DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 2. 2 Undang-Und.alg Nomor 14 Tahun 1950 tdntang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan"Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 2851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UndangrUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37eO)

5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4866\; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahu 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539a);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah'(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Ta:.nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37afl; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tenang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor SaOa\; 6. 3. 4. 9. 10. 11. t2. 7. 13. L4. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Afi tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

, KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ' prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan tkono-i rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4
9.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha'kecil, usaha menengah, dan usaha besar serta koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Cianjur dan berdomisili di Cianjur.
10.Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skaia mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12.Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13.Dewan Koperasi Indonesia Daerah, selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Cianjur.
14.Kamar Dagang dan Industri, selanjutnya disebut Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cianjur.
15.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, , yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segl peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembangmaksima-l.
16.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang moda-l yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oieh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai azas dan prinsip pemberdayaan.
77.Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, yang memiliki kemampuan dasar manajeria-l, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.
18.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
19.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro .
20.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. i :. i L E r',-a-<a:: Pe -:e :::: iari aa-n Fe =e :--:: :a:: - - ^ ^ .^ ^ r r:' .-- - sa:_a --,^:..i.::. seca:a s:::e:=s ::r:-a- *: -=-^^--: *;a:l :e:*nCaaq-'t..l:Callqall Caj: .rie 3::a-<a:l :.: --'.*- l::::;?: as:e{ ie:r:1:?ali :<o::c=i agar Usaia \ii<ro, rner.rpero,eh ::::::i:-<a::. .ie:as ja::. kesenpa:a::. perJ:rOungan. ian dukungan : ::--. Sa'ia j'3]: g Se-Uas- -U6.Sll'r-i. -- ?e:-:::curgan usaha aciala-h sega.ia upa\-a ]-ang menjamin adalya kepastian :: *k;:r: untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari ::arfiik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. :3. Peiaku usaha ada-lah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama meialui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi keralqyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
24.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur.
25.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sarna.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berazaskan kekeluargaan dan profesional usaha.
(2)Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip- prinsip:
1. a.Menumbuhkan kemandirian, kebersarnaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkar5ra atas prakarsa sendiri:
2. b.Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasl pasa: sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro. o:^a<*.:.:-. secara demokratis
3. c.Meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan Usaha Mikro: ca::
4. d.Penyelenggaraan perencanaan, secara terpadu pelaksanaan, dan De ::g-::1) --'1:'
(3)Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro , adalah:
1. a.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha ca-ar:i *:a-, a menumbuhkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ;
2. b.Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi oan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. c.Meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, perfumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
4. d.Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang berkembang dan berkeadilan. seimbang 6

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

,li Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Daerah, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah. 12) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan, melalui Dinas.

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk Pernberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pembiayaan lainnya serta pemberiaa hibah.
(2)Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran' peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), diarahkan pada Koperasi dan pelaku usaha mikro yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Pasal 5

(1)Pemberdayaan/Pembinaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Fasiliiasi kemudahan perijinan;
2. b.Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
3. c.Fasilitasi pendidikan pelatihan, pen5ruluharr, penelitian dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
4. d.Fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
5. e.Fasilitasi kerjasama dan atau jaringan usaha koperasi
6. f.Memberikan Bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memeperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.
7. g.Fasilitasi pendidikan dan pelatihan di kalangan siswa dan mahasiwa.
(2)Tata Cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberdayaarl Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) hurup d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan: 7
1. a.Koperasi yang memiliki badan hukum -'sesuai dengan peraturan dan ketentuan Yang berla}ar.
2. b.Memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
3. c.Mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
4. d.Mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. e.Diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
6. f.Memitiki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
7. g.Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
8. h.Memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
9. i.Telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
10. j.Laporan keuangan sekurang-kurangnya satu tahun terakhir-
(2)pemberdayaan Koperasi yang dilakukan_ oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usafra Miiik Dalrah serta Badan Usaha Swasta, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan'

Pasal 7

(1)pemberdayaan Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(1)hurup d, y*rrg dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
1. a.Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Ralryat dan atau;
2. b.Badan La5ranan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiaYaan usaha mikro. Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat
(1), dil-akukan ietelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaE d Pasal 5 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannYa.

(2)Peran DekoPinda tersebut pelaksanaan dan Pengewasan koperasi;
(3)Untuk menunjang kegiatan pembinaan tersebut dapat dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

i r Pemberdal'aan kepada usaha milrro, dapat dilakukan mela-lui : a. pgndirlikan dan Pelatihan; :" Fasi:i:asi perijinan;

(2)
(1)mulai dari perencanaan sampai kepada sehingga bisa bersinergi dalam pembinaan 8
1. c.Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
2. d.Fasilitasi perkuatan permodalan;
3. e.Fasilitasi permasaran;
4. f.Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Inteiektual (HAKI).
5. g.Fasilitasi wirausaha baru;
6. h.Fasilitasi Sertifikasi
(2)Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (i) huruf b, ditujukan untuk:
1. a.Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
2. b.Membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin bagi pelaku usaha mikro, berpedoman kepada peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, pelaku usaha mikro dapat melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 11

(1)Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) hurup d, yang dilaksanakan oleh :
1. a.Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat dan atau;
2. b.Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
(2)Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat
(1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
(3)Lembaga keuangarl Non Bank sebagairnana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4866\; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahu 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539a);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah'(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Ta:.nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37afl; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tenang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor SaOa\; 6. 3. 4. 9. 10. 11. t2. 7. 13. L4. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Afi tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

, KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ' prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan tkono-i rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4
9.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha'kecil, usaha menengah, dan usaha besar serta koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Cianjur dan berdomisili di Cianjur.
10.Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skaia mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12.Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13.Dewan Koperasi Indonesia Daerah, selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Cianjur.
14.Kamar Dagang dan Industri, selanjutnya disebut Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cianjur.
15.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, , yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segl peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembangmaksima-l.
16.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang moda-l yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oieh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai azas dan prinsip pemberdayaan.
77.Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, yang memiliki kemampuan dasar manajeria-l, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, agar dapat mengembangkan usahanya.
18.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
19.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro .
20.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. i :. i L E r',-a-<a:: Pe -:e :::: iari aa-n Fe =e :--:: :a:: - - ^ ^ .^ ^ r r:' .-- - sa:_a --,^:..i.::. seca:a s:::e:=s ::r:-a- *: -=-^^--: *;a:l :e:*nCaaq-'t..l:Callqall Caj: .rie 3::a-<a:l :.: --'.*- l::::;?: as:e{ ie:r:1:?ali :<o::c=i agar Usaia \ii<ro, rner.rpero,eh ::::::i:-<a::. .ie:as ja::. kesenpa:a::. perJ:rOungan. ian dukungan : ::--. Sa'ia j'3]: g Se-Uas- -U6.Sll'r-i. -- ?e:-:::curgan usaha aciala-h sega.ia upa\-a ]-ang menjamin adalya kepastian :: *k;:r: untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari ::arfiik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. :3. Peiaku usaha ada-lah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama meialui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi keralqyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
24.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur.
25.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sarna.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berazaskan kekeluargaan dan profesional usaha.
(2)Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip- prinsip:
1. a.Menumbuhkan kemandirian, kebersarnaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, untuk berkar5ra atas prakarsa sendiri:
2. b.Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasl pasa: sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro. o:^a<*.:.:-. secara demokratis
3. c.Meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan Usaha Mikro: ca::
4. d.Penyelenggaraan perencanaan, secara terpadu pelaksanaan, dan De ::g-::1) --'1:'
(3)Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro , adalah:
1. a.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha ca-ar:i *:a-, a menumbuhkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro ;
2. b.Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi oan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. c.Meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, perfumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
4. d.Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang berkembang dan berkeadilan. seimbang 6

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk Pernberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pembiayaan lainnya serta pemberiaa hibah.
(2)Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran' peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), diarahkan pada Koperasi dan pelaku usaha mikro yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Pasal 5

(1)Pemberdayaan/Pembinaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Fasiliiasi kemudahan perijinan;
2. b.Fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
3. c.Fasilitasi pendidikan pelatihan, pen5ruluharr, penelitian dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
4. d.Fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
5. e.Fasilitasi kerjasama dan atau jaringan usaha koperasi
6. f.Memberikan Bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memeperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.
7. g.Fasilitasi pendidikan dan pelatihan di kalangan siswa dan mahasiwa.
(2)Tata Cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberdayaarl Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) hurup d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan: 7
1. a.Koperasi yang memiliki badan hukum -'sesuai dengan peraturan dan ketentuan Yang berla}ar.
2. b.Memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
3. c.Mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
4. d.Mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. e.Diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
6. f.Memitiki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
7. g.Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
8. h.Memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
9. i.Telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
10. j.Laporan keuangan sekurang-kurangnya satu tahun terakhir-
(2)pemberdayaan Koperasi yang dilakukan_ oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usafra Miiik Dalrah serta Badan Usaha Swasta, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan'

Pasal 7

(1)pemberdayaan Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(1)hurup d, y*rrg dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui :
1. a.Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Ralryat dan atau;
2. b.Badan La5ranan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiaYaan usaha mikro. Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat
(1), dil-akukan ietelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaE d Pasal 5 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannYa.

(2)Peran DekoPinda tersebut pelaksanaan dan Pengewasan koperasi;
(3)Untuk menunjang kegiatan pembinaan tersebut dapat dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

i r Pemberdal'aan kepada usaha milrro, dapat dilakukan mela-lui : a. pgndirlikan dan Pelatihan; :" Fasi:i:asi perijinan;

(2)
(1)mulai dari perencanaan sampai kepada sehingga bisa bersinergi dalam pembinaan 8
1. c.Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
2. d.Fasilitasi perkuatan permodalan;
3. e.Fasilitasi permasaran;
4. f.Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Inteiektual (HAKI).
5. g.Fasilitasi wirausaha baru;
6. h.Fasilitasi Sertifikasi
(2)Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (i) huruf b, ditujukan untuk:
1. a.Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
2. b.Membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin bagi pelaku usaha mikro, berpedoman kepada peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, pelaku usaha mikro dapat melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 11

(1)Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) hurup d, yang dilaksanakan oleh :
1. a.Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan dikelola oleh lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat dan atau;
2. b.Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk mengelola keuangan untuk pembiayaan usaha mikro.
(2)Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat
(1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
(3)Lembaga keuangarl Non Bank sebagairnana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.