DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah, perlu membentuk Dinas Pangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pangan daerah menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan dan Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5106/OT.03/ORG, tanggal 3 Juli 2025 Hal Persetujuan Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur; .' Mengingat 2 : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 59); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur:

a.Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 231 tahun 2021); dan
b.Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39). diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 4 ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban, dan urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. 7.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. 8.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan peternakan) dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 1 1 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi;
14. 15.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
15. 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. 17.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 19. 20. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan Dinas Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan. Permukiman Tipe B bidang perumahan dan pemerintahan bidang 5
e.Badan Daerah terdiri atas : 1 . Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
1. 2.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
2. 3.Sadan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
3. 4.Sadan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan penunjang keuangan;
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 6.Badan Penanggulangan Sencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
f.Kecamatan terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Agrabinta Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bojongpicung Tipe A;
3. 3.Kecamatan Cianjur Tipe A;
4. 4.Kecamatan Cibeber Tipe A;
5. 5.Kecamatan Cilaku Tipe A;
6. 6.Kecamatan Ciranjang Tipe A;
7. 7.Kecamatan Cugenang Tipe A;
8. 8.Kecamatan Cikalongkulon Tipe A;
9. 9.Kecamatan Campaka Tipe A;
10. 10.Kecamatan Cibinong Tipe A; 1 1. Kecamatan Cidaun Tipe A;
11. 12.Kecamatan Campakamulya Tipe A;
12. 13.Kecamatan Cikadu Tipe A;
13. 14.Kecamatan Cijati Tipe A;
14. 15.Kecamatan Cipanas Tipe A;
15. 16.Kecamatan Gekbrong Tipe A;
16. 17.Kecamatan Haurwangi Tipe A;
17. 18.Kecamatan Karangtengah Tipe A;
18. 19.Kecamatan Kadupandak Tipe A;
19. 20.Kecamatan Leles Tipe A; 2 1. Kecamatan Mantle Tipe A;
20. 22.Kecamatan Naringgul Tipe A;
21. 23.Kecamatan Pacet Tipe A; « 6
22. 24.Kecamatan Pagelaran Tipe A;
23. 25.Kecamatan Pasirkuda Tipe A;
24. 26.Kecamatan Sukaluyu Tipe A;
25. 27.Kecamatan Sukaresmi Tipe A;
26. 28.Kecamatan Sukanagara Tipe A;
27. 29.Kecamatan Sindangbarang Tipe A;
28. 30.Kecamatan Takokak Tipe A;
29. 31.Kecamatan Tanggeung Tipe A; dan
30. 32.Kecamatan Warungkondang Tipe A.
31. 2.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
32. 3.Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal 18 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Perubahan nomenklatur menjadi:
1. a.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
2. b.Dinas Pangan; dan
3. c.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, mulai berlaku tahun 2026.
(2)Penganggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 Juli 2025 BUPATI CIANJUR, Ttd/cap. MOHAMMAD WAHYU FERD IAN Diundangkan di Cianjur pdatanggal 16 Juli 2025 4e,& S DAERAH KABUPATEN CJANJUR, .ALAMSY� LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CJANJUR TAHUN 2025 NOMOR 71 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CJANJUR PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR (5/75/2025)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…