DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pemilihan kepala desa, pengangkatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, biaya pemilihan kepala desa, tindakan penyidikan, pembinaan kepala desa, ketentuan peralihan dan ketenuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat;
b.bahwa untuk menciptakan landasan yang kuat dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang maksud Pasal 3l dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.Pasa 118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6914;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pearturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaraaan Daerah Nomor ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. d 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(I)Kepala Desa dipihih langsung oleh penduduk desa.

(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil • $

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

a.pemilihan Kepala Desa;
b.pengangkatan Kepala Desa;
c.pemberhentian Kepala Desa;
d.biaya pemilihan;
e.tindakan penyidikan; dan
f.pembinaan Kepala Desa

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

(l) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelom bang di seluruh wilayah Kabupaten.

(2)Pemihihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan Kabupaten; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat [2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(I) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa

(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. • 6

Pasal 6

(I)Bupati membentuk Panitia Pemihihan di Kabupaten. [2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemihihan Kepala Desa lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; f memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemihihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

(I) Pelaksanaan tugas panitia Pemihihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa.

(2)Ketentuan mengenai tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yangdilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

(1)Panitia Pemihihan Kepala Desa Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusulkan kepada Bupati.
(2)Usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat [2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memberitahukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Camat, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Militer, Kepala Desa, dan BPD. '
(5)Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemihihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(I) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

(2)Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemihihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Camat membentuk panitia pengawas Perilihan Kepala Desa
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pengawas. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati."

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu IO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan.
d.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
e.perencanaan biaya pemihihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Perilihan; dan
f.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemihihan. 8

Pasal 11

(I) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.unsur perangkat desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.tokoh masyarakat desa.
(4)Panitia Pemihihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merencanakan, menyelenggarakan dan mengendahikan semua taha pan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih serta disahkan oleh Pimpinan BPD;
4. d.menentukan jumlah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga) buah TPS;
5. e.menerima pendaftaran bakal calon;
6. f.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaicalon kepala desa;
8. h.menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipihih;
9. i.mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
10. j.melakukan pengundian dan penetapan nomor urut dan gambar atau bendera bagi calon yang berhak dipilih;
11. k.menetapkan tata cara pelaksanaan pemihihan,
12. l.menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye; m.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
13. n.melaksanakan pemungutan suara;
14. o.mengambil keputusan sesuai ketentuan apabila timbul permasalahan;
15. p.menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
16. q.menetapkan calon Kepala Desa terpihih; dan
17. z.melakukan pelaporan pelaksanaan pemilihan. '

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024