DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan sarana perdagangan dan relokasi Pasar Induk Cianjur dan Pasar Bojongmeron ke Pasar Induk Cianjur yang berlokasi di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, maka struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan" Pasar perlu diubah; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah te.ntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 2. 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun i9S0) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repu6lik Indonesia Tahun 7968 Nomor 31, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 2g5 1); Undang-Undang Nomoi Z Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan ddn peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19SS Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimanq. telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 196l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196l Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692); Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2O9); Undang-Undang Nomor 5 Tahun lggg tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 8 Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor +2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3B2l); Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2O0S Nomor 47, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); -.-) . 4. 5. 6. 7. 8. 9. - J

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgT) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun' 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); r Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara ,.Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OIO Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oal); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20ll tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol2 Nomor 28 Seri B); 11. t2. 13. 14, 15. 16. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 20 12 TENTANG RETRiBUSI. PELAYANAN PASAR. r Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20L2 Nomor 28 Seri B), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 5 dan angka 6, disisipkan angka baru yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adaiah perangkat daerah yang membidangi bidang perindustrian dan perdagangin.
4.Pejabat adalah pqgawai yang diberi tugas tertentu di bidang penataan tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik'yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pen"iurr, persekutuan,'perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5 5a' Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau .lasa Ji d.lu"r' negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak aia" Barang danlatau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yant disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tridisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar tradisional a.dalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerin[ah Daeiah, swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah lermasuk kerjasama dengan swasta dengan tempai usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiiiki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dLngan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang din terdiri dari hanya satu penjual.
9.Pedagang pasar adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di areal pasar secara terus menerus dengan tujuan memperoleh jasa.
10.Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan. 1 1. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
12.Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua rantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
13.Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
14.Pelataran Pasar adalah halaman lbagian dari kios/los/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak didirikan bangunan.
15.Pedagang 'P"lr.ta.a, adalah pedagang yang memanfaatkan halamanlbagian dari kios/los/ toko pasar danf atau lahan kosong di areal pasar. 6
16.Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah Toko yang seianjutnya disebut HpK/LlTlRK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau me-anfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada di areal pasar yang dikuetsai atau dimiliki pemerintah Daerah.
17.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bad,an.
18.Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorang yang berada di luar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum Indonesia
19.Hak Pengelola adalah hak menguasai dari Negara/ daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
20.Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 2l.Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
22.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 2a.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang_undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26.Surat Ketetipan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. /
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2.Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini. , Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam I;embaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal t? $xat #*f Diunglangkan di Cianjur I t7 $ffit ,e{s DAERAH KABUPATEN CIANJUR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROvINSI JAWA BARAT: ( UIE*/6W ) ANA TUGAS IANJUR, UHERMAN ffi LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2OI2 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR A. Bangunan untuk Berdagang 3.000,00Pasar Induk Cianiur luas x tarif x hari600,00/m llnari Toko { ukuran >5 m Perkantoran Ferbankan Pasar Cioanas luas x tarif x hari600,00/m lhari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Muka luas x tarif x hari600,00/m lhiari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Ciranian 600,00/m lhari luas x tarif x hari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan 3.000,00 Pasar Cikalongkulon Toko ukuran >5 m Dprlzanf nran 600,00/m lhari luas tarif x hari Pasar Warunskonda luas x tarif x hari600,00/m lhart Toko ukuran >5 m Perkantoran Pasar Cibeber iuas x tarif x hari600,00/m lhari Perkantoran Perbankan 3.000.00Pertokoan Ciranian 3.000.00 luas x tarif x hari600,00/m ll;,ari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Cibodas luas x tarif x hari600,00/m lhari Toko ukuran >5 m Perkantoran 3.000,00Pasar Cisombo 600,00/m lfi,ari luasxtarifxharr Toko ukuran >5 m Perbankan Pasar Sukanagara 3.000,00 Toko ukuran >5 m Perkantoran Perhankan 600,00/m l};rari luas x tarif x harr a J Pasar Pagelaran luasxtarifxhan600,00/m lhari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Sindangbaran luas x tarif x hari600,00/m lhari Toko ukuran 5 m Perkantoran Pasar Cidaun luas x tarif x hari600,00/m llnari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasa Cibinon luas x tarif x harr600,00/m llnari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Cam luas x tarif x hari600,00/m lhari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan Pasar Cikadu Toko r,rkuran >5 m Perkantoran Perbankan 600,00/m lhari 4 18 Pasar Campakamulya Los 3.000,00 Kios 3.000,00 Toko ukuran 5 m 600,00/m llnarr luas x tarif x hari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan t9 Pasar Leles Los 3.000,00 Kios 3.000,00 Toko ukuran 5 m 600,00/m lhari luasxtarifxharr Toko ukuran >5 m Perkantorair Perbankan 20 Pasar Naringgul Los 3.000,00 Kios 3.000,00 Toko ukuran 5 m 600,00/m lhari luas x tarif x hari Toko ukuran >5 m Perkantoran Perbankan 15 Pasar Hewan:

a.Pasar Hewan Cianjur b, Pasar Hewan Cibeber 2.000,00 3.000,00 kambing/ domba/ sapi/kerbau B. pedagang Pelataran Pasar/Pedagang Tidak Menetap (luas tempat jualan maksimal 3 (tiga) m2 1 Pasar Cipanas 3.000,00 2 Pasar Induk Cianiur 3.000,00 - J Pasar Muka 3.000,00 4 Pasar Ciraniane 3.000,00 5 Pasar Cikalonekulon 3.000,00 6 Pasar Warunskondang 3.000,00 "7I Pasar Cibeber 3.OOO,OO 8 Pasar Cibodas 3.000,00 9 Pasar Cigombong 3.000,00 10 Do Srrlranqcrara 3.000,00 3,000,00 11 Pasar Pagelaran 12 Pasar Sindanebarang 3.000,00 13 Pasar Cidaun 3.000,00 14 Pertokoan Gelanggang 3.000,00 15 Pasar Cibinon 3.000,00 3.000.00 5 Pasar Campakamu Pasar Cikadu Pasar Leles Pasar Narinssul Pasar Hewan:
a.Pasar Hewan Cianjur
b.Pasar Hewan Cibeber
c.Pasar Hewan Ciranian 3.000,00 3.000,00 3.000,00 C. Fasilitas Umum (MCK) No 1 Nama Pasar Besarnya Tarif (Rp) Pasar Cipanas Besarnya Tarif untuk di setiap pasar adalah:
a.Buang air besar sebesar Rp2.000,00
b.Buang air kecil sebesar Rp2.000,00
c.Mandi sebesar Rp2.000,00 2 Pasar Induk Cianjur J Pasar Muka 4 E4qrr Ciranjang 5 Pasar Cikalongkulon 6 Pasar Warungkondang 7 Pasar Cibeber t B Pasar Cibodas 9 Pasar Cigombong 10 Pasar Sukanagara 11 Pasar Pagelaran t2 Pasar Cibinong 13 Pasar Sindangbarang l4 Pasar Cidaun 15 Pasar Hewan:
a.Pasar Hewan Cianjur
b.Pasar Hewan Cibeber
c.Pasar Hewan Ciraniang Ditetapkan di Ci ffiiffi;,1''d?TBlr aote NA TUGAS ANJUR, SUHERMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan sarana perdagangan dan relokasi Pasar Induk Cianjur dan Pasar Bojongmeron ke Pasar Induk Cianjur yang berlokasi di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, maka struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan" Pasar perlu diubah; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgT) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun' 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); r Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara ,.Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OIO Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oal); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20ll tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Ol2 Nomor 28 Seri B); 11. t2. 13. 14, 15. 16. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 20 12 TENTANG RETRiBUSI. PELAYANAN PASAR. r Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20L2 Nomor 28 Seri B), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 5 dan angka 6, disisipkan angka baru yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adaiah perangkat daerah yang membidangi bidang perindustrian dan perdagangin.
4.Pejabat adalah pqgawai yang diberi tugas tertentu di bidang penataan tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik'yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pen"iurr, persekutuan,'perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5 5a' Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau .lasa Ji d.lu"r' negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak aia" Barang danlatau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yant disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tridisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar tradisional a.dalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerin[ah Daeiah, swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah lermasuk kerjasama dengan swasta dengan tempai usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiiiki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dLngan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang din terdiri dari hanya satu penjual.
9.Pedagang pasar adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di areal pasar secara terus menerus dengan tujuan memperoleh jasa.
10.Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan. 1 1. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
12.Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua rantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
13.Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
14.Pelataran Pasar adalah halaman lbagian dari kios/los/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak didirikan bangunan.
15.Pedagang 'P"lr.ta.a, adalah pedagang yang memanfaatkan halamanlbagian dari kios/los/ toko pasar danf atau lahan kosong di areal pasar. 6
16.Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah Toko yang seianjutnya disebut HpK/LlTlRK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau me-anfaatkan fasilitas kios/los/toko yang berada di areal pasar yang dikuetsai atau dimiliki pemerintah Daerah.
17.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bad,an.
18.Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorang yang berada di luar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum Indonesia
19.Hak Pengelola adalah hak menguasai dari Negara/ daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
20.Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 2l.Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
22.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 2a.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang_undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26.Surat Ketetipan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. /
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2.Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 9

a.Pasar Hewan Cianjur b, Pasar Hewan Cibeber 2.000,00 3.000,00 kambing/ domba/ sapi/kerbau B. pedagang Pelataran Pasar/Pedagang Tidak Menetap (luas tempat jualan maksimal 3 (tiga) m2 1 Pasar Cipanas 3.000,00 2 Pasar Induk Cianiur 3.000,00 - J Pasar Muka 3.000,00 4 Pasar Ciraniane 3.000,00 5 Pasar Cikalonekulon 3.000,00 6 Pasar Warunskondang 3.000,00 "7I Pasar Cibeber 3.OOO,OO 8 Pasar Cibodas 3.000,00 9 Pasar Cigombong 3.000,00 10 Do Srrlranqcrara 3.000,00 3,000,00 11 Pasar Pagelaran 12 Pasar Sindanebarang 3.000,00 13 Pasar Cidaun 3.000,00 14 Pertokoan Gelanggang 3.000,00 15 Pasar Cibinon 3.000,00 3.000.00 5 Pasar Campakamu Pasar Cikadu Pasar Leles Pasar Narinssul Pasar Hewan:
a.Pasar Hewan Cianjur
b.Pasar Hewan Cibeber
c.Pasar Hewan Ciranian 3.000,00 3.000,00 3.000,00 C. Fasilitas Umum (MCK) No 1 Nama Pasar Besarnya Tarif (Rp) Pasar Cipanas Besarnya Tarif untuk di setiap pasar adalah:
a.Buang air besar sebesar Rp2.000,00
b.Buang air kecil sebesar Rp2.000,00
c.Mandi sebesar Rp2.000,00 2 Pasar Induk Cianjur J Pasar Muka 4 E4qrr Ciranjang 5 Pasar Cikalongkulon 6 Pasar Warungkondang 7 Pasar Cibeber t B Pasar Cibodas 9 Pasar Cigombong 10 Pasar Sukanagara 11 Pasar Pagelaran t2 Pasar Cibinong 13 Pasar Sindangbarang l4 Pasar Cidaun 15 Pasar Hewan:
a.Pasar Hewan Cianjur
b.Pasar Hewan Cibeber
c.Pasar Hewan Ciraniang Ditetapkan di Ci ffiiffi;,1''d?TBlr aote NA TUGAS ANJUR, SUHERMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012