DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Dan Prinsip, Perumahan, Prasarana Sarana Dan Utilitas, Penyediaan Lahan Dan Pengaturan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Persyaratan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Pembentukan Tim Verifikasi, Jangka Waktu Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

Penl'ediaan dan penyerahar-r p.asarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepacla Daerah KabrrpaLen bertujual.

a.melindungi as!-t Pemerintah Daerah Kabupaten dan menlamin keberlanjutan ]lcrncliharaan dan p._ngeLrlaan prirsar.ina. sarauil, utilitas di lingkungan perum.,rhan .la 1-i permLrkim.rn:
b.memanfaatkan secara optimarl atas prasarana, sarana, serta utilitas untuk kepentingan masvarakat.

Pasal 3

Penyediaan dan pcnlclahan JlrasaLraLrri:I, salrlLna, utiliTas pelumahan dan pr mrkr - rLr, rJ.. rr[-r...... -..

a.keterbukaan, l'aitu mas\rarakat mengetahLli prasarana, sarana, dan utilitas lrang telah diserahhan dar-r/atau kemudahar-r bagi masl,arakat untuk mengakses infornr:Lsi terkaiL d.-ngalt pcnyediaan dan penlerahan prasarana) sarana, dan utilitas;
b.akuntabilitas, yaitll proses per-r\'ecliaan dan penverah:rn pratsarana, sarana, dan utilitas yang dapat ciiper tanggul rgjilr :rLkr r r sesuai dengiln kcacntual peraturan perunalal)€l-unalangalr:
c.kepastian hukum, 1'aitu mcnjamin hepastian ketersediaan prasarana, saranaj dan utilit.Ls b.rgi kepentlnqan masvarakat di lingkungan Perumahan;
d.keberpihakan, r-aitu Pcmcrintah Daerah Kabupaten menJamin ketersediaan prasal,1na, sa11-a1na, a1al) utilitals bargi kepentillgallr mas-\-arakat di lingkungan perurnahan; dan
e.keberlanjutan. taitu Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin keberadaalr prasarana, sarana, dan utilit,rs sesuai deng:,rn fungsr dan pert.trltlrkann-\'a.
a.perumahan tidak bersusun:
b.rumah susun-

(1)12) P.lsi1l 5 Perumahan tidak bersusull sebagaimana dimaksud d:[am Pasal zl huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai I (satu) atau 1ebih. Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasai .l huril b, berupa bangunan gedl1ng bertingkaL da1:1m satll lingkunean vang terbagi dalam bagian bagian 1.ang distrukturklLr s.(.1ri:i lungsional d.rlam i r ah hor izol-rtal maupun vertikal dan merupakan saluan \an8 masing masing dapat nemiliki dar-r digunakan secal a telpisah, terutama untuk tempat hunian, r ang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersilma.

BAB IV

PRASARA\A, SAR,\N.,\, DAN L]'I'I-]TAS Pnsai 5 Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dar-r utilitas sesuai del)gan ketentuan peratulan perundang-undangan.

Pasal 7

Prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalaln P.1sal 6 terdiri atas:

a.jaringan jalan beserta bangllnan pelengkap 1ainn1'a;
b.jaringan saluran pelnbuangan air limb;rh;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (dranase); drLn
d.tempat pcngelolaal.r s:tmpa11. Pasal B Sarana perumahan sebagaimar-ra din-,ar.sr-rcl clalam p:rsirl 6 teraliri alrasl
a.sarana pendidikan;
b.sarana keseha tan:
c.sarana peribadat.tn;
d.sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
e.sarana rekreasi dan olah rag.r; L sarana pemakamani
g.sarana pertamanan dan ruang terbuk.r hijaul
h.sarana perniagaan; dan
i.sarana parkir. Utilitas perllmahan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 6 antara lain:
a.jar ingar-r air bet-slh;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jar'lngan gas;
e.jaringan transfortasi;
f.pemadam kebakaran; dan
g.sarana penerangan jalan umum. SARANA. DAN UTIL]TAS Bagiar Kesatlt Penvecliaan Laha n

BAB V

PENYEDI,{AN LAHAN DAN PENGATURAN PRASARANA.

Pasal 10

Pengembang vang melakukan kegiatali pembangur.ian/ pemar.rlaatan lahan dr Daerah liabupaten uajib menvediakar-r ltrltan untuk prasarana, sarana, dan utilitas serta n-rembangurr pras,ll-an.i lingkungi,111 t,ang meliputit

a.untuk pembangunan perumahan (horizontal) dir,vajibkan menlrediakan prasarana. sarana. dan utiiitas seb.lgailran:r dimaksud dalam Petsal 7. Pasal E, dan Pas:ll 9 dengan 1uasa1-r liDB !i11)B .lipers\.a):.ltlian sebagai berikut:
1. 1.perumahan dengan kepadatan sedang besarnya KDB vang ditetapkan adalah maksimal 6o-ca (enam puluh perser.rtus) dari luas lahan sesuai rencana tapak valrg telah disahkan;
2. 2.perumahan dengan kepadatan linqgi besarl)\',1 KDB \.ang ditet.lpkan aclalah 5O9ri (1irn.r pu[]h prrscratus) dari lLLes lahan sesrr.ri Lcnrarra tapak vang telah dis.lhkant
b.untuk pembanguuan perumahan (vertikal) cliu.ajibkan menyediakan lahan parkir, taman, RTH, s.tr.rna kesehatan, sarana peribadatan, utilitas umum, dan PJU dengan luasan KDB Vang dipersJ.aratkan adaiah:
1. 1.rumah susun /.1partemen di'ng.rlr ketinggjan 3 (tigei) sampai dengan 5 (lima) lantai besan-rv:r KDB r ang cl ipcrsr'.rr:l tkan adalah .l0o,,ir (empat puluh perseratus) dari luas lahan sesuai petelaai dan rencana tetpak r-ang telah disahkan;
2. 2.rumah susun/apartemen deng.ln kctinggian ar (enaDr) laDtai ke atas. besarnya KDB l.ang dipersl-aralkan adalah 3Oin (tiga puluh perseratus) dari luas ltrl-rar-r sesuai pertelaan dan rencana tapak t'ang telah disahkant
c.untuk pembangunan ruko/rukan cliri'njibkan men,u.'ediakan lahan parkir, taman, utilitas umum, RTH. dan PJU. luasan KDB yang dipersyaratkan ada1a1-r 50 % (1imn pr,rlr-rh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak I ang telah disahkan;
d.untuk pemban€lu11i1n lasilitcrs komer sial perclagang.rn dapat menlediakan Jembatan Pen\.eberangalr Orang, lahan p.rrkir, t.tman, RTH, PJU, dan utilitas Llmum dengan lrtasan KDR l'ang diperslaratkan a.lalah 30 9'o (tiga puluh perseratus) sampai clengan 50 % (1ima pulr,rh perseratus) dari luas lahan sesuai rellcana tapak \'.1r-rg telah disatikatr:
e.apabila ter.jadi perubahan renc.rnlr L:rlilrk \.rnq ,-e1ah clisahkan oleh Bup.r1l, kemudian terjadi perubahan terhadap peruntlrk.ln prasar,lna, sarana, urilitas perumahan dan permukiman agar: terlebih dahulu diberitahukan kcp. d" . r\ rri (dt o, nsh rni' L untuk pembangunan sebagair-nana dimaksud pada hurul a, hllrl-rf b, huruf c, dan huruf d, pemol.ron \\'a-jib mem.tsang Litik PJU sebant'ak 20% (dua puluh per seratus) clttt'i jumlah rjtik \ ilng drizinkan .lr luar relrcana tapak. Bagiar-r Kedua Pengatllran Pemanfaatan Lahan Untuk Prasarana, Silrana, Utilitas Perumahan dan Permukiman Pasal l1 Pen€laturan luasan lahan lang dapat .LimallIaatkalr scbagaim.lna dimaksucl dalam Pasal 10, diperuntukan lahan unluk pr.ls.rrarrar. saran.r, dan utilitas, khusus peruntukan RTHKP paling sedikrt 20% (dua puluh perseratus) dari luas Iahan dan tidak dapat clialihfungsikarl untuk kegiatan lainnya. Bagi.rn Ketig.,l PemanlaralLan Prasarana, Salatra. Utilitas Perrmahan dan Perrnrrkirlr:rlr olrh Pilrrl< hc'rr.,:r

Pasal 12

(1)Pemalllaatan dan pengelolaan prasaranaJ sarana, utilitas perumahan dan permukiman l-ang t.-1.1h diserahkan kepilda Pemcrintah Daerah Kabupaten dapat dikerjasan-rakan dellgan piirak ketiga ap.rbila memberikan manlaat l.lngsung bagi penghuni perLlInah.rn tersebut.
(2)I{e{asama sebatllali1i1a1n,1 alimalksLr(l l)i1(la i\al II (Li.iLur alcttgillt Pr_rlltlirr11-) Bupati. Bagran Keempat Penl'ediaan dar-r Penl'erahan Pras.uana, Sar ana, dan Utilitas Pasal l3
(1)Pengembang sclain nel,iksan ril<r r r r k.'ua.liLart seltag.lim.lr:ra dinlaksrtd dalam Pasal 10. diu-a.jibkan ju8.1 rintuk mclrledi.ll<an lahan prilsarana, sarana, dan utiljtas pada lahan siitp bangun sesuai ketentuat1 peraluran perundang undangarl.
(2)Tata cara pen-vediaan dan penleraltan serta lllasan laharr prasar-ana, sarana, dan utiliras pada lahan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatlu oleh Buperti. {3) Per-rverahan lahan prasarana. sariuta, clarr utjlil.is pSU kepacla pemerinral-r Daerah liabupaten sebagaimana dimakslld pada ayat (2), dilaksnnakan pada lvaktu merga.jukar-r proses rencana tapirk. (,1) Penl'erahan seb.lgaimana dirnaksud pada .rvat (3) \\,ajib disertai sertilikat atas nama Pemerintall Daerah Klibupaten.
(5)Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud padil avat (.1) belum selesai, maka penyeraharl ter-sebut disertai cleDg.an brikti pt.oses pcltgurusan.:Larj Kantor Pertanahan Iiabupaten Cianjur.
(6)Segala biava kepengurusan sertilikart sebagaimana dimaksud pada avat {S) menjadi tanggung jau ab pengemltanq. bar-rgun dengan luasaD sebagal berlkut I
1. a.untuk pembangunan perltmahan ltorizontal. lirhal ,:-::q r:t,: untuk TPU dalam kondisi laharr rr:,r.Lr'.q a.ii .,l -, :..r ' : d.
(1)b. c- dari luas lahan yang dikutLseri; untuk pembangllnan perllmahan \.ertik:il luas lahan r'aaq ct:-:-:---:::-:- untuk TPU selu.rs 10 m2 {sepuluh meter pelsegil uur,.tk riap - s..--. .:..: penyerahan lahan TPU kepada Pemerinrah Daerah Kab:.a'i- sebagaimana dimaksud p.t.l:i hurLtl a clan hur-ul b dilaksanaL"-. 1..:= .. \tr m, ne. Lr.,l pr. \ \ .n penYerahan sebagaimana c'Lirnaksud pada hurul c r a-iib ,:1is .rlai sci L,ii;.: atas nama Pemerint.llt Daerah liabriparen; dalam hal serttpikat scbag.liman,r dimaksud pad:r hurul d belum se1ese,i. maka penyerahalr tersebul disertai dengan bukti proses pengurusan dari K.norP,"dn \. \,b.1. r,r', .: segala bia!'a kepengurursll-i sL-rttpiiiiiL sibalgalLrriaiit.l r.ljrnaksurcl llada ltltrrL: d dan hurul e, menjacli tanggung jitrab penglernltang.

Pasal 15

Pengembang berkc aliban nr,.: nr',.]clrala r1 ].(]rirr'l'PL padti loklsi \'.1119 tclah ditentukan sesuai perunlLlk.Ln I ang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilal'ah. Perhitungan luasan 1a1-ran TPU p,rd.t lokasi r.ar-rg diterapkan seb.lgarmana dimaksud pada a\.11 (1) mcupakan nilai konversi dari lahan vang dibebaskan sesual cleng.in Nilai .lLLaL Obvek P.riak dan hargtr pasaran vang berlaku.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabllpatell menerima pen\.ela1han prasaranzr, sarana, utilitas perumahan dan permukiman \.ang tc1i1h memenuhi persvaratan:

a.umumj
b.teknis;
c.administralsi.

Pasal 17

(1)Persvaratan umllm sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 hurul a meliputi: t:2) (s)
1. a.lokasi sar,rna, prasa|anal, .'La1r rltilit:is scsuai .1.-ngan ae]1aan:r tapilk vang teiah disetujui oleh Pemerintah Dacrah Kabuparenj
2. b.sesuai dcngan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan. Persvaratan teknis seb.rgaimana climaksud d:rlam pasai 15 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturalr perrtndang-ur.rdangaln yang terkait dengan pemodngJndn p rnJhrno. rp j'lr(. Persyaratan administrasi seb,lgaitrralnal alirn.rhsLld dal;rrn pasaL 16 lltimI c meliputi:
3. a.dokumen rencana tap.rk 1.ang rel.lh disetu-jui oleh pemerintah Daerah Iiallup.tten;
4. b.Izin Mendirik.ln Bangun:in bagi bangur.ran larrg dipel s\raratkani
5. c.Izin Penggunaart Banguniilt bagi LriLngrrnalt \ alng dipersYaraLtkan: dan
6. d.surat pelepasan hak at.ls tanah .l.rri pengembanq kepad;r pemerinrah Daerah Kabupaten. Penverahan prasarrana) saranat, utilitas llerumahan dan permukiman sebagaiman.l dinr:rksud pa.1a ali 1 li dilakr-tkiinl
7. a.sesuai dengan rencana t.1pak \'ang telatr disallkan oleh Bupatl,
8. b.bagi pengembang perumah.rn dar-r p.-rmukirnan ]-ang luasn].a ti.iak lebih dari 5 ha {lima hL-kto arel penverahannva setelah pembangLtnan selesai dan semua bangllnan hunian 50.,n (lima puluh perseratus) terj ual;
9. c.dalam keadaan lertentLL ketcntualn se l)aga1i111an,t dimaksud pada ltllruf b dapat dilaksanakar-r penver-ahann\'a1 secaLr:t l)ertahap clcngan alasan ..;ng dap. J.petr.11 '1 o( ,1 .
10. d.bagi pengembang pet umahan .lan permukim:tn l.ang luasn].a lebih dari 5 ha (lima hehto are) penr.rahailn\a dapat dilaksanakan secara bertahap;
11. e.ketenlLlarn scrbalgaimana aLiililksLlC ililalil ilr,trLLl a. hunrl b, huruf c dan huruf d cli.ttLtr oleh BLtpi1r1. l2)
(1)t(l
(1)Prasarana dar-r utilitas sebitgajmal)il dimaksud cLalam pasal 7 dar-r pasal 9 pada perumahan tidak bersLtsun diserahkan dalam bentuk tanah dan bangunan.
(2)Sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan dalam bentuk tar.rah siap bangun.
(3)Penverahaan prasarilna, siLrana. d:u-r Ltilitas rLLrnalh susLh berupa tanah siap bangun. (.+) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2J, dan ayat (3), berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satu.ln rumah susun.

Pasal 20

(1)Pen\erahan prasarana, sairaDal. utiliLas pcrumahaln dan permukiman harus melrlenuhi persr arlltain ult]Ll[1. tekltis. daI adn nistrasr. 121 Ketentuan lebih lanjut mrrrgur.-ri ner\-\ clrar.rn unlum, teknis, dan administrasi sebagaimana dim.rksud p.ida avat (1) diatur dengan Per aturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SA]1A\A, DAN UTII-II'AS

Pasal 21

Tata cara penverahan pras:lrana, sarana. utiiitas perumahan dan permukiman dilakukar-r mel.rlui t.rhapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan penl'erahan;
c.pasca penyerahan. Pas:ri 22

(1)Persiapan penverahan prasaral-i,1. sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimakstrd dalam Pasal 21 hurul a, meliputi:
1. a.Bupati menerirra permohol)i11i peD\'t-'rahan pr:tsaLralna, sat.a1la1, r-tliliLas perumahan dan permukiman dari peltgembangi
2. b.Bupati me1luflask.tn Tim Verillkasi u11tuk memproses pen\.erahan prasarana, saranar, utilitas per'umahan dan permukiman;
3. c.Tim Verilikasi rnengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, utilllat:i perumah:rr1 clan permukiman yang akan diserahkan;
4. d.Tim Verifikasi melakukan inve rarisasi terlladap prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukimalt _ya1tg akan diserahkan meliputi rencELna tapak 1'ang telah disetului oleh pemerintah daerah, tata letak bangur-ran dare lahan, scrta besaran pt-alsalralna, sarana, dan utilitas; dan
5. e.Tim Verillkasi meltl'Ltsun .jadu.ll h..r j:t Lirn li.ut iltstrulnerr penilaian. {2) Pelaksan.ran pen\-erahan prasaranaJ sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksr.id dalam Pasal 21 huruf b. meliputi:
6. a.Tin-r Verilikasi melakukan penelitian atas pcrsvaratan umum, teknis, dan administrasi: ll
7. b.Tim Veriflkasi melakukan pemeriksa.ln lapangan dan penilaiar.r fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
8. c.Tim Verillkasi menvusttr) lapolnn hasil pemeriksaan dan penilaian fisik dan prasarana, sarana) utilitas perumaharr dan permukiman, serta merllmuskan prasaraltil, sarana. dan utilitas perumahan dan permukiman \'.rng l.1v.1k atarl ridak 1:Lr ak ditcrima;
9. d.prasarana, sarana, uLililas peruntahar-r d:Lr-r perrnukiman I'ang tialak lar.ak diterir]la diberiktrn kesempatiln kepada pengembang untllk melakukan perbaikan palir.rg lambat 1 (satu) bulan setelah dil.rkukan pemeriksaan sesuai.lengan spesifik.isi tclinis bangllnan;
10. e.hasil perbaikan prasarana. s!1ran.1. utiliras perumahan dan permukim.ln sebag:Limana dirnaksr-rd pada huruf d. dilakukan pemeriksllan cian penilnian kem baii
11. l.prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman 1'ang 1a1.ak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lutuk disampaikan kepada Bupati:
12. g.Tim Verilikasi mempersiapkan Berita Acara serah terima penetapalr jadual pem-c-rahan dan Peralrgkat Dererah r.anq berrr.enang mengelola;
13. h.penandatanganarn Berita Ar-ar'a s.-ralt Lcrilttit ptilsarana. sar'.fr1a1, utilitas daD dilakukrur oleh pengemban!{ dan Bupati dengan melampirkan daltar prasarana, sarana, utilitas per un-iahan dan permrlkiman. dokumen teknis clan ad linistrasi;
14. i.Bupati men.-tapkan pr.rs.trana. sarana. utilitas perumahan dan permukiman I ar-ig diterima.
(3)Pasca pe1)J-erah.r11 prasar arna, siLt itnit. .ttilitits llerurlrahiLn dan permukiman sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal f t huruf c, melipllti:
1. a.Bupati menl'erahkan prasarana, strrana, utilitas per-umahan dzrn permukim.ln kepad,l perangk.lt claerah r-ang benvenang menElelola dan memelihara paling lamb:]t 3 (tiga) bulan setelah penyerahan pr-asarana, saaana, utilitas perumahan dan permukiman clilaksanakan;
2. b.Pengelola Barang me)aklrkan pancartaltillr .ise1 !l1.rs prarsalr:rrar. sarrarl!1. utilitas perumahan dan permukimnn kc dalam Daftar Barang Milik Daerah;
3. c.perangkat daerah ,-ang mcrrrriin.r .r\et llrasal'a1ta. sarana, utilitas perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daltar Barang Milik Penggllna: d.1r1
4. d.p.-ralngkart d;rerah \':rng mrira|irna iisat prirsalr.Lnal, saralnil, !ttililas perumahan alan perrnukimaln mengin lormarsikan kcpada maslarakatt mengenai prasaranal sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang Ielah diser-trhkan oleh pengembang. Pas:tl 23 Dalam ha1 prasarana. sarana. L-rtiiitas pc.umahan dan permukiman ditelantarakan dan belum diserallr;iar, Perrcllntah Daerall KLrLupatel-I membuat Berita Acara pclolehaul p[alsarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman. Pemerinti:rh Darcral]r Kabupaten n]emllu:tt pern\.alilan ,rset atas tanah prasarana, saaana, utilitas perumahan dan permukiman sebagajmana dimaksud pada al'at (1). sebag.li dasar permohonan pendaltaraan hak atas tarnah dr l(alntor Pi' iLn.ih|:r NalrLilr,,irr Crrr! rr'
(1)12) 12
(2)
(3)
(4)(s)
(1)
(1)
(5)Tim Verifikasi dalam melaksanakan tug.rs dibantu oleh Sekretariat Tim Verilikasi. Bupati menyerahkan prars:trana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman kepada perangkat d.lerah vang beru-enang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Peftanahan Kabupaten Ciadur men.'rbilkan hak atas tanah. Pengelola balang milik daerah r-r-re1:rkukan penciiLat.in aset atas prasarana, sarana, utilitais perunrahan dartl permLll<imln ke clalan-r DaLfr:ar Balratrg Milik Daerah. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permr,rkiman rnelakukan pelicatatan asset yang diterima ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna. Pasal 2'1 Penyerahan pr:asarana, sarana, utilitas perumahan clan permukiman sesuai rencana tapak dil.lksanakan pettverahannya secala sekaligus setelah kavling el-ektif terjual paling ban\.ak 50%, (1ima puluh perseratus). DikecuaLikan terh.rdap ketentuan sebagaimana dirraksucl pada ayat (1) untuk pelaksanaan pen]'erahan jarit-rgan penctangan jalan umum dan jaringan jalan beserta bangunan pelengkap, .lilaksanakan set.'lah kavling elektif teiual seiuruhnl'a.

BAB IX

PEMBENTUI(AN TIM VERIFIKASI

Pasal 25

Bupati membentuk tim verilikasi u1)tuk memproses penYerahan pfasarana, saranatJ utilitas pefLlmaLh.111 al:ln pertilukimall. Tim Verillkasi sebagaimana dimaksud pada al at (1) terdiri dari unsur:

a.Sekretaris Dacrah:
b.Badan Perencanaan PembatrgllDan Daerah;
c.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur'
d.Perangkat Daerah terkait:
e.Camat terkaitt dan
f.Lurah terkait. Tim Verifikasi diketu.ri oleh Sekr.-t.rris Daerah. lrn\'r. k..it 1, r.rl r.v.:
a.penilaian keabsahan umum, tek11is, datt administrasi prasarana, s.1r'a!na, utilit.rs llerumahalt Can pcrmLtkinan 1'ar-rg telah ditetapkan dalam rencana Lapak dengan ken\':it!]t]1) dr l.1pai1gt1n;
b.penelitian dan pemeriksaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman 1'ang akzrt-t diset ahkan kepada Pemeiintah Daerah Kabupaten dalam keadaan baik. Sekreta.is Tim Verifikasi p.rda a!-at (1) berada parla perar.rgkat daerah 1'ang membidangi perumahan datr permukiman. Tugas Tim Verilikasi dan Sekretariat Tim i'erilikasi sebagaimana dinraksud p.roJ -\'d 'lla.,LP:'. .l l B r .i 12t {3) (.r )

(6)
(7)SARANA. DAN UTlLITAS P.1sal 2a) (11 Jangka u,aktu penJ'erahan tanah sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud d.ilam Pasal B, diserahkan paling lambat 6 (er.ram) bulan setelah proses tahapar-r penr'erahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dilaksanakan.
(2)Penl-erahan sebagaimanil dimaksrLd pada itr at l] ) harlls diserlai deng.11l Sertifikat Hak Pakai atas nam.r Pemrrinl:rh Diler:1h liablrpatcll Dalam ha1 Sertilikat sebag.r.imana dimakslld pada aJ.at (2) belum selcsai, maka penl.erahan te.sebut disert.rkan dengan bukti proses pengurusan darL Kantor Pertal1a1lan Kablrpaten Cianjur. Dalam hal Sertillkat sebagaimana dirnaksud pada a]-at (3), pengembang lvajib menyelesaikan kepengunisan beriliLlL pembiavaan Sertifikat tersebut.
(4)
(3)
(1)12)
(3)Daerah Kabupaten dapar bekeia sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atall masyarakat dalam pengelolaan prasarana) sarana, utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undar-rgan. Dalam hal Penerintah Daerrih Kabupat('r1 nrcLilkukan l<e 1. s.rma pengelolaan plalsaranaJ sarana, uLilitas perrlrnahan dan permukiman dengan pengembang, badan usaha s\\,asta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasaran.l, sarana, utilitas perumahan dan permukimar-r menjadi tanggung jarr,ab pengelola. Per-rgelola prasaralra, sar.tnaJ utilitars perumahan dan permukiman sebag.limana clin-rurksud pada .lJ.rt 121 ticlali boleh n1e1)grlbah peruntLrkan prasarana, sarana.L tilitars pelllmahan daD pe r'r]luhirnar-r.
(4)

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENCiAWASAN

Pasal 29

Bupati melakukan pembina,ld dan perlga\\'as.rn terhadap pen,yerahan, pengelolaan dan pernanlaaLan pr_:1rji1rilna, s.irarrl!r. utilitas perurlrahan dan permukiman.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…