Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1O. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagipengukuran kuantitas dan atau kualitas. ll.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 4 L2. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
5 22.Penyrdikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama
BAB II
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:
Bagian Kedua Objek dan Subjek
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan. 6
Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diukur berdasarkan jenis, bentuk, ukuran dan panjang alat ukur, takar, panjang dan perlengkapannya. BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Bagian Kesatu Prinsip Penetapan
BAB V
Prinsip dan sasaran penetapan tarifRetribusi Pelayanan TerafTera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya administrasi, biaya pengujian, pengesahan, pembatalan, penjustiran dan biaya pembinaan. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(21 Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 1 1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 dipungut d1 wilayah Daerah. BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VII
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VIII
8
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)