DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Pendidikan Dan Pengasuhan Anak, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan, Kelembagaan Ketahanan Keluarga, Penghargaan Dan Dukungan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan mengacu kepada rencana pembangunan ketahanan keluarga l.ang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keiuarga, meliputi:

a.Iegalitas keluarga, yang dihasilkan untuk pendataan angka keluatga;
b.ketahanan fisik keluarga, yar-rg dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, per-ididikan dan kesehatan; . ke .harlr cko. om. (e.Lr rrC r:
d.ketahanan sosial keluarga, yang dilaksanakan untult mendorong keluarga dalam memelih.rra ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pefrbagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial serta mekallisme penanggulangan masalah;
e.ketahanan mental/ psikologis, ]'ang dilaksanakat.r melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep dir i dan kepedulian sesama anggota keluarga;
f.ketahanan spiritual, yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan niLai agama, ]'ang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga vang berbasis agama. Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarg.l mengacu pada perencanaan pembangunan ketahallan keluarga. Fasilitasi pembangunan ketah.inall kelualga dilaksanakan mei.rlui:
a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, per-rdidikan, peny-r-r1uhan, dan pelal.anan mengenai pera\ ratan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
b.peningkatan kualitas temaja rrelalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan meng.'nai kehidupan keluarga;
c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap prodlrktlf dan berguna bagi keluarga dan masYarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
d.pemberdayaan keluarga rentan melalui perLindungan dan bantuan untuk met-rgembangkan diri agar serta setara dengan keluarga lainnya;
e.peningkatan kualitas lingkungan keluargai
f.peningkatan akses dan peluang terh.ldap pemenuhan inlormasi dan sumber da-\,-'a ekonomi keluarga;
g.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitasi yang lebih elektif bagi keluar€la prasejahtera; dan
h.pengembangan program dan keglatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi kelua|ga ptasej.lhtera datl perempuan Iang berperan sebagai kepala keiuarga.

(2)
(3)
(4)
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati. ParagraI2 I{eluarga Pasal I Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kerrajiban keluarga, yang terdiri daril
1. a.anggota keluarga;
2. b.calon pasangan menikah;
3. c.suami istri; dan
4. d.orang perseor angan.

Pasal 10

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

a.memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, penclidikan, keterampilan dan bantuan khr.rsus sesuar ketentuan peratllran perundang-unclangan;
b.mendapatkan periindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesej ahteraan keluarga;
c.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat l.ang hidup dalam masyarakat;
d.berkomunikasi dan merlrperoleh ir-rlormasi me ngenai kcluarga l ang diperlukan untuk mengembangkan pribacli dan lingkungar sosialn1-a;
e.memperjuangkan pengembangan dirint a baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
f.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g.mendapatkan inlormasi, perlindungan, dan bantuan untnk mengembangkan kualitas diri dan lungsi kcluarga sesuai 1lorma agarna dan etika sosial;
h.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tcrkait ketahanan keluarga;
i.mencari, memperoleh, memiliki, mer-ryimpan, mengolah, dan menyampaikan inlormasi terkait penl'e1er-rggaraELn ketahanan keluarga dengan menggr,rnakan sarana l'ang terseciia; dar-r
j.hidup di dalam tatanan masyarak.lt yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi

Pasal 11

Ker,ajiban anggota keluarga dalam per-r1'elenggaraarn pembangunan ketahanan keluarga, meliputii

a.mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna me\\,ujudkan ketaharlLrn keluarga;
b.berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
c.menghormati hak keluarga lain dal.1m kehidupan beragama, belmasl,arakat, berbangsa dan bernegat a; dan
d.memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepan3ang tidak melanggar hak hak penduduk.

Pasal 12

(1)Dalam penyelenggaraan pernbangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah: a berhak:

1.mendapatkan informasi, bimbingar-r, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkau.inan, pengembangan kuailtas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturaln perundiing-unalangan ; dan
2.pelayanan kesehatan terkait persiapan perka$.inan.

b.berkeu'ajiban:
1. 1.mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkau'inan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
2. 2.melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikal-r.

(2)Pemerintah Daerah dapat n-remfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan keu,ajiban caLon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada a_v-at (i).
(3)Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan keu,ajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada a-y-at (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama denganinstansl terkait, Iembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Pasal 13

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kerra.jiban suami istri, didasarkan atas perkarvinan yang szrh menurut irukum masing-masing agama, serta dicatat sesllai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Dalam penyeienggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami isrri berhak untuk:

a.membangun keluarg:i vang berkuaiit:rs secara bertanggungjau,ab;
b.meuujudkan 1-rak reproduksinr':1 dan semua hal ],ang berkenaan dengan kehidupan perkat inant.rya; dan
c.mengangkat anak sesueri dengan ketentllan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

{1) Setiap suami istri $'ajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang undangan. {2) Dalam hal suami isrri memiliki anak, maka kepadanl.a diu-ajibkan untuk:

a.mencatatkan anak dalam register akta kelahiran. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
b.meran at, mengasuh, melir.rdungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang undangan; dan
c.mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan keu.ajiban srsual u\ia. frsri. cian psikis anak. Pas.rl 16 Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 17

(1)Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
(2)Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.lembaga pendidikan;
3. c.majelis taklim dan organisasi keagamaan lainnya;
4. d.organisasi soslal kemasyarakatan;
5. e.lembaga swadal.a mas).arakat;
6. f.organisasi profesi, pers dan media ;dan
7. g.lembaga sosial.

Pasal 18

(1)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau lasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non dis[11611p1r1, vang diiakukan melalui penyelenggaraan
1. b.pelestarian nilai nilai luhur budava bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangur.ran ketahanan keluarga;
2. c.penyediaan dana,.jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluzrrga:
3. d.pemberian layanan konsllltasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
4. e.kegiatan lain 1.ang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
(2)Kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud padil ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kep;rda pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan Iebi1.r lanjut mengenai pelaksar1aan peran maslrarakat, diatur dengan Peraturan Bupati. kegiatani
1. a.pemberian saran dar-r pe.timbangan dalam pembangunan ketahanan keluarga; Pi.r.ig.aI5 Dunia Usaha

Pasal 19

(1)Dunia usalla \\'ajib berperan dalam penlrelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, vang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga kal as-an.
(2)Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana .limaksucl padaayat (1), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
(1)Bupati melakukan pembinaan, pengalvasan dan pengendaiian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai keu,enangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
1. a.bimbingan dan penyuluhan;
2. b.pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
3. c.pemberian penghargaan;
4. d.cara pembinaan lainnya.
(3)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada al,at (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daer,rh terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mer-rgenai pembinaan, penga\\rasan dan pengendaliar.r sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan P"ra r ura r. Bupari.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 21

(1J Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dar-r pengasuhar-r anak.

(2)Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh lrang baik, santun dan per1uh kasih sal,ang, serta seimbang dari ayah dan ibunya. (31 Pendidikan d:rn pengasuhan an.rk bertujuan untuk berkembangnlja potensi anak agar menjadi manusia lrang beriman dan bertak\\'a kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mu1ia. sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beru,awasan kebangsaan dan mer-r.]adi warga Negara yang demokratis serta bertanggung ja\\'ab.
(4)Dalam hal elektilitas pendidikan d:rn per.rgasuhzrn anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah u.alib mengupzryakan terkait pencapaian indikator kabupaten 1a1'ak anak.
(5)Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen da11 berpelan serta aktif dalam mervujudkan lingkungan rukun warga ]-ang ramah anak.
(6)Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten demi terciptanya ketahanan keluar ga.
(7)Pendidikan inlbrmal sebagaimana dimaksu.l pad:1 alrat (6) diantaranlja pendidikan keagamaan mauplln berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemedntah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
(8)Kebtakan teknis pendidikan anak menjadi tugas perangkat daerah yang menangani ketahallan keluarga.

BAB V

PENINGKATAN PER,{N SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAK,{TAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah melr'ujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan organisasi kemasJ.arakatan untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…