DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan Kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 74 Tahun 19S0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat " (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298\; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO2 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al69\; C. 2. J. 4. 2 Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2T9\; UndanyUndang Nomor 20 rahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O1); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor !O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indgnesia Nomor s587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan! Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOg tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);3 Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 200T tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTal); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2oog Nomor 19, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB 15); Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBtT); 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. 12. 13. 14, !) Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2oll tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 53 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Pemerintalr Nomor 2 Tahun 2Ol2 Tentang Hibah Daerah. Peraturan Merr.deri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Keputusan Menteri Dalam Neger"i Nomor 33 Thun 201.2 Tentang Pedoaman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahu n 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah . Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 l'entang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah. Dengan Persetujuan Bersama 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2t, 22. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEPEMUDAAN TENTANG PENYELENGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah"Kabupaten Cianjur. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonOm. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur. 2. J. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dean Perwakilan Rakyat daerah dalampenyelenggaraan Urusan Pemeritahan yang menjadi kewenagan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. Z, Kepemudaan adalah berbagai hal yarl.g berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8.Pelayanan Kepemudaan 'adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirb"usahaan, serta kepeloporan pemuda. g, Penyadaran Pemuda adalah kegialan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10.Pemberdayaan Pemuda adaJah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 1 1. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteiadanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda'
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha. 13. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam *"tit ti. jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. t4. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saiing membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda. 16. penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang KepEmudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. IT. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran) pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.

a.ketuhanan Yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan; 5
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan j kemandirian.

BAB II

! ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAf{ DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah mempunyai tr-fgas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana d"imaksud pad"a ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan : . a. penyadaran;

b.pemberdayaan; dan
c.pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berba.ngsa-, dan bernegara.

Pasal 8

pelaksanaan pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda yaitu -memiliki se*ang"t kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatiia, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. 6

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui strategi:

a.bela negara;
b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
c.peningkatan dan perluasan.memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.peningkatan kapasitas dan kompetpnsi Pemuda;
f.pendampingan Pemuda;
g.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta - keterampilan; dan
h.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan melalui :
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
(2)Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.Kajian agama beserta aplikasinya yang ideai sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokiasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda; 7
5. e.talkshow dan atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan;
6. f.perlombaan*perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemucla.

Pasal 12

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diiakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekondmi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; danf atau
6. f.penyelenggaraan penolitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan latihan methodology participation assessment Kepemudaan;
3. c.pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan mandiri untuk daerah terpencil;
4. d.beasiswa pelatihan sambil bekerja;
5. e.pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agribisnis atau Pemuda tani;
6. f.penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif ;
7. g.penertiban dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif;
8. h.menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten dan Kecamatan; danlatau
9. i.pemilihan wirausaha muda dan atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten. Paragraf {3 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 13

(1)Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.penyuluhan;
3. c.pelatihan;
4. d.pengkaderan;
5. e.pembimbingan;
6. f.pendampingan; danlatau "
7. g.forum kepemimpinan Pemuda.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.latihan kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten; 8
2. b.bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
3. c.pendampingan pada kaderisasi organisasi Kepemudaan;
4. d.temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah"Kabupaten Cianjur. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonOm. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur. 2. J. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dean Perwakilan Rakyat daerah dalampenyelenggaraan Urusan Pemeritahan yang menjadi kewenagan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. Z, Kepemudaan adalah berbagai hal yarl.g berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8.Pelayanan Kepemudaan 'adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirb"usahaan, serta kepeloporan pemuda. g, Penyadaran Pemuda adalah kegialan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10.Pemberdayaan Pemuda adaJah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 1 1. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteiadanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda'
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha. 13. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam *"tit ti. jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. t4. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saiing membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda. 16. penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang KepEmudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. IT. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran) pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.

a.ketuhanan Yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan; 5
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan j kemandirian.

BAB II

! ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

Pasal 3

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAf{ DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah mempunyai tr-fgas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana d"imaksud pad"a ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan : . a. penyadaran;

b.pemberdayaan; dan
c.pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berba.ngsa-, dan bernegara.

Pasal 8

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui strategi:

a.bela negara;
b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
c.peningkatan dan perluasan.memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.peningkatan kapasitas dan kompetpnsi Pemuda;
f.pendampingan Pemuda;
g.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta - keterampilan; dan
h.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan melalui :
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
(2)Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.Kajian agama beserta aplikasinya yang ideai sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokiasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda; 7
5. e.talkshow dan atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan;
6. f.perlombaan*perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemucla.

Pasal 12

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diiakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekondmi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; danf atau
6. f.penyelenggaraan penolitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan latihan methodology participation assessment Kepemudaan;
3. c.pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan mandiri untuk daerah terpencil;
4. d.beasiswa pelatihan sambil bekerja;
5. e.pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agribisnis atau Pemuda tani;
6. f.penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif ;
7. g.penertiban dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif;
8. h.menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten dan Kecamatan; danlatau
9. i.pemilihan wirausaha muda dan atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten. Paragraf {3 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 13

(1)Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.penyuluhan;
3. c.pelatihan;
4. d.pengkaderan;
5. e.pembimbingan;
6. f.pendampingan; danlatau "
7. g.forum kepemimpinan Pemuda.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.latihan kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten; 8
2. b.bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
3. c.pendampingan pada kaderisasi organisasi Kepemudaan;
4. d.temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten.