DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu melakukan penyertaan modal.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur; TENT ANG PENY'ERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 7 TAHUN 2017 BUPATI CIANJUR PROVlNSI JAWA BARAT BUPATl CIANJUR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ClANJUR Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 · tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab • Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6); 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur . . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pepie!'intahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab otonom.
3.Bupati adalab Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sencliri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventans, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan medal dacrah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, rujuan dan irnbalan tertentu.
7.Perusahaan Umum Daerab Air Minum yang selanjutnya disebut Pcrumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
9.Auditor lndependen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang rnelakukan fungsi pengauditan atas Iaporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10.Pejabat Pengelola Keungan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerab · yang m£mpunyai tugas melaksanakan pcngelolaan APBO dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. .Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AlR MINUM KABUPATEN ClANJUR. MEMUTUSKAN: 3

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola olch Perumdam.
(2)Dalarn rnelakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk rnclaksanakan pengawasan. (31 Setiap akhir tahun anggaran Perumdam berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor lndependen ke Dewan Pengawas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

.. ( l) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Oaerah, pendapatan asli Daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip , ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

4 .. NOREO PERATURAN DAERAH KABUPATEN CLANJUR, PROVINS! JAWA BARAT: (8/ 187 /2017) 9401 1 002 H. ·~:lffi~~~dengan asllnya ~~~~~lAN HUKUM, 'J' LEMBARAN OAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 7 CECEP SUHERLAN ALAMSYAH ttd. Diundangkan di Cianjur pada tanggal 2 Oktober 2017 SEKRiTARJS DAERAH KABUPATEN ClANJUR, IRVAN RNANO MUCHTAR ttd. Ditetapkan di Cianjur pada tanggaJ 2 Oktober 2017 BUPATI CIANJUR, Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Pasal 5 5 I. UMUM • Pcnyertaan modal daerah ke dalam Sadan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk rneningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Oerdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaandaerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahanpenyertaan modal tersebut dilakukan .. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebaga.imanadimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib adrninistrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat {5} Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pernerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditctapkan dcngan peraturan dacrah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusabaan yang baru atau yang sudah bcrjaJan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal · Daerah adalah pernisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal DUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang· dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ sahamdaerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya rneningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga.imanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pernerintah Daerah, terrnasuk di dalamnya ·penyertaan modal pada Sadan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apablla jumlah yang disertakan dalarn tahun anggaran berkenaan tclah ditetapkan dalam Per~t11ran Dacrah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada PDAMperlu diatur dengan Peraturan Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR7 TAHUN 2017 . TENT ANG PEN'YERTAANMODALDAERAHKEPADAPERUSAHAANUMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR TAMBAHAN LEMBARAN DABRAHKABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 7 Pasa.14 Cukupjelas

Pasal 5

., Cukup jclas Ayat (4) Cukupjelas No. Tahun Besarnya (Rol

l.Modal awal 1 April 1976 26.676.760,00
1. 2.Tahun 1980 13.524.850,00
2. 3.Tahun 1981 5.000.000,00
3. 4.Tahun 1982 5.000.000,00
4. 5.Tahun 1983 12.500.000,00
5. 6.Tahun 1984 2.500.000,00
6. 7.Tahun 1985 10.000.000 00
7. 8.Tahun 1991 25.000.000,00
8. 9.Tahun 1992 35.000.000,00
9. 10.Tahun 1993 35.000.000,00 l 1. Tahun 1994 10.000.000 00 -
10. 12.Tahun 1995 20.000.000,00
11. 13.Tahun 1996 20.000.000,00
12. 14.Tahun 1997 307.000.000,00
13. 15.Tahun 2004 472.798.290,00
14. 16.Tahun 2005 761.320.000,00
15. 17.Tahun 2012 6.500.000.000,00
16. 18.Tahun 2013 13.300.000.000,00
17. 19.Tahun 2014 20.000.000.000,00 20 Tahun 2015 15.000.000.000,00
18. 21.Tahun 2016 I0.000.000.000,00 TOTAL 66.56 l.319.900,00 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ' Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Adapun rincian Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut: 2

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu melakukan penyertaan modal.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 · tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab • Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6); 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur . . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pepie!'intahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab otonom.
3.Bupati adalab Bupati Cianjur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sencliri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventans, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan medal dacrah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, rujuan dan irnbalan tertentu.
7.Perusahaan Umum Daerab Air Minum yang selanjutnya disebut Pcrumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
9.Auditor lndependen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang rnelakukan fungsi pengauditan atas Iaporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10.Pejabat Pengelola Keungan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerab · yang m£mpunyai tugas melaksanakan pcngelolaan APBO dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. .Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AlR MINUM KABUPATEN ClANJUR. MEMUTUSKAN: 3

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola olch Perumdam.
(2)Dalarn rnelakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk rnclaksanakan pengawasan. (31 Setiap akhir tahun anggaran Perumdam berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor lndependen ke Dewan Pengawas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

.. ( l) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Oaerah, pendapatan asli Daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip , ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Pasal 5

., Cukup jclas Ayat (4) Cukupjelas No. Tahun Besarnya (Rol

l.Modal awal 1 April 1976 26.676.760,00
1. 2.Tahun 1980 13.524.850,00
2. 3.Tahun 1981 5.000.000,00
3. 4.Tahun 1982 5.000.000,00
4. 5.Tahun 1983 12.500.000,00
5. 6.Tahun 1984 2.500.000,00
6. 7.Tahun 1985 10.000.000 00
7. 8.Tahun 1991 25.000.000,00
8. 9.Tahun 1992 35.000.000,00
9. 10.Tahun 1993 35.000.000,00 l 1. Tahun 1994 10.000.000 00 -
10. 12.Tahun 1995 20.000.000,00
11. 13.Tahun 1996 20.000.000,00
12. 14.Tahun 1997 307.000.000,00
13. 15.Tahun 2004 472.798.290,00
14. 16.Tahun 2005 761.320.000,00
15. 17.Tahun 2012 6.500.000.000,00
16. 18.Tahun 2013 13.300.000.000,00
17. 19.Tahun 2014 20.000.000.000,00 20 Tahun 2015 15.000.000.000,00
18. 21.Tahun 2016 I0.000.000.000,00 TOTAL 66.56 l.319.900,00 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ' Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Adapun rincian Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut: 2