DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Dan Wewenang, Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah; Hak Dan Kewajiban; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Sistem Tanggap Darurat, Kelembagaan Dan Kerjasama, Perizinan Pengelolaan Sampah, Retribusi, Kompensasi, Insentif Dan Disinsentif, Pengembangan Penerapan Teknologi Dan Sistem Informasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Dan Peran Serta Masyarakat, Perbuatan Dan Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Uang Paksa, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan L"l,r.l-l.n r,. .ion.l.l.lr pro in'i

b.menlrelenggarakan pengelolaan sampah sl<a1a Daer-ah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kr iter ia l'ang clitctaphzrn oleh PemerinLah Pusilr;
c.melakukan pembinaan dan pengau,asan kinerja pengelolaan sampah }'ang dil"ks.r ak.r olel pihlk l-i :
d.menetapkan iokasi tempat penampungan sementara) tempat pengoLahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pem:rntal.lan dan evalu:1si secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 {dua puluh) tahun terh.ldap tempat pemrosesan akhil sampah dengan sistem pembuangan terbuka ].ang telah ditutup; dan
f.menl.usun dan menvelenggarakan sistem tanggap darurat pen-qelo-.-.: sampah sesuai dengarl kewenangannya.

BAB LII

KEBIJAI.:AN DAN STRA'IE(i1 PEN-CELOLAAN SAN'IP,{H

Pasal 7

(1)Kebijakar-r dan strategi pengelolaan sampah Daerah seba-E::: .. -- ---,, dalam Pasal 6 hurul a, paling sedikit memuatl
1. a.kebijakan pengelolaan sampah;
2. b.st.ategi pengelolaan sampah; dan,/at:tr c- program pengelolaan sampah.
(2)Kebi.jakan dan strategi pengelolaan sampah D..::.-r: :: : .:--.: :rmaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pen:e:::- .: :-'. , .=-- :nen\11sun dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Pa s.-, : Kebijakan pengelolaan sampah seb--..::: - :--..::: Pasal 7 atat (1) huruf a, paling sedikit memuatl
1. a.pengelolaan sanlpah berdasa::::: '-.:: ::- -- :--:.an berkelanjutan yang dilakukan melalui:
  1. 1.efisiensi penggunaan :-1::-::-: : :- :.:..::: produksi dan konsumsi di \(,'ila1'ah Daerahj J. peno nga no r
  2. 4.pengutamaan :::_-: -,. r .. .'- --_. : -'-:_- -littttk daur ulang material; dan
  3. 5.meminimalka.- .:---:::..-:-. :----aierial toksik pada proses produksi dan konsumsi r.. -.:: --
2. b.penguatan ke-::--::.-.i: :--:_.r :r'rsrlcnggaran\'al pengelolaan sampah secara men\.e1u1uh .::.: : : -: -r -:. i;lil sesuai dengan prinsip pembangunan berkeianjuian: ca::
3. c.pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah: c- pemanfaatan kembali sampah;
3. d.pemilahan sampah;
4. e.pengumpulan sampah;
5. f.pengangkutan sampah;
6. g.pengolahan sampah;
7. h.pemrosesan akhir sampah; dan
8. i.pendanaan.
(2)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluhJ tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana lnduk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatul lcbih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dokumen kebijakan dan strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sa:,:;: sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1) huruf a dan huruf b- =.::--a= acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pe:-i:.:.aE= sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Dalam pengeLolaan sampah, setiap orang berhai:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengel:,a::: -==a:- -caia baik dan berwawasan lingkungan dari Pemer:::::-_, l':t:=:- aa:i atau pihak lain yang diberi tanggungjar.ab untuk i.-::
2. b.berpartisipasi dalam proses pe:.i: : :- ---:-:jsaJr. penyelenggaraan, dan peng;'v.-.16 di bida E, pr:c-.. .j-- :-.:-:.j:.
3. c.memperoleh informasi \.ang .,-:,1- -':-:.:- dan tepat waktu mengenai penyelenggr rd. n pengelola:i- :'i:-:'i-
4. d.mendapatkan pelindunga:- :::- .:,::-::sasi karena dampak negatif dari xcgia'dn lFmoal pemro:-(:j_ -'-:-: :-j::odh: dan
5. e.memperoleh pembi:ra:-:. :::: ::::-: :relaksanakan pengelolaan sampah s", ara bai. da I or:.'. :..:'.:--.. ir-_gdl .
(2)Ketentuan lebih ian;:: =-.:-i.::;i:ata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada a|at ,- :::.::: caiar.o Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Daerah r.ajib:

a.melibatkan masyarakat dan/atau kelompok
b.masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengalvasan di bidang pengelolaan sampah;
c.menetapkan target pen€lllrangan sampah secara bertahap;
d.menyediakan lasilitas pengolahan sampah skala Kabupaten;
e.melakukan pengolahan sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
f.memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
g.mer.ryediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah 83 Rumah Tangga; dan
h.memfasilitasi masyar:akat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pcmasaran hasil produk daur uiang. dan guna ulang sampah.

Pasal 13

LI) Pengelol. 61. -.1p:h pada k ,'r .'. , -"n,. \up:

a.kawasan berpengelola; dan
b.kawasan tidak berpengeloia.

(2)Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.kawasanpermr-rkiman;
2. b.kau.asan komersial;
3. c.kawasan industri dan pcrgudangan;
4. d.kar,vasan khusus;
5. e.fasilitas sosial, fasiLitas umum dan fasilitas Lainnya; dan
6. f.keramaian sesaat.
(3)Ka$.asan tidak berpengelola sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.kau,asan permukiman iidak belpengelola;
2. b.kawasan komersial tidak berpengelola;
3. c.kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
4. d.lasiiitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
5. e.keramaian sesaat. Pasal 1-1
(1)Pengelola ka$,asan berpengelola sebagaimana dimaksu.l dalam Pasai -: a.::
(1)hurul a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah uajib berpedo.oa:l pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
(3)Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten.

Pasal 15

Pengelolaan sampah pada Kat'asan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {1) huruf b frerupakan tang€]ung ja\,vab Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V

PENYELENGGARtrAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

(1)PenyeLenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan san-rpah.
(2)Setiap orang dan Badan Usaha u,ajib melakukan pen€lutangan sampah da:: penanganan sampah.
(3)Daiam meLaksanakan ker,vajiban pengurangan dan penanganan sarpah sebagaimana dimaksud pada a]'at (2), Badan Usaha wajib men\.usun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegi.rt.rnnva.
(4)Badan Usaha s.ajib melaporkan cLan melaksanakan dokumen r.ncana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
(5)Dokllmen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) paling sedikit memualt:
1. a.dokumen rencana dan program Pengurangall santpah; c1a1r
2. b.dokumen rencana dan proglam pen:rnganalr sampah.
(5)Dalam melaksanakan kervajiban penangalran sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a]-at (1) huruf b, Bzrciar.i Usaha rvajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
(7)Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada at'at (5) hurul b, paling :iedlhi: rncn..itl
1. a.target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
2. b.target penlirunan jumlah sampah r-ang diangkut ke TPA. [8] Setiap Badan Usaha vang tidak melaksantrkan ketentuan pada avat (3) dan ayat (.1) dikenakan sanksi administt atif berupa teguran tertulis.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaim:rna dimaksud pada a] at (3) diatur dalam Peraturan Bupari.
(1)Pengurangan sampah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 avat (1) hurul a, meLiputit
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanlaatan kembaii sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada a_vat (1) dilakukar-r dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat digltna uiang, bahan yang dapat djdaur u1ang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dar-r menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan 1'ang sudah digunakan. {3) Ketentuan lebih laniLlt mengenai t.rla .rIa pengur-ng.rr s.:mpah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (11 hurul a oleh Badan Usaha dllakukan melalui:

a.pengurangan potensi sampah J.ang berasal dari barang maupun jasa;
b.penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
c.penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
d.membantu upaya pengurangan dan pemanlazrtan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masvarakat.

Pasal 19

(1)Setiap Produsen u,ajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannla sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampaht
2. b.menggunakan bahan baku produksi I ang dapat diguna ulang; dan/atau
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
(2)Pemerintah Daerah memlasilitasi pengemb:rngan pasar produk guna u1ang.
(3)Setlap Produsen dl Daerah Iang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksurl p:r.i.r ..l\ itr (1) dikcnai sanksi administratif berupa teguran t.-rtulis. Bagial-r Xedua Penanganan Sampah

Pasal 20

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 al'at (1) huruf b, terdir i atas:

a.pemilahan sampah;
b.pengumpulan sampah;
c.pengolahan sampah;
d.pengangkutan sampah; dan
e.pemrosesan akhir Sampah.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…