DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat penyelenggaraan memperhatikan:

a.kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
b.ketersediaan prasarara dan sarana;
c.dukungan masyarakat setempat; pekan dengan d' pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e.usulan dari komite olahraga daerah.

Pasal 37

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah. (21 Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
1. a.pekan olahraga pelajar tingkat daerah; dan
2. b.pekan olahraga pesantren tingkat daerah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat
(2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelqj ar.
(4)Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk meneiapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketenluan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah, pekan olahraga mahasiswa dan pekan olahraga pesantren daerah daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperiatikan:

a.kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
b.ketersediaan prasarana dan sarana;
c.dukungan masyarakat setempat;
d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga penyelenggaraan; dan calon tempat 16
e.usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar.

Pasal 39

Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan prestasi olahraga;
b.menjaring bibit olahragawan potensial;
c.memassalkan olahraga;
d.memberikan pengalaman bertanding; dan
e.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 40

(1)Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
(2)Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagairnana dimaksud ayat
(1)menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, YanB meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.
(3)Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dabrah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1)Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga ya:rg bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraafl cabang olahraga yang bersangkutan.
(3)Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
1. a.profesional;
2. b.berdedikasi tinggi bagi pengennbangan olahraga; dan
3. c.bertanggungjawab. ., , l t7 Bagianl(eelnpat

Pasal 42

Dalam penyelenggaraarl pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

a.status olahragawan;
b.persyaratan mutasi olahragawan;
c.batasan usia;
d.persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
e.larangan perbuatan curang dalarn olahraga.

Pasal 43

(1)Dalam setiap pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah, peserta dilarang untuk menggunakan doping daiam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
(2)Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping daerah yang berafiliasi dengan lembaga anti doping nasional.
(3)Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2\ mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
(4)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah.
(5)Sampel sebagaimana dimaksud ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oien iaboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti ciop:::g nasional..
(6)Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) yang melanggar ketenrua.n a::- doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga ]-ang bersangkutan.

BAB V

PELAKU OLAHRAGA Bngian Kesatu 0lahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 44

(i) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

a.meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang oiahraga yang diminati;
c.mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; 18

(2)
1. e.beralih status menjadi olahragawan profelsional. Alih status olahragawan amatir menjadi .olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
2. a.memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
3. b.daiam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
4. c.pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
5. d.pernah mewakili Indonesia daiam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi;
6. e.mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga. Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional. Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional. Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan. Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan oiahraga mempunyai hak untuk:
7. a.didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, danlarau ahli hukum;
8. b.mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan:
9. c.mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk orsar:sas. cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau orga:::sas- olahraga fungsional; dan
10. d.mendapatkan pendapatan yang layak. Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga rei-iel:* sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesiora-.
(8)Dalam melaksanakan kegiatan profesi, oiahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
(9)Pe{anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meiiputi:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.adanya kesepakatan;
3. c.pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
4. d.masa berlaku perjanjian;
5. e.dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
6. f.mekanisme penyelesaian perselisihan.
(3)
(4)(s)
(6)(71 19

Pasal 45

(1)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpuian/ klub, antar daerah, dan antar negara.
(2)Olahragawan yang berpindah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 46

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub daiam satu daerah harus memperoleh tzin tertulis dari perkumpulan/klub;
b.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
c.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi caba-r:g olahraga; dan
d.memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud Pasa-1 45 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga di daerah;
b.memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;
c.memperoleh uin tert:ulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
d.memperoieh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

(1)
(2)
(3)20

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat penyelenggaraan memperhatikan:

a.kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
b.ketersediaan prasarara dan sarana;
c.dukungan masyarakat setempat; pekan dengan d' pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e.usulan dari komite olahraga daerah.

Pasal 37

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah. (21 Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
1. a.pekan olahraga pelajar tingkat daerah; dan
2. b.pekan olahraga pesantren tingkat daerah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat
(2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelqj ar.
(4)Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk meneiapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketenluan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 38

a.kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
b.ketersediaan prasarana dan sarana;
c.dukungan masyarakat setempat;
d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga penyelenggaraan; dan calon tempat 16
e.usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar.

Pasal 39

Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan prestasi olahraga;
b.menjaring bibit olahragawan potensial;
c.memassalkan olahraga;
d.memberikan pengalaman bertanding; dan
e.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 40

(1)Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
(2)Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagairnana dimaksud ayat
(1)menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, YanB meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.
(3)Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dabrah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1)Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga ya:rg bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraafl cabang olahraga yang bersangkutan.
(3)Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
1. a.profesional;
2. b.berdedikasi tinggi bagi pengennbangan olahraga; dan
3. c.bertanggungjawab. ., , l t7 Bagianl(eelnpat

Pasal 42

Dalam penyelenggaraarl pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

a.status olahragawan;
b.persyaratan mutasi olahragawan;
c.batasan usia;
d.persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
e.larangan perbuatan curang dalarn olahraga.

Pasal 43

(1)Dalam setiap pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah, peserta dilarang untuk menggunakan doping daiam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
(2)Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping daerah yang berafiliasi dengan lembaga anti doping nasional.
(3)Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2\ mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
(4)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah.
(5)Sampel sebagaimana dimaksud ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oien iaboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti ciop:::g nasional..
(6)Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) yang melanggar ketenrua.n a::- doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga ]-ang bersangkutan.

BAB V

PELAKU OLAHRAGA Bngian Kesatu 0lahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 44

(i) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

a.meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang oiahraga yang diminati;
c.mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; 18

(2)
1. e.beralih status menjadi olahragawan profelsional. Alih status olahragawan amatir menjadi .olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
2. a.memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
3. b.daiam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
4. c.pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
5. d.pernah mewakili Indonesia daiam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi;
6. e.mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga. Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional. Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional. Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan. Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan oiahraga mempunyai hak untuk:
7. a.didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, danlarau ahli hukum;
8. b.mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan:
9. c.mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk orsar:sas. cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau orga:::sas- olahraga fungsional; dan
10. d.mendapatkan pendapatan yang layak. Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga rei-iel:* sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesiora-.
(8)Dalam melaksanakan kegiatan profesi, oiahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
(9)Pe{anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meiiputi:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.adanya kesepakatan;
3. c.pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
4. d.masa berlaku perjanjian;
5. e.dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
6. f.mekanisme penyelesaian perselisihan.
(3)
(4)(s)
(6)(71 19

Pasal 45

(1)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpuian/ klub, antar daerah, dan antar negara.
(2)Olahragawan yang berpindah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 46

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub daiam satu daerah harus memperoleh tzin tertulis dari perkumpulan/klub;
b.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
c.perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi caba-r:g olahraga; dan
d.memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuaj dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud Pasa-1 45 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga di daerah;
b.memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;
c.memperoleh uin tert:ulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
d.memperoieh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

(1)
(2)
(3)20