DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten; Perencanaan Dan Pelaksanaan, Pelaporan Pemantauan Dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Cianjur dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; BUPATICIANJUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATICIANJUR PROVINS!JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDER Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAANPERATURAN GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah KabupatenCianjur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, aspek terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
6.Pengarusutamaan Gender selanjutnya dlsingkat PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sostal dan budaya rnasyarakat.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia, agar mampu beperan dan berartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati basil pembangunan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintregasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
13.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP, adalah alat Analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan Gender. 3

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program Pembangunan Daerah yang responsif Gender;
b.pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG;
c.partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
d.pembinaan dalam pelaksanaan PUG.
1. 14.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
2. 15.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
3. 16.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing. 1 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. 18.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. 19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 [lima] tahun.
6. 20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. 21.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. 22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 4

Pasal 5

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam penyusunanGBS.

Pasal 4

(1)Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Analisis Gender.
(2)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP.
(3)Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah dilakukan oleh maslng-rnastng Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah, dan DPA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yangmemiliki kapabilitas di bidangnya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam PUG meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah:
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
3. c.melakukan pemberian bantuan teknis, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
4. d.melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
5. e.memfasilitast data terpilah menurut [ents kelamin;
6. f.membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan;
7. g.memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
8. h.melakukan advokasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
  1. 1.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada lurah dan kepala desa;
c.menyusun program kerja PUG setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
g.bertanggungjawab kepada Bupati melalui WakilBupati;

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Daerah Kabupaten, dibentuk PokjaPUG.
(2)Anggota Pokja PUG adalah seluruhkepala/pimpinan Perangkat Daerah.
(3)Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 8

Koordinator penyelenggaraan PUG adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan peremplJan!

Pasal 7

( 1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.

(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

( 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah, dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

(2)Ketentuan mengenai Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah. 6

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…