DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, perencanaan pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, label dan iklan pangan, peredaran pangan segar, kewaspadaan krisis pangan, sistem informasi pangan, kelembagaan, kerjasama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah perlu mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang serta terse bar merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten ' • • 2 Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 7Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118]; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATT CIANJUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN DAERAH. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan Daerah berasaskan :

a.kemandirian;
b.partisipatif;
c.pemerataa 6
d.manfaat dan lestari;
e.keadilan; dan
f.berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pangan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk;
1. a.Mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Nasional;
2. b.meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat secara mandiri;
3. c.menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, mutu dan gizi konsumsi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
4. d.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemamnpuan masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gzi,
5. e.meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
6. f.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
7. g.meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan; dan
8. h.melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; Pasal Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal sebagai berikut:
9. a.perencanaan Pangan;
10. b.ketersediaan Pangan;
11. c.cadangan Pangan
12. d.keterjangkauan Pangan;
13. e.kerawanan Pangan
14. f.konsumsi Pangan;
15. g.keamanan Pangan;
16. h.label dan iklan Pangan;
17. i.peredaran Pangan segar
18. j.kewaspadaan krisis Pangan;
19. k.sistem informasi pangan;
20. l.kelembagaan;
21. m.kerjasama;
22. n.peran serta masyarakat;
23. o.pembinaan dan pengawasan;
24. p.pembiayaan; dan
25. q.sanksi administratif. • 7 BAB JI PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

(I) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan

(2)Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan;
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan gii,
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi Pangan dan budaya lokal;
7. g.rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.rencana pembangunan daerah
(3)Perencanaan dilaksanakan masyarakat.
(4)Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(I) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.

(2)Rencana Pangan Daerah paling sedikit memuat:
1. a.rencana aksi Pangan dan gizi
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan status gizi masyarakat;
3. c.produksi Pangan Daerah;
4. d.penganekaragaman Pangan;
5. e.cadangan Pangan Daerah terutama Pangan pokok;
6. f.distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan pokok;
7. g.stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok;
8. h.keamanan Pangan;
9. i.penelitian dan pengembangan Pangan;
10. j.kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
11. k.kelembagaan Pangan; dan
12. l.tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha Pangan
(3)Ketentuan mengenai Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2J oleh Pemerintah Daerah dengan mehibatkan peran • • 8

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
(2)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar Daerah.
(3)Produksi Pangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
(4)Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, bencana alarn, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.
(5)Pasokan Pangan dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi Pangan dalam daerah dan cadangan Pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menghitung Neraca Bahan Makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
(2)Neraca Bahan Makanan Daerah mencakup:
1. a.Pengadaan Pangan;
2. b.Penggunaan Pangan; dan
3. c.Kandungan Energi dan Gizi Pangan.
(3)Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan.
(4)Dalam rangka melaksanakan penghitungan Neraca Bahan Makanan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Neraca Bahan Makanan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(I) Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkatkan dan mengembangkan potensi produksi Pangan.

(2)Peningkatan dan pengembangan produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
2. b.mengupayakan dan menetapkan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan; • 9
3. c.mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
4. d.membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
5. e.pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
6. f.pemanfaatan berbagai unggulan komparatif disektor Pangan;
7. g.peningkatan kemampuan pelaku usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
8. h.mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam produksi Pangan dan cadangan Pangan melalui gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
9. i.membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
(2)Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan cara:
1. a.mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2. b.memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3. c.menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing dan penurunan produksi; dan
4. d.melakukan pengalokasian anggaran.
5. a.perubahan iklim;
6. b.serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
7. e.bencana alam;
8. d.bencana sosial;
9. e.pencemaran lingkungan;
10. f.degradasi sumber daya lahan dan air;
11. g.kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
12. h.alih fungsi penggunaan lahan, dan
13. i.disinsentif ekonomi
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Pasal 12

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk: 10

a.memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
b.mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13

(1)Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, dilakukan dengan:
1. a.penetapan kaidah penganekaragaman Pangan;
2. b.pengoptimalan Pangan lokal;
3. c.pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
4. d.pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
5. e.pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
6. f.peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
7. g.pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
8. h.penguatan usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal; dan
9. i.pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal.
(2)Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…