DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Cianjur yang bercorak agraris, sehubungan dengan hal tersebut pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya yang perlu dilakukan guna mewujudkan ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Cianjur;
c.bahwa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan Lahan pangan pertanian berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlidungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir, dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); • 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR Dan BUPATI CIANJUR d MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR: 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (6) dan ayat

(7)dihapus,sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(I) Pemerintah Daerah melindungi Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2)Luasa LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diahihfungsikan:
(3)Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap LP2B dalam hal
1. a.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
2. b.proyek strategis nasional;
(4)Setiap orang yang melakukan ahih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
(5)Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a digunakan untuk pem bangunan:
1. a.pertahanandankeamanannasional;
2. b.jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api,
3. c.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. d.pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. e.infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. f.pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. g.jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. h.tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. i.Rumah Sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. j.Fasilitas keselamatan umum;
11. k.Permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; I. fasilitas terbuka hijau publik;
12. m.cagar alam dan cagar budaya,
13. n.kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
14. o.penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
15. p.prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
16. q.prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. r.pasar umum dan lapangan parkir umum;
18. s.kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau dan badan usaha milik Daerah;
19. t.kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan ataudikuasaiolehPemerintahPusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau dan badan usaha milik Daerah;
20. u.kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah;
21. v.kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau
22. w.kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badam usaha milik negara, atau dan badan usaha milik Daerah; dan sosial, fasilitas umum, dan ruang
23. x.kawasan dan/atau pengembangan teknologi dikuasai oleh Pemerintah diprakarsai Pererintah 6 Daerah, badan usaha milik negara, atau dan badan usaha milik Daerah.
(2)Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

3.Ketentuan hurufcayat (l) diubah dan ditambahkan l(satu) ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(l) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki kajian kelayakan strategis;
b.mempunyai rencana alih fungsi lahan;
c.dibebaskan kepemilikan haknya dari pemihik; dan
d.ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang diaih fungsikan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan b tidak diberlakukan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengaihfungsikan kepada Bupati terhadap LP2B dalam l (satu) Daerah.
(2)dihapus.
(3)dihapus.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: () Persetujuan alih fungsi LP2B disetujui oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian dan atau ketahanan pangan;
2. b.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya air; 7 •
4. d.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. e.Perangkat Daerah yang tgas dan fungsinya di bidang tata ruang; bidang bidang di dif. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya pernan;
6. g.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya pengelolaan aset Daerah;
7. h.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perpajakan; bidang bidang di dii. Perangkat Daerah yang tgas dan fungsinya penegakan Peraturan Daerah;
8. j.Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya Pemerintah Desa;
9. k.Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.
7.Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (I) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang tidak sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi : a, Perencanaan dan penetapan;
1. b.pengembangan;
2. c.penelitian;
3. d.pemanfaatan;
4. e.pembinaan;
5. f.pengendalian; &. pengawasan;
6. h.system informasi;
7. i.perlindungan dan pemberdayaan petani; dan J. sosialisasi. • • kegiatan dengan mengenai pembiayaan pada ayat(2) diatur
(3)Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tangeung jawab Pemerintah Daerah.
(4)Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan,
(5)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 8 Agustus 2024 BUPATICIANJUR, ttd/cap HERMAN SUHERMAN Di undangkan di Cianjur Pada tanggal 9 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, $8 CECEP S, A LAMS� LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 61 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (3/101/2024

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019