DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa daya tarik wisata sebagai obyek retribusi tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga di Kabupaten Cianjur yang memadai dan layak untuk dijual sudah bertambah baik jumlah maupun mutunya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diuban- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor OT Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999 T'entAng Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, indeks harga, dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_ Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \"gu.r" Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia No 50ae); Undang-Unddng Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Betribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor L2 Taltun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 5. -.-) . 4, 6. 7. B. a J
9.Peraturan Pernerintah Nomor 33 Tahun 201g tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagal wakil Pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622fl; 10' Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2olr rentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D+ERAH KABUPATEN CIANJUR ,. d" BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI rEMpAT. REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menllai kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga p-"r*.kiIu.n iat<yat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudrk*, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Jasa adalah 'kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Rekreasi adaiah aktivitas yang dilakukan di tempat- tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan. Olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam. Pariwisata adalah berbagai rhacam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh rnasyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang d"engan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan d.aya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah. pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi/Pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. WaJib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat srRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakdkan usaha, /ang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha rnilik negara ata"r_r badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pufl, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massh, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. 9. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 76. '

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan O1ahraga, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi pelayanan.tempat Rekreasi, pariwisa6", dan Olahraga yang itisedia]<an, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek tempat Rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam:
1. a.kawa"San strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas;
2. b.kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-j an gari- haurwan gi ;
3. c.kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka-cagar budaya gunung padang;
4. d.kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-' lugina;
5. e.kawasan pengembangan pariwisata alam perkotaan dan kriya cianjur-warungkondang- cibeber;
6. f.kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur-cibuni- cijati; dan
7. g.kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng.
(3)Pelayanan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memasuki tempat Rekreasi Olahraga; dan. dan I atau
2. b.penggunaan Jasa danl atau fasilitas di tempat Rekreasi danl atau Olahraga.
(4)Jasa danl atau fasilitas di tempiat Rekreasi d.anl atau Oiahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b meliputi:
1. a.jasa pemandu wisata;
2. b.sewa tempat usaha;
3. c.sewa terypat menginap/berkemah;
4. d.sewa wahana permainan;
5. e.parkir kendaraan; dan
6. f.toilet, 6
(5)Dikecualikan dari objek Retribusi rempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu peiayanan tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan latau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak s'wasta.

Pasal 4

(1)Kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah objek Wisata kebun raya cibodas.
(2)Kawasan strategis ekowisata danau dan rerigi cikun dul-j an ghri - haurwan gi se bagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (2) huruf b terdiri dari objek Wisata: a, makam dalem cikundul;
1. b.rest area cikalongkulon;
2. c.danau calincing; dan
3. d.gerbang wisata rest area cianjur agamis (eks toI citarum).
(3)Kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka _ cagar budaya gunung padangsebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (2) huruf c terdiri dari objek wisata:
1. a.rest area situs megalit gunung padan (pal II); dan
2. b.curug cikondang.
(4)Kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-lugina sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayu{ 121 huruf d terdiri dari objek Wisata:
1. a.pantai lugina wanasari;
2. b.pantai cikakap tanjungsari;
3. c.pantai apra; dan
4. d.pantai batukukumbung.
(5)Kawasan pengembangan pariwisata aram perkotaan da.n kriya cianjur_warungkondang_ cibeber sebagaimana dimaksud d"aram pJsar 3 ayat
(2)huruf e terdiri dari objek Wisata:
1. a.pendopo-pancaniti;
2. b.landmark alun-alun;
3. c.kampung Wisata padi pandanwangi bunikasih_ tegallega; dan
4. d.taman hutan kota babakankaret. 7
(6)Kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur_cibuni_ 911a-ti sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2)huruf f adalah objek Wisata curug citambur.
(7)Kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g adalah objek Wisata gerbang wisata balegede;

Pasal 5

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi d4nlatau Badan yang memasuki tempat Rekreasi danl atau Olahraga dan menggunakan J-asa danl atau fasilitas di tempat Rekreasi danl afau Olahraga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi usia, jenis fasilitas, jenis pelayanan, jenis kendaraan, serta jangka waktu pemakaian/pemanfaatan obyek dan sarana Rekreasi dan jenis Olahraga yang disediakan pemerintah Daerah.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

flnsin dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan/kenyamanan, kebersihan, dan pelayanan administrasi. B (4\

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal S tercantum d.alam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembaii paling lama setiap 2 (dua) tahun. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip yang didasarkan atas tujuan untuk rylemperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan/kenyamanan, kebersihan, dan pelayanari administrasi. Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada berubah besarnya Tarif Retribusi, maka perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah atau tempat pelayanan diberikan. Bupati dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yo-a menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata danl atau urusan pemerintahan bidang kepemudaan. dan olahraga, Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar mulai berlakunya dan penagihan retribusi.

(1)
(2)(s)
(1)
(2)
(3)
(4)9
(1)
(2)(s)
(6)
(3)
(1)(s)
(6)Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pelimpahan wewenang, dan bentuk serta isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati,

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa daya tarik wisata sebagai obyek retribusi tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga di Kabupaten Cianjur yang memadai dan layak untuk dijual sudah bertambah baik jumlah maupun mutunya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diuban- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor OT Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999 T'entAng Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, indeks harga, dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_ Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \"gu.r" Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia No 50ae); Undang-Unddng Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Betribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor L2 Taltun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 5. -.-) . 4, 6. 7. B. a J
9.Peraturan Pernerintah Nomor 33 Tahun 201g tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagal wakil Pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622fl; 10' Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2olr rentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D+ERAH KABUPATEN CIANJUR ,. d" BUPATI CIANJUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI rEMpAT. REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Bupati adalah Bupati Cianjur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menllai kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga p-"r*.kiIu.n iat<yat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudrk*, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Jasa adalah 'kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Rekreasi adaiah aktivitas yang dilakukan di tempat- tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan. Olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam. Pariwisata adalah berbagai rhacam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh rnasyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang d"engan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan d.aya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah. pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi/Pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. WaJib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat srRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakdkan usaha, /ang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha rnilik negara ata"r_r badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pufl, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massh, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. 9. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 76. '

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan O1ahraga, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi pelayanan.tempat Rekreasi, pariwisa6", dan Olahraga yang itisedia]<an, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek tempat Rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam:
1. a.kawa"San strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas;
2. b.kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-j an gari- haurwan gi ;
3. c.kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka-cagar budaya gunung padang;
4. d.kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-' lugina;
5. e.kawasan pengembangan pariwisata alam perkotaan dan kriya cianjur-warungkondang- cibeber;
6. f.kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur-cibuni- cijati; dan
7. g.kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng.
(3)Pelayanan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memasuki tempat Rekreasi Olahraga; dan. dan I atau
2. b.penggunaan Jasa danl atau fasilitas di tempat Rekreasi danl atau Olahraga.
(4)Jasa danl atau fasilitas di tempiat Rekreasi d.anl atau Oiahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b meliputi:
1. a.jasa pemandu wisata;
2. b.sewa tempat usaha;
3. c.sewa terypat menginap/berkemah;
4. d.sewa wahana permainan;
5. e.parkir kendaraan; dan
6. f.toilet, 6
(5)Dikecualikan dari objek Retribusi rempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu peiayanan tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan latau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak s'wasta.

Pasal 4

(1)Kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a adalah objek Wisata kebun raya cibodas.
(2)Kawasan strategis ekowisata danau dan rerigi cikun dul-j an ghri - haurwan gi se bagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (2) huruf b terdiri dari objek Wisata: a, makam dalem cikundul;
1. b.rest area cikalongkulon;
2. c.danau calincing; dan
3. d.gerbang wisata rest area cianjur agamis (eks toI citarum).
(3)Kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka _ cagar budaya gunung padangsebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (2) huruf c terdiri dari objek wisata:
1. a.rest area situs megalit gunung padan (pal II); dan
2. b.curug cikondang.
(4)Kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-lugina sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayu{ 121 huruf d terdiri dari objek Wisata:
1. a.pantai lugina wanasari;
2. b.pantai cikakap tanjungsari;
3. c.pantai apra; dan
4. d.pantai batukukumbung.
(5)Kawasan pengembangan pariwisata aram perkotaan da.n kriya cianjur_warungkondang_ cibeber sebagaimana dimaksud d"aram pJsar 3 ayat
(2)huruf e terdiri dari objek Wisata:
1. a.pendopo-pancaniti;
2. b.landmark alun-alun;
3. c.kampung Wisata padi pandanwangi bunikasih_ tegallega; dan
4. d.taman hutan kota babakankaret. 7
(6)Kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur_cibuni_ 911a-ti sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2)huruf f adalah objek Wisata curug citambur.
(7)Kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g adalah objek Wisata gerbang wisata balegede;

Pasal 5

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)
(2)(s)
(1)
(2)
(3)
(4)9
(1)
(2)(s)
(6)
(3)
(1)(s)
(6)Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pelimpahan wewenang, dan bentuk serta isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati,

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999