DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 2

Penghasiian Fimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi; il. tunjangan keluarga;
c.tun-jangan beras;
d.uang paket; tunjangan jabatan; tunj angan aiat kelengkapan; tunjangan aiat kelengkapan lain; tunjangan komut:.ikasi intensif ; dan tunjangan.rese s.

Pasal 3

Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana di"maksud dalarn Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hur-r-rf e, huruf f, dan hr.rruf g dibebankan kepada APBD. Pajak penghasi.lan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 hurud h C.an huruf i dibebankan kepada Fimpinan dan ,{nggota DPRD yang bersangkutan. Fembebanan paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat tZtr <iiiakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.ang-und.angan di -biAu-r.g pdak penghasilan. C. f. {J t>' h. t iJ i)\ IJJ 5

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sekragaimana dimaksud dalam Pasal .2 huruf a. at Ql Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiaP bulan.

Pasal 5

(1)Uang nepresentasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok - Bupati.
(2)Uang representasi wakii Ketua DPRD sebesar Sooh (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/" (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 2 huruf b dan huruf c. t2j Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se.bagaimana Oimatsua pada ayat (1) diberikan setiap bulan.'
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan ketruarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan a, perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. t2\ Uang paket sebagaimana dirnakbud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud P?da ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)1,) \
(3)(r, /.)\ lzj {1) (2| /?I \vj 6

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jaLratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e" Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)sebesar 145"h (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang Lrersangkutan.

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Kornisi, Badan ,A.nggaran, Badan Pernbentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan tlerhak 'memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberikan dengan ketentuan:

a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; i:. . untuk jahratan wakil ketua, sebesar 5'h (lirna persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4oh (empat persen) dari tunjangan jabatan Keti-la DPRD; dan
d.untuk jabatan anggota, seLresar 3"h (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk daiam alat kelengkapan iain berhak memperoleh tunjangan alat keiengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g. Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagairnana d.imaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis rnutandis berlakr,l untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} diberikan selama alat kelengkapan lain te::hrentuk dan melaksanakan tugas' 7 tsagian Kedelapan Tunjangan Komunikasi Intensif Pasal 1 1 Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diLrerikan TKI sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

(1)TKI sebagairnana dirnaksud dalam Pasal i1 diberikan setiap truian dengan mer.npertimbangkan kemampuan keuangan daerah. t21 Kemarnpuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) ditentukan .berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belania pegawai aparatur sipil negara. {3) Pendapatan umum daerah seLragaimana dimaksud pada a1 ayat 12) ierd.iri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi F{asil dan Dana.Alokasi Umum. (4i Beianja pegavuai aparatur sipii negara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- unciangan. Fasai 13
(1)Kernampilan keuangan daerah sebagaimana dimaksud daiarn Pasal L2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: ., a. tinggi;
1. b.sedang; dan
2. c.rendah. 12) Pengeiompokan kemampuan keuangan daerah sei:agaimana dimaksr-rd pada ayat (1), sesuai ketentuan peratu ran perundang-undangan.

Pasal 14

Peu:.Lrerian -{'KI sebagaimana dimaksud' dalarn Pasai 11 dilakukan dengan ketentuan:

a.uniuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 13 ayat (i) huruf a, paling banyak 7 6, itujuh) kaii dari uang representasi Ketua DPRD;
b.untuk kelompok kernampuan daerah sedang sebagaimana ciimaksucl'dalam PaWi 13 ayat i1) huruf b, paiing banyak 5 (iima) kaii dari uang representasi Ketua DPRD; dan
c.untuk }<elorapok kernampuan daerah rendah seLragaimana riirnaksud dalam Fasa]. 13 ayat (1") hurr.rf c, paiing banyak 3 (tigai kali dari uang representasi Ketua DPRD. 8 Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Cengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

Penghasiian Fimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi; il. tunjangan keluarga;
c.tun-jangan beras;
d.uang paket; tunjangan jabatan; tunj angan aiat kelengkapan; tunjangan aiat kelengkapan lain; tunjangan komut:.ikasi intensif ; dan tunjangan.rese s.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sekragaimana dimaksud dalam Pasal .2 huruf a. at Ql Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiaP bulan.

Pasal 5

(1)Uang nepresentasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok - Bupati.
(2)Uang representasi wakii Ketua DPRD sebesar Sooh (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/" (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 2 huruf b dan huruf c. t2j Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se.bagaimana Oimatsua pada ayat (1) diberikan setiap bulan.'
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan ketruarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan a, perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. t2\ Uang paket sebagaimana dirnakbud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud P?da ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)1,) \
(3)(r, /.)\ lzj {1) (2| /?I \vj 6

Pasal 8

(1)sebesar 145"h (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang Lrersangkutan.

Pasal 9

a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; i:. . untuk jahratan wakil ketua, sebesar 5'h (lirna persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4oh (empat persen) dari tunjangan jabatan Keti-la DPRD; dan
d.untuk jabatan anggota, seLresar 3"h (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

Pasal 12

(1)TKI sebagairnana dirnaksud dalam Pasal i1 diberikan setiap truian dengan mer.npertimbangkan kemampuan keuangan daerah. t21 Kemarnpuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) ditentukan .berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belania pegawai aparatur sipil negara. {3) Pendapatan umum daerah seLragaimana dimaksud pada a1 ayat 12) ierd.iri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi F{asil dan Dana.Alokasi Umum. (4i Beianja pegavuai aparatur sipii negara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- unciangan. Fasai 13
(1)Kernampilan keuangan daerah sebagaimana dimaksud daiarn Pasal L2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: ., a. tinggi;
1. b.sedang; dan
2. c.rendah. 12) Pengeiompokan kemampuan keuangan daerah sei:agaimana dimaksr-rd pada ayat (1), sesuai ketentuan peratu ran perundang-undangan.

Pasal 14

Peu:.Lrerian -{'KI sebagaimana dimaksud' dalarn Pasai 11 dilakukan dengan ketentuan:

a.uniuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 13 ayat (i) huruf a, paling banyak 7 6, itujuh) kaii dari uang representasi Ketua DPRD;
b.untuk kelompok kernampuan daerah sedang sebagaimana ciimaksucl'dalam PaWi 13 ayat i1) huruf b, paiing banyak 5 (iima) kaii dari uang representasi Ketua DPRD; dan
c.untuk }<elorapok kernampuan daerah rendah seLragaimana riirnaksud dalam Fasa]. 13 ayat (1") hurr.rf c, paiing banyak 3 (tigai kali dari uang representasi Ketua DPRD. 8 Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Cengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.