DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lanjut Usia, Rumah Singgah Lanjut Usia, Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Kerjasama, Pembinaan Dan Pengawasan, Penghargaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 3

Setiap Lanjut Usia mempunvai kervajiban dalam membimbing, mengamalkan, menularkan. me\\-ariskan. dan memllerikan keLela.lanan kepada generasi penerus dalam segala aspck kelridup:rn bermasrarakitL. berilallgsa, dan bernegara.

a.pei_Lrmahan dan karvasat-r pe mukimiln;
b.ruang terbuka hijau d;Ln bangunan r ar-tg ran-rah lanjut usia; , . 'ra rspor'o-. \.r- r r m'rl. loniLl ' \ d.
d.P-rrglru--drdr, I klL'i\"\r l.
e.partisipasi sosizLl;
f.partlsipasi sipil; g pekerjd .dng -m. I lrnlL" utr":
h.dukungan komlrnltas dat-r pelavanan sosial;
i.pelalanan kesehatan;
j.1a_v-anan keagamaan dan mental spiritual:
k.komunit.,rs dan informasi; L advokasi sosial 1-n. bantuan hLlklrnr;
m.perlindungan lanjut usia dan ancaman tindak kekerasan B.r!lian Kedua Perumahatr dan Iiall'asan Permuklmatl

BAB III

PENYELENGGAR&{N LA.BUPATEN RAMAH LANJUT US]A Bagj.ln liesatu Umr.un P.lsi]l .f Peningkatan Kabupaten Ramah L.1nJut Usia meliputi:

Pasal 5

(1)Pelal,anan perumahiln dan k.r,,i asan pelmLlhimall bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melipt-tti: a- upaya menciptakan lingkungar-r l-ang sehat, atnan, dan nyaman di te mpat tinggai: dan (2j
(5)
(3)
(4)
(3)
1. b.pemberian bantrtan untuk pcrb:rikan r.Lilllah lallg diternpati LaLnlur Usia r-ang dipandang ticlak lavak huni. Pemerintah Daerah memiasilitasi sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan )ang sehat, aman, dan ny.lman sebagai tempat tinggal. Pemerintah Daerall memfasilitasi pembcrian bantuan untuk perbaikatr rumah ridak 1al ak l-tutri bagi Lar!.iIli Usi.1. Pembeiian fasilitasi seb.tgailllana clitnaksud Pada al'at (2) dan al'''at (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan per undangundangan. Keluarga, MasJ'a.akat, dalr Du1)ia Usaha membantu dan berperan aktil dalam menciptakan lingkung.in l'ang sehat, anian, dan nyaman di tempat tinggal Lanjut Usia.

Pasal 6

(1)Pelayanan ruang terbuka deln hangunan \-.ir1g ramah Lanjut Usia sebagaimllna dimrtksud dalam PasirL 4 htlrul b, meliputi:
1. a.upal.a menciplakan litlgkunga vatrg bersih dan bebas polusi r'tdarra, air, dan slrara; pemanlaatan rLlang ter_buka ht-lilLl; tersedianya tempat duduk di luatrg terbuka; toilet umum valrg bersih dtrr aman bngi l,anjnt Usia; jalan dan trotoar vang aman dan nYantatl bagi Lanjr-rt Usia; datr penyediaan bangunan umum yang aman dan n,Yaman bagi Lanjut Usia. Pemerintah Daerah menginisiasi clan memfasilitasi pemanlaatan ruang terbuka dan bangunan Yang rarmah Lanjut Usia meliputi:
2. a.sosialisasi r]an eclukasi dalarlr rnencipLakatl lingkurlgan 1-ang bersih dan bebas polttsi udara, air, d.r suara; dan
3. b.pemanfaatan ruilng terbllka hijau, tempat ducluk di ruang terbuka, toilet umum Iang be|sih d:ru aman bagi Lanjut Usia. jalan dan trotoar van€l aman dan nl'aman l:agi Lanjur Usia. per-ryediaan bangunan Llmum I ang amarn dan n\'amall bagi La111lut usia Keluarg;r bertanggl-ll)gla\\.ab dalan-t nrcnciptal<.irl lillgkungan rang bersih dan bebas polllsi udara, air, dall sLl.1ra. Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam menciptakan Iingkungan ]-ang bersih dan bebas polusi t-idara, air, -dan suara, peiyediaan iuang terbuka hijari, tcrsedianl'a tempat duduk diruang ierbuka. toilet umum Yang bcrsih dan arl1.t1l, serta penvediaan bangunan Lrmum ] ang amall dan nYamiln ba3r l-anlut Llsiil. c. d. e.
(2)(41
(1)Pelayanan transportasi yang r.lnah Lanjut Usia sebagaimar-ra dimaksud d.l.m Pa":14 h.rrul, . rnnliput :
1. a.transportasi ulr)Llm \-aDg nrrrdah claksc's cl:1rr iL1trar-r bagi Llirljut Usia;
2. b.lavar-rar-r transpol tasi khllsLls
(2)Transportasi umum mud:rh cli :rkses dein amalr sebagairrana dimaksud p 4. d dr ll,1., . r ,nr-linu,
1. a.kelea-ed.1. n raoll\por'J- :
2. b.sarana dan prasaran:r pendllkung lang memenllhi standar desain ..r-j..(5- L. r k ,k.e- b.1..
3. c.la\,anan transpor:tasi r.arng r.anrah dan sopan;
4. d.jaminan ke:lmanan dan keselamatan penumpang Lanjut Usia; dan
5. e.keteiangkauan biaya.
(3)Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada a\.at (1) huruf b meIupakan penJ'edia.in tr:lnspo irsi l).rgi l-.rnjLrl l-lsi:r belkebutrthan khusus. l+) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelalanan transportasi 1-an61 ramah Lanjut Usia llerupil:
1. a.kebijakan penl-ediaan tr.rnsportasi umum \-anB mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia;
2. b.penetapan keterjangkauan bia\:1. d.L Skel-r-ta keringanar biala tikel bagi 1an jut usia;
3. c.penetapan standar pelalanan minimal .rngkutan umum vang ramah bagi Lanjut Usra: dan
4. d.pengadaan sarana da11 prasarana pendukung l.ang dapat memastikan lavanan transportarsi umum r'ang ramah bagi Lanjut Usia berkebutuhan lihusus.
(5)Dunia Usaha berperan akt1l la,rFr f.la\anrir lr. r\purl.rsi umum \-ang aman dan ny.1m.rn bagi Lanjut Usia, 1a1'anatr 1'ang ramah, sopan, dan prolesior1a1 dalanr pc1a1'anan per.jalanan balgi LanjLlt Usia, lar"anan transportasi bagi LanJut Usia berkebutuh:1n lihusus, serta penlediaan sar;rn:L dan prasarana pc-ndukr-urg .tngkut.rn urnLlm I ang mudah diakses.
(6)Pelal anan transport:rsi sebagaimana dimaksud pacla aYat (1), dilaksanakau dengan berpedom.ln p,ldal keLerrLLlarn peraturan pelundang- Llndalrgan. Bagriir-l Kelima Penghormata[ dan Ink]usi Sosial P.ts.rl 8
(1)Penghormatan dan inklusr sosi.{l b.lgi LalrjLlt Usi.1 sebagaimalta dim:tksud o.lam P..al.1 r rt l. m, l'p t i
1. a.sikap dan periiaklr mas\'alrakat J'i111g menghormetti Ladut Usia;
2. b.buc '-rr. : '.-' .k- 1r.'. r i'' , i\r.
3. c.memasukkall nilai kel.rnjulusiailn ke daLam lembaga pendidikan formal dan nonlbrmnl;
4. d.aksesibilitas bagi Lanjul Usia untuk rnetrgikuti pendidikan formal dan nonlbrmal secara berkelaDjLltan;
5. e.kesempatan Lanjut lJ siar ttntuk berbagi pengalanran, pengetahunn, clan keterampilarn pada generasi lainnl'a;
6. l.memberikan kesempaL.Ln kcpada LanJut Usia untllk berperan aktif d.r1am p.-ngambilan keptttusan yanla men!'angkllt dirinya dan Mas] arakat; dan
7. g.aksesibilitas lal'i1nan publik s( "rrra inkiusil
(2)Pemerintair Daerah memlasilit:rsi Pet-rghormaL.Ln dal.r lnklusl sosial sebagaimana dimaksud pacla al-at (l ) ]llelalui:
1. a.sosialisasi dan edukasi untuli mengembangkar-r sikap dan perilaku M.rs,varakat vang mellghormati Lanjul Usia:
2. b.memasukkalr nilai kel.tnjutllsiaan ke dalam lenbaga pendidikan c. formal dan nonformal: dan kebi.jakan aksesibilitas b.rBi L.lnjut Usia untuk t.nengikuti pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutar-r; aksesibilitas 1a1';Lnan publih sec.lr:r inklusif di Daerah, meliputi antara lain:
3. l.pclalanan aLdministra si lcptntludukanl
  1. 2.peLaJan.ln :rdministrasi p.l.la lemllaga keu.lngan, perpajakan dan pusat pe1a1'anar-r .ldministrilsi 1ainn.\ a;
  2. 3.keringanan pcrnba\ ilriln pajak bumi dan batlgunan; datl :1. kering.rn:u pembelian tiket l]1.lsuk tempat wisat.l. {t) (.+) {rl Keluarga bertaln!{gung la :1b dalanl rnetliltiatrkarr sikap clan petilaku vang menghornlati Lan-]uL Usia. ulelaLsatlitl<ittl l-)rLclara interilksi illltar Serl'-rasi di lingkungan Kelutrrga dan memberihan keselnllatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalan] pcng:rmbilan kepLttusan l'ang menYangkut dirinl'a dan Masl'arakat. Mast'arakat berperan secara aklif daiam m.'nanamkan slkap clan perilaku Iang menghortnati Lanjut Usia. melaksanakal1 budava interaksi antar generasi a1i lingkur-rqatl Masr'irtaral. <larr rncrnlrerikan kes._nrpatan kepada Lanjut Usi.i u11tuk berperan .Lklii .1.11.11n 1)arlg.lnibilaIl kcpr-ilusan !aug nlenl,'angkut dirin\ a dan Nlaslrar.rkaL. Dunia Usaha berperan aktil dalam membet ikan penghormatan dan inklusi sosial bagi Lanjut Usia bcrLlP:r:
4. a.aksesibilitas bagi L.rniut Usl.l LLllLrlk mellgikuti pendidikan formal dan ilo1r1arrmal seaaral berkelaltl uLiill:
5. b.memberikan kesemp.LL.lll LiLnlur Usi.1 Lllrluk bcrllagi pengalanlan' pengetahuan, dan ketet ampilatl pada generasi lajnnva; dan
6. c.aksesibiLitas latanun O.tOrt* secara inklusif. Dalam memberikan penghorl-natatl dan irlklusi sosial sebagaimana dimaksud pad.r i1]'i1t (5). Dunia Us.rh.1 harus mengutamakan di lingkungan terdekat. B:rgian Iieenatr Partisip.si Sr,slal

Pasal 9

(6)
(1)Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi keterlibataLn dein peran scrta Lan]ut Usia d;rlam berbagai aktilitas di Maslarakat.
(2)Pemerintah Dacrah mclakukan sosialisasr cl:rn edukasi kepada Masl.arakat mengenai keter:libatan dan pcran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktilitas di mas\.arakat.
(3)Masl.arakat memberikan kesempatan bagi L.ln-jut Usia untuk berperan secara aktil dalan-r berbagai .rkrilit.LS di Masl.arakat.
(4)Partisipasi sosial L:rnjllL Usi!1 sebagaim.rnlr dirni:ksr-rcl pada avill (1) .lap:lt berupa:
1. a.menjadi pengunls Lemb.1g.1 Pemberdayaan Masl-arakat di Kelurahan/ Desa;
2. b.menjadi pengurus Rukun War-g:t dan/.ltalu pengll1us Rukun Tetangga;
3. c.menjadi pengurus Koperasi: dan
4. d..kriht.- ken.. - - . \: t. ''
(5)Partisipasl sosial Lanjut Usia sebagaimanei dimaksud pada ayat (4), dilaksanakar1 cleDgan bcrpccloman pacla kctentuan peraturan pelundang undangan. Bagi!1n KetL!uh Palrisipnsi Sipil

Pasal 10

(1)Partisipasi sipil sebagaimana dimal<sud dalam Pasal .l huruf f meliputi:
1. a.mendapatkan identitas;
2. b.memiliki hak politik, f aitu hak untul< rrlernlllll dan dipilil.r; dan
3. c.diakui ehsistensinl-a berupa dukungar-r t-.ur€l memlrngklnkan Lan3ut Usia untuk berpartisipasi dalltm pembuatan kebijakan. {2) Pemerintah Deierah rnemlasilitasi Partrsipasi Sipil bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan pe1.1lnclang-undangan.

Pasal 11

(lJ Pekerjaan l-ang r.im.1h Lanjut Usi.r sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,1 huruf g, n-ieliputi pemberian kcsempiltan kepad:,1 Lanjut Usia untuk melakukan pekelaan vang sesunr clengan kelnampuan dan fasilitas,"-ang mendukun€1.

(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi kebijal<an mengenai kesempatan ker-ja kepada Lanjut Usia 1-ang masih metnbutuhkat-r pekerjaan sesuai dengat-r bakat dan kemampuan. {3) Masyarakat clan Duiria Usaha diipilt menerilna Lanjut Usia sebagai tenaga kerja sesuai clengan liemampuan r':rng dimilikinr,a. Bagiarr licserrLlrillrr Dukungan KomuniL.ls darn Pela]'.,r.ni1n Sosial PESaI l2
(1)Dukungan komunitas dan pelavanan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal .1 hur ui h, mcliputi:
1. a.fasilitas layanan Ladut Usia sesuai dengar-r kondisi geologis dan kearilan 1oka1;
2. b.bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dar-r spesifik dengan memperl'ratikan kondisi Lanjut Usja; dan
3. c.pe1a1-anan sosial bagi L:Lnjul usie berb:rsis N'las\.Lrrakat \.ang santun.
(2)Pemerintah Daertrh dapat mcmllerikan dukungan kebijakan dan anggaran bagi komunitas l.ang berperarl aktif dalam pelal.anan sosial bagi Lanjut Usia.
(3)Pemerintah Daerah memfasilit.rsi kebij.lkan bagi tnasyarakat dan dunia usaha untuk melakukan .iultungrln komutnitas d:1n pelayanan sosial bagi Lanjut Usia.
(4)Maslarakat da11 dunia usaha dapal memberikan dukltngan dan pela1'anan sosial bagi Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan.
(1)Pela.vanan keseh.ltan bagi La1)-tut Usiir sc'bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi;
1. a.penyuluhar-r dan penr-ebarln:rsan ir-rlormasi kesehatan lanjul usia;
2. b.upaya pe nycmbuhan lkllratll, \ .rng diperlu;is pada bidang pelayanan ge.iatrik,/ gcri)ntologik;
3. c.pengembangan lembaga p!Aril\\'alan lanluL usia \'anB mendcrita penyakit kronis/ penvakit terminal.
(2)Pemerintah Daerah memfasiliL.rsi pela!.rn.in kesehzrtan bagi Lanjut Usia berupa:
1. a.penlediaan sllmber da\-a nrlnlrsia va|rg kompelen dalam menangani kesehatan Lanl ut U sl.r;
2. b.penvediaan sarilna dar) lalanan l<eschatarn Ir]ng tersebal dan terjangkau bagi L.rnjut Usia sesuai dengan kondisi \\'ilayah dan kearlfan lokal: dan
3. c.aksesibilitas lal,anan kesehatan untllk Lanjllt Usia c1i Rumah Sakit milik Pemerintah Daeralr, PusaL Iiesehatan Masl-arakat, Pos Pembinaa n 'l er padu Li1[jrlr L si:r d:..n ln\rtn:rrr liesr]lli:r11 lalirtn\.1
(3)Masl-arakat dan clunia usaha llcrperan itl<til dtLlitm l-nemberikani
1. a.kemudahan aksesibilitits 1al-anan kesehatan untuk Lanjut Usia di rumah sakit n-ri1ik su'asta, pos pembinaan terpadu Lanjut Usia, dan layanan kesehatatr lainnl'a; dan
2. b.pen.vediaan saralra dan Ia\aln:ln kesehatan \-ang tersebar dan terjangkau bagi Lanlut Lsia s|suai deDqari kondisi $iliuah dan kearifan lokal.
3. a.1a\.anan keagamaan dan menlal spiritual var1g tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak L.rnjLu Usia;
4. b.aksesibilitas sarana dan tempat ibadah \-ang ramah Lanjut Usia; dan
5. c.kenLldahan dalam melaksanah:rn ibadah. 12, Pemerin.h Da, r rl. mernL'ilit r.i:
6. a.kebijakan pelaYanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
7. b.kemudahan bagi LarlL1t Usia dalam melaksanakan ibadah;
8. c.sosialiasi dan edukasi kemudal-ran aksesibilltas s.trana dan tempat ibaclah 1,r,rng r:anr.rh LaniLlt Usirr dirn
9. d.sosialisasi dan edukasi dalam pemberian pela.vanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia r.ang secara lisik sudah tidak mampu melakukan aktifitas beribadah dan hernla t.-rbaring dl tempat tidur sesuai dengan agamal darn kepercar-aanrr."-a.
(3)Keluarga bertanggung -liru'ab meufasilitasi kegiaLan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjur Usi:r oi hrgkLllrgitn I\.luarga
(4)Mas)jarakat dan Dunra Usahzr berp.-ran aktif dalam member ikan pelayanan keagamaan dan mental spiritu.rl bagi Lanjut Usia dan kemudahan aksesibilitas sarana dan tempat ibadah ]'ang ramah Lanjut Usia. Ba,gian K.-duabe las I(o1i1r1nilti:rsi drD In li)r_rnii si

Pasal 15

(1)Pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia, sebagaimana dimaksud daiam Paseil 4 hurul k, meliputir
1. a.inlormasi dan komunikasi lang clektif u1)tuk memenuhi hak Lanjut usia: dan
2. b.dlstribusi inlbrmasi m.-ngenai kebutlrhan Lan1ut Usia secara merata melalui media cetak, media elektlonik, media sosial, dalt komunikasi langsung.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pel.rvanan meliputir
1. a.komunikasi dan inlormasi basi L.rn-jut Usia melalui media cetak, media elektronik, media sosial, clan korrrrrrriliasi hrrgsu g.
2. b.menl ediakan l:rlanan pengaduan bagi lanjut usia.
(3)Keluarga bertanggungj.llvab untuk nemberikan pelayanan komunikasi dan inibrmasi vang dibutuhkan LanJut Usia.
(4)Masvarakat dan Dur-ria Usaha bcrperan nktif dalam pelal'anan komunikasi dan inlormasi bagi Lar!ut Usil rrclalrri medi.r cet.lk, media elektronik, media sosial. da|r kolnrrnlkasi lrrllgsrLlrq Ragial-i Ketigabela s Ad\,ok.rsi Sosial. P;rsal 15
(1)Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf 1 diberikan dalam bentuk penJ'ad.rran hak dan kervajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak L.injut Usia.
(2)Perlerintah Daerah melakukan sosialisasi d.1n edukasl mengenai per-ryadaran pemenr-rhan hak Lanjut Usia.
(3)Keluarga bertan gguog .ja\\,ab <lai:rm pernoltuhar1 h.rk Lanjut Usi"t.
(4)Masyarakat, dan Dunia Usaha berperan aktif dalam pemenuhan hak Lanjut Usia.
1. a.penyuluhan dan konsultasi hukum bagl Lanjur Usia; dan
2. b.lavanan biurtuan huktrm dl 1u:tr d:tti/atau di dalam pengadjlan bagi Lanjut Usia lang ber-mi1s.rl.rlt nukrlm.
(2)PemerintaLh Daerah memberikan baniuan hukum bagi Lanjut Usia berupa penl-uluhan dan konsl-ltasj hukum.
(3)Layanan bantuan hukum di lunl dan/atau di dalam pengadilan bagi L.rnjut Usia l'ang bermasalah hukLtrn sebagaim:rna dimaksud pada ayat (1) hut'uf b diberikan kc-pada L:rnjur Usi.i liltg tidak malmpu.
(4)Mas,""artikat dan Duni:r Usaha ditpat ntclllLrc.iknn lalilnilt balttuan huku l di luar dan/atau di dnlr1m pengadilali bagi Lanjut Usia 1'ang bermasalah hukum.

Pasal 18

(1)Perlindungan Lanjut Usi:r clar-i ancaman dan tindak kckerasan sebagaimana dimeiksud dalam Pasal .+ huruf n merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindunglan.
(2)Perlinclungan seba5gaimana dimaksud pada a1-at (1) meliputi perlindungan dari ancaman. kekcrasan fisik. emosional, seksual, serta tindakan penelantaran alarr eksploilasi ke).,,1. Lrrl- LLI i-isia
(3)Perlindunsan sebagaim.rna dimaksrrd pada a1'zrt (2) dilakuk.u oleh Pemerintah Daerah, Keluar5ia, X'Iast'a.akarl dan Dunia Usaha dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rumah Singgah Lanjut Usia.
(2)Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak m.1s\r.1rakat dan/'at:lu s\\'asta.
(3)Rumah Singgah L.lnjut Usia berlungsi:
1. a.tempat tinggal serlentar.a bagl penerima pelaYanan d:rn dipersiapkatl untuk menerima pe1a1-anan 1ebi1-r lanjut; darr
2. b.membantu keluarga Lanjut Usia dalam hal merawat Lanjut Usia karena ada alasan tertentu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan BLlpati.
(1)Mas]'arakat berperan serta dalam pen\elenggaraan Kabupaten Ramah Lansia.
(2)Peran se1.ta masYarakat sellagailllarlil dimaksud pada .ll.rt (1). dapat dilakukar-r baik secata perorangan, kclompok, maupun melalr-ri olganisasi atau lembaga sosial, dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(3)Bentuk peran serta masvaraliat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), l.aitul
1. a.sahalbat LanjLlt Usia;
2. b.komunitas pedllli Lanjut Usi.1l
3. c.partisipasi penvelenggar.ran peravaall hari Lanjut Usia nasional;
4. d.bantuan modi]l usahai
5. e.kegiatan ed ukasi: dan
6. f.bantuan Iilng llernanfalat biLgr lLpar;r pr'iljllgi<.lLi11l liabLtP.1te1l Ralnl:1h Lanjut Usia.
(4)Masyarakat dan dunia usal-ra b.-rperan serta secara aktil dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia PoLensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/ produksi, pemasat-an, bimbingan, dar-r pelatihan keterampilan cli bidang usaha vang dimiliki.
(1)Lembaga Sosial Ian51 menlelenggararkan kesejahteraan sosial harus mendaftar kepada Pemet in tith Daerah. (-21 Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud pada,itat {1) berfungsi sebagai mitaa untuk :
1. a.megkoordinir .lrrggotan] a .lalam nelal<sanakan berbagai kegiatan; dan
2. b.m.-mpersiapkan Pr.1 L.rnJut L,'siii rneDjacli Lanjut Usia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAK,q.T Pasal l0

Pasal 22

(1)Dalam upa1.a peningkatan Kabupaten Ramah LanjLlt Usia, dapat dibentuk Komisl Dae.ah L.lnjut Usia.
(2)Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada a-"-at (1), bertugas mengoordinasikan pelalisanaan peningkatan Iiabupaten Ramah Lansia, rremberik:rn saralr dan pcrtimiirngan kcpadd Bltparti dal:1m Den\ust11l kebijakain up.i!a peningkatan Ii.rbup.ltL-n Ranl.1h Lanlut Usia.
(3)Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimakslld pada a1.at (1) berasal dari:
1. a.Perangk.rt d,lerah:
2. b.pe]-L,akilan dLrni:i usaha;
3. c.unsuf maslafaliat;
4. d.lembaga s\vada\'.i maslarakat l irng 1r1('1ra1r)gi1[r Lanjut Usia: daD
5. e.pefguruan tinggi.
(4)Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada avat (3) dipilih dan dituniuk.rleh Bupati.
(5)Ketentuan Iebih leinjut mengenai Komisi D.ierah Lanjut Usia sebagaimana dinraksud pada alat (1) diatLlr cl.rl.rm P.'r.itLlran Bupati. Pasi11 23
(1)Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugasr
1. a.mengoordinasikan perrlmqsan kebilakan. stlategi. program, kegiatan, dan iangk.rh langkall rang .liperluk:rn .Lrlam pen:rnganan Lanjut Usia sesllai pedomalr. straltfqi, proqrdlr, dl11r kr!,artar'r lang clrlctapkan oleh Iiomisi Nasional L.rnluL Usia dan l(ornisi Ilaerah LarIJLlL Usia Daerah, serta kebijakan yang ditetapkan olch Bupati;
2. b.melaksanakern kebijakan 1-ang ditetapkan oleh Bupati;
3. c.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia dr Daerah. Kecamaran, dan Desa,l Kelurahan; d mer-rgendalikan pelaksanaaD prograln pcrr.lnganan Lanlut Usiar di Daerahi
4. e.menghimpun, mengger:1kkan. menvedi:rkan, dan memanlaatkan sumber dava daelah dar-r masva.akat secara efektif dan ellsien untuk kegiatan penanganan Laniut Usia:
5. f.menghimpurr dan mernanl:r:rtkal) sLlmbcr clala 1'ang berasal dari pusat, Provinsi. diLn lr:lrilurn Lrrat ntgir't sr'r'ara eLektif alan clisiell untuk kegiatan penanganalr Lilnjrtt Usia;
6. g.mengadakar-r kerjasama anrar Iiomisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dalam perumusan kebij:Lkan, stratcgi. prograln, kegiatan. dan langkah- langkah yang diperlukan dalam pen.rng.inan Lanjut Usia;
7. h.melakukan sosialisasi, :rd.,okasi, dan mcdinsi kepada selunlh aparat Pemerintah Daerah, lemb:rga pcttdidikan, lemb,1gi1 s\1i1sta, k.1der pemberdal.aan masl'arakal1, tllilsvarakai, lemballa ilclat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh a€lama, serta lembaga kemasl'arakatan; dan
8. i.memlasilitasi pembentukan iiomisi Daet ah Laniut Usia Kecamatan dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Pedrtli Lanjut Usia Daerah.
(2)Komisi Daerah Lanjut Usia 1,,crkr-ua1iban rr1.'laporklr11 1relaksanaan penanganan Lanjut Usin kepada Bupati setiap bulall. RAB V]I KER.JASAN{A Pasal 2.+
(1)Lembag:1 Sosial dettgan len1bag.1 Iain \arlg me11\'ell-ngg.lr.rkan kesejahteraan Li'Lr-ijut Usia dapat melakukan ket-jasatna.
(2)Lembaga lain sebgaimana dimaksud pada aYat (1) meliputi lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintilh ProYinsi, Pemerint,rh Daerah, masyarakat, dan s$'asta berclasarkan peraturan perundang undangan RAB VIII PEM BINAA]I DAN PENCA\\iASAN

Pasal 25

(1)Bupati melaklrka1r Pembinaan clitn Peng.ru'asan terhadap penvelenggaraall h.b.tp. '11 R rm I lru t '.
(2)Pembinaan dan Pedgau irsan seilaqaiman.l dirnaksud p.1da avat (1) dilaksanakan oleh perattgkiLl .l.lcrah \rl1g rnerrrl-,ic1iLttg.i lanjut usin d:i1am bentuk audit, rL'\'ic$, monitoring, e\':lluasi, pcmanLauall. dnn bimbingan teknis.
(1)Pemerint.Lh Daerah nemberikan pe1)gharg.r.1D kepildai
1. a.Ladut Usia, atau kelompok Ladur Usia, yang berjasa dalam upal'a peninE{katan l<esei ahteraan masl-arakat: dan
2. b.perorat-rgan, kelompok, keluarga. organisasi,/ lembaga dan badan usaha r.at-rg berjtisa dalam rrp:rt'a pcningkitatr liabrlpaten Ramah T,a.sia
(2)IietentuaLn lcbih lanjut merlP,crrilr kr-iter-ra pcrnbetian pellghar'lla'ln sebagaiman.r dimaksud pada alat (11 diatul dalilrn Pcraturan BLlPati'
1. a.Anggaran Pendaparan dan Belania Daerah dan Desal dan
2. b.sumber sumbet Lain I ar-ig sah dan tidak mengikat. t-

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin),a, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalalr Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 Juni 202 1 BUPATI CIANJUR, ttd. HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur pada tanggal 15 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH, CECEP S. ALAMSYAH LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH I\ABUPATEN CIANJUR PROVTNST JAWA BAR q.T $ 167 l2O2t) l5 KETENTUAN PENUTUP Passl 26 Peraturan pelaksanaal Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling larna 6 (eoam) bulan sejak Peratwan Darrah irai diundangken.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…