DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten cianjur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkEadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri rnengakibatkan ierjadinya Jegradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan peitu.niat p.t gu, telah menurunkan daya dukung wilayah daiam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara nepuutit< Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah d,engan undang-undang Nornor 4 Tahun 1958 tentang Pelnbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- DaerahKabupatenDaiamLingkunganPropinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2 .f" 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2Oa$; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a7$; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OA4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor a377); Undang-Undang Nomor 26 - Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nor4or 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%fl; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2072 tentang Pangan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5a33); 12.
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana tellh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian peta Untuk penataan Ruang wilayah (Lei-rbaran Negara Republik - lndonesia Tahun 2000 itlo*o, 20, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 393a); 15. peraturan pemerir{tah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2'Nomo. 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25a\;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonelia Tahun 2oo4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); lT.PeraturanPemerintahNomor20Tahun2006tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a62a\;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsi,DanPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; lg.PeraturanPemerintahNomor26Tahun2003tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3TT6);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara neptuiit< Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora85B); 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmn 2008Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublik Ind.onesia Nomor a859) ; 22. peraturan Pelneiintah Nonror 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara neputtit< Ind"onesia Tahun 2010 Nomor 16, T"ambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 14. 4
23.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik-indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLO tentang UsahaBudidayaTanaman(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2otl tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o7i Nomor 2,.Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103|;
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindqpgan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2)l2,.Nomorlg,TambahanLembaranNegara Republik Inddnesia Nomor 5279);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ol2 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2012 Nomor 4, TJmbahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 2S.PeraturanPemerintahNomor2TTahun2ol2Ijin Lingkungan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun zotz i\o-o. 48, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5285);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang PembiayaanPerlindunganLahanPertanianPangan Berkelanjutan (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun2ol2Nomor55,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5288);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pernbentuan produli Hukum Daerah (Berita NegaraRepubliklndonesiaTahun2014Nomor32); 3l.PeraturanDaerahKabupatenCianjurNomor03 Tahun200ltentahgPenyidikPegawaiNegeriSipil (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahrrn200BtentangUrusanPemerintahanDaerah (LembaranDaerahKabupatenCianjurTahun2003 Nomor 03 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupate" Ci"":tt rJnun 2Oll-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Ci.t'i"t Tahun 2OIl Nomor 45 Seri C); 5
34.Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2ol4 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjr-rr Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TBNTANG PERLINDUNGANLAHANPERTANIANPANGAN BERKELANJUTAN KABICIPATEN CIANJUR. ,,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d'imaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Republik Indonesia yar,.g *"-"[ut g kekuasaan pemerintahan Negaia ="uu.gr.i-anu- di*aksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
2.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya bidang pertanian Pangan. J. 4. 5. 6, 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat' Bupati adalah BuPati Cianjur' Daerah adalah KabuPaten Cianjur' pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten cianjur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupatenCianjuryangselanjutnyadisingkatDPRD.

g.satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten cianjur.
g.Lahan adalah bagian d"aratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah._ beserta segenap faktor yang mempengaruhi pengguna"rrrryr. seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidroiogi yang terbe"tuf. """niu. alami maupun akibat pengaruh manusia'
1. 10.Lahan Pertanian ad.alah bidang lahan yang d'igunakan untuk usaha pertanian.
2. 11.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya' disingkat .LP-28 adalah bidang lahan pertanian ytttg ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 1.n"n.ghu'*i1kan. pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional'
3. 12.Pengelolaan Lahan Pertanian' Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan p"I".r.r".,."u-. dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, peielitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian' adalah 6
4. 13.Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah-lahan potensial yang dilindurigi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya ietai terkendili untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang'
5. 14.Perlind"ungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses d-atam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanianpangandankawasannyaSecaraberkelanjutan.
6. 15.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaYa.
7. 16.Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh keSocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditasyangbersangkutandengankualitas,karakteristiklahanyang mencakup ^"pJt iklim, tanah cian tirrain (topografi, lereng dan elevasi)'
8. 17.Lahan Basah adalah lahan pertaniSin yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
9. 18.Lahan Kering adalah lahan berasal dari air hujan' pertanian yang sumber'utama pengalrannya l,g.LahanMarginaladalahlahanyangmiskinharadan mencukupi tesuburan tanah dan tanaman seperti tanah tanah Pasir.
10. 20.Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. 2L. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan eeit<etanlutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedauiatan Pangan.
11. 22.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistempadakomoditastanamanpangandenganbantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan - manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraari rakyat'
12. 23.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin d"ari iersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragarn, bergrzi seimbang, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya- *a-syarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif'
13. 24.Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelemdagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin p"*".rrlir.n kebutuhu.r, pr.rrgan yang cukup cii tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal'
14. 25.Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa y"tg, secara mandiri dapat ,.r..r..rtrlf,rn kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang """u''i dengan potensi sumber daYa lokal.
15. 26.Petani Pangan, Yang Negara/masYarakat untuk komoditas Rerkelaniutan. selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan- lahan pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan air yang tidak kapur/karst dan
16. 27.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yan; diperuntukkan seba[ai makanan utama bagi konsumsi manusia'
17. 28.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok- orang, atau korporasi, bai< yang berbentuk h.rkrr- maupun bukan badan hukum'
18. 29.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lihan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara'
19. 30.Rencana Tata Ruang adaiah hasil perencanaan tata ruang'
20. 31.irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. 32.Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat d.an fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas d,anlatau- kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun Yang akan datang. .
22. 33.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna g"u."hr., Lak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas- tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau- tid;k dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya'
23. 34.Pengeioiaan adalah proses mengkoordinasikan danmengintegrasikan semr-la sumber daya, baik *u,.rrr"iu. maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan Yang ditetaPkan'
24. 35.Terpadu adalah rangkaiall menyatukan, menghubungkan/ mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah'
25. 36.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponeL v""g terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penylmpanan dan pengamanan, pengolahan' pembuatan p.oa.* informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang 'teit<ait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanism.rryn - pada Perlindungan 'Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. 37.Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan yang menyelenggarakan sistem informasi Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah pertanahan. 3g. penyidik Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik rrntrk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanYa.
27. 39.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipif yang diberi tugas.. dan wewenang khusus oleh Un dang-U.td"ttg untuk melakukan penyidikan'
28. 40.Penyidik Pegawai Negeri sipil yang._selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Nig".i Silil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi *"*..r""t g' khusus oleh Undang-undang untuk melakukan p?nyidikan terhaclap pelanggaran Peraturan Daerah. Berkelanjutan adalah Pusat serta administrasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan yang berwenang di bidang BAB II , ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

perlindun gan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas; e . kebersamaan dan gotong royQng;
f.partisiPatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseirnbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab negara; L keragaman; dan
m.sosial dan budaYa.

Pasal 3

Perlindun gan LP2B diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertlnian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f.meningkatkanperlindungandanpemberdayaanpetani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi :

a.perencanaan dan PenetaPan;
b.pengembangan;
c.pemanfaatan;
d.pembinaan;
e.pengendalian;
f.pengawasan;
g.sistem informasi;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
i.pembiaYaan; dan j peran serta masYarakat' 9

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan rencana LP2B dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka -.rr.rrgih daerah du-n r".r"ana kerja pemerintah daerah. perencan aan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :

a.Kawasan Pertanian Pan$an Berkelanjutan;
b.LP2B; dan
c.Lahan caclangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering, serta kawasan perkebunan/tanaman tahunan' perencanaan lahan cadangan pertanian , pangan - be-rkelanjutan I.tr.gu"irrrana dimaksud pada iyat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a.Ianah terlantar;
b.lahan marginal; dan
c.kawasan hutan yang d"ikonversi menjadi lahan pertanian pangan' Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
a.kesesuaian lahan;
b.ketersediaaninfrastruktur;
c.penggunaan lahan;
d.potensi teknis lahan; dan/ atau
e.luasan kesatuan hamparan lahan' perencan aan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi:
a.rencana jangka pr,i3u,rg disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
b.rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
c.rencana tahunan disusun untuk jangka

Pasal 6

waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan LP2B Provinsi Jawa Barat menjadi acuan perencanaan Daerah. Perencan aan LP2B. dilakukan berdasarkan :

a.inventarisasi dan identifikasi;
b.koordinasi dengan instansi terkait ;
c.koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; Inventarisasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurr. f a, Inertrpakan pendataan, penguasaan, pemrlikan' penggunaan' pemanfaatan' atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan' Inventarisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan plinsip partisipasif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perencan aan LP2B tahunan memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku'

(2)
(3)
(4)(s)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(s) 10 (i)
(6)perencan aan LP2B tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan'

Pasal 7

Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut :

a.sosialisasi kepaha petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannYa;
b.rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan;
c.rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
d.rapat koordinasi di ting(at Kabupate4' peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanju1 dengan keputusan bupati, setelah ada keseplkatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemirintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD' Peta sebaranLP2B yang mertrpakan lahan milik Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa dapatlitetapkan lebih lanjut dengan I{eputusan Bupati' Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau istansi vertikal dikotrdinasikan dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

Pasal 8

(1)Penetapan LP2B Kabupaten Cianjur mengacu pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten cianjur.
(2)Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling iedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun'

Pasal 9

(1)Luas LP}B sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (1) merupakan luasan lahan perlanian padi (termasuk lahan sawah padi pandanwangi)' palawija dan saYuran. penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melalui optimalisasi lahan' optimasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam penentuan ".br..u-r, lahan dilakukan oleh SKPD terkait dengan mempertimbangkan antara lain :
1. a.luasan lahan;
2. b.nilai lahan; dan
3. c.produktivitas lahan

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten cianjur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkEadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
b.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri rnengakibatkan ierjadinya Jegradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan peitu.niat p.t gu, telah menurunkan daya dukung wilayah daiam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara nepuutit< Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah d,engan undang-undang Nornor 4 Tahun 1958 tentang Pelnbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- DaerahKabupatenDaiamLingkunganPropinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2 .f" 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2Oa$; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a7$; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OA4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor a377); Undang-Undang Nomor 26 - Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nor4or 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%fl; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2072 tentang Pangan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5a33); 12.
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana tellh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian peta Untuk penataan Ruang wilayah (Lei-rbaran Negara Republik - lndonesia Tahun 2000 itlo*o, 20, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 393a); 15. peraturan pemerir{tah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2'Nomo. 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25a\;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonelia Tahun 2oo4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); lT.PeraturanPemerintahNomor20Tahun2006tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a62a\;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsi,DanPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; lg.PeraturanPemerintahNomor26Tahun2003tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3TT6);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara neptuiit< Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora85B); 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmn 2008Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublik Ind.onesia Nomor a859) ; 22. peraturan Pelneiintah Nonror 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara neputtit< Ind"onesia Tahun 2010 Nomor 16, T"ambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 14. 4
23.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik-indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLO tentang UsahaBudidayaTanaman(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2otl tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o7i Nomor 2,.Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103|;
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindqpgan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2)l2,.Nomorlg,TambahanLembaranNegara Republik Inddnesia Nomor 5279);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ol2 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2012 Nomor 4, TJmbahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 2S.PeraturanPemerintahNomor2TTahun2ol2Ijin Lingkungan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun zotz i\o-o. 48, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5285);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang PembiayaanPerlindunganLahanPertanianPangan Berkelanjutan (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun2ol2Nomor55,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5288);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pernbentuan produli Hukum Daerah (Berita NegaraRepubliklndonesiaTahun2014Nomor32); 3l.PeraturanDaerahKabupatenCianjurNomor03 Tahun200ltentahgPenyidikPegawaiNegeriSipil (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahrrn200BtentangUrusanPemerintahanDaerah (LembaranDaerahKabupatenCianjurTahun2003 Nomor 03 Seri D);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupate" Ci"":tt rJnun 2Oll-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Ci.t'i"t Tahun 2OIl Nomor 45 Seri C); 5
34.Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2ol4 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjr-rr Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TBNTANG PERLINDUNGANLAHANPERTANIANPANGAN BERKELANJUTAN KABICIPATEN CIANJUR. ,,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d'imaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Republik Indonesia yar,.g *"-"[ut g kekuasaan pemerintahan Negaia ="uu.gr.i-anu- di*aksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
2.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya bidang pertanian Pangan. J. 4. 5. 6, 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat' Bupati adalah BuPati Cianjur' Daerah adalah KabuPaten Cianjur' pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten cianjur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupatenCianjuryangselanjutnyadisingkatDPRD.

g.satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten cianjur.
g.Lahan adalah bagian d"aratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah._ beserta segenap faktor yang mempengaruhi pengguna"rrrryr. seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidroiogi yang terbe"tuf. """niu. alami maupun akibat pengaruh manusia'
1. 10.Lahan Pertanian ad.alah bidang lahan yang d'igunakan untuk usaha pertanian.
2. 11.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya' disingkat .LP-28 adalah bidang lahan pertanian ytttg ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 1.n"n.ghu'*i1kan. pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional'
3. 12.Pengelolaan Lahan Pertanian' Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan p"I".r.r".,."u-. dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, peielitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian' adalah 6
4. 13.Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah-lahan potensial yang dilindurigi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya ietai terkendili untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang'
5. 14.Perlind"ungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses d-atam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanianpangandankawasannyaSecaraberkelanjutan.
6. 15.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaYa.
7. 16.Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh keSocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditasyangbersangkutandengankualitas,karakteristiklahanyang mencakup ^"pJt iklim, tanah cian tirrain (topografi, lereng dan elevasi)'
8. 17.Lahan Basah adalah lahan pertaniSin yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
9. 18.Lahan Kering adalah lahan berasal dari air hujan' pertanian yang sumber'utama pengalrannya l,g.LahanMarginaladalahlahanyangmiskinharadan mencukupi tesuburan tanah dan tanaman seperti tanah tanah Pasir.
10. 20.Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. 2L. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan eeit<etanlutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedauiatan Pangan.
11. 22.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistempadakomoditastanamanpangandenganbantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan - manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraari rakyat'
12. 23.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin d"ari iersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragarn, bergrzi seimbang, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya- *a-syarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif'
13. 24.Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelemdagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin p"*".rrlir.n kebutuhu.r, pr.rrgan yang cukup cii tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal'
14. 25.Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa y"tg, secara mandiri dapat ,.r..r..rtrlf,rn kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang """u''i dengan potensi sumber daYa lokal.
15. 26.Petani Pangan, Yang Negara/masYarakat untuk komoditas Rerkelaniutan. selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan- lahan pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan air yang tidak kapur/karst dan
16. 27.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yan; diperuntukkan seba[ai makanan utama bagi konsumsi manusia'
17. 28.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok- orang, atau korporasi, bai< yang berbentuk h.rkrr- maupun bukan badan hukum'
18. 29.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lihan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara'
19. 30.Rencana Tata Ruang adaiah hasil perencanaan tata ruang'
20. 31.irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. 32.Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat d.an fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas d,anlatau- kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun Yang akan datang. .
22. 33.Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna g"u."hr., Lak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas- tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau- tid;k dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya'
23. 34.Pengeioiaan adalah proses mengkoordinasikan danmengintegrasikan semr-la sumber daya, baik *u,.rrr"iu. maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan Yang ditetaPkan'
24. 35.Terpadu adalah rangkaiall menyatukan, menghubungkan/ mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah'
25. 36.Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponeL v""g terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penylmpanan dan pengamanan, pengolahan' pembuatan p.oa.* informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang 'teit<ait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanism.rryn - pada Perlindungan 'Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. 37.Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan yang menyelenggarakan sistem informasi Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah pertanahan. 3g. penyidik Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik rrntrk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanYa.
27. 39.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipif yang diberi tugas.. dan wewenang khusus oleh Un dang-U.td"ttg untuk melakukan penyidikan'
28. 40.Penyidik Pegawai Negeri sipil yang._selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Nig".i Silil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi *"*..r""t g' khusus oleh Undang-undang untuk melakukan p?nyidikan terhaclap pelanggaran Peraturan Daerah. Berkelanjutan adalah Pusat serta administrasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan yang berwenang di bidang BAB II , ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

perlindun gan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas; e . kebersamaan dan gotong royQng;
f.partisiPatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseirnbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab negara; L keragaman; dan
m.sosial dan budaYa.

Pasal 3

Perlindun gan LP2B diselenggarakan dengan tujuan :

a.melindungi kawasan dan lahan pertlnian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f.meningkatkanperlindungandanpemberdayaanpetani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi :

a.perencanaan dan PenetaPan;
b.pengembangan;
c.pemanfaatan;
d.pembinaan;
e.pengendalian;
f.pengawasan;
g.sistem informasi;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
i.pembiaYaan; dan j peran serta masYarakat' 9

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

a.Kawasan Pertanian Pan$an Berkelanjutan;
b.LP2B; dan
c.Lahan caclangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering, serta kawasan perkebunan/tanaman tahunan' perencanaan lahan cadangan pertanian , pangan - be-rkelanjutan I.tr.gu"irrrana dimaksud pada iyat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a.Ianah terlantar;
b.lahan marginal; dan
c.kawasan hutan yang d"ikonversi menjadi lahan pertanian pangan' Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
a.kesesuaian lahan;
b.ketersediaaninfrastruktur;
c.penggunaan lahan;
d.potensi teknis lahan; dan/ atau
e.luasan kesatuan hamparan lahan' perencan aan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi:
a.rencana jangka pr,i3u,rg disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
b.rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
c.rencana tahunan disusun untuk jangka

Pasal 6

waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan LP2B Provinsi Jawa Barat menjadi acuan perencanaan Daerah. Perencan aan LP2B. dilakukan berdasarkan :

a.inventarisasi dan identifikasi;
b.koordinasi dengan instansi terkait ;
c.koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; Inventarisasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurr. f a, Inertrpakan pendataan, penguasaan, pemrlikan' penggunaan' pemanfaatan' atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan' Inventarisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan plinsip partisipasif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perencan aan LP2B tahunan memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku'

(2)
(3)
(4)(s)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(s) 10 (i)
(6)perencan aan LP2B tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan'

Pasal 7

Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut :

a.sosialisasi kepaha petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannYa;
b.rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan;
c.rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
d.rapat koordinasi di ting(at Kabupate4' peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanju1 dengan keputusan bupati, setelah ada keseplkatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemirintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD' Peta sebaranLP2B yang mertrpakan lahan milik Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa dapatlitetapkan lebih lanjut dengan I{eputusan Bupati' Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau istansi vertikal dikotrdinasikan dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

Pasal 8

(1)Penetapan LP2B Kabupaten Cianjur mengacu pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten cianjur.
(2)Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling iedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun'

Pasal 9

(1)Luas LP}B sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (1) merupakan luasan lahan perlanian padi (termasuk lahan sawah padi pandanwangi)' palawija dan saYuran. penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melalui optimalisasi lahan' optimasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam penentuan ".br..u-r, lahan dilakukan oleh SKPD terkait dengan mempertimbangkan antara lain :
1. a.luasan lahan;
2. b.nilai lahan; dan
3. c.produktivitas lahan