Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 54
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 2. 2 Undang-Und.alg Nomor 14 Tahun 1950 tdntang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan"Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 2851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UndangrUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37eO)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahu 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539a);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37afl; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3 tenang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor SaOa\; 6. 3. 4. 9. 10. 11. t2. 7. 13. L4. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O5); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Afi tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
4
i :. i L E r',-a-<a:: Pe -:e :::: iari aa-n Fe =e :--:: :a:: - - ^ ^ .^ ^ r r:' .-- - sa:_a --,^:..i.::. seca:a s:::e:=s ::r:-a- *: -=-^^--: *;a:l :e:*nCaaq-'t..l:Callqall Caj: .rie 3::a-<a:l :.: --'.*- l::::;?: as:e{ ie:r:1:?ali :<o::c=i agar Usaia \ii<ro, rner.rpero,eh ::::::i:-<a::. .ie:as ja::. kesenpa:a::. perJ:rOungan. ian dukungan : ::--. Sa'ia j'3]: g Se-Uas- -U6.Sll'r-i. -- ?e:-:::curgan usaha aciala-h sega.ia upa\-a ]-ang menjamin adalya kepastian :: *k;:r: untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari ::arfiik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. :3. Peiaku usaha ada-lah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama meialui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi keralqyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
BAB II AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN
BAB II
sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dan Usaha Mikro. o:^a<*.:.:-. secara demokratis
seimbang 6 BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Pemberdayaan
BAB III
,li Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Daerah, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah. 12) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan, melalui Dinas.
Bagian Kedua Pemberdayaan Kepada Koperasi
7
Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dil-akukan ietelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaE d Pasal 5 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannYa.
Bagian Ketiga Pemberdayaan KePada Usaha Mikro
i r Pemberdal'aan kepada usaha milrro, dapat dilakukan mela-lui : a. pgndirlikan dan Pelatihan; :" Fasi:i:asi perijinan; (2)
Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, pelaku usaha mikro dapat melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
(1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
Membuka PDF…