DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran Dan Tahapan, Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan, Penyelenggaraan KLA, Tanggung Jawab Dan Larangan, Sanksi Administrasi, Peran Serta, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Layak Anak, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 7

Setiap Anak belhak menclaparl<ar-r hali kcseh!1lLrn dasar. dan kesejahteraan, sebagaimana .lifraksud dalarn ptrsal 4 hLlruI c, sebagai berikut:

a.anak penvandang disabilitits memastikan anak cacat men.lapatkan akses layanall publlk \.ang menjamin kesehatan dan kesejahreraan;
b.kesehatan dan lalanan kcsel-ratan nlemastikalt seLiap at)ak menal,rpatkarn pela\analr l<,:-selr:tLait \!r]tg kompreltensif dar-r terintegrasi;
c.jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan memastikan setiap anak mendapaLkan akses jamir-ran sosiuLl dan fasilitas kesehat.rn;
d.Standar Hidup Memastikan :uak mencapai standar tinggi kehidupan dalam hak fisik. ment.tl, spiritu:r1, ntoral dan sosial. contoh: melllr lnk,.rn k.m:rri:rn rrrai{, lnelnpcrtiltqgt irsia har.itpan hidup. st,rndarr gizi, standatr I<cse1lati11-1, standar per.rdrdikan, dan standar lingkungan. Setiap keluarga bc-rker,v:rjiban untuk menjalar.rkan fungsi dan t.rnggung jau,abnl.a secara optimal seb:rsaintana t.-r:tualtg dalam pasal pasai pemenuhan hak anak !tqar: sctiilp anilk tcrlnasuk anak penvandang disabilrtas tetarp rrrndapaltli:ur :.kscs pcl:trnitltl kesehiitiln clasar clan kese.jahteraan. Pemeritltah Daerah berkeuajiban menvediakan lasilitas untuk memenuj]i hak kesehntan dasar dan kesejahteraan, kenajiban tersebut adalah sebagai berikut:
a.penvediaan puskesmas ramtrh anak; l). penvcdiaan sauana ltublik itlttrll< arnali Lermllsuk pent,anclang disabilitas; penlelenggaraan dan falsilitasi sarana dan prasana pos],-andu; memberikan akses iar.anan publik clan jaminan sosial bagi anak berkebutuhan khusus I dan
e.penataalr ruar-rq lerbr-rkir hljatr s.-rta linqkunsan l.a1rq bersih, sehat da1-r n\ itman;
f.fasilitas -\,ang bertqjuan men,.rrLutk:rn angka l<ematian ibu melahirkan dan angka kematian ar-rak serla meningkatkan usia harapan hidup. standar gizi dan standar kesehat:rn. B.rgi.tn lielima Hak Peredidikan, Pemanlaalall \\ aktrl Lu.rng daD Kcgiaral-l Bud.r\,al

Pasal 8

(1)S.-tiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanlaatan u'ahtu 1u.1ng dan kcgiatan buciara. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, vaitlr: c, d.
1. a.pendidikan memastikan setiilp i11t.1k nteilcillitiLLi<: t aiscs peildidik:Ii dan pelatihan Ian€l berkualitas ranpa diskrilninasi, contoh: mendorong sekolah inklusi, mcmperluas pendidikan kejuruan, non lormal dan informal, tnendoronq tcrciptanya i'ang ramah anak dengan mengaplik!1sik:rn konsep dis4)lin ranpa kekesr:rsan dan rute aman dan selamat ke dan da|i sekolah
2. b.tujuan pendicLikan melnasLil(.ur balI|a lernlrnga pr-ndidika berluiLtitn untuk mengembangkan minat. bakat, dan kcmampuan :1nalk. serta mempersiapkan .rnalt untuk bertanggultg jal\'ab kep.rda kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan kerjasama, untuk kemajuan dl.lnia dalaun semangalt perdamian.
3. c.kegiatan liburan dan kegrat.ln seni d..rn budava memastikan bah{.a ar-rak memilihi r,,.zrkLu b.-risrlrahat dan .l.1paL memanfaatkan u-aktu lu:rng untLrk melakr-ikan bciirlrgai l<egrriirn seni brrclat_rr contol-r: penr-ediaan Iasilitas bermain .1:1D rekrcasl serta sar.lna kreativit.ls anah.
(2)Keluarga berker a jiban unLLtk m.-menlihi hak pendidikan, pemanfaatan uaktu luang dan kcgi.ltan l:udal.a, i'aitn:
1. a.menjnmin kcl.rnqsung.ut pcnclidikan anak sejak usia dini;
2. b.mernberikan kcscrnpatan lhnq seltrits Juasnla kepada anak un:uk memperoleh pell.lidik:tr1 diln mernbangun kornunikasi terkait l<egiatan belajar mengajar di sekolah denean pihak sekolah; mengarahkan dar-r memberikaut kesempatan mengembangkan mir-rat, bakal dan kreativitas;
3. d.memberikan $aktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatau seni, budal-a dan olah rag:r;
4. e.meluangkatn $aktu untuk llerekreasi bersan'ra anak anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; d.]n L menjalin intc'raksi dan komullrkJ jr rl.ngan anak minimal sepuluh menit sehari semalam.
(3)Pemerintah Dacrah menl'ecliakan fasilitas r-rntuk memenuhi hak pendidikan, pem:u1lha1ta11 (:rl<Lr-L [i.,rq rli]ir kr gl.itiilt buda\ ii, . -r1tu
1. a.memberikan ltesempaltan lang seluas luasnva kepada ilnak untuk memperoleh pendidikan dar-r memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi anak berkebutuh:1n khusus untuk memperoleh pendidikan;
2. b.menyiapkan lasilitas yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.
3. c.mengoptimalkan pendiclikan keluat-ga, kererampilitn, kesenian dan olahraga;
4. d.men_"..ediakan taman kota, larman be1'n1ai1r, €lealunll kesenian dan gelanggang olah raga sebagai u,ad:rh untuk mengasah dan mengembangk.u bakat, min:LL d.1n k.cati\.itas anak clibidang scni, budaya dan olah raga;
5. f.mer1l.ediakan prasarana pcf ailanal) alnan seperti Zona Selamat Sekolah. Zel-,ra Cross S(kol.1h cl,Ln Br-s Sel:,rlalr serta Polisi -Seko1a1-it
6. g.mcrvujudkan sekolah rarnah anitk.liseti,ip tenl.tng pendidikan;
7. h.membantu beasis\\,a/ inser-rtif bagi sis\\'a kelu.uga tidak mampu;
8. i.memfasilitasl sis\\.t putus seLolah di Sekolah lor ma1 dan non formal; anak unruk J. T] k. 1. m. b. memberikan penghargilan kepada sisua br:rpr-est:rsi dalarn bidang akademik, scni budaya dan oLah raga; mengeluarkan hebijakan untuk pen\elenggara pendidikan agar tidak mengell.larkiin sisna dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tir-rdak pidat-ra; menyclenggararkan in:rsa ,r_r!ntilsi pesctta clidik vane edukatjf dan tanpa kekerasiin; menl.ediakan lasilitas Llmum vang :rksesibei terhadap penyandang disabilitas; membentuk pokja pcrlindungan anal< di setiap sekolah, kecamatan, dan Daerah; dan menviapkal) st.lndart operasional proscclr.rr (SOP) bagi ke!{latan seni budava dan olahraga vang meliLiltl{an barrr:rk anal<. Bagi.rn Keenam Penenuhan H:rk Pe r lindur-rsan Khusus P.rsal I l1) Setiap Anak berhak men.l.rpitlknrr lrak pcrlindrutqan hhltslts sebag.tim.rna dirn.tksu(l darlalm Paisarl .1 hlrrul c. r'aiLu:
9. a.anak dalam situasi darurat liar er-ra kehilangan oraltg tua peng.rsuh tempat ting€la1 clan thsiljtas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makan.ln, s,1rldang, kesehatar-r dnn sebagarnl.a, l.ang perlu mendapat prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak- hak dasarnva)
  1. 1.pengungsi ilnaki lemasLil<arn bahu'a sL.Liltp itnak \'ailtg ititrus berpir-rdah rlari tempat asah-r1:r ke tempat l.altg laiD, han:s mendapathan jan'rinan pemenuhan hak tumbllh kembang dan p"rlir,d r..9. r\F. 'n.-. :
  2. 2.situasi konflik bersenjatai memaslikan bah\\,a setiap anak lang berada dr daerah konllil< Lid.rk di rekmt atau dillbatkan dalam peranan apaipun, contolr: nrcnjidi talnanq hidrlp, liurir, mata mata, penlbal\\'al beka1. pekcr-ia daprt, pr..iar an barak. penlanclang sen-jalai, altarLl tcntara alralk. anak 1.ang llerhadlLp.rn dengan l-rukum Memastikan bahr,a anak anak \'.1n6l llerh.rclapan dcngan hukurn mendapatkar-r perlindungan dan akses atas tl1l-trbuh kembarngnva secara u.{ar, dan memastikan diterapkannr-a keadilan restoratil dan prioritas diversi bagi anak. sebagai bagaian dari kcranglia pernikiran ltahua pada das:rrnla i,rnak sebagaj pclakupun aderlah korban dari sistcir sosial vang Iebih bcsar, anak dalam situasi eksploitasi Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah s.-giilei konclisi Iang menl,'ebabkan anak tersebut berada dalam kcadaan tcra1lcam, Len.-kan. t.-rdiskriminasi. dan terhambat aksesn\a unrul< bisa lumbuh kembang secara optimal. Praktek vang umum deketahr-li misaln\ a rlladiknn pck"-rj.1 seksllal. loki narkotika, pelte1.l.1 i1nak. pckL-rja lurnall tarrllga. ,inak dala i lapangan pekeiaan telburuh bigi .rnaLk. pel dagangan dan penculikan anak atau per1gambilan organ tubuh. Anak itu perlu memastikan adanva progr'.1m pencegahan.lan pengawasan agar analt tidak berada dal.1m situasi € lisploltasr cl.1n D)eI11asLlk:,Ln b.lhr'.,r pelakunya harus ditindak. Selai1.1 itu, alrak liorbar eksplollasl harus ditangani secara opti1nal mLtliti dari pelavatr.ln kesehatan. reh.rbllltasi sosial, hingga l1ep.,l: e-r r.l. .rp n d .'-.. ..r. ."
10. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi 12 Memastikan bahwa anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmari buda!a, bahasa dan kepercayaannl-a.
(2)Setiap keluarga berkeuajiban untuk menjalankan lungsi dan tanggung jau'abnya secara optimal scbagaimar-ra clirnaksrr,i pad.i alat lll. (31 Pemerintah Daerah berke$,ajiban untuk nemenuhi Ilak Perlindungan Khusus, terdiri dari:
1. a.menyusun program untuk mencegah agar ,rn.rk tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonoml, seksual joki naikotika, pekeija anak, peker.ja rumah t.1ngg.1. .1nak dalan l.rp.tngan pekerjaan rerburuk bagi anak, peld.rgarngan clar lcncurikan nlllli altalLr lleilgarrrbil!1n o1g,1r1 tubuh:
2. b.menlediakan Iasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan; dan
3. c.mer-r1'ediakan bantuan hukum bagi anak.
(1)Dalam rangka eliktilltils pelrksldlran kebijal<an KLA Pcmcrilttah Dilerah membentr,rk GugLls Tugas.
(2)Gugus Tugas KLA mer:upakan lembaga koordinatil u,aki1 dari unsur Peran€lkat Daer:rh, Dew:rn Penakilan Rah-at Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Agama, Iiementcrian Agama, Per€lLrruan Tinggi, Organisasi Non Pemeril)tah, dunia usaha, nedia. tokoh maslarakaL dan forum anak.
(3)Tugas dan tanggung jauab (iugus Tugas ILL,,\ sebagaimana pada dirnaksud ai-at (2) meliputil
1. a.mengkoordinasikan pengembl1nElan KLA;
2. b.menyusun RAD I\LA;
3. c.melaksanakan soslaLlis.rsi, a(l\ol(asi dan komunikasi pengembangan XLA:
4. d.melakukan pemarlLa[l!]n Lerhaclap pelaksenaarl kebijakar-i. program dan kegiatan dalam RAD I.iLA;
5. e.melakukan evalu.rsi seti.lp akhir l.lhun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiat:1n d.rl.rn RAD KLA; dan
6. f.membuat 1:rpor an kepada Bupati.
(4)Dalam melaksanakan tu8as. airggota CLlgus Tugas KLA sebagainana dimaksud pada avat (2) menl elenggarakan Iungsi pengumpulan, pengolahan, penvajlal-l data. kebijakar1. proElram, dan kegiatan terkait pemenuhan hak irnali. IJ
(5)Ketentuan tentang susunan keper1gurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut der-rgan Keputusan BLtpati. P.1sa1 1 1
(1)Pelaksanaan Kebi.jakan KLA disusun dalam RAD l(LA, vang berlaku sesuai Rencana Pembangunan .J.lngk.r N{enengah Daerah.
(2)R{D KLA sebagaimana dimaksLld pada a}.at (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA !ang meliputi penguatan kelembaglaan dan klaster hak anak.
(3)RAD I(LA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penvelesaiitnnl a secara menveluruh. (zl) Penguatan keiernbagaan sebagaimana dimaksnd pada al al (2) meliputi:
1. a.adanva peraturan perundang undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anakl
2. b.persentase anggaran untuk pemenuhan hark alrark. termasLlk anllgaran Llntuk penguatan kelcmbagaan ;
3. c.jun-r1ah peraturan pelundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan l'ang Inen.lapaLkan lnasuk,rn.lari Forum Anak dan kelompok 1ainn1'a;
4. d.tersedia sumber dal a manusia (SDM) \ iing terl.ltill dan mampu nlenerapkan hak anak ke dalam kebi.jaknr-r, progr.rm d.rn krgi;t.rLr,
5. e.tersedia data .rnak terpilah menurlrt jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. f.keterlibatan lembaga masl'amkat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. g.keterlibatall dunia usaha dalam pen'renuhan hak anak.
(5)Ketentuan lebih lanjut merlgelrai RAD KLr\ ak.1n di.ltur lebih lanjut dengan P-r rt ur a.. BuI.. i

BAB IV

KELENIRACiAAN

Pasal 12

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 alat (3) Bupati m"^mbentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
(2)Pembentukan SekreLariaL sellagaim.ln.l dilr.rkslld p.Lda a)iat (11 ditctapkan dengan Keputusan Bupatj.
(2)Keanggotaan KPAD terdiri dari Llnsur Pemerintah Daerah dan seluruh 1en-rbaga pemangku kepentingan anak di Daerah.
(3)Ketentuan mengenai PembenlLili.trr IiPAD sel)aq!1ilnana dirnaksud pada avat (1) dan avat {2) ditetapkan dcngan Kcputusan Bupati.
(1)Untuk menyelenggarakan KLA Pem"-rintah Dacrah mcmbcntuk UPTD PPA.
(2)Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan seluruh lembaga pernangku kepentingan perempuan.lan anak cli Daerah.
(3)Ketentuall mengenai Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan denqirr Prr!LLrrarr BLLp!Li Bagian keemp:rt PIK Pas:rl 15 {1) Untuk mendukur.rg efektivitas pelaksanaan kegiaran UPTD PPA, dibentuk Plli di Kecamatan dan Dcsa/KelLtr.rh.rr. (2J Plli sebagaimana dimakucl p.,rda ii!at (1) .liselenggarakan dalam rangka mendapatkan dan memberikan informasi.
(3)Keanggotaan PIK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan selutuh lembaga pemangku kepentlngalr perempualr dar-r anak di Daerah.
(4)PIK berkoordiiasi dan melaporkan k:lslrs kekerasan pada perempuan dan anak ke UPTD PPA.
(5)Ketentuan mengcnai pemllelitukan PIK sL-bagaimana dirnnksud pada ayat
(1)dan.r)at (3) ditetapkan oleh Kec.rmatan Camat dan Desa,/ Kelurahatr. BrLglnn kelima PLlspag.i PnsaL 15
(1)Dalam Rangka rnendukung UPTD PPA Pemerintah Daerah dapat memb(.ntuk Pusparga.
(2)Puspaga diselenggiirakan dalatn .angka memperkuat pencegahan permasalahan anak diclalam keluarga.
(3)Keanggotaan Puspag.t ter.liri .lali ,.ursur Pcnrc|intah D.lerarl-r .1a11 seluruh lembaga pemangku kepentingarl pelempllal-i dan:rnak di clacrah.
(4)Ketentuan mengenai Pembentuk.rn Puspaga. sebagaimana dimaksud pada aYat {1) dan ayat (3) cLjtetapk.rrl delrgalr Iieputusan Bupati. Bagiiin lieenam Forum ADalk Daerarh

Pasal 17

(1)Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
(2)Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas l.ang berdomisili di Daerah. {3) Pembinaan Forum anak dil;ikuk.rrr olell CLrgus Tug.1!i l(LA. (,+) Ketentuan mengenai Peinbetttuiian For!1m A11ak Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Pembentukan lorum anak tinElkat kecamatan ditetapkan oleh Kecamatan.
(6)Pembentukan lorum anak tilrgkat Desa/K.-lurahan ditetapkan oleh Desa/Kelurahan. tsAB V PENYELEN(iGARMN KLA P.rs.rl 18 Penlrelenggaraan l(LA meliputi Lar:Lk Anerk dan Ramah Anak. Balciillr Kcsiltlr Ll ak enak

Pasal 19

(1)Kela!'akan merupakan kondisi fisik suatu $ ii!1yah, yang di dalamnya terd.rpat sarana d:rn pr:1sar:rn.1 yang clikelola sedemikian rr.rpa sehingga mernenuhi pers\-aratan minimal,.urtuk keper-iringan tumbuh kembang anak secara sehat dan r,aiar, tidak mengandung u1-isur \.ang membahal'akan anak.
(2)Iiela!akan sebagaimana ditraksud pada al-at (1) berupa infuastruktur seperti bagur]an gedr-ing jalan ra.,a, jembaLar-r, trotoar, sarana tr;!nsportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hirlup I'ang hijau dan ketersediaan perangkat hukum f.ang mendukungn\ a.
(3)Kelar':akan sebag,linana .'Limaksu.l paLla at ill 12) dilaksan.lkan di ringkat rukun tetanggil, rukun \\,arga1. d.-sa,/ kelurahar-r, kecamatan dan kabupaten seita dalam pen_"-elenggaraan pelatan.rn publik, diantaranl-a di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor 1ainn1'a.

Pasal 20

(11 Keramahan merupakan kondisi non llsik suatu wilayah yang didalamnya terdapat niiai buda\'a, etika, sikap. d:rn peril:rku masYarakat r-ang se.ara sadar diaplikasikan ataLr digLlnakan dan dikembargkan sedemikian rupa untllk memberikiln rasa senang daln gembira serta n!'aman dan aman pada anak. {2) Keramahan sebagaimzrna yang clirnaksud pada .rt.tt (l) diaDlalr'anva:

a.tata cara orang de\\iasa darlam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegrrr sapa dan menrberi salam;
b.memilih darn menggun:rkan kata kata brjak untuk anak;
c.kebiasaan memuji.lnaki
d.mer-rgucapkan te rimakasrh;
e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
f.mendengarkan pendapat anak dengan seksamer; dtrn
g.memberi cor.itoh hal-hal 1'ang baik dnn positi| (3] Keramahan seb.lgaimana djrnuks,-rtl p.r.lrL i1\'.Ll l2) dllaksanakan pr:rdr,r lingkungan rukun 1\ ilrgaL. rukul-l Lctalrgga. ke[ia1.ga dalr pc]rl ele nggal aaln pelayanan publik diantaranla pada sektor pendiclikan, kesehatan dan sektor lainnva.

(4)Kondisi ramah anak dirvujr.rdkan der-rgar-r melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak antara lain:
1. a.keluarga rarmah anak;
2. b.RT ramah anak;
3. c.RW r!1mah analk;
4. d.Kelurahan/ Desa ramah anak;
5. e.Kecamatan ramah anakr
6. l.Sekolah ramah anak;
7. g.Puskesmas ramah anak;
8. h.Klinik ramah anak;
9. i.rumah sakit rama|r:rn:rk;
10. j.perusahaan ram:rh annk;
11. k.media ramah anak; dan
  1. 1.kegiatan ramall anak.
12. a.mengl-rasilkan produl< atau.jasar I atrg lalak anah dan atall ralnlah analk;
13. b.menyediakan saraLlla prasarana 1a1'ak anak seperti ruang menvusui. tempar penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
14. c.menyelenggaraki'rr-r ptogram zona btbtrs peke{a anak;
15. d.mengalokasikan anggaran Coarporate Socral Responsibililu untuk mendukung program pe nvelenAgi1r.M11 I{LAI c1a1)
16. e.penlelcnggaraan iklan lang 1alak dan ramah a1rak.

BAB VI

TANCiGUNG JA\\TAB, DAN LARANCAN Bagi.ili Kesattl Tanggulrg Ja\,\'ab Pasiil 2 i Setiap orang atau badan usaha -vang melakukan kegiatan usaha mempunlai tanggunB ja$'ab:

Pasal 22

Setiap orang atau b2].l.rn usaha I'ang mcl.rkukiln kegirlL.Ln us!1ha .lilar.rng

a.mempekeiakan anak;
b.mengeklpoitasi anak; clan
c.melakukan kekerasan. cliskriminasi, dan penelantaran pada anak.

(1)Peianggaran terhadap ketel)tuan Pasal 2'2, dikenakan sanksi administratil berup.i: a- teguran lisan;
1. b.teguran tertulis: ,. pet.gh.n id''r \Fmc. '. r, k ;i ' ar :
2. d.penghentian tetap kegiatan;
3. e.pelr.dbUra^ sc'Fn rt. :/i't;
4. f.pencabutan tetap izin; dan
5. g.sanksi adminsitrarsi iain sesuai deng!1n ketentlla]n pel-aturan perundang undangan.
(2)Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(1)Masyarakat dapat berperan serta cla1am upayat
1. a.pencegahan;
2. b.pengurangan resiko; dan c penanganan anak:
  1. 1.korban kekerasan,
  2. 2.eksploitasi,
  3. 3.perlakuan salah; dan
  4. 4.penelantaran melalui upal-a perseor.ingan maupun lembaga. 12) Peran serta masYarakat seb.rgainrali!1 ,:lirrrakscrd pacla itl.rt (l) di\rLljudkan dengan:
3. a.memberikan ilrformasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan 1'ang diketahuinya;
4. b.memfasilitasi atau melakukan kegiatan pence5lahan dan pengurangan resiko;
5. c.memberikan l.rJanan perlindrtngan btrgi anak vang ntenjtLdi korban;
6. d.memberikan advokasi terhzrdap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
7. e.membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB VIII

PERAN SERTA B.igian liesatu Peran Serta Masyarakat Pas.,LI 2.+

Pasal 25

Peran serta masvarakat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.organisasi sosial kelnas]'a1 akatan dalr/atau keiiganraan;
d.lembaga swada]-a mas1'al akat;
e.orgal-risasi profesi; dan I. badan usaha. Baqiar-i Kedua Peran serta Lembagtr Keallamaan, Lt-mbaga Sr,r'adaya Masyarakat dan Lcnr baga La innr a Peran serta Iembaga keagamaan, lembaga s\,\:adaya masr-arakat dan lembaga lainnya:
a.turut menga\vasi dan betp._ran sertal secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
b.mensosialisasikan d:rn mellscmllengk:ln lingkungan 1'ang 1ar ak dan ramah anak.
a.mensosialisasikan dzrn mengcmb:tnllkan littgkuttgan r.lmah anak;
b.memperhatikan serta mematllhi norma norma vang berlaku di mas\-arakat sesuai Undang-Undang Pers dar-r Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan der-rgan anak;
c.melindungi anak 1'ang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di meclia cet.rk dan t'lei<LroIrikl clan
d.menjaga r-ri1ai nilai SARA dalaln pen!i:]ran, penantpilan, dan penayangan ber ita dalam kondisi kehiclupan anak dalam mas) arakat. BAts IX KECAMATAN DAN DESA,/ IiELURAHA\ LAYAK ANAK Pa:.rl lt

(1)Kecamatan dan Desa,,/ Kelurahan La1-ak Anak menjadi bagiarr dari KLA.
(2)Kecamatan dan Desa/ Kelurahar.r L.lvak Atrak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) berkeu'ajiban dan berperan aktif dalam me\\,ujudkan KLA. P.ls.il 2!l Taharpan pengemb.rngan Iiecamat.rn dan Desa/ Iie lurahan Layak Anak meliputi:
1. a.persiapan :
  1. 1.penggalangan kcsepak.rtiln p.r.ra pem.lngku kepentingan kecamatan dan desa./ kelurahan; dan
  2. 2.pembentllkan ti m }<e1li1,' grlgLL s lrlgils.
2. b.perencat-raan :
  1. 1.pengumpulan data das:rl dall inlormasi perm:rsalahan anak dan potensi yang berkaitan .le1-rgan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan Lavak anak; dan
  2. 2.analisis situasi ar!k.
3. c.pelaksanaaan kegiatan 1'ang telah cllsepakati sesual pembaglall tugas tim kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
4. d.pembinaan dilakukan dalar-n bentuk koordinasi, lasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecan-ratan dar-r Desa/Kelurahan Lal ak Anak. Pas.L1 30 Ketentuan lebih ladut mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/ Kelural-ran La1'ak An.rk diatur daiam Peraturan Bupati.
(1)Penghargaan .tiberikan kepa.la kecamatan. kelurahan atau desa yang memenuhi pers\ aratan penilaian sebagai u'ilal'ah Lavah Anak
(2)Penghargaan diberikan juga kepada setiap oranB, badan usaha atau ' ' lembaga 1-ang melaksanakan keu'ajiban clan dukungan terhadap Peraturan Dacrah ili.
(3)Tata cara pemberiari penghargaarl sebagairnana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati , trdn o, aLn, J rp r' ,, nq rr RAB XII PEMBiNAAN DAN PENGAWASAN

BAB XI

PENDAN,A.{N Pai.1l il2 Penl'elenggaraan KLA dibebankan llada Anggaran Pend.lpatan 'lan Bel:uja oaerah ierta sumber lain vang sah darl tidak mengikat seslrai ketentuan p-r.

Pasal 33

(1)Pembinaan dan penga$'asan diLakukan oleh Pemerintah Daerah;
(2)Bupati ber$,en.rng melakukan pengendalian, pembinaan dan pengarvasan penl-elenE{garaan perlindungan anak;
(3)Pelaksanaan peng.-ndalian, pembinann dan pengau'asan sebagaimana clinaksr-tcl pada alat (1) clilal<sl,r-rakr-rn olcll Per.lngkal Daerilh ! iln-!l menangani Pet-trberdavaan Perelnpuan dall Perlinalungan Anak

BAB XIII

KETENTUAN PENUTl, P

Pasal 34

peraturan Pelaksanaan dafi Pcfalrtfalt daerah ini hatus cllterapkarl paling lama 1 (satu) tahun sejak Pcralllran Daerah ini diundangkan' P.rsa1 35 Peraturan Daerah it-ri mulai berlaku pada tanggal cliundangkan' N Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundalgan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Ciarjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 J]J.r,i 2O2L BUPATI CIANJUR, ttd.- HERMAN SUHERMAN Diundangkar di Cianjur Padajgrggal 15 Juni 2O21 DAERAH, ji', LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVTNSI JAWA BARAT 14 /69 l2o21l

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…