DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pengembangan Ekonomi Krea:::. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu:-:s Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1 9 5 0 :e:r -- a: _. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten )a-a::: Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Rep::-:.: Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah ce::sajl Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 :el:a::g Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaie :: Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor i 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 t.entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa96l;
4.Undang-'Undang Nomor 24 Tahun 2Ol9 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2L2, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aM); Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2ALB tentang Rencana Induk Pengemb€Lngan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2OL8-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2OLT tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG 5. 6. Menetapkan : PERATURAN KREATIF. PENGEMBANGAN EKONOMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintar daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi keu,enanga:: daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DFRD dalarrl penyelenggaraan Urrrsan Pemerintahan yang menj adi kewenangan Daerah.
4.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan inteiektua-l yang bersumber dari kreativitas manusia, yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirika:r berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6.Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi. J
7.Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau inteiektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiaian yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. Pelaku Ekonomi Ifteatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum. Rumah Ifteatif adaiah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Ikeatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis. Mitra Produksi adalah mitra kerja sarna atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang mar.lpun jasa Ekonomi Kreatif. Mitra Kreasi adalah mitra kerja sama atas ide Kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Ikeatif dan/atau pelaku Industri Ikeatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif. Hak Kekayaan Intelekhral adalah yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiiiki manfaat ekonomi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI.

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berd.asarkan pada:

a.keimanan dan ketakwaan kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ekonomi kreatif ini adalah sebagai berikut:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
c.membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing globai;
d.mengelaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya daerah;
e.memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif daerah; dan 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. +
f.menstimulasi rencana pembangunan daerdh dengan pengarusutarnaan Ekonomi Kreatif.

BAB III

KEGIATAN EKONOMI KREATIF

Pasal 4

(1)Jenis kegiatan Ekonomi Ifteatif terdiri atas:
1. a.Ekonomi l(reatif berbasis warisan budaya;
2. b.Ekonomi Kreatif berbasis seni;
3. c.Ekonomi Ifteatif berbasis media dan teknologi; dan
4. d.Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.
(2)Sektor Ekonomi Kreatif bergerak di salah satu/trebih sektor Ekonomi Kreatif, antara lain:
1. a.Periklanan;
2. b.arsitektur;
3. c.pasar barang seni;
4. d.kerqjinan,'
5. e.desain ;
6. f.mode;
7. g.video, film dan fotografi;
8. h.permainan interaktif;
9. i.musik;
10. j.seni pertunjukan;
11. k.penerbitan dan percetakan;
  1. 1.layanan komputer dan piranti lunak ;
12. m.televisi & radio ;
13. n.riset dan pengembangan;
14. o.kuliner;
15. p.Seni rupa.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Ifteatif berhak: a h,er1r.qrr;e lrerlrre:re.i riqn Lrerinnrrnsi rtqAq hidanrr lllz'nnnrni I{rcqfif' 5

b.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c.mendapatkan perlindungan hukum; dan
d.mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Ifueatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

a.mendapatkan pelindungan hukum atas usahanya di bidang Ekonomi Kreatif;
b.mendapatkan perlakuan secara adil;
c.mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah; dan
d.mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 10

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

a.memiliki perizinan usaha yang sesuai;
b.menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan
c.membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB V

INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 12

(1)Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya Kreatif.
(2)Rumah Kreatif berfungsi sebagai:
1. a.pusat inovasi dan kekayaan intelektual; 6
2. c.pusat promosi dan pemasaran;
3. d.pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
4. e.pusat inkubasi bisnis.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 t.entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa96l;
4.Undang-'Undang Nomor 24 Tahun 2Ol9 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2L2, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aM); Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2ALB tentang Rencana Induk Pengemb€Lngan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2OL8-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2OLT tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG 5. 6. Menetapkan : PERATURAN KREATIF. PENGEMBANGAN EKONOMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintar daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi keu,enanga:: daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DFRD dalarrl penyelenggaraan Urrrsan Pemerintahan yang menj adi kewenangan Daerah.
4.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan inteiektua-l yang bersumber dari kreativitas manusia, yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirika:r berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6.Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi. J
7.Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau inteiektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiaian yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. Pelaku Ekonomi Ifteatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum. Rumah Ifteatif adaiah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Ikeatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis. Mitra Produksi adalah mitra kerja sarna atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang mar.lpun jasa Ekonomi Kreatif. Mitra Kreasi adalah mitra kerja sama atas ide Kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Ikeatif dan/atau pelaku Industri Ikeatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif. Hak Kekayaan Intelekhral adalah yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiiiki manfaat ekonomi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI.

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berd.asarkan pada:

a.keimanan dan ketakwaan kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ekonomi kreatif ini adalah sebagai berikut:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
c.membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing globai;
d.mengelaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya daerah;
e.memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif daerah; dan 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. +
f.menstimulasi rencana pembangunan daerdh dengan pengarusutarnaan Ekonomi Kreatif.

BAB III

KEGIATAN EKONOMI KREATIF

Pasal 4

(1)Jenis kegiatan Ekonomi Ifteatif terdiri atas:
1. a.Ekonomi l(reatif berbasis warisan budaya;
2. b.Ekonomi Kreatif berbasis seni;
3. c.Ekonomi Ifteatif berbasis media dan teknologi; dan
4. d.Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.
(2)Sektor Ekonomi Kreatif bergerak di salah satu/trebih sektor Ekonomi Kreatif, antara lain:
1. a.Periklanan;
2. b.arsitektur;
3. c.pasar barang seni;
4. d.kerqjinan,'
5. e.desain ;
6. f.mode;
7. g.video, film dan fotografi;
8. h.permainan interaktif;
9. i.musik;
10. j.seni pertunjukan;
11. k.penerbitan dan percetakan;
  1. 1.layanan komputer dan piranti lunak ;
12. m.televisi & radio ;
13. n.riset dan pengembangan;
14. o.kuliner;
15. p.Seni rupa.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Ifteatif berhak: a h,er1r.qrr;e lrerlrre:re.i riqn Lrerinnrrnsi rtqAq hidanrr lllz'nnnrni I{rcqfif' 5

b.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c.mendapatkan perlindungan hukum; dan
d.mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Ifueatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

a.mendapatkan pelindungan hukum atas usahanya di bidang Ekonomi Kreatif;
b.mendapatkan perlakuan secara adil;
c.mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah; dan
d.mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 10

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

a.memiliki perizinan usaha yang sesuai;
b.menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan
c.membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB V

INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 12

(1)Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya Kreatif.
(2)Rumah Kreatif berfungsi sebagai:
1. a.pusat inovasi dan kekayaan intelektual; 6
2. c.pusat promosi dan pemasaran;
3. d.pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
4. e.pusat inkubasi bisnis.