DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dana Cadangan, Sumber Dana, Pengelolaan Dan Penempatan Dana Cadangan, Penggunaan Dana Cadangan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ten tang DalamKabupaten Tahun 1950 Daerah-DaerahPembentukan
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Mengingat: Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambabab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pemerintah dan Pengawasan Daerab (Lembaran Penyelenggaraan Negara Repu blik Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Daerab Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tabun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:

1.Daerab Kabupaten adalab Daerab Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalab Bupati Cianjur
3.Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Cianjur
4.Pemerintab Daerab Kabupaten adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disingkat DPRD adalab lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 1 1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cianjur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
12.Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
13.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
14.Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
15.Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan .
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
(3)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

SUMBERDANA

Pasal 3

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: a) dana alokasi khusus; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(!) Besaran Dana Cadangan yang direncanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) dipenuhi selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2)Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaaan dananya terbagi atas:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah); dan
2. b.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
(3)Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
(4)Program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan akan di atur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 5

Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

Pasal 6

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(!) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan dalam bentuk deposito.

(2)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola PPKD.
(3)Jasa yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak Tahun Anggaran 2023.
(5)Penempatan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

( 1) Dana Cadangan digunakan un tuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (!).
(4)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimakasud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja daerah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(5)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(6)Dalam ha! terdapat sisa anggaran Dana Cadangan saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan wajib disetorkan rekening Kas Umum Daerah dan dilakukan penutupan rekening. BABVI

Pasal 9

Teknis Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 29 November 2022 BUPATI CIANJUR, ttd/cap HERMAN SUHERMAN Diundangkan di Cianjur Pada tanggal 30 November 2022 ST83,AERA BUPATEN C U R. %' 'go 7 � YAH N DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 38 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (4/247 /2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…