Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); b. c. d. : 1. 2 3. 4. 5. 9. 10. 6. 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 "tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +962y; Undang-Undang Nomor 13 Tahun z}tl Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OL2 tentang Penyeienggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529a\ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aa9l; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1ee); Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2Al4 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3a 1); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2A13 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 8. 3
Bupati adalah Bupati Cianjur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak marnpu di pusat dan daerah. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuarl memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak narnun tidak marnpu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdavaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seriap warga negara. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan ke sejahteraan so sial. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
BAB II KELEMBAGAAN SEKRETARIAT SLRT Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Struktur Sekretariat SLRT
(21 Unit Pelaksana pada Sekretariat SLRT:
1) menerima keluhan warga terkait lay.anan sosial di melakukan registrasi terkait laporan yang diterima; 2l memberikan informasi terkait layanan yang Sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme daerah dan tersedia di penanganan keluhan; memberikan informasi tentang prograrn*program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan program yang dikelota oleh pihak non pemerintah; dan memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam data terpadu program penanganan fakir miskin Sekretariat SLRT: a) apabila ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back olftce sesuai dengan jenis keluhan; dan b) apabila tidak ada dalarn data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian front alfrce mencatat profil dasar warga sebagai pre-list.
1) menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian front offiee; memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima; melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT; dan 4l atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengeloia program terkait di kabupaten atau kota, provinsi, dan kementerian atau lembaga pusat serta program yang diketota oieh pihak non pemerintah; 5) memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kabupaten.
BAB III TUGAS, FUNGSI, SASARAN, DAN MANFAAT Bagian Kesatu TUgas SLRT
BAB III
Tugas dari Sekretariat SLRT adalah sebagai berikut: men5rusun rencana kegiatan dan anggararl untuk kegiatan Sekretariat SLRT Daerah dan kecamatan; melakukan pengumpulan dan reuiew data; 3) 4) 2) 3) a. b. e.
melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleln superuisor. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
Bagian Kedua Fungsi
Fungsi Sekretariat SLRT meliputi:
Bagian Ketiga Sasaran
Sasaran Sekretariat SLRT adalah:
Manfaat Sekretariat SLRT adalah:
dan
BAB IV PROSEDUR PELAYANAN SEKRETARIAT SLRT
BAB IV
Individu atau keluarga atau rumah tangga miskin mendatangi kantor Puskesos di desa atau kelurahan atau SLRT di daerah menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau individu atau keluarga atau rumah tangga miskin dikunjungi oleh fasilitator Sekretariat SLRT di rumahnya. Keluhan dan permasalahan diterima olelr front office di bagian informasi dan registrasi serta diteruskan ke bagian reuiew dan analisis atau keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke Sekretariat SLRT Daerah setelah diperiksa dan disetujui oleh superuisor. Individu atau keluarga atau rumah tangga diperiksa statusnya dalam data terpadu program penanganan fakir miskin oleh bagian reuiew dan analisis:
(2)
BAB V
SIM terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:
BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS DAN OUTPUT KINERJA Bagian Kesatu Peningkatan Kapasitas
BAB VI
Petugas Sekretariat SLRT wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan dasar pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pusat, provinsi maupun daerah, desa atau kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok petugas SLRT. Setelah melakukan atau mengiktfii bimbingan teknis bagi penyelenggara SLRT di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas atau Perangkat Daerah terkait bersama Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan penjajakan pembentukan Fusat Kesejahteraan Sosial di desa atau kelurahannya. Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosiai, proses sosialisasi hendaknya mengundang seluruh Kepala Desa atau Kelurahan dan aparat kecamatan. (u t2) (3)
Bagian Kedua Otttput Pasal 1 1 Output kindrja Sekretariat SLRT adalah:
BAB VII BIAYA
BAB VII
Segala biaya yarrg timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Membuka PDF…