DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingln"rngan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); b. c. d. : 1. 2 3. 4. 5. 9. 10. 6. 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 "tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +962y; Undang-Undang Nomor 13 Tahun z}tl Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OL2 tentang Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a\ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aa9l; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1ee); Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2Al4 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3a 1); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2A13 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 8. 3

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cianjur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak marnpu di pusat dan daerah. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuarl memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak narnun tidak marnpu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdavaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seriap warga negara. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan ke sejahteraan so sial. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
14.Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
15.Supervisor adalah or€mg yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
16.Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
77.Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fal<ir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

KELEMBAGAAN SEKRETARIAT SLRT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat SLRT.
(2)Sekretariat SLRT merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan secara terpadu yarrg membantu mengindenti{ikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik didasarkan pada pemanfaatan pelayanan di bidang:
1. a.Pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.kependudukan;
4. d.sosial;
5. e.ekonomi dan usaha; dan
6. f.pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
(3)Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekreitariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
1. a.aksesibilitasi layanan sosial;
2. b.pelayanan sosial untuk rujukan;
3. c.pelayanan sosial untuk advokasi; dan
4. d.penyedia data dan informasi.

Pasal 3

(1)Struktur Sekretariat SLRT terdiri dari:
1. a.Kepala Sekretariat (Manajer) SLRT Kabupaten
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. c.Kepala Seksi Data dan Pelaporan
4. d.Kepala Seksi Kesehatan
5. e.Kepala Seksi Pendidikan
6. f.Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi
7. g.Kepala Seksi bidang lainnya. (21 Unit Pelaksana pada Sekretariat SLRT:
8. a.front olfice dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menerima keluhan warga terkait lay.anan sosial di melakukan registrasi terkait laporan yang diterima; 2l memberikan informasi terkait layanan yang Sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme daerah dan tersedia di penanganan keluhan; memberikan informasi tentang prograrn*program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan program yang dikelota oleh pihak non pemerintah; dan memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam data terpadu program penanganan fakir miskin Sekretariat SLRT: a) apabila ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back olftce sesuai dengan jenis keluhan; dan b) apabila tidak ada dalarn data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian front alfrce mencatat profil dasar warga sebagai pre-list.
9. b.back olfice dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian front offiee; memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima; melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT; dan 4l atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengeloia program terkait di kabupaten atau kota, provinsi, dan kementerian atau lembaga pusat serta program yang diketota oieh pihak non pemerintah; 5) memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kabupaten.
(3)Penetapan dan penunjukkan personil pada struktur Sekretariat SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 4

Tugas dari Sekretariat SLRT adalah sebagai berikut: men5rusun rencana kegiatan dan anggararl untuk kegiatan Sekretariat SLRT Daerah dan kecamatan; melakukan pengumpulan dan reuiew data; 3) 4) 2) 3) a. b. e.

c.merekrut dan mengelola fasilitator dan supehtisor;
d.merekrut dan rnelatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan Lembaga terkait seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah; melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleln superuisor. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
g.melakukan mjukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah;
h.mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
i.membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga non- pemerintah sebagai tanggungiawab sosial;
j.melakukan monitoring terhadap Puskesos di tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan kecamata:r; dan
k.men5rusun laporan kegiatan SLRT Daerah untuk disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait lainnya di daerah;
1. 1.melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboardyang berisi:
2. 1.ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
3. 2.akses program pusat dan daerah;
4. 3.komplementaritas dan irisan program; dan
5. 4."kesenjangan" pelayanan di Daerah.

Pasal 5

Fungsi Sekretariat SLRT meliputi:

a.integrasi informasi, data dan layanan;
b.identifikasi keluhan, rujukan dan penanganarl keluhan;
c.pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
d.pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis.

Pasal 6

Sasaran Sekretariat SLRT adalah:

a.keiompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 4oo/o terbawah berdasarkan basis data terpadu program penanganan fakir miskin;
b.kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk PMKS.

(1)"ffi;T;o*

Pasal 7

Manfaat Sekretariat SLRT adalah:

a.efisiensi dan kemudahan penjangkauan program;
b.data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk penargetan berbagai program;
c.peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan; dan
d.kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat manfaat.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN SEKRETARIAT SLRT

Pasal 8

Individu atau keluarga atau rumah tangga miskin mendatangi kantor Puskesos di desa atau kelurahan atau SLRT di daerah menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau individu atau keluarga atau rumah tangga miskin dikunjungi oleh fasilitator Sekretariat SLRT di rumahnya. Keluhan dan permasalahan diterima olelr front office di bagian informasi dan registrasi serta diteruskan ke bagian reuiew dan analisis atau keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke Sekretariat SLRT Daerah setelah diperiksa dan disetujui oleh superuisor. Individu atau keluarga atau rumah tangga diperiksa statusnya dalam data terpadu program penanganan fakir miskin oleh bagian reuiew dan analisis:

a.jika tidak ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka- diusulkan sebagai daftar awal untuk dimasukkan ke dalam data terpadu program penanganan fakir miskin setelah melalui verifikasi dan validasi;
b.jika ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian program dan back office untuk ditindaklanjuti sesuai dengal keluhan atau kebutuhan program;
c.bagian program dan layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program; dan
d.dalam hal keluhan dan program yang dibutuhkan individulkeluarga/ rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Daerah (Perangkat Daerah atau non-pemerintah), Provinsi atau Pusat;
e.fasilitator menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 9

SIM terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:

a.infrastruktur SIM meliputi server terpusat yang menjadi host basis data sekretariat SLRT, penyimpanan data, dan jaringan, serta perangkat pendukung lainnya yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos;
b.perangkat keras penunjang bagr petugas SLRT untuk menjalankan SIM;
c.sistem basis data Sekretariat SLRT data untuk aplikasi SLRT disimpan dalam sistem basis data SLRT yang terhubung dengan senrer Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial;
d.aplikasi dan pengguna aplikasi Sekretariat SLRT terdiri dari:
1. 1.aplikasi berbasis android, yang digunakan oleh/fasilitator menggulrakan tablet atau smartphone;
2. 2.aplikasi berbasis web, yang digunakan oleh berbagai petugas Sekretariat SLRT;
3. 3.aplikasi SLRT-PP (Pengelola Program); dan
4. 4.aplikasi SlRT-Administrator untuk petugas administrator Daerah, aplikasi ini digunakan oleh Administrator untuk mengatur pengguna SLRT (usernarne, profi1 petugas, penggantian petugas, dll) di tingkat daerah, lokasi penugasannya, serta informasi terkait program daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program daerah (Frequentlg Fisked Questions).

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS DAN OUTPUT KINERJA

Pasal 10

Petugas Sekretariat SLRT wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan dasar pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pusat, provinsi maupun daerah, desa atau kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok petugas SLRT. Setelah melakukan atau mengiktfii bimbingan teknis bagi penyelenggara SLRT di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas atau Perangkat Daerah terkait bersama Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan penjajakan pembentukan Fusat Kesejahteraan Sosial di desa atau kelurahannya. Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosiai, proses sosialisasi hendaknya mengundang seluruh Kepala Desa atau Kelurahan dan aparat kecamatan. (u t2)

(3)
(4)9
(5)Ketentuan mengenai pembentukan PusAt " Kesejahteraan Sosia-l diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.tersedianya data PMKS;
2. b.terlaksananya pemutahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan
3. c.pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program fiumlah masyarakat yang ditangani).

BAB VII

BIAYA

Pasal 12

Segala biaya yarrg timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingln"rngan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); b. c. d. : 1. 2 3. 4. 5. 9. 10. 6. 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 "tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +962y; Undang-Undang Nomor 13 Tahun z}tl Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OL2 tentang Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a\ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aa9l; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1ee); Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2Al4 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3a 1); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2A13 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 8. 3

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cianjur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak marnpu di pusat dan daerah. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuarl memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak narnun tidak marnpu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdavaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seriap warga negara. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan ke sejahteraan so sial. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
14.Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
15.Supervisor adalah or€mg yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
16.Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
77.Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fal<ir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

KELEMBAGAAN SEKRETARIAT SLRT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat SLRT.
(2)Sekretariat SLRT merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan secara terpadu yarrg membantu mengindenti{ikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik didasarkan pada pemanfaatan pelayanan di bidang:
1. a.Pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.kependudukan;
4. d.sosial;
5. e.ekonomi dan usaha; dan
6. f.pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
(3)Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekreitariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
1. a.aksesibilitasi layanan sosial;
2. b.pelayanan sosial untuk rujukan;
3. c.pelayanan sosial untuk advokasi; dan
4. d.penyedia data dan informasi.

Pasal 3

(1)Struktur Sekretariat SLRT terdiri dari:
1. a.Kepala Sekretariat (Manajer) SLRT Kabupaten
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. c.Kepala Seksi Data dan Pelaporan
4. d.Kepala Seksi Kesehatan
5. e.Kepala Seksi Pendidikan
6. f.Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi
7. g.Kepala Seksi bidang lainnya. (21 Unit Pelaksana pada Sekretariat SLRT:
8. a.front olfice dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menerima keluhan warga terkait lay.anan sosial di melakukan registrasi terkait laporan yang diterima; 2l memberikan informasi terkait layanan yang Sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme daerah dan tersedia di penanganan keluhan; memberikan informasi tentang prograrn*program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan program yang dikelota oleh pihak non pemerintah; dan memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam data terpadu program penanganan fakir miskin Sekretariat SLRT: a) apabila ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back olftce sesuai dengan jenis keluhan; dan b) apabila tidak ada dalarn data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian front alfrce mencatat profil dasar warga sebagai pre-list.
9. b.back olfice dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian front offiee; memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima; melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT; dan 4l atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengeloia program terkait di kabupaten atau kota, provinsi, dan kementerian atau lembaga pusat serta program yang diketota oieh pihak non pemerintah; 5) memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kabupaten.
(3)Penetapan dan penunjukkan personil pada struktur Sekretariat SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 4

c.merekrut dan mengelola fasilitator dan supehtisor;
d.merekrut dan rnelatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan Lembaga terkait seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah; melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleln superuisor. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
g.melakukan mjukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah;
h.mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
i.membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga non- pemerintah sebagai tanggungiawab sosial;
j.melakukan monitoring terhadap Puskesos di tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan kecamata:r; dan
k.men5rusun laporan kegiatan SLRT Daerah untuk disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait lainnya di daerah;
1. 1.melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboardyang berisi:
2. 1.ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
3. 2.akses program pusat dan daerah;
4. 3.komplementaritas dan irisan program; dan
5. 4."kesenjangan" pelayanan di Daerah.

Pasal 5

Fungsi Sekretariat SLRT meliputi:

a.integrasi informasi, data dan layanan;
b.identifikasi keluhan, rujukan dan penanganarl keluhan;
c.pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
d.pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis.

Pasal 6

Sasaran Sekretariat SLRT adalah:

a.keiompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 4oo/o terbawah berdasarkan basis data terpadu program penanganan fakir miskin;
b.kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk PMKS.

(1)"ffi;T;o*

Pasal 7

Manfaat Sekretariat SLRT adalah:

a.efisiensi dan kemudahan penjangkauan program;
b.data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk penargetan berbagai program;
c.peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan; dan
d.kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat manfaat.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN SEKRETARIAT SLRT

Pasal 8

a.jika tidak ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka- diusulkan sebagai daftar awal untuk dimasukkan ke dalam data terpadu program penanganan fakir miskin setelah melalui verifikasi dan validasi;
b.jika ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian program dan back office untuk ditindaklanjuti sesuai dengal keluhan atau kebutuhan program;
c.bagian program dan layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program; dan
d.dalam hal keluhan dan program yang dibutuhkan individulkeluarga/ rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Daerah (Perangkat Daerah atau non-pemerintah), Provinsi atau Pusat;
e.fasilitator menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 9

SIM terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:

a.infrastruktur SIM meliputi server terpusat yang menjadi host basis data sekretariat SLRT, penyimpanan data, dan jaringan, serta perangkat pendukung lainnya yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos;
b.perangkat keras penunjang bagr petugas SLRT untuk menjalankan SIM;
c.sistem basis data Sekretariat SLRT data untuk aplikasi SLRT disimpan dalam sistem basis data SLRT yang terhubung dengan senrer Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial;
d.aplikasi dan pengguna aplikasi Sekretariat SLRT terdiri dari:
1. 1.aplikasi berbasis android, yang digunakan oleh/fasilitator menggulrakan tablet atau smartphone;
2. 2.aplikasi berbasis web, yang digunakan oleh berbagai petugas Sekretariat SLRT;
3. 3.aplikasi SLRT-PP (Pengelola Program); dan
4. 4.aplikasi SlRT-Administrator untuk petugas administrator Daerah, aplikasi ini digunakan oleh Administrator untuk mengatur pengguna SLRT (usernarne, profi1 petugas, penggantian petugas, dll) di tingkat daerah, lokasi penugasannya, serta informasi terkait program daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program daerah (Frequentlg Fisked Questions).

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS DAN OUTPUT KINERJA

Pasal 10

(3)
(4)9
(5)Ketentuan mengenai pembentukan PusAt " Kesejahteraan Sosia-l diatur dengan Peraturan Bupati.
1. a.tersedianya data PMKS;
2. b.terlaksananya pemutahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan
3. c.pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program fiumlah masyarakat yang ditangani).

BAB VII