Penanaman Modal dan Tipe A menyelenggarakan penanaman modal.
11. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menye1enggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 12.
12. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
13. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik. urusan16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang perhu bungan.
14. 17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
15. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; 6 Dinas Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan pennukiman, dan urusan pertanahan.
e.Badan Daerah terdiri atas: Permukiman Tipe B bidang perumahan dan pemerin tahan bidang 19. 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
2. 3.Sadan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 4.Sadan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. 5.Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri atas: I. Kecamatan Agrabinta tipe A;
1. 2.Kecamatan Bojongpicung tipe A;
2. 3.Kecamatan Cianjur tipe A;
3. 4.Kecamatan Cibeber tipe A;
4. 5.Kecamatan Cilaku tipe A;
5. 6.Kecamatan Ciranjang tipe A;
6. 7.Kecamatan Cugenang tipe A;
7. 8.Kecamatan Cikalongkulon tipe A;
8. 9.Kecamatan Campaka tipe A;
9. 10.Kecamatan Cibinong tipe A; 1 1 . Kecamatan Cidaun tipe A;
10. 12.Kecamatan Campakamulya tipe A;
11. 13.Kecamatan Cikadu tipe A;
12. 14.Kecamatan Cijati tipe A;
13. 15.Kecamatan Cipanas tipe A;
14. 16.Kecamatan Gekbrong tipe A;
15. 17.Kecamatan Haurwangi tipe A;
16. 18.Kecamatan Karangtengah tipe A;
17. 19.Kecamatan Kadupandak tipe A;
18. 20.Kecamatan Leles tipe A;
19. 21.Kecamatan Mande tipe A;
20. 22.Kecamatan Naringgul tipe A;
21. 23.Kecamatan Pacet tipe A;
22. 24.Kecamatan Pagelaran tipe A;
23. 25.Kecamatan Pasirkuda tipe A;
24. 26.Kecamatan Sukaluyu tipe A;
25. 27.Kecamatan Sukaresmi tipe A;
26. 28.Kecamatan Sukanagara tipe A;
27. 29.Kecamatan Sindangbarang tipe A;
28. 30.Kecamatan Takokak tipe A; 3 1 . Kecamatan Tanggeung tipe A; dan
29. 32.Kecamatan Warungkondang tipe A. 7
30. 3.Judul Bab 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
31. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

BAB ILL

PEMBENTUKAN UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5.Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

6.Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang rniiik Daerah serta bidang kepegawaian.
(2)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(I) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang rniiik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

8.Di antara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal JOA, Pasal JOB, Pasal IOC, dan Pasal 10D, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8 Pasal lOA

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( I), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan :
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipirnpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 10B

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b, dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya. Pasal lOC
(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOA ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laporan keuangan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10D

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :

a.Direktur Rumah Sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 9.Ketentuan Pasal 1 1 , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. 10.Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.
(2)Sekretaris DPRD, lnspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris lnspektorat, lnspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas C, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B merupakan jabatan struktural eselon ma atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas B dan Kelas C, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Sadan, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPTD Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 10
(6)Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. 1 1 . Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Proses penyesuaian Perangkat Daerah yang mengalami peru bahan dan pembentukan Perangkat Daerah baru dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
c.Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan/atau Perangkat Daerah baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
1. 12.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
2. 13.Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
b.bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cianjur untuk 5 (Iima) tahun kedepan, dipandang perlu menata ulang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perijinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 ten tang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadarn Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut: I. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Bupati adalah Bupati Cianjur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 4
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 1 1. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerinta.han, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
16.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Ketentuan, Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 5
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban, dan sub urusan kebakaran.
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
7. 7.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
8. 8.Dinas Petemakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan petemakan) dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. I 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelayanan Terpadu Satu Pintu urusan pemerintahan bidang Dinas Penanaman Modal dan Tipe A menyelenggarakan penanaman modal.
11. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menye1enggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 12.
12. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
13. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik. urusan16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang perhu bungan.
14. 17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
15. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; 6 Dinas Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan pennukiman, dan urusan pertanahan.
e.Badan Daerah terdiri atas: Permukiman Tipe B bidang perumahan dan pemerin tahan bidang 19. 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
2. 3.Sadan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 4.Sadan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. 5.Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri atas: I. Kecamatan Agrabinta tipe A;
1. 2.Kecamatan Bojongpicung tipe A;
2. 3.Kecamatan Cianjur tipe A;
3. 4.Kecamatan Cibeber tipe A;
4. 5.Kecamatan Cilaku tipe A;
5. 6.Kecamatan Ciranjang tipe A;
6. 7.Kecamatan Cugenang tipe A;
7. 8.Kecamatan Cikalongkulon tipe A;
8. 9.Kecamatan Campaka tipe A;
9. 10.Kecamatan Cibinong tipe A; 1 1 . Kecamatan Cidaun tipe A;
10. 12.Kecamatan Campakamulya tipe A;
11. 13.Kecamatan Cikadu tipe A;
12. 14.Kecamatan Cijati tipe A;
13. 15.Kecamatan Cipanas tipe A;
14. 16.Kecamatan Gekbrong tipe A;
15. 17.Kecamatan Haurwangi tipe A;
16. 18.Kecamatan Karangtengah tipe A;
17. 19.Kecamatan Kadupandak tipe A;
18. 20.Kecamatan Leles tipe A;
19. 21.Kecamatan Mande tipe A;
20. 22.Kecamatan Naringgul tipe A;
21. 23.Kecamatan Pacet tipe A;
22. 24.Kecamatan Pagelaran tipe A;
23. 25.Kecamatan Pasirkuda tipe A;
24. 26.Kecamatan Sukaluyu tipe A;
25. 27.Kecamatan Sukaresmi tipe A;
26. 28.Kecamatan Sukanagara tipe A;
27. 29.Kecamatan Sindangbarang tipe A;
28. 30.Kecamatan Takokak tipe A; 3 1 . Kecamatan Tanggeung tipe A; dan
29. 32.Kecamatan Warungkondang tipe A. 7
30. 3.Judul Bab 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
31. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

BAB ILL

PEMBENTUKAN UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5.Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

6.Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang rniiik Daerah serta bidang kepegawaian.
(2)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang rniiik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

8.Di antara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal JOA, Pasal JOB, Pasal IOC, dan Pasal 10D, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8 Pasal lOA

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( I), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan :
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipirnpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 10B

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b, dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya. Pasal lOC
(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOA ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laporan keuangan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10D

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :

a.Direktur Rumah Sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 9.Ketentuan Pasal 1 1 , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. 10.Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.
(2)Sekretaris DPRD, lnspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris lnspektorat, lnspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas C, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B merupakan jabatan struktural eselon ma atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas B dan Kelas C, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Sadan, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPTD Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 10
(6)Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. 1 1 . Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Proses penyesuaian Perangkat Daerah yang mengalami peru bahan dan pembentukan Perangkat Daerah baru dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
c.Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan/atau Perangkat Daerah baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
1. 12.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
2. 13.Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10B

Pasal 10D

Pasal 13

Pasal 17A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10B

Pasal 10D

Pasal 13

Pasal 17A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016