DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Pengawasan, Larangan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penvelenggaraan Bantuan Hukum;

b.menysusun daan menetapkain standalr Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberiar-r Bantuan Hukum i
c.menyusum rencana allggaran Ba]lluaLn H.i":,i]rrl
d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara eiektif, elisien, translaran, dan akuntabel, dan;
e.menyusun dan men]-ampaik,lt-l laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada De\\,an Perl\akrlan Ralnat Dtrerah pada setiap akhir tahun anggaran B,]B IY PE\,1BERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi slarat.
(2)Siarar-s]-arat Penberi Banruan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.berbadan hukum:
2. b.terakreditasi sesuali dengan ketentLlan pcratrtran perltndang undarng,rni
3. c.memiliki k.lnlor atau sekretariaL \,ang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukuln.
(1)Untl-lk memenLrhi pe1-s!i1r.itan scbe3airrana climaksucl dalilm Pas.1l 6 al'at
(2)hurul b, dilakrlkan proses r,crilikasi dan akr,-:diti.rsi. {2) Verifikasi dar.r akreditasi sebagerimana dimaksud pada ayat (11 diselenggarakan oleh kementerian yar-rg menl-eienggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusja. {3) Dalam hal belum terdapat Pember-l Bttntuan Hukum r-ang lulus verifikasi dan akreditas cli Daeralr Iialbupar._n, Pcmel intaih D.lcra1h I(a[)Lrp.lLen a:Lalp:1l menunjuk Pemberi Bantuan Ilukum 1-ang mcmcnuhi persyal.ltanb sebagaimana climaksud d:rlam Pasal 5 al'at (21 1'ang berdomisili hukum di Daerah Kabupaten/ Kota terdekat. P.rsal 8 Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan reltautmen terhardarp ilchokilt. paraL( gi1l, doscn clan mahllsis\\:r fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan pen-vullrhan hukum, konsultasi hukum, dan plogram kegiatan lain 1,ang berkaitan deng:rn penvelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.mer-rerima anggaran dari Pcmcrintarh Daer'ah untuk rnelaksanakan Bantuan Hukllm;
5. e.mengeluarkan pendapat aLau pernyat.lan claliim memb.la perrkara yang menjadi tanggungjar.abnva di dalam siding penga.iilan sesuai dengan ketentuan peratul an perundang undalrgan;
6. f.mendapatkan ir-rlbrmasi dan data lain dar'1 p.-me : intah daerah ataupun instarnsi larin, unlrtk kepentirlq:rr-r ir(nrba'iiiin r', :...-.: .. .larr
7. g.mendarpatkan .jtiminan per'1ir-idu1ig.1n huk,,1l:r ia.-.ilr.1nal1r. dan k.-selamartan selama men-jalankan pelnberian RantuaD H r.iiIll Pemberi Bantuan Hukum berke( ajibi'.!r -i:ri-1i
8. a.melaporkan kepi,rda Bupari lrrr:.::..:rr :r.trt'. Bartlrlan Llrtl<umi
9. b.melaporkan seti.rp pengquI:i.'.:: -.:]:s:iian daerah vang digunakan untuk pemberian Bantuatr Hrrku::t I
10. c.menlelenggarakalr pendrcirLal] diin pelatihan Bantualn Hukum bagi advokat, paralegal. dose;1. nahasis\ra fakultas hukum ljang direkrut sebagaimana dimaks-1d da-am Pas.,tl 8 l-rurutI:t:
11. d.menjaga kerahasiaan data. inibrmasl, clnn/atau keterangan lang diperoleh dari perkara 1.ang sedarlg diril11g:rni, kecuilli dilentLrkan lain oleh peraturan perundang-undangani dar)
12. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan sl.arat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya s.lesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan HlrkLlm berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau kode Etik Ad\.ok.1t FIAR V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hinggei masalah hukumnl.a sclesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai den€lan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; d:Llr
c.mendapatkan inlbrmasi dan clokrLmen lnng berkaitan dengan pelaksanaan pemberiaD Bantuarn Hukum sesuai pelaksilnalan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan HukLlm watib:

a.menyampaikar-r buk1i, inlirrmiisi. ci;rn-;rtau keterang.rn perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan llukLlDr;
b.membantu kelcrncaran pemberlan Bantuan Hukum.
a.mengajukan permohonan secara Ler-alllis ]-ang berisi sekurang-kurangnl-a identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukunr:
b.met-ryerahkatr dokurnen \.r:r! :ri :,ri :1.i.1II aLcr r ga r r Perl<aL1 al;
c.melampirkan surat keler:,iirg.ir-r miskin d21ri lurah atau Kepala Desa di tempat tinggai pem(rhon Bantuan Hukum daan diketahui oleh Camat setempat;

(2)(31 d. (i)
(1)
(1)
(2)surat keteran.qa,11-l belul-t] jrerrra$ rrLendi:iiri:iil<irr llantrlaa IIrlkr.lm dalanl pefkara )'ang sam:1.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIA\ B.I\TUAN HUKUM Pilsal l.l Untuk memperoleh Bantuan Hukum- penohon harus memenuhi s]'arat syarat:

Pasal 14

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaim:1na dimaksud dalam Pasal 13 hurul a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluerrkan oleh instilnsi lang bern enareg. Dalam hal Pemohon Bantu.rn Hukum ticlak memiliki identitas, Pemb.-ri Bantuan Hukum membantu Pemol1on Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansl yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dalam domisili Pemberi Bantuan Hukum berasal dari Kabupaten/Kota 1ain, surat dokrlrnen lain sc'bagainanlr dim.rksucl pada ayat (1) dikelu.1rk.ln d:iari Desa/ licluriliriln .Li tempilt k!'la.lii11-1 pL-rkara.

Pasal 15

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pa.la] 13 huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu .jaminan kesehatan mas-varakat, jaminan kesehatan daerah, bantualr langsung tunai,,/ bantuall langs!1ng sementar:r mas\,arrarkaL, kartu berais miskin, program keluar€aa harapan atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantual-i Hukum lidak memiliki persyaratan sebagaimana diinaksud p.1d.1 .L\aL (1) d.rn Pas.Ll 15 avat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pcrlohr-,rr B.lntuan Hukum dalam memper oleh pers! aratatn tcr_scbLiL. P.isa1 16 lnstansi l,'ang beN,enang sesuai domisill Penberi Bantuiin Huk-::: ':aa-jib mengeluarkan surat keterangan aLamat sementara danl r-a-: lD.iumen lain sebagaimana dim;rksud dalarn Pasal l5 ;Lr.al 11) u.-:-i1 icperluan penerima Bantu:r11 Hukum. Lurah, Kepala Desa, atall pe.jabat vang sctingkar si.s-:.-r -:-:::rs1ii Pemberi Bantuan Hukun r,,,ajib mer-igeluarkan surat kctL'r..r::..:: :::::kin dan/ atau dokumen lain sebagai pengganli sur-at keter anr;-.- :---:sirn sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 1 5 al.at ( l ) LrnLLrk k.:r:: . -:.,r :renerima Bantuan Hukum. ::1e11\'usu1t permohonan Fasal 13 huruf a dapat

(2)P.,.. ,
(1)Pemohon B.1nLu.rn Hukrim "iii! -: i.,.: secara Leatulis sebagaimaln.l d:i:_-...i: -.-: n cng.jJ('v. p ' :
(2)Dalam hal permohonaD Ba:r:,:--: : -:.:-::-- .irail.ll<an secara lisan, Pemberi Bantuan Hlrkum menuangn:.:: r:. .::_ .t:r:a-tk tertulis.
(3)Permohonan se ba s:iii-i..:: " dicap iempol oleh Pe :-1 :r :: Hrklrnr il1:LL (2) alitandati.rngani :riatt Pas,1] 18
(1)Pemberi bantuan Hukum $ajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dim:rksr,rd dalam Pasal 13 clalam ,,r'aktu paling lam:r 1 (satul hari kerja setelath ntenerima b.-rkas permohonarr Bantual) HukLim.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persvararanj Pemberi Bantuan Hukum $'ajib menvampaikar-r kesediaan atau penolakan secara tertulis aras permohooan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam u.aktu paling lanra 3 (tigal hari keia terhitung sejak permohonan dinl atakan lengkap
(3)Dalam ha1 Pemberi Bantuan Hukum n1e1t\'al:Lki1n kesediaan sebagaimana dimaksud pada a!at (2), Pemberi Banruan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (,1) Dalam hal pelmohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakar-r secara tertulis dalam u,aktu pallng larna 3 (tiga) hari kerrja terhitur.rg se.jak permohonan dinvatak.rn Iengkap. Pemberiar-r Bantuan Hukum oleh Pcrr1beri Bantuan Hukum kep;rdtr Penerima Bantuan Hukum diberikan 1]ingga masalah hukuntn_va selesai danlatan perkaranYa telah rnempun\-ai keliuiltatn ]litlilm tet:ip, selama Penerima Bantr-i:rn Hukurr tcrsebut trallrk rnenrlir,.tt sLtrarl liLltls:t lihusus. Pis:rl l) {l l1l Pembe an Bantuan Hukum secarti Litigasi dilakukan oleh Adlok...: berstatus sebaq.li pengluus Pemberi Balntuan HukLtm dan,/ .rt---. -. ! a.nq dir-ekrut oleh Pemberi Bantu.u Hlll<um. 1.i l (.+) Mah.rsis\\'a Iakultas hukurn seL:ig.',ir:r.,: :: - teiah lulus mata kuiiah hukLul :ruar r. -:-.: : : . P"n-Le-'or Ban -o . - Pasal 20 clilakukan .l.:::-,:: .:'.
1. a.pendarrilringalr ::.,: :: .r: penridrk;.ir. ia.:-.:.-: .. -. : Dalam hal jr-rmla1-r Advol<at r,ang terhimpun dalarn Bartuan Hukum Lialak mcmacliri delrgan llitnlakn\:i Bantuan Hukum, Penerima Bantuan I-lukum clapat ::--- dosen, dan mahasis$:a fakultas hukum. Dalam melakukarl pembeli;Ln B.lntua1t Huku.: a.. mahasiswa fakllltas hukum sebagaimaarlil dir-...:. -. : : melampirkan bukti ter:tulis pendampirlqa. ::.,:: : dimaksud pada .1\-at (1). ::,. nan : - aarus ::::-gaimana . .i 1ll h lrus ::>..ar deng.,1n kcten tuan s.baqairnana dimaksud dalam iL,.rs,r \ .r.g clitllulal tlar i rinqhat Pi::., Pemberian Bantuan Hukum oleh r. r: . ... - - - : :: ; :::raksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak menqh...:r-.-. l,.rl Lersebut untuk memberikern bantuan hukr:-: - Peraturan perundang Lrr)aLrir_-: : .
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kllasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampinglan dan/.1tau rncn-jallnkai kuasa tcrhadap Penerima BantLlan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 23

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oLeh Advokat, pa.alegal, dosen dan mahasislva lakultas dalam Iingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Ve|ifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberiarl Bantualr Hukum sec:ira Noniitigasi meliputi kegi.rtan:
1. a.per-r1-uluhanhukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi:
6. f.negosi:rsi;
7. g.pemberdar.aanmasl'arakati
8. h.pendampingmr di luar pengadilan; dan/ atau
9. r.drafting dokttmen hukum. Pasal 2zl Pemberian Bantuan Hukum harus nlemenuhi standar bantuan hukum vang ditetapkan dalam ketentll.rn peratur-an pe.undilng und.rngan.
(1)Pendanaan Bantuan Hukum \.ang dipellukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan HukLlm sesl-t.li dengan Peratul.ln Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pelldapatan dan Belanja Daerah.
(2)Setain pendapatan sebagaimana ditnaksttd pada avat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum darpall ller:tsal dari:
1. a.Hibah atau sumbanganr dan,/ al.llr
2. b.Sumber pendanaan lain 1'atrg sah dan lidak mengrkat. P.1sa1 26 Pendanaan penyelenllgaraan BanLuall Hukl.lm sebag.limana dimaksud dalam Pasal 25 dialokasikan pada perlrrgk:ll .1.ierah \ang menangani Llru\an pemerintahan bantuan hukum.

BAB VII

PENDANAAN Bilgian Kesatu Dana PenJ Clclrggaraan 'Pasiil 25

Pasal 27

(1)pemberi Bantuan Hukum menga-juka1] rencatta anggaran bantuan hrtkum kepada Bupati pada tahun anggaran scbelum tahun anggarlln pelaksaanaan bantuan hukum.
(2)Pengaju.u rencalla anggaran balttLt:ln hukum sebagaimana dimakslld pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Identitas pemberi bantuan hukum;
2. b.Sumber pendanaan pelaksanaan bantuan, naik dari APBD maupun non APBD; dan
3. c.Rencana pelaksan;ran banru.llt hl.rkum lirignsi dan notllitigasi sesuai dengan misi clan tujuan pcntberi bantu.llt hukum.
(3)Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum menindak lanjuti penetapan Anggaran Balrtuan Hukum clengan tnembuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hl.rkum.
(4)Nilai anggaran Bantuan Hukum Yang disepr:rkati pada ayat (3) mengikuti penetapan Bupati mengenai alokasi Angg:rran Bilntual) Hukum.
(5)Anggaran Bantuan Hukum \:ing ditetapkan oleh Bupati merupakan batasan teitinggi pen_valuran dana Bantuan Hukum.
(6)Bupati beru.er-rang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Huklrm apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperluk:rn penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukunl. Bagi.in lietiga Pelaksan:ran Anqg:tran Balttuiu HLlkltm

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakaD B:rntu:rn Hukum Litigasi dar Nonlitigasi sesuai dcngan ketentuar-r lang diiltLtr clal.lnr PEr.t.- .l pelaksanaan Bantuan Hukum dan l<"-tenttran peratllran perulta:...: undangan.

Pasal 29

(1)Penl.aluran dana Bantuan Huklrm Litigasi dil:ikllkan si-i-.-.- ?:=oeri Bantuan Hukum ment.elesalikan Pcrkarral pada setial] '. j-:j.a. aaoses beracara dan Peir-]beri Bantliall mclt.. a1lttpa,.rlliiri ia.rt :-.:- - t.\arral dengan bukti pendukung.
(2)Tahapan proses berac.lra sebgaimiua dimaksud .a.: :.:: -r merupakan tahapan penanganaln Perkaaa dalLlin :
1. a.Kasus pidana, meliputi pen\ i.Lik.rn. ci:l ti1)gkat I, persidangan di tingkr,.t br:rr:::-.. dan penirlauan kembali; di pengadilan tingkat kalsasi,
2. b.I(asus perdata, meliputi upa\a oefc;-:.-:a:;:r atau putusan pengadilan tingkat I, plrtusan pengadilar-i rinske-'- c.rircring. putusan tingkat kasasi, dan peninjal-laln kembali; d.Ln
3. c.Kasus tata usaha Negara. mr-rcuti pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengarlilan tirlgk:i: I :r'-ir'-rsnr jrenq.ldilan tingk;rl banding. putusan pengadilalr tingkat iias..s:. cl.lr penrnjauan kembali.
(3)Pen]-aluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berrdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara 1'ang mengacu kepa.la sr.rnd.1r bit\a peltrksanaan Bantuan HLlkum litigasi sesuai dengan kelentLlal) peraturillr perundang-undangan.
(4)Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada a1-at (1) tidak menghapuskan keu.ajiban Pemberi Bantuall Hukun untLrl( nternberil<an Bantuar-r Huknm sampai dengan Perkara laig alitangaini sirlcsai atau rncntpLtrrliLi kekltaLan hukum tetap.

Pasal 30

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan seteiah Pemberian Bantuan HLrkum rnenvelesaikar-r paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sc-bgairnarr;r dimaksucL dalam Pasal 2zl ayat (2) dan menl'ampaikan iaporan ."ang disertai dengan bukti pendukung. Pen.valuran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan mengacu kepada standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum non litigasi sesuai dengan ketentuan pF.ar l .n pc lr I P, tr^d. re,r

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…