DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cianjur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik 2 Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 ten tang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor I); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 Ten tang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR, Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

( ! ) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusa.n pemerintahan di bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
(2)Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan. 7

Pasal 6

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.penyediaan lahan Pertanian;
3. c.kepastian usaha;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan darnpak peru bahan iklim;
7. g.Asuransi Pertanian;
8. h.bantuan dan subsidi;
9. i.Harga Komoditas Unggulan;
10. j.Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
11. k.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
7. g.regenerasi Petani; dan
8. h.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7

(I) Strategi Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

(I) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Perlindungan Petani sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
1. a.Petani Padi Pandanwangi Cianjur;
2. b.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak merniliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
3. c.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
4. d.Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;dan
5. e.Petani baru dan/atau Petani muda.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf f, hurufj, huruf k diberikan kepada Petani.

Pasal 9

(I) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi;
2. b.dam, jaringan irigasi, em bung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(4)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pengawasa.n penggunaan sarana pertanian; 9
2. b.pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
3. c.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
4. d.pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
5. e.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
6. f.Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam I (satu) Daerah provinsi lain.
(6)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
(7)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 10

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 1 1 (!) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

(2)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 12

(!) Pemerintah Daerah memberikan jarninan penyediaan lahan Pertanian.

(2)Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepen tingan pertanian.
(3)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik 2 Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 ten tang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor I); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 Ten tang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR, Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

( ! ) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusa.n pemerintahan di bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
(2)Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan. 7

Pasal 6

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.penyediaan lahan Pertanian;
3. c.kepastian usaha;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistem peringatan dini dan penanganan darnpak peru bahan iklim;
7. g.Asuransi Pertanian;
8. h.bantuan dan subsidi;
9. i.Harga Komoditas Unggulan;
10. j.Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
11. k.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
7. g.regenerasi Petani; dan
8. h.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7

(I) Strategi Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 8

(I) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Perlindungan Petani sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
1. a.Petani Padi Pandanwangi Cianjur;
2. b.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak merniliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
3. c.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
4. d.Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;dan
5. e.Petani baru dan/atau Petani muda.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf f, hurufj, huruf k diberikan kepada Petani.

Pasal 9

(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) meliputi:
1. a.jalan Usaha Tani, jalan produksi;
2. b.dam, jaringan irigasi, em bung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(4)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(5)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pengawasa.n penggunaan sarana pertanian; 9
2. b.pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
3. c.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
4. d.pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
5. e.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
6. f.Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam I (satu) Daerah provinsi lain.
(6)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
(7)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 10

(2)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 12

(!) Pemerintah Daerah memberikan jarninan penyediaan lahan Pertanian.

(2)Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepen tingan pertanian.
(3)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10