DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya PenanggUlangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana mulai d.ari piub..t.uttu-, saat tanggap darurat dan pascabencana; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cianjur, maka diperlukan pengaturan mengenal Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. 2. 2 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daiam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OAZ tentang Penanggulangah Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7%); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5B7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoi' 23 Tahun 201.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20Og tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB29); Peraturan Pemerintah Nomor .29 Tahun 200g tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +830); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyeienggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlB Nomor 34); -.). 4. 5. 6. 7. B. a .J 9 " Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2OlA tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OLO Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA'

BAB I

KETENTUAN UMUM ''

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cianjur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oieh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah lernbaga Pernerintah Da.era.Lr yang dibentuk oieh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya Disingkat BPBD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Badan. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur , 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 4 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 6an mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana AIam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara iain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/bende-benda angkasa. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, rdampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihd.n segera dan pascabencana. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pela5ranan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. 12. 13. 14. 15. 16. 77. 18. 19. ' 20. 21. 22. 24" 23. 5 Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
25.Bantuan Tanggap Darurat Bencana adaiah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dana Penanggulangan Benoana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh DPRD. 27.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
1. a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
3. c.pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana melalui program pembangunan;
4. d.pengalokasian APBD untuk program pengurangan risiko Bencana yang memadai; Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan unsur lain diantaranya:
5. a.instansi pemerintah yang terkait;
6. b.masyarakat;
7. c.organisasi kemasyarakatan;
8. d.lembaga usaha;
9. e.mediamassa; 28, 29. (2\ (s)
(4)
(1)6
1. f.organisasi Pemuda dan olah raga;
2. g.organisasi kemahasiswaan;
3. h.lembaga pendidikan;
4. i.iembaga kesehatan;
5. j.organisasi keagamaan; dan latau
6. k.lembaga internasional.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meiiPuti:

a.p"tiJt"ptt t .Uilu.kan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras d"r-tgu.t kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur- unsur kebijakan Penanggulangan Bpncana;
c.pelaksanaan kerja sama daiam penanggplangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber an"a*ariita, bahayd Bencana;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber d.aya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana yang berbentuk uang atau barang; Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud" dalam ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten dapat meminta bantuan danlatau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

Pasal 4

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh gpdO, yarrg dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

(2)BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.Badan
2. b.unsur Pengarah; dan
3. c.Llnsur pelaksana.

Pasal 5

(1)Badan mempunYai tugas Pokok:
1. a.menetaptan p"io*.., dan pengarahan terhadap usaha eenanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, p.rr.r,.gl.r..1 ir.rrrrat, rehabiiitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
(2)
(1)setara;
1. b.menetapkan standardisasi Penanggulangan Bencana serta kebutuhan PenYelenggaraan berdasarkan peraturan perundang- undangan; C. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana; 7
2. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e, melaporkan penyelenggu.ru.u-t Penanggulangan Bencana kepada eupatl setiap 1 (satu) L,.rtr".r sekali dalam kondisi normal dan setiap saat daiam kondisi darurat Bencana;
3. f.mengendalikan pengumpul.an dan penyaluran uang dan barang;
4. g.mempertanggungjariabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
5. h.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnYa;
6. a.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2\ Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memPunYai'fungsi:
7. a.perumu;an dan'penetapat t.Ui.j^tnan-Penanggulangan Bencana dan penanganan pengurrg"r -d"rrgan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
8. b.pengkoordinasian pelaksanaarr kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh' " Pasal 6
(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a' mempunyu.i t rg^" potlt< memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dan/atau kepala pelaksana dalam Penanggulangan Bencana'
(2)Unsur Pengarah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana;
2. b.pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
3. c.evaiuasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

(1)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b' mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terpadu meliprlti prabencana, saat tanggap darurat, Pemulihan segera dan pascabencana.
(2)Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian dengan eerangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
2. b.pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatln, logistik dari Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, serta langkah-langkah iain yang diperlukan d.alam rangka penanganan darurat bencana; dan
3. c.pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan perangkat daerah, instansi terkait yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan' Pasal B Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BpBD wajib membentuk Satuan Tirgas Pusat Pengendalian _Operasi dan dapat membentuk ."t""" tugas lain yaig diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah KabuPaten. 8

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :
1. a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
2. b.kelestarian lingkungan hiduP;
3. c.kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. d.lingkup luas wilayah.
(2)Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangein Bencana meliputi :
1. a.prabencana;
2. b.saat tanggap darurat; dan
3. c.pascabencana. r
(3)Jenis Penyelenggaraan Penangguiangan bencana, meliputi
1. a.Bencana Alam; t'
2. b.Bencana Nonalam; dan
3. c.Bencana Sosial.
(4)Ketentuan mengenai jenis Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan Penanggulangan Bencana;
2. b.pengurangan Risiko Bencana;
3. c.pencegahan;
4. d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e, persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana;
5. f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
6. g.pendidikan dan Pelatihan; dar{
7. h.persyaratan analisis Risiko Bencana; 9
(2)Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 12

Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaranya.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya PenanggUlangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana mulai d.ari piub..t.uttu-, saat tanggap darurat dan pascabencana; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cianjur, maka diperlukan pengaturan mengenal Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM ''

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cianjur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oieh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah lernbaga Pernerintah Da.era.Lr yang dibentuk oieh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya Disingkat BPBD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Badan. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur , 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 4 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 6an mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana AIam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara iain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/bende-benda angkasa. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, rdampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihd.n segera dan pascabencana. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pela5ranan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. 12. 13. 14. 15. 16. 77. 18. 19. ' 20. 21. 22. 24" 23. 5 Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.
25.Bantuan Tanggap Darurat Bencana adaiah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dana Penanggulangan Benoana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh DPRD. 27.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
1. a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
3. c.pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana melalui program pembangunan;
4. d.pengalokasian APBD untuk program pengurangan risiko Bencana yang memadai; Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan unsur lain diantaranya:
5. a.instansi pemerintah yang terkait;
6. b.masyarakat;
7. c.organisasi kemasyarakatan;
8. d.lembaga usaha;
9. e.mediamassa; 28, 29. (2\ (s)
(4)
(1)6
1. f.organisasi Pemuda dan olah raga;
2. g.organisasi kemahasiswaan;
3. h.lembaga pendidikan;
4. i.iembaga kesehatan;
5. j.organisasi keagamaan; dan latau
6. k.lembaga internasional.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meiiPuti:

a.p"tiJt"ptt t .Uilu.kan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras d"r-tgu.t kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur- unsur kebijakan Penanggulangan Bpncana;
c.pelaksanaan kerja sama daiam penanggplangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber an"a*ariita, bahayd Bencana;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber d.aya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana yang berbentuk uang atau barang; Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud" dalam ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten dapat meminta bantuan danlatau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

Pasal 4

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh gpdO, yarrg dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

(2)BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.Badan
2. b.unsur Pengarah; dan
3. c.Llnsur pelaksana.

Pasal 5

(1)Badan mempunYai tugas Pokok:
1. a.menetaptan p"io*.., dan pengarahan terhadap usaha eenanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, p.rr.r,.gl.r..1 ir.rrrrat, rehabiiitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
(2)
(1)setara;
1. b.menetapkan standardisasi Penanggulangan Bencana serta kebutuhan PenYelenggaraan berdasarkan peraturan perundang- undangan; C. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana; 7
2. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e, melaporkan penyelenggu.ru.u-t Penanggulangan Bencana kepada eupatl setiap 1 (satu) L,.rtr".r sekali dalam kondisi normal dan setiap saat daiam kondisi darurat Bencana;
3. f.mengendalikan pengumpul.an dan penyaluran uang dan barang;
4. g.mempertanggungjariabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
5. h.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnYa;
6. a.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2\ Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memPunYai'fungsi:
7. a.perumu;an dan'penetapat t.Ui.j^tnan-Penanggulangan Bencana dan penanganan pengurrg"r -d"rrgan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
8. b.pengkoordinasian pelaksanaarr kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh' " Pasal 6
(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a' mempunyu.i t rg^" potlt< memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dan/atau kepala pelaksana dalam Penanggulangan Bencana'
(2)Unsur Pengarah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana;
2. b.pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
3. c.evaiuasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

(1)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b' mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terpadu meliprlti prabencana, saat tanggap darurat, Pemulihan segera dan pascabencana.
(2)Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian dengan eerangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
2. b.pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatln, logistik dari Perangkat Daerah, instansi terkait yang ada di Daerah, serta langkah-langkah iain yang diperlukan d.alam rangka penanganan darurat bencana; dan
3. c.pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan perangkat daerah, instansi terkait yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan' Pasal B Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BpBD wajib membentuk Satuan Tirgas Pusat Pengendalian _Operasi dan dapat membentuk ."t""" tugas lain yaig diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah KabuPaten. 8

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :
1. a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
2. b.kelestarian lingkungan hiduP;
3. c.kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. d.lingkup luas wilayah.
(2)Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangein Bencana meliputi :
1. a.prabencana;
2. b.saat tanggap darurat; dan
3. c.pascabencana. r
(3)Jenis Penyelenggaraan Penangguiangan bencana, meliputi
1. a.Bencana Alam; t'
2. b.Bencana Nonalam; dan
3. c.Bencana Sosial.
(4)Ketentuan mengenai jenis Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan Penanggulangan Bencana;
2. b.pengurangan Risiko Bencana;
3. c.pencegahan;
4. d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e, persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana;
5. f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
6. g.pendidikan dan Pelatihan; dar{
7. h.persyaratan analisis Risiko Bencana; 9
(2)Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.